advetorial

SERANG – Upaya menekan angka stunting di Provinsi Banten terus dilakukan. Salah satunya oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja menyatakan peran kebijakan lintas sektoral harus menjadi prioritas utama dalam penanganan stunting. “Apa yang dilakukan Dinsos tidak dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara holistik, integratif dan yang terpenting adalah berkelanjutan,” ucap Budi, Rabu (26/7/2022). Dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menurunkan Prevalensi Stunting. Antara lain memastikan para penerima manfaat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang merupakan syarat diterimanya bantuan sosial. “Misalnya pada program PKH (sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat), dalam pelaksanaan programnya para pendamping PKH memastikan bahwa syarat-syarat program yang terkait dengan stunting dilaksanakan oleh para KPM,” ucapnya. Kemudian imunisasi lengkap bagi balita, dan kewajiban mendapatkan tablet ferium minimal 4 kali dalam satu masa kehamilan bagi ibu hamil dan lainnya. Dengan syarat-syarat program tersebut, lanjutnya, secara otomatis para KPM akan terhindar dari stunting. “Selain itu masih banyak upaya-upaya preventif lain yang dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial,” tutur Budi. Budi mengatakan, Dinsos Banten memberikan apresiasi setinggi-tingnya pada DPRD Banten melalui komisi V yang telah dan akan selalu memberikan dukungan politik anggaran bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terpisah, Ketua Komisi V Yeremian Mendrofa menyebutkan bahwa penanganan stunting di Banten butuh kerja sama lintas sektoral. Dalam kesempatan yang sama ia mengapresiasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Banten yang sudah dengan sigap bahu membahu menangani stunting. Khsus untuk Dinas Sosial Provinsi Banten, program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu intervesi konkret kepada keluarga yang mengalami kendala kesejahteraan sosial. “Intervensi semacama ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga yang secara sosial belum sejahtera. Karena faktor yang menyebabkan terjadinya stunting dalam keluarga yang memang mengalami kendala kesejahteraan sosial,” kata Yeremia. Program tersebut, ia menyebutkan sangat sejalan dengan program pemerintah pusat untuk bersama-sama daerah dalam penanganan stunting di Banten (Advertorial)

SERANG – Pemprov Banten melalui Dinkes melakukan launching imunisasi pada anak-anak agar bebas campak rubela di tahun 2023. Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata Pemrov Banten menyuskseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Kemenkes RI yang bertujuan mempersiapkan generasi anak bangsa tumbuh kembang lebih tangguh dan kuat dari penyakit. Diketahui, BIAN adalah pemberian imunisasi tambahan Campak-Rubela serta melengkapi dosis Imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat. Program ini diwujudkan sebagai upaya menutup kesenjangan imunitas anak dengan melakukan hamonisasi kegiatan imunisasi tambahan (campak-rubela) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib). Tahapan pelaksanaan diselenggarakan pada bulan Mei 2022. Adapun wilayah pelaksanaannya adalah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Wilayah sasaran dari program imunisasi tahap kedua ini adalah Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten) dan Provinsi Bali. BIAN bermanfaat untuk mencegah kesakitan dan kecacatan akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yakni, campak, polio, pertusis (batuk rejan), rubella, difteri, hepatitis B, pneumonia (radang paru), dan meningitis (radang selaput otak) Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, imunasasi sangat penting bagi daya tahan generasi anak-anak agar kekebalan tubuh mengikuti tumbuh kembang anak. “Kita ingin memiliki anak yang kuat. Momen kita sangat penting karena meletakan dasar generasi kita kedepan. Pemerintah hadir memberikan layanan se-optimal mungkin untuk masyarakat,” katanya saat launching, Senin 1 Agustus 2022. Ia menerangkan, imunisasi massal anak dimulai 1 Agustus 2022 hingga akhir September 2022. Menurutnya, imunisasi anak bagian layanan dasar kesehatan