advetorial

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan merata. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Melalui penyediaan sarana dan prasaran dan jaminan kesehatan, masyarakat di Provinsi Banten diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan dari Pemerintah. Seperti yang menjadi salah satu fokus perhatian Pemprov Banten dibidang kesehatan adalah pemenuhan jaminan kesehatan terhadap warga tidak mampu. Warga tidak mampu bisa mendapat pelayanan kesehatan secara gratis di Rumah Sakit milik Pemprov Banten. Pada tahap pengobatan awal, masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui melalui pelayanan BPJS kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jika biasanya peserta BPJS yang bukan penerima biaya iuran membayar premi setiap bulan, maka penerima biaya iuran akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Banten. “Seluruh warga tidak mampu sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Selain jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, Pemprov Banten juga fokus dalam penyediaan sarana dan prasana kesehatan. Hal itu sekaligus untuk menjawab kebutuhan sarana kesehatan di Lebak bagian selatan atau kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Pemprov Banten sedang membangun rumah sakit. Di RSUD Banten, Pemprov Banten baru-baru ini menghadirkan gedung baru 8 lantai lengkap fasilitas didalamnya. Melalui berbagai kelebihan yang dimiliki saat ini, RSUD Banten juga membuka layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa berobat secara gratis alias biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah.   Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastitu memastikan, masyarakat tidak mampu yang berobat ke RSUD Banten akan mendapatkan pelayanan kesehatan tak dipungut biaya atau gratis, meski tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Ati mengatakan, masyarakat hanya diminta menunjukan surat keterangan tidak mampu (SKTM). “Di sini (RSUD Banten) bagi warga yang tidak mampu gratis. (Dilengkapi) dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak RT/RW atau kelurahan, yang tidak memiliki BPJS gratis,” kata Ati Senada dengan Ati, Direktur RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho juga menjelaskan, sebagai satu-satunya RS Rujukan milik Pemprov Banten, keberadaan RSUD Banten tentu memiliki peran penting dalam menghadirkan layanan prima bagi warga Banten. Tidak hanya dari pasien umum saja. Akan tetapi, RSUD Banten juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Banten yang ingin berobat di RSUD Banten. Namun, terbentur oleh faktor biaya. Oleh karena itu, RSUD Banten hadir dalam memberikan laayananannya bagi masyarakat Banten khususnya bagi yang kurang mampu, agar bisa berobat secara gratis di RSUD Banten. Syaratnya pun sangat mudah, pasien hanya diminta untuk menunjukan surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh pihak terkait.   Maka, pasien bersangkutan tersebut bisa langsung mendapatkan penangananan dan layanan kesehatan di RS Banten secara gratis, alaias tanpa dipungut biaya sepeser pun atau Rp 0. “Cuma menunjukan surat keterang tidak mampu, kita akan layani disini (RSUD Banten),” terang Danang. Lebih jauh Danang mengatakan, saat ini kondisi bangunan dan fasilitas yang dimiliki RSUD Banten sudah sangat lengkap serta semakin nyaman. Apalagi setelah diresmikannya gedung 8 lantai milik RSUD Banten beberapa waktu lalu oleh Gubernur Banten Wahidin, saat ini sarana dan prasarana di RSUD Banten sudah semakin lengkap. Disusul dengan ketersediaan tempat tidur bagi pasien mencapai 491 unit,  keberadaan RSUD Banten saat ini bisa menampung pasien dalam jumlah banyak. Termasuk didukung fasilitas kesehatannya mulai dari IGD non Covid dan Covid, klinik rawat jalan yang terdiri dari anak; janjung anak; kandungan; kulit kelamin; HIV; mata; bedah umum; bedah degestive; bedah syaraf; bedah vaskuler; bedah mulut; konservasi Gigi; gigi; paru dan Tb-DOTS). Ruang NICU/PICU, Rawar Inap Non Covid, Ruang Bedah Sentral Non Covid, Farmasi, Bank Darah, Laboratorium untuk pengambilan sample rawat jalan dan Klinik Rawat Jalan, Radiologi dan Hiperbarik. “Sudah sengat lengkap,” terang Danang. Masih menurut  Danang,  RSUD Banten juga memiliki gedung Hijau atau gedung Cendrawasih yang berdiri 3 lantai didalamnya, memiliki ruangan ICU, NICU/PICU, Hd Covid, Rawat Inap Covid dan ruang bedah sentral Covid pada gedung hijau ini. Sedangkan untuk gedung 8 lantai RSUD Banten yang baru saja selesai dan diresmikan baru-baru ini, sambung Danang, terdapat sejumlah peningkatan dan penambahan pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat. Mulai dari Laboratorium Microbiologi, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Urinalisis dan Klinis serta ICU Non Covid dan isolasi yang berada di lantai satu.  “Untuk lantai 2, terdapat fasilitas Farmasi, Rehabilitasi Medik, Klinik Rawat Jalan untuk penyakit dalam, saraf, jantung THT, jiwa, medical check up), serta  Aula,” tuturnya. Sementara untuk lantai 3 hingga 8, terdapat beberapa fasilitas, diantaranya HD VVIP, HD VIP, HD Regulasi, HD Isolasi, Rawat Inap Kelas Tiga, Isolasi, Rawat Inap Kelas Dua, Rawat Inap Kelas Satu, Ruangan Isolasi, Rawat Inap VVIP, Rawat Inap VIP, Rawat Isolasi. “Selain 3 gedung utama tersebut, RSUD Banten juga memiliki layanan Hyperbarik yang terletak di sisi Barat Laut gedung 8 lantai,” pungkas Danang. Semua itu ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat Banten khususnya, baik yang ada diwilayah Kota Serang dan 7 Kabupaten dan Kota lainnya di Banten. Hal ini sebagai wujud dan komitmen dalam pencapaian misi misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam memberikan sekaligus meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi mewujudkan kesehatan masyarakat Banten yang adil dan merata.(*)

SERANG – Jumlah Orang Dengan Kedisabilitasan (ODK) di Provinsi Banten berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2020 mencapai 30 ribu lebih. Mereka terdiri dari dewasa mencapai 27 ribu dan sisanya dari kalangan anak-anak. Kehadiran ODK tersebut mesti mendapat perhatian lebih, khususnya dalam memperoleh hak dasar. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menuturkan pentingnya advokasi dan perlindungan terhadap ODK di Banten. Untuk itu, pembentukan Komisi Disabilitas sebagai mana perwakilan Komisi Nasional Disabilitas (KND) di daerah menjadi sangat penting. Terlebih, Komisi Disabilitas merupakan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Kehadiran Komisi Disabilitas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Selain itu, Komisi Disabilitas bertugas memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. “Kami mendorong terbentuknya Komisi Disabilitas. Di Banten belum ada. Kalau tidak salah baru Jawa Barat,” kata Nurhana. Selama ini, ia menyebutkan, Pendamping Penyandang Disabilitas yang direkrut oleh Kementerian Sosial sangat membantu Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mendata dan assessment bantuan untuk kaum disabilitas di Banten. Namun secara jumlah, baik Pendamping Penyandang Disabilitas yang hanya 3 orang dan Tenaga Kesehatan Sosial Penyandang Disabilitas sebanyal 17 orang masih dirasa kurang jumlahnya. “Mereka sangat membantu kami sampai saat ini. Karena mereka ini orang lapangan jadi bisa cepat menyampaikan dan mencari data terkait penyandang disabilitas.” Dinas Sosial Provinsi Banten sendiri, lanjut Nurhana, memiliki program seperti Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang memberikan pelayanan kesehatan dan konsultasi serta bimbingan psikologis untuk kaum disabel. Petugas langsung jemput bola ke daerah-daerah pelosok di Banten. “Kami jemput bola di desa-desa. Jadwalnya rutin dengan tempat berbeda-beda. Untuk lokasi biasanya ditentukan oleh kabupaten dan kota yang mengetahui titik yang banyak penyandang disabilitas,” katanya. Dari kunjungan UPSK tersebut petugas melanjutkan untuk assessment sebagai bahan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas. “Kami juga ada program penyediaan alat bantu. Kaki palsu, kursi roda dan tongkat. Di samping itu ada juga pelatihan keterampilan seperti tata boga, menjahit, dan massage untuk tuna netra,” ujarnya. (ADV)

SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten bersama Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Banten membuka peluang kerjasama salam penyelenggaran kesejahteraan sosial (kesos). Kerjasama yang dilakukan dititikberatkan pada persoalan pemulasaran jenazah, visum et repertum para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan perlakuan kekerasan, asusial dan lain-lain.   Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Dharma mengaku menyambut baik peluang perjanjian kerjasama (PKS) tersebut. “Kalau dari kami Dinsos sangat mengapresiasi. Dan ternyata RS Bhayangkara sanggup mengembangkan PKS tersebut tidak hanya di sisi pengelolaan jenazah. Tapi juga visum et repertum PMKS. Banyak sekali korban kekerasan rumah tangga, kekerasan anak ada juga asusial dan lain-lain,” kata Budi saat menerima kunjungan Kepala RS Bhayangkara di ruang kerjanya, Rabu (13/4/2022).   Budi menilai, PKS yang akan dilakukan sangat penting, tetutama dalam pengembangan partnership untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Nanti tindak lanjutnya akan ada MoU Dinsos dengan RS Bhayangkara,” katanya.   Menurut Budi, di dalam draf MoU itu akan ada klaster-klaster yang akan menangani setiap jenis PKS. “Grand design MoU yang mendasari tetap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tapi di dalamnya ada klaster PKS orang terlantar, PKS untuk visum et repertum dan lain-lain,” ujarnya.   Senada, Kepala RS Bhayangkara Polda Banten, dr. Hezar Sallahuddin mengungkapkan, pertemuan yang dilakukan merupakan bagian dari pengembangan kerjasama antara pihaknya dengan Dinsos Provinsi Banten dalam menangani maslah PMKS.   Dia mengaku, salah satu yang melatarbelakangi rencana kerjasama tersebut adalah kasus temuan mayat tanpa identitas di RS Bhayangkara dalam tiga bulan terakahir mengalami peningkatan uang signifikan.   “Dari kasusnya 0 sampai 50 kasus. Itu yang pertama. Kedua, permintaan visum et repertum orang terlantar yang korban kekerasan dan secara notabane dibiarkan oleh masyarakat, kami jemput, olah TKP, ambil data, kami ciba buatkan surat untuk kekuatan hukum mereka, terutama yang ngga punya identitas,” ujar Hezar.   “Makanya kami sowan, silaturahmi ke Dinsos. Dan kebetulan diteriam Pak Sekretaris Dinsos, Pak Budi. Dan beliau juga antusias dan sangat tertarik dengan kerjasama ini. Termasuk mengembangkan beberapa sektor kekerasan ibu dan anak, termasuk mayat tanpa identitas,” sambungnya.   Hezar berharap, terdapat tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. “Kalau dari kami dari sisi kesehatan, kami (melakukan pendampingan) kesehatan bagi PMKS, baik yang mengalami gangguan kejiwaan atauoun lain-lain. Untuk pendanaan akan kolaborasi dengan Dinsos apakah ada suport anggaran dari pemerintah,” katanya. (ADV)

Berbagai upaya terus dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui peningkatan fasilitas dan sarana prasarananya, keberadaan RSUD Banten sebagai rujukan Rumah Sakit yang terletak pusat jantung ibu kota Provinsi Banten, mampu menampung pasien mencapai ratusan orang didalamnya.   Termasuk penambahan peralatan kesehatannya sendiri, terus ditambah. Hal ini sebagai wujud dan komitmen dalam pencapaian misi misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam memberikan sekaligus meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi mewujudkan kesehatan masyarakat Banten yang adil dan merata. Seperti yang baru-baru ini dimiliki RSUD Banten, dengan diresmikannya gedung 8 lantai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten akan semakin lengkap dan canggih pelayanan kesehatan yang disajikan pihak RS Banten. Secara perinci, Direktur RSUD Banten, Dr. Dadang Hamzah Nugroho, M.Kes mengatakan, saat ini RSUD Banten memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 491 tempat tidur (TT), dengan begitu RSUD Banten bisa menampung banyak pasien yang ingin mendapatkan pelayanan prima dari Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tersebut.   Tidak hanya warga Kota Serang saja yang bisa berobat. Namun, dari seluruh daerah lainnya yang ada di Provinsi Banten juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RS rujukan milik Pemprov Banten. Lebih jauh Danang menjelaskan, saat ini RSUD Banten memiliki tiga gedung utama yang difungsikan sebagai sarana fasilitas kesehatan. Baik gedung lama atau gedung baru 8 lantai, semua diperuntukan bagi masyarakat yang ingin berobat ke RSUD Banten. Mengenai pelayanan kesehatan pada gedung lama sendiri, menurut Danang, tersebar pada 4 lantai-lantai palayanan kesehatan di Rumah Sakit. Mulai dari IGD non Covid dan Covid, klinik rawat jalan yang terdiri dari anak; janjung anak; kandungan; kulit kelamin; HIV; mata; bedah umum; bedah degestive; bedah syaraf; bedah vaskuler; bedah mulut; konservasi Gigi; gigi; paru dan Tb-DOTS). Masih di gedung lama, terdapat pula ruang NICU/PICU, Rawar Inap Non Covid, Ruang Bedah Sentral Non Covid, Farmasi, Bank Darah, Laboratorium untuk pengambilan sample rawat jalan dan Klinik Rawat Jalan, Radiologi dan Hiperbarik.   “Dimana, gedung lama ini juga nantinya Insa Allah akan direnovasi baik eksterior dan interiornya tahun ini. Dengan begitu, tampilannya akan seimbang dengan gedung baru 8 lantai setelah selesai dibangunkan kedepan nantinya,” terang Danang. Belum selesai, RS Banten juga memiliki gedung Hijau atau gedung Cendrawasih yang berdiri 3 lantai didalamnya, memiliki ruangan ICU, NICU/PICU, Hd Covid, Rawat Inap Covid dan ruang bedah sentral Covid pada gedung hijau ini. Sedangkan untuk gedung 8 lantai RSUD Banten yang baru saja selesai dan diresmikan baru-baru ini, sambung Danang, terdapat sejumlah peningkatan dan penambahan pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat. Mulai dari Laboratorium Microbiologi, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Urinalisis dan Klinis serta ICU Non Covid dan isolasi yang berada di dlantai satu. “Untuk lantai 2, terdapat fasilitas Farmasi, Rehabilitasi Medik, Klinik Rawat Jalan untuk penyakit dalam, saraf, jantung THT, jiwa, medical check up), serta Aula,” tuturnya Sementara untuk lantai 3 hingga 8, terdapat beberapa fasilitas, diantaranya HD VVIP, HD VIP, HD Regulasi, HD Isolasi, Rawat Inap Kelas Tiga, Isolasi, Rawat Inap Kelas Dua, Rawat Inap Kelas Satu, Ruangan Isolasi, Rawat Inap VVIP, Rawat Inap VIP, Rawat Isolasi. “Selain 3 gedung utama tersebut, RSUD Banten juga memiliki layanan Hyperbarik yang terletak di sisi Barat Laut gedung 8 lantai,” pungkas Danang. [adv]

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meresmikan Gedung 8 Lantai RSUD Banten Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (16/3/2022). Pengembangan ini sebagai wujud komitmen memberikan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. “Saat akhir jabatan Walikota Tangerang membangun Rumah Sakit tanpa kelas 8 lantai. Begitu juga saat menjadi Gubernur Banten,” ungkap Gubernur WH. Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan Provinsi yang sangat energik yang telah berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19. Ditambahkan, pengembangan RSUD Banten bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam membantu pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. “Kemarin (Selasa, 8/3, red) juga dilakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Labuan Kabupaten Pandeglang dan Rumah Sakit Cilograng Kabupaten Lebak,” ungkat Gubernur WH. “Negara hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya sakit,” tambahnya. Gubernur WH juga menyatakan bahwa pembangunan gedung 8 lantai RSUD Banten juga didukung oleh tenaga kesehatan yang siap melayani masyarakat. “Didukung oleh fasilitas yang baik. Kita harus berbuat kepada masyarakat,” tegasnya Gubernur WH juga mengungkapkan bahwa Jembatan Bogeg, Jembatan Ciberang, Masjid Negeri Di Atas Awan, hingga Banten International Stadium akan segera diresmikan. “Kita hadirkan ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya,” tegasnya. Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan pengembangan RSUD Banten sebagai bentuk perwujudan misi ke 4 Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy yakni meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. “Menjadikan RSUD Banten sbg RS Rujukan Regional di Provinsi Banten dan Sekaligus RS tipe B Pendidikan,” ungkapnya. Dikatakan, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan kesehatan yang paripurna. Sangat strategis terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Masih menurut dr Ati, pembangunan Gedung 8 Lantai RSUD Banten dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan. RSUD Banten sendiri menempati lahan seluas 10 ha. Saat ini telah berdiri Gedung Rajawali (gedung lama), Gedung Cenderawasih (hijau) dan Gedung Garuda (biru). (Adv)

