advetorial

Dalam rangkaian Safari Ramadan 1446 Hijriyah, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah. Pesan tersebut ia sampaikan saat menggelar Safari Ramadan 1446 H bersama Ketua DPRD Bahrul Ulum di Masjid Fajrul Huda, Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Rabu (5/3/2025). Menurut Tatu, Safari Ramadan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai bagian dari upaya menyebarkan syiar Islam. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, DPRD, serta masyarakat di bulan yang penuh berkah dan ampunan, sekaligus sebagai momen untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. “Saya mengajak masyarakat untuk mengisi bulan suci ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya lebih ditingkatkan, baik ibadah yang sifatnya habluminnallah. Kemudian juga, yang sering kita abaikan yang sifatnya habluminannas atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia,” ujar Tatu. Lebih lanjut, Tatu menyampaikan bahwa bersedekah, berzakat, dan berinfak di bulan suci Ramadan memiliki pahala yang sangat besar. Ia juga mengingatkan bahwa semangat Ramadan harus dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat untuk introspeksi diri serta meningkatkan kualitas ibadah guna meraih keberkahan. “Biasanya di bulan suci Ramadan kita banyak melakukan hal-hal yang baik, dan menghindari perbuatan yang kurang baik,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Tatu secara simbolis menyerahkan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang kepada berbagai penerima manfaat, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), guru ngaji, guru madrasah, marbot masjid, pemandi jenazah, serta lembaga keagamaan seperti madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, dan masjid. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menambahkan bahwa dari sepuluh lokasi yang dijadwalkan dalam rangkaian Safari Ramadan Pemkab Serang, Kecamatan Carenang menjadi tujuan pertama pada hari kelima Ramadan. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya mempererat ukhuwah Islamiah antara masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meninjau langsung perkembangan serta hasil pembangunan di wilayah tersebut. Diketahui, dalam kegiatan tersebut, Tatu tidak hanya didampingi oleh Ketua DPRD Serang, Bahrul Ulum, tetapi juga oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemkab Serang, Rudy Suhartanto, serta jajaran pejabat lainnya, termasuk para Asisten Daerah (Asda), Staf Ahli Bupati, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, Asep Kosasih, beserta jajarannya, serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang dan Kecamatan Carenang. Selain itu, acara ini turut dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan warga setempat. (red)  

SERANG- Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tanara, Kabupaten Serang, Kamis (06/03/2025). Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mendampingi langsung Wapres Gibran untuk memantau program pelayanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Wapres Gibran tiba sekitar pukul 10.30 WIB, disambut Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, dan Gubernur Banten, Andra Soni. Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan bahwa kunjungan Wapres Gibran ke Puskesmas Tanara bertujuan untuk memantau program layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun. “Pak Wapres memantau program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Tanara bagi yang berulang tahun,” ujar Tatu. Lebih lanjut, Tatu mengatakan bahwa untuk program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun, masih perlu ditingkatkan sosialisasinya kepada masyarakat. “Kita masih perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui ada program ini,” katanya. Meskipun demikian, Tatu memastikan bahwa program nasional pemeriksaan kesehatan gratis yang dimulai sejak awal Februari 2025 sangat tepat untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. “Program pemeriksaan kesehatan gratis sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka jadi mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal,” ungkapnya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Rahmat Fitriadi, mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis merupakan program bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Gunanya adalah untuk masyarakat yang ulang tahun di-gratis-kan untuk memeriksakan kesehatannya di semua puskesmas,” ujarnya. “Itu yang pertama. Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar. Ibu Bupati juga dan Pak Gubernur serta Pak Wapres semuanya mengikuti dari awal bagaimana prosedurnya, dari pendaftaran, pemeriksaan, dan berkeliling di ruangan Puskesmas Tanara ini,” ujarnya didampingi Kepala Puskesmas Tanara, Siti Kuriah. (*)

SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten gencar laksanakan pelatihan evakuasi mandiri terkait bencana gempa bumi ke sekolah-sekolah, seperti baru-baru ini di SMKN 1 Rangkasbitung, SMA 19 Kabupaten Tangerang.   Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, pelatihan evakuasi mandiri bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, dengan begitu, kata dia, semua lapisan masyarakat, khususnya pelajar bisa paham langkah penanganannya.   Lebih jauh Nana menjelaskan, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadadapi ancaman bencana.   “Pengurangan risiko bencana upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan,” beber Nana, hal itu sesui amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Senada, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Asep Mulya Hidayat mengatakan, pelatihan evakuasi mandiri pada dunia Pendidikan merupakan bagian penting dalam perkembangan suatu negara.   Kata dia, melalui pendidikan yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Perhatian terhadap situasi kebencanaan juga perlu diperhatikan dalam pendidikan. Hal ini untuk menanamkan kesadaran sejak dini akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.   “Kami juga berupaya mengedukasi anak-anak untuk lebih memiliki sikap kesiapsiagaan bencana, serta mengenalkan pendidikan bencana sejak dini, hal ini menjadi salah satu Upaya untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut,” ujar Asep. (adv)

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten membuka kesempatan bagi setiap Pemerintah desa (pemdes) di Banten untuk mengajukan proposal bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu sebesar Rp100 juta untuk setiap desa.   Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Virgojanti mengatakan, berdasarkan Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah baik pusat dan daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.   Termasuk memberdayakan masyarakat melalui meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.   “Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan itu, maka Pemprov Banten sejak tahun 2003 telah memberikan bantuan keuangan kepada desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat serta penguatan kelembagaan desa,” ujar Pj Sekda Banten usai mengikuti acara sosialisasi bantuan keuangan desa secara zoom meeting, Kamis 4 April 2024.     Pj Sekda mengatakan, dalam perkembangannya bantuan keuangan provinsi Banten sebagai stimulan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya di desa dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan serta upayaPemberdayaan masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.   Seperti pada tahun 2020 dan 2021 bantuan keuangan desa lebih diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan dalam rangka mengantisipasi dampak penyebaranCovid-19 terhadap masyarakat desa melalui berbagai kegiatan.   “Nilai bantuan keuangan ada kenaikan menjadi Rp100 juta per desa. Memang masih belum sesuai dengan keingginan dan usulan yang disampaikan oleh para kepala desa. Tetapi diharapkan desa tetap dapat memaksimalkan bantuan tersebut baik dari besaran nilai maupun waktu pelaksanaannya sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku,” tuturnya.   Ia menerangkan, bantuan keuangan harus digunakan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk diketahui sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2024 tentang penetapan besaran dan nama desa penerima bantuan keuangan desa kepada pemerintah desa tahun 2024, maka bantuan keuangan desa dipergunakan untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.   “Adapun peruntukannya dapat digunakanuntuk pembuatan jamban keluarga, operasionalposyandu, peningkatan SDM aparatur desa, penyertaan modal BUMDes serta peningkatan sarana dan prasarana desa,“ terangnya.   Plt Kepala DPMD Banten Aan Muawanah mengatakan, bantuan keuangan ini tidak serta merta diberikan begitu saja.Melainkan harus melalui tahapan dan proses serta verifikasi berdasarkan usulan dari desa melalui pengajuan proposal kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan melalui musyawarah desa.   “Untuk tahun ini pengajuan proposal dan pengajuan pencairan serta penyampaianlaporan pertanggungjawaban dilakukan secara online melalui aplikasi yang dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi dalampenerapannya,” jelasnya.     Menurutnya, bantuan ini juga sekaligus menjadi perhatian Pemprov Banten terhadap pembangunan di desa. Sebab, desa disebut sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa pun diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.     “Kepada semua pemerintah desa yang mendapatkan bantuan keuangan ini, agar bantuan ini dikelola sebaik-baiknya sesuaidengan regulasi yang ada. Jangan sampai terjadi penyimpangan baik yang disengaja atau tidak, yang nantinya bisa membawa implikasi hukum di kemudian hari. Karena bantuan ini ada pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (Adv)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan prnanganan kemiskinan ektrem menjadi salah satu prioritas program Pemprov Banten di tahun 2024, selain penanganan stunting, gizi buruk, dan pengendalian inflasi.   “Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgojanti, Kamis (22/3/2024).   Dikatakan Virgo, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.   “Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.   Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.   Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.   Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, pohaknya telah menyiapkan anggaran sebesat Rp 32,5 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Banten.   “Sasarannya untuk sekitar 65 ribu masyarakat yang keluarganya kurang mampu di delapan kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana di Serang, Selasa (19/3/2024).   Nurhana mengatakan dalam program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp500.000 untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga yang diberikan bantuan.   “Jadi bantuan ini hanya sekali selama setahun melalui APBD Provinsi Banten 2024,” kata Nurhana.   Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024.   Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah dilaunching beberapa tahun lalu.   “Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (ADV)