bagi generasi muda Provinsi Banten. Adapun sasarannya 271 ribu campak dan rubela dan yang dikejar ada 400 ribu. Ia menyatakan, imunisasi anak dapat dilakukan di Puskesmas, seluruh RS, klinik, posyandu. “Diharapkan orangtua berkenan untuk melakuan imunisasi anak kita supaya tumbuh sehat agar generasi muda kita lebih baik,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, ada gep data yang dimiliki Kemenkes dan daerah. Namun jumlah target dari keseluruhan imunisasi anak sebanyak 1,6 juta. “Targetnya 900 ribu lebih, kita pemetaan di lapangan hanya ada 534.359. Kesenjangan 300 ribu ini kita harus kerja keras mencari sesuai arahan pusat,” ujarnya. Ati menjelaskan, sasaran imunisasi anak untuk campak dan rubela di usia 9 sampai 59 bulan tanpa memandang imunisasi dengan mengulangi seluruh imunisasi jenis apapun. Kemudian imunisasi kejar untuk anak usia 12 sampai 59 bulan yang belum lengkap mendapatkan imunisasi, seperti polio, IPP, polio oral, DPT. “Untuk IPP sasaran dari Kemenkes 476.485. OPP oralnya ada 148.480 dan ada gep kesenjangan di lapangan. Seperti IPP pun hanya ada 90.050 yang belum tervaksin dan OPP ada 138.814 yang belum tervaksin,” katanya. Menurutnya, sasaran DPT menurut Kemenkes ada 34.653, tapi kenyataan di lapangan ada 134.964. Dalam kurun waktu 1 sampai 31 Agustus, imunisasi di Provinsi Banten wajib selesai dilaksanakan dengan target minimal 95 persen. Sehingga pada September, nantiya dilakukan sweeping, door to door bagi anak yang belum diimunisasi. Imunisasi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit. Selain itu juga, imunisasi bagian upaya untuk bebas dari campak rubela di 2023. “(Traget keseluruhan) 1,6 juta untuk satu bulan. Semua Faskes bekerjasama semua dengan klinik, Posyandu, dokter praktik. Nanti tahun 2023 harus bebas dari rubela,” ujar Ati. Pelaksanaan BIAN) dilakukan di Provinsi Banten serentak mulai Tanggal 1 Bulan Agustus sampai 14 September 2022 di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan baik fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun swasta seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan pos-pos pelayanan kesehatan lainnya serta di sekolah-sekolah seperti TK dan PAUD. “Ayo Bapak dan Ibu kita ajak anak-anak kita ke pos pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional yang akan terselenggara per 1 Agustus sampai dengan 14 September 2022 ini dan pastikan anak anak kita mendapatkan imunisasi campak rubella dan imunisasi lainnya untuk melindungi anak anak kita dari penyakit campak, polio, pertussis, rubella, difteri, hepatitis B, pneumonia dan meningitis. Mari Bapak dan Ibu lindungi anak anak kita dengan imunisasi lengkap, demi kesehatan masa depan anak kita,” ajak Ati.***

Dalam rangka membentuk karakter anak agar lebih baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten menggelar bedah buku atau disebut Ngobrolin Buku Anak di kantornya, Jumat (23/7/2022). Buku yang dibedah dalam acara tersebut, pertama buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ karya Cicih Mulyaningsih, dan buku kedua yakni buku ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ karya Tauny Akbari bersama dua orang lainnya Dian Siti, dan Reny Ananter. Pustakawan DPK Provinsi Banten, Nova Wisnu Herani mengatakan, kegiatan ngobrol buku merupakan kegiatan rutin yang dilakukan olehnya dalam setiap bulan. Buku yang dibedah pun berbagai macam tema dan judul. “Setiap bulan kita selalu membedah buku, jadi kalau setahun bisa 12 kali kita lakukan,” katanya. Namun, kali ini spesial, berbarengan dengan Hari Anak Nasional buku yang dibedah pun bertemakan tentang pembentukan karakter anak. Kemudian penulis bukunya juga lokal Banten. “Sekarang kita mengundang Ibu Cicih dan Kak Tauny yang merupakan penulis lokal Banten, mereka menyerahkan tulisannya ke kami sebagai bentuk koleksi karya ceta karya rekam, dan penerbit juga lokal,” terangnya. Ia menuturkan, salah satu pembentukan karakter yang ada dalam buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ yakni berbuat baik dengan berbagi tidak perlu dilakukan dengan hal besar, melainkan hal kecil pun sudah dapat membahagiakan orang lain. “Contohnya ke tetangga memberi daun itu juga sudah berbagi, dan