TANGSEL-Kota Tangerang Selatan saat ini memiliki 333 Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah sampah yang dikelola oleh Bank Sampah pada tahun 2021 mencapai 540 ton atau rata-rata 1,47 ton/hari.   Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Wahyunoto Lukman mengungkapkan, meskipun BSU sudah tersebar, jumlah sampah tersebut hanya berupa pengurangan sampah anorganik. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Bank Sampah saat ini sebaiknya bukan hanya mengelola sampah anorganik tetapi juga sampah organik. Sampah organik tersebut dapat diolah melalui pengomposan.   “BSU yang ada saat ini belum bisa optimal mengurangi sampah, karena hanya untuk anorganik, sedangkan agar optimal, perlu ada juga yang bisa menampung sampah organik dan diolah melalui pengomposan,” katanya.   Wahyunoto juga mengungkapkan, salah satu program Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi sampah organik adalah 1 rumah 1 biopori. Dengan menerapkan program tersebut pada komunitas bank sampah, jumlah sampah terkelola di bank sampah pun akan semakin meningkat.   “Dengan program Biopori nantinya kami harap sistem pengelolaan sampah rumah tangga bisa lebih optimal, dan bisa dilakukan setiap masyarakat di Kota Tangsel,” ungkapnya.   Lalu selain dengan biopori, pengolahan sampah organik bisa juga menggunakan tong komposter. Dinas Lingkungan Hidup rutin memberikan tong komposter secara gratis kepada pengurus bank sampah dan masyarakat yang mau mengolah sampah organik di rumah masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup menyediakan ± 400 unit tong komposter untuk tahun 2022 ini.   “Kami siapkan 400 unit lebih untuk tong komposter, yang nantinya ini bisa digunakan masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri. Hal ini juga untuk memudahkan komunitas bank sampah nantinya,” paparnya.   Wahyunoto juga memaparkan, sampah organik merupakan komponen terbesar dalam sampah rumah tangga. Jika seluruh sampah organik bisa dikelola dari rumah, sampah yang masuk ke TPA Cipeucang akan berkurang secara signifikan dan bahkan bisa berkurang hingga 50 persen.   “kalau ini tertata dari hulu ke hilir, kami yakin pasokan sampah ke Cipeucang akan berkurang hingga 50 persen. Oleh karenanya sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mulai fokus mengelola sampahnya, tidak hanya dalam sampah anorganik tetapi juga dalam sampah organiknya,” ujarnya. (adv)

TANGERANG, – Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Hal itu, karena Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang. “Syukur Alhamdulillah, pihak legislatif bersama jajaran eksekutif pada akhirnya mencapai hasil seperti yang kita harapkan bersama. Atas nama jajaran eksekutif, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak terutama kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tangerang yang telah memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan atas usulan Raperda yang kami sampaikan”, kata Mad Romli saat menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terkait Raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (23/12/21). Wabup mengimbau kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang telah disetujui bersama tersebut dengan menyusun peraturan-peraturan pelaksana dan sosialisasi terkait Raperda yang disetujui tersebut. “Saya mengimbau kepada OPD terkait untuk segera dapat menindaklanjuti apa yang baru saja disetujui bersama, dengan melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan beserta petunjuk teknisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. Menurut dia, sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh komponen masyarakat sangat penting dilakukan agar terbentuk satu pemahaman bersama dan pada akhirnya setelah menjadi peraturan daerah itu dapat berjalan efektif sesuai dengan harapan, serta target capaian yang kita inginkan bersama. “Mudah-mudahan persetujuan penetapan keputusan ini akan membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang”, harap dia. Salah satu fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Nonce Tendean dalam pemandangan umumnya mengatakan, banyak sekali narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia saat ini dan perlu segera ada sosialisasi kepada masyarakat. “Saya yakin dan percaya pada pemerintah sudah bekerja keras untuk penyusunan Raperda narkotika dan prekursor narkotika”, kata dia. (*)