SERANG – Perkembangan kawasan dan bertambahnya penduduk berdampak pada potensi terjadinya banjir. Sebab hal itu berkaitan dengan berkurangnya daerah konservasi dan ruang terbuka hijau.   Dalam mitigasi bencana banjir, BPBD Banten telah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.   Hal itu bertujuan agar masyarakat paham dengan isu permasalahan banjir serta penyebab dan dampaknya. Sehingga kesadaran kolektif dalam mencegah banjir dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.   Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana menambahkan, berkembangnya kawasan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan lahan terbuka berkurang, berpotensi menyebabkan banjir.   “Kita terus mengintervensi kegiatan di perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau sebagai mitigasi banjir,” katanya.   Selain itu, banjir juga bisa disebabkan akibat daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.   Kemudian penyebab lainnya, akibat aktivitas penambangan batuan atau pasir di hulu yang menyebabkan sedimentasi di sungai.   “Sehingga mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai terutama pada bagian sungai yang sudah cukup landai,” ungkapnya. Oleh sebab itu, BPBD memberikan tips upaya-upaya dalam penanggulangan bencana banjir, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas resiko tinggi di daerah yang rawan bencana banjir.   Kemudian, mengembangkan inisiatif masyarakat dalam menurunkan risiko bencana banjir melalui perbaikan lingkungan hidup.   Lalu menambah luasan kawasan resapan air. Mengembalikan fungsi sungai sebagai salah satu sumber air yang dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia.   “Mengendalikan pemanfaatan sempadan untuk mempertahankan fungsi sempadan sebagai ruang penyalur banjir,” jelasnya. (Adv)

SERANG – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten tengah menggelar Banten Booking Fair 2023. Seperti yang kita ketahui sebelumnya kegiatan Banten Book Fair 2023 ini berlangsung di halaman gedung DPK Banten. Kegiatan yang rutin tahunan DPK ini berlangsung sejakSelasa, 16 Mei 2023 hingga Sabtu, 20 Mei 2023 mendatang. Namun, Banten Book Fair 2023 ternyata memiliki sisi lain yang sangat menarik bagi masyarakat Banten yang mengunjungi kegiatan tersebut. Salah satu sisi menarik dari kegiatan Banten Book Fair 2023 yang juga menjadi sorotan pengunjung adalah Pameran Kearsipan. Pameran Kearsipan ini merupakan bagian bentuk visual potongan sejarah Tanah Jawara yang diperlihatkan oleh DPK Provinsi Banten. Ya, Provinsi Banten yang secara geografis terletak di Barat Pulau Jawa terkenal juga dengan sebutan lainnya yakni Tanah Jawara. Lewat Pameran Kearsipan ini, Kepala DPK Banten, Usman Asshiddiqi Qohara ingin fokus pada bagaimana masyarakat mengetahui sejarah perjalan sebuah daerah. “Intinya sama saja (pameran kearsipan), ini agar masyarakat tahu bentuk sejarah Banten pada zaman dahulu lewat bentuk visual,” jelas Usman pada, Selasa, 16 Mei 2023. Menurut Usman, lewat bentuk visual sejarah yang diperlihatkan menjadi sebuah bentuk informasi yang penting bagi masyarakat. “Pada bagian ini memang yang sangat penting adalah sebuah informasi yang terdapat pada visual yg dipamerkan,” ujarnya. Sementara, diketahui dari Pameran Kearsipan ini memperlihatkan sejumlah foto-foto yang mengandung nilai sejarah. Foto-foto yang diperlihatkan pada Pameran Kearsipan ini seperti, foto sekelompok Bupati di Serang Jawa Barat, dan beberapa foto Goa peninggalan sejarah. Kemudian, untuk melengkapi bentuk visual dalam memperlihatkan sejarah Provinsi Banten, DPK Banten juga menambahkan pemutaran film sejarah Banten. Pemutaran film sejarah Banten itu dilakukan oleh seksi layanan dengan memanfaatkan arsip film yang terdapat di gedung teater gedung arsip DPK Banten. Sebagai informasi, Kepala Bidang Perpustakaan Perpusda Banten, Evi Syaefudin menjelaskan bahwa kegiatan Banten Book Fair 2023 berlangsung dengan beberapa rangkaian acara. Evi menyebutkan bahwa Banten Book Fair 2023 ini terdiri dari beragam rangkaian acara yang berbeda hingga Sabtu, 20 Mei 2023 mendatang. “Bukan sekadar pameran buku saja, tapi ada juga talkshow, bedah film, bedah buku, dan kegiatan lainnya,” tutur Evi. Demi memeriahkan semarak kegiatan Banten Book Fair 2023 ini, Evi juga menyebutkan bahwa pihaknya juga turut mengundang penulis ternama dan Duta Baca Indonesia yakni Gol A Gong. Sementara, untuk penulis ternama yang direncanakan akan hadir dalam kegiatan Banten Book Fair 2023 tersebut adalah penulis buku Dilan dan juga Ancika, yakni Pidi Baiq. (ADV)