itu bisa menyenangkan hati orang lain, doa pun, kita ajarkan kebaikan memberikan doa, kalau temannya sakit,” ungkapnya. Penulis buku Cicih Mulyaningsih mengatakan, buku yang ia tulis diperuntukkan bagi anak yang sudah memasuki Sekolah Dasar (SD) kelas 3 hingga 6. Dalam buku tersebut terdapat 10 cerita yang menggambarkan bagaimana sang anak bisa berbagi dengan orang lain yang tidak selalu berupa uang, bahkan doa pun juga sudah termasuk. “Misalnya memberikan gula kepada semut, itu juga sudah berbagi, jadi memberikan apa saja yang bisa diberikan, termasuk juga dengan senyum kepada orang lain,” katanya. Sementara itu, Penulis lainnya, Tauny Akbari dalam buku yang ia tulis ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ yakni berupa mengenalkan profesi dalam bentuk karakter hewan. “Pesannya adalah mengenalkan profesi kepada anak, seperti guru bukan hanya sekedar mengajar tapi perannya juga banyak, dan profesi yang lain berawal dari guru,” paparnya. (adv)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten menggelar bedah buku atau disebut Ngobrolin Buku Anak di kantornya, Jumat (23/7). Buku yang dibedah merupakan buku yang dapat membentuk karakter sang buah hati, menjadi karakter yang baik. Ada dua buku yang dibedah dalam acara tersebut, pertama buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ karya Cicih Mulyaningsih, dan buku kedua yakni buku ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ karya Tauny Akbari bersama dua orang lainnya Dian Siti, dan Reny Ananter. Pustakawan DPK Provinsi Banten, Nova Wisnu Herani mengatakan, kegiatan ngobrol buku merupakan kegiatan rutin yang dilakukan olehnya dalam setiap bulan. Buku yang dibedah pun berbagai macam tema dan judul. “Setiap bulan kita selalu membedah buku, jadi kalau setahun bisa 12 kali kita lakukan,” katanya. Namun spesial kali ini, berbarengan dengan Hari Anak Nasional buku yang dibedah pun bertemakan tentang pembentukan karakter anak. Kemudian penulis bukunya juga lokal Banten. “Sekarang kita mengundang Ibu Cicih dan Kak Tauny yang merupakan penulis lokal Banten, mereka menyerahkan tulisannya ke kami sebagai bentuk koleksi karya ceta karya rekam, dan penerbit juga lokal,” terangnya. Ia menuturkan, salah satu pembentukan karakter yang ada dalam buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ yakni berbuat baik dengan berbagi tidak perlu dilakukan dengan hal besar, melainkan hal kecil pun sudah dapat membahagiakan orang lain. “Contohnya ke tetangga memberi daun itu juga sudah berbagi, dan itu bisa menyenangkan hati orang lain, doa pun, kita ajarkan kebaikan memberikan doa, kalau temannya sakit,” ungkapnya. Penulis buku Cicih Mulyaningsih, mengatakan buku yang ia tulis diperuntukkan bagi anak yang sudah memasuki Sekolah Dasar (SD) kelas 3 hingga 6. Dalam buku tersebut terdapat 10 cerita yang menggambarkan bagaimana sang anak bisa berbagi dengan orang lain yang tidak selalu berupa uang, bahkan doa pun juga sudah termasuk. “Misalnya memberikan gula kepada semut, itu juga sudah berbagi, jadi memberikan apa saja yang bisa diberikan, termasuk juga dengan senyum kepada orang lain,” katanya. Sementara itu, Penulis lainnya, Tauny Akbari dalam buku yang ia tulis ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ yakni berupa mengenalkan profesi dalam bentuk karakter hewan. “Pesannya adalah mengenalkan profesi kepada anak, seperti guru bukan hanya sekedar mengajar tapi perannya juga banyak, dan profesi yang lain berawal dari guru,” paparnya. (*)

SERANG – Provinsi Banten kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  (PPPA) dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional Tahun 2022 “Provinsi Banten mendapatkan anugerah Provila, Begitu juga Kabupaten/Kota, delapan Kabupaten /Kota juga menjadi peraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Malam Anugerah KLA 2022 di Hotel Novotel Bogor Golf Resort And Convention Centre Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/7/2022) malam. “Tentu kita mengapresiasi kepada Bupati/Walikota di Provinsi Banten atas segala kinerjanya yang luar biasa,” tambahnya. Dikatakan Muktabar, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. “Di tangan mereka nanti, anak-anak