advetorial

SERANG – Dalam upaya meningkatan kemampuan Kampung Siaga Bencana (KSB), Dinas Sosial menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) se- Provinsi Banten pada tanggal 9 hingga 11 November di Tagana Center, Sentul Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 114 orang peserta yang berasal dari 34 KSB se-Provinsi Banten. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan KSB merupakan suatu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. Dimana, kata Nurhana, tujuan dibentuknya Kampung Siaga Bencana diantaranya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat, memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, serta mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana. “Selanjutnya bertujuan untuk menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan, dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana,” ungkap Nurhana. Selanjutnya, ia juga menyampaikan adapun Kegiatan KSB meliputi dari sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana, serta menyiapkan sistem peringatan dini local, bahkan melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi. Tidak hanya itu, KSB juga bertugas untuk menginventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah rawan bencana, membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik local, melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait, serta melaksanakan simulasi sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan. Selain itu, KSB juga memiliki tugas untuk membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait, melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu, dan melakukan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana. “Melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko lain dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana, dan membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial,” katanya. Nurhana juga berharap dengan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Kampung Siaga Bencana tersebut dapat terus mendorong kemampuan para pengurus, sehingga kelak mereka dapat terlatih dan siapa membantu ketika dibutuhkan. “Kita harap ini dapat mendorong semangat pengurus KSB untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya,” tandasnya. (Adv)

BANTEN – Pencapaian kinerja Pemprov Banten terkait penanganan pengangguran dalam beberapa bulan terakhir ini cukup membanggakan. Apalagi, sebelumnya Provinsi Banten sempat mencatatkan sebagai provinsi dengan persentase pengangguran tertinggi di Indonesia. Seperti diketahui, berdasarkan rilis berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS)No.56/11/36/Th.XVI menyebutkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 Provinsi Banten sebesar 8,09 persen atau turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Dimana, angka pengangguran yang dirilis BPS tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan rilis BPS yang disajikan pada Mei 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten per Februari 2022 sebesar 8,53 persen atau 504,26 ribu orang. Bahkan, hasil survei yang dirilis BPS pada Mei 2022 tersebut, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,53 persen. TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,11 persen. Tercatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang atau turun 340,76 ribu orang dibanding Februari 2021. Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku bersyukur atas penurunan angka pengangguran di Provinsi Banten. “Kita bersyukur sekali dengan ada tren keadaan kita membaik, baik itu pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan tentu itu bukan kerja sendiri, tapi ini kerja bersama,” ungkap Al Muktabar, Selasa (8/11/2022). “Pemerintah Provinsi Banten mengupayakan bagaimana tata kerja pembangunan di Provinsi Banten dapat terus membaik. Baik itu dalam penanganan pengangguran terbuka, inflasi, kemiskinan, serta laju pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. Dikatakan, turunnya TPT di Provinsi Banten tersebut merupakan hasil kerja bersama, baik itu Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta stakholder lainnya dalam rangka proses pembangunan. “Ini mudah-mudahan salah satu kegiatan yang mengisyaratkan kepada kita semua, bahwa dengan kita bersama menggiatkan tata kehidupan ini, kita akan terus bersama juga untuk mendapatkan hasilnya,” ungkap Al Muktabar. Masih menurut, Al Muktabar, pihaknya juga turut melibatkan masyarakat dalam agenda kerja Pemerintah. Selain itu, Pemprov Banten juga terus berupaya untuk dapat menjaga agenda kerja investasi yang telah ada di Provinsi Banten. “Jadi kita berharap yang telah berinvestasi di Banten untuk kita bersama menggiatkan apa yang bisa kita bantu, kita lakukan. Itu yang disebut merawat yang ada atau intensifikasi,” lanjutnya. Tidak hanya itu, ujar Al Muktabar, Pemprov Banten juga membuka kesempatan kepada pengusaha yang ingin atau berminat melakukan investasi di Provinsi Banten. Sebagai informasi, Berita Resmi Statistik No.56/11/36/Th.XVI BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 di Provinsi Banten sebanyak 6,46 juta orang, naik 202,98 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,93 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,94 juta orang, naik sebanyak 242,27 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (183,27 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (91,01 ribu orang). Selanjutnya, sebanyak 3,09 juta orang (52,04 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,91 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,26 persen poin dan 1,40 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Sementara, terdapat 228,98 ribu orang (2,29 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19. (17,16 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (14,38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,84 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (195,59 ribu orang). Pada kesempatan lain, Al Muktabar mengungkapkan, data indikator makro Provinsi Banten saat ini cukup baik. Dirinya optimis perekonomian Provinsi Banten tumbuh semakin baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Hal itu seperti diungkap Al Muktabar kepada wartawan usai Panen Cabai Merah Bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, Rabu (9/11/2022). Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten bersama TPID dalam beberapa bulan terakhir konsen menjaga laju angka inflasi. Banyak upaya yang dilakukan, salah satunya memasyarakatkan tanaman cabe dan padi di seluruh Kabupaten/Kota. Data Badan Pusat Statistik, kedua komoditas itu menjadi penyumbang utama angka inflasi. Al Muktabar juga menegaskan dirinya bersama Forkopimda Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat Banten akan terus bersama menangani persoalan ini. “Oleh karena itu masyarakat diimbau agar tidak perlu panik. Kita akan bersama menyelesaikan ini,” tegasnya. (ADV)

BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengirimkan bantuan dan relawan bantu korban gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022).   Logistik dan tim relawan langsung dilepas oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar Selasa (22/11/2022).   Seperti diketahui, gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo sebelumnya mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.   “Pengiriman logistik dan tim relawan ini bentuk kebersamaan untuk meringankan beban saudara kita yang menjadi korban. Kita mendoakan karena kebencanaan mendahului