Provinsi Banten meraih Juara 2 Kategori Unggulan Nasional pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN) XXIV Tahun 2023 di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (7/6/2023). Wahyudi, inovator asal Kota Cilegon meraih prestasi dengan inovasi pemanfaatan limbah Rumah Potong Hewan untuk kompos dan pakan ikan air tawar. Wahyudi merupakan salah satu juara pada Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Provinsi Banten XVII Tahun 2023 pada bulan Mei lalu di Kota Tangerang Selatan. Selain prestasi yang diraih oleh Wahyudi, diberikan juga Piagam Lencana Satya Utama Inovasi Desa Kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar, atas kontribusi dan kerja keras membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia. Atas prestasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten Usman Asshidiqi Qohara memanjatkan syukur dan terima kasih kepada semua pihak khususnya Bapak Pj Gubernur Al Muktabar atas arahan dan pembinaannya dalam mendorong pengembangan inovasi teknologi tepat guna. “Inovasi pengembangan menjadi prestasi yang dicapai ada di keseharian kita. Seperti inovasi pengolahan limbah ini. Prestasi ini diraih atas kerja bersama kita semua,” kata Usman. Dikatakan, inovasi-inovasi yang berkembang perlu ditingkatkan lagi. Ada banyak potensi inovasi yang berkembang agar memberikan dampak ke masyarakat. “Perlu sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar arahnya sama dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna,” ungkap Usman. Selain itu, untuk mengembangkan TTG pada masa yang akan datang, pihaknya akan melalukan pemetaan atas TTG yang saat ini berkembang dalam masyarakat. Usman meyakini, terdapat banyak inovasi dalam masyarakat yang bermanfaat dalam keseharian. Namun, belum tumbuhnya kepercayaan diri bahwa yang teknologi dihasilkan dapat bermanfaat luas. Kita perlu sinergi dengan semua pihak dalam memberikan pendampingan pengembangan teknologi tepat guna. Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengucapkan selamat kepada para peraih juara. “Teknologi Tepat Guna untuk menuju kemandirian Desa,” ungkapnya. “Penggunaan dana Desa sangat direkomendasikan untuk inovasi, pengembangan, dan implementasi Teknologi Tepat Guna,” tambah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Dikatakan, pengembangan Teknologi Tepat Guna diarahkan untuk kemajuan Desa di masa mendatang. Sebagai informasi, Gelar TTGN XXIV Tahun 2023 dilaksanakan dari tanggal 1 s.d 11 Juni 2023. Tema yang diusung Inovasi Tiada Henti Menguatkan Daya Saing Desa dan Menyejahterakan Warga. Gelar TTGN sebagai ajang tukar menukar informasi inovasi teknologi dan informasi. Dimeriahkan oleh pesta rakyat, lokakarya, gelar wisata, temu bisnis, fashion show, cerdas cermat Nusantara, serta seni budaya. Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Ivanovich Augusta, mengungkapkan gelar TTGN mengejawantahkan rivalitas antara Desa, Kabupaten, hingga Provinsi dalam inovasi teknologi tepat guna. (Adv)