kita yang kita kasihi dan kita cintai, akan dilanjutkan kepemimpinan di daerah, bahkan bisa berkiprah dengan tingkatan kepemimpinan lebih tinggi. Kita selalu mendoakan untuk anak-anak kita, akan membawa Indonesia dan khususnya bagi Provinsi Banten terus maju,” ungkap Muktabar. Menurut Muktabar, Anugerah Provila bagi Provinsi Banten juga beriring dengan langkah-langkah pengurangan stunting dan gizi buruk. Dirinya juga mengungkapkan, jika Pemprov Banten bersama Gubernur se-Jawa dan Bali pada, Kamis (21/7/2022), telah menandatangani kesepakatan dengan Menteri Kesehatan (Menkes)  Republik Indonesia untuk mensukseskan imunisasi anak. Penandatanganan dilaksanakan di kediaman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka Pencanangan Bulan Imunisasi Anak. “Berarti ada tiga momen besar yang kita lakukan terhadap anak. Pertama kita malam hari ini mendapat penghargaan dalam rangka Provinsi, Kabupaten/Kota yang konsen kepada anak. Kedua kita konsen kepada bagaimana penanganan stunting dan gizi buruk terhadap anak. Ketiga, kita berpacu dan sedang mengupayakan peningkatan yang luar biasa di bulan imunisasi anak,” jelasnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat memberikan sambutannya. Anugerah KLA diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai komitmen tinggi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi. Upaya perlindungan khusus dan pemenuhan hak  anak harus terintegrasi,” katanya. Dikatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah,” ungkap Puspayoga. “Peran penting Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Provila. Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati dan Walikota untuk mendorong Kabupaten/Kota mewujudkan KLA,” sambungnya. Pupayoga mengatakan, program KLA dimulai sejak 2006. Tahun ini sebanyak 312 Kabupaten/Kota meraih KLA dan 8 Provinsi meraih Provila. “Apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas kerjasama dan daya upaya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma`ani Nina mengungkapkan, Alhamdulillah Provinsi Banten Tahun 2022 yg ke tiga kali nya secara  berturut-turut mendapatkan Anugerah Provila sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak. “Dapat mendorong seluruh Kabupaten/ Kota memiliki  komitmen yang tinggi dalam mewujudkan KLA melalui penerapan 24 Indikator KLA dengan berbagai kategori  dari pratama, madya, dan nindya. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini  mendapatkan predikat Nindya. Semoga ke depan semua Kab/Kota dapat naik kelas lagi,” ungkapnya. “Alhamdulillah, Bapak Penjabat Gubernur Banten sangat fokus terkait pemenuhan hak  anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Nina.(ADV)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten turut serta dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Mts. Negeri 1 Pandeglang pada hari Rabu 20 Juli 2022. Bertempat di ruang perpustakaan Mts. Negeri 1 Pandeglang, seluruh siswa baru sejumlah 350 orang mengikuti kegiatan ini. Sosialisasi literasi ini diisi oleh pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dan mahasiswa magang Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB UNDIP. Pustakawan menyampaikan tentang pentingnya membaca, selain menambah wawasan membaca juga dapat menjaga kekuatan daya ingat, dan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca kita adalah mulai membaca dari genre yang disukai, memberikan waktu khusus untuk membaca tiap harinya, dan meminta rekomendasi bacaan kepada teman. Dalam sesi berbeda, MPLS ini juga dihadiri oleh Mobil Unit Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar. Semua siswa baru diwajibkan untuk membaca buku untuk kemudian diceritakan kembali di hadapan siswa lain. Siswa juga berkesempatan mengakses sumber informasi melalui laptop yang disediakan Mobil Pintar. Hal yang menggembirakan dalam MPLS kali ini adalah partisipasi aktif siswa pada setiap sesi, selain itu dalam sesi tanya jawab, banyak diantara siswa yang rutin membaca buku sehingga memiliki pengalaman membaca yang luar biasa. Beberapa orang bahkan sudah aktif menulis. Pihak sekolah berharap perpustakaan dapat lebih sering berkunjung ke sekolah dan meramaikan program literasi sekolah.

CILEGON – Pencegahan terhadap stunting masih menjadi fokus dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tingkat Provinsi Banten di Lingkungan Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Selasa (12/7/2022). Kegiatan bertajuk Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting dihadiri oleh Penjabat Gubernur Banten, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto. Selain itu hadir dalam kegiatan tersebut Bupati/Walikota, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Prov Banten, OPD Provinsi Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina. Acara juga dihadiri oleh seluruh kader PKK, kader KB se Provinsi Banten. Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto optimis melihat upaya Provinsi Banten untuk mencegah stunting. Pemerintah pusat sendiri dikatakan menggelontorkan anggaran per tahun untuk mencegah stunting rata-ratanya Rp 34 triliun yang dikelola 17 kementerian terkait. “Tetapi ternyata belum cukup efektif menurunkan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, hal yang menjadi penting adalah penguatan peran lini lapangan. Peran tim pendamping keluarga, peran Satgas, peran TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), peran ibu-ibu PKK adalah unsur-unsur penting yang akan mensukseskan harapan Bapak Presiden pada tahun 2024 (angka stunting di Indonesia) menjadi 14 persen,” kata Tavip dalam sambutannya. Di Indonesia sendiri saat ini angka stunting masih 24,4 persen. Dalam kesempatan yang sama Tavip juga mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Banten yang akan bersinergi dengan nasional untuk menurunkan stunting. “Saya yakin atas dukungan Bapak Gubernur, Bapak Walikota, Bupati semua yang hadir menganggap momentum penting ini, yang menjadi amanah Bapak Presiden bahwa stunting menjadi beban untuk daya saing Republik Indonesia khususnya di tahun 2045 sebagai negara yang berpotensi menjadi 5 terbesar perekonomiannya di dunia.” Dikatakan, dari 34 Provinsi di Indonesia, Banten masuk 12 wilayah prioritas penanganan stunting. Indikator Banten masuk zona prioritas karena dua hal. Pertama angka anak stunting di Banten termasuk tinggi di samping Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Alasan lain Banten masuk 12 provinsi prioritas salah satunya karena Banten banyak berkontribusi di kancah nasional dalam upaya pencegahan stunting. Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga mengapresiasi peran dari ibu-ibu PKK dan seluruh kader Posyandu, Kader KB dan TPPS di Banten. Peran keluarga menurut Al Muktabar sangat sentral dalam mensukseskan target pembangunan baik di daerah maupun di level nasional. “Keluarga berperan penting dalam membuat kita ada seperti saat ini. Saya yakin sistem nilai di keluarga yang membentuk kita semua pada hari ini,” katanya. Pola pendidikan dan asupan makanan yang bergizi di leval keluarga, kata dia, secara tidak langsung akan mendorong dan melahirkan generasi yang unggul dan memiliki daya saing. Dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tersebut, Al Muktabar berharap keluarga di Banten dapat menjadi elemen yang berharga dalam mencapai kemajuan bersama. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, sebagaimana arahan Bapak Pj Gubernur Banten dalam penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan tiga level. “Level pertama Melakukan pemberian makanan langsung, untuk kategori gizi buruk, gizi kurang, dengan pendampingan tenaga ahli gizi yang berada di Puskesmas ” kata Nina. Saat ini, kata Nina, penanganan stunting, gizi buruk, dan gizi kurang akan dilakukan secara bersama- sama dengan menggerakan orang tua asuh, selanjutnya level pemberdayaan keluarga dan level pembentukan kelompok. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan pelaksanaan 8 aksi konvergensi/Aksi terintegrasi. Acara Harganas ke-29 tingkat Provinsi Banten diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemberian hadiah dan penghargaan bagi para kader hingga acara yang tak kalah penting yakni penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting di Banten oleh berbagai instansi. (Advertorial)

LEBAK– Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten memberikan pembinaan dan prlatihan kepada puluhan penyandang disabilitas serta gelandangan dan pengemis (Gepeng),  di Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Dinsos Lebak di Jalan Siliwangi Pasir Ona, Rangkasbitung.   Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma mengatakan, keahlian yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan gepeng tersebut bertujuan agar mereka  bisa mempunyai keahlian.   “Untuk disabilitas diberikan pelatihan menjahit, sedangkan untuk gepeng diberikan pelatihan berupa service handphone dan perbengkelan,” kata Budi saat ditemui awak media saat meninjau pelatihan, Selasa (28/6/2022). Ia menjelaskan, untuk disabilitas yang mengikuti pelatihan menjahit ada sekitar 20 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota di Banten. Sedangkan untuk gepeng ada sebanyak 30 orang yang mengikuti pelatihan.   “Para peserta pelatihan akan diberikan pelatihan selama 23 hari oleh para instruktur yang berpengalaman, dan nantinya bila peserta pelatihan selesai menjalani pelatihan akan diberikan piagam dan peralatan untuk bisa dipergunakan,” ujarnya.   Budi berharap, pada masa mendatang alokasi anggaran untuk pelatihan kaum disabilitas dan gepeng ini makin bertambah, agar nantinya banyak disabilitas dan gepeng yang mau mengikuti pelatihan.   “Setelah para peserta pelatihan selesai mengikuti pelatihan, agar bisa memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk menambah penghasilan, dan tentunya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat,” ucapnya. Sementara itu, Ahda, salah seorang gepeng asal Kabupaten Pandeglang yang mengikuti pelatihan mengaku sangat senang bisa mengikuti pelatihan yang dilaksakan oleh Dinsos Banten.   “Senang banget, dan untuk kedepannya saya akan memanfaatkan keahlian yang saya dapatkan di pelatihan ini untuk membuka bengkel,” katanya. (ADV)

Serang,- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi penyakit hepatitis akut atau hepatitis unknown yang belum diketahui penyebabnya tersebut. Rapat pembahasan mengenai persiapan menghadapi hepatitis akut atau hepatitis unknown oleh RSUD Banten tersebut telah dilakukan sejak jauh-jauh hari sebagai respon RSUD Banten sebagai layanan kesehatan rujukan di Provinsi Banten. Direktur RSUD Banten, dr. Danang Hamsah Nugroho, MKes mengaku pihaknya telah melakukan rapat pembahasan kesiapan RSUD Banten menghadapi trend kasus hepatitis unkonwn. Menurut Danang, langkah persiapan RSUD Banten dalam trend kasus hepatitis unknown ini ditujukan sebagai respon  Rumah Sakit dalam menghadapi kemungkinan RSUD Banten mendapati kasus Hepatitis Unkonwn dan kesiapan RSUD Banten sebagai layanan kesehatan rujukan di Provinsi Banten. Selain itu, masih kata Danang, pembahasan terkait hepatitis unkonwn juga meliputi evaluasi pelaksanaan disiplin Protokol kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Banten, yang meliputi disipilin cuci tangan yang baik dan benar, protokol penggunaan APD, serta perencanaan pengaturan ruang isolasi terkait pasien yang dicurigai mengarah kepada kasus Hepatitis, pengaturan keluarga atau penunggu pasien anak dengan gejala hepatitis serta kesiapan manajemen lainnya yang terkait. Rapat persiapa dihadiri oleh seluruh kepala instalasi, kepala ruangan dan staf terkait bertempat di Aula Direksi, Gedung Rajawali Lantai 3, RSUD Banten. Pada sisi lain, pihaknya berharap kejadian kasus hepatitis tidak terus meluas, selain pihaknya juga mengajak kepada masyarakat untuk tetap waspada menjalankan protokol kesehatan dan menjaga anak kita dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. “Semoga diharapkan kasus hepatitis yang meluas dapat kita cegah dan kepada masyarakat juga agar dihimbau untuk tetap waspada menjalankan protokol kesehatan dan menjaga anak kita dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari,” kata Danang. Sementara itu, Dokter Anak RSUD Banten, dr. Regia Sabaraty Sinurat mengatakan kasus hepatitis unkonwn atau hepatitis akut yang tidak diketahui etiologi nya ini merupakan kasus penyakit dengan gejala menyerupai hepatitis yang penyebabnya bukan berasal dari virus hepatitis tipe A, B, C, D dan E yang sampai saat ini masih dalam pengembangan penyelidikan terkait penyebab dan orang yang paling beresiko terkena penyakit ini dimana penyebarannya saat ini sedang meningkat di beberapa negara di dunia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan petugas survailance dari mulai di tingkat Puskesmas sampai Dinkes Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap dalam mengantisipasi kasus hepatitis akut melalui proses skrining. Saat ini juga, petugas akan melakukan swepping anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi hepatitis. “Saat ini persiapan swepping anak anak yang belum mendapatkan imunisasi hepatitis untuk mencegah terjadinya hepatitis akut pada anak,” ujar Ati. Terkait kesiapan fasilitas kesehatan, Ati meminta seluruh rumah sakit untuk menyiapkan ruang isolasi khsusu merawat pasien hepatitis akut. “Karena ini (hepatitis akut) salah satu bagian penyakit menular, kita akan melakukan perawatan (pasien) di ruang isolasi. Tapi, untuk ruangan khsusus itu, setiap rumah sakit sudah mempunyai ruang siolasi,” kata Ati. Ati pun meminta agar para orangtua untuk mewaspadai penyakit hepatitis akut yang dapat menular melalui pernapaan. Untuk itu, orangtua memperhatikan kondisi daya tahan tubuhnya, gizinya, prilaku hidup bersih anak-anaknya. “Pada prinsipnya virus ini tergantung daya tahan tubuh, karena apapun virus saat daya tahan tubuh baik dia tidak masuk bergejala. Jadi, prilaku hidup sehat itu nomor satu, terus mengupayakan gizi yang seimbang,” jelasnya.(ADV)

SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK/SKh tahun ajaran 2022/2023 tetap menggunakan empat jalur, yaitu, zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Sementara, waktu pembukaan PPDB online SMA akan dimulai pada 15 Juni hingga 18 Juni 2022. Untuk SMK akan dibuka pada 15 Juni hingga 20 Juni 2022. Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Nomor 800/220/Dindikbud/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri Provinsi Banten Tahun Ajaran 2022/2023. Dimana, berdasarkan arahan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, PPDB online di Banten tidak terintegrasi secara keseluruhan se-provinsi, melainkan dilaksanakan oleh masing-masing melalui website sekolah. “Ada empat jalur pendaftaran PPDB. Keempatnya yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orangtua,” kata Tabrani, Senin (30/5/2022). Tabrani menjelaskan, untuk jadwal, PPDB online SMA negeri jalur zonasi dilakukan pada 15 Juni sampai 18 Juni dan diumumkan pada 20 Juni. Tabrani melanjutkan, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat rumah pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang menerangkan dari RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan daerah setempat. Surat Keterangan Domisili itu kata dia, harus menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah tinggal sekurang-kurangnya adalah 12 bulan sebelum tanggal 15 Juni 2022 bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial. “Di Serang beberapa waktu lalu terjadi bencana alam banjir, jadi mungkin saja Kartu Keluarganya hilang atau rusak. Maka boleh menggunakan Surat Keterangan Domisili,” sebutnya. Diketahui, pembukaan PPDB mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. (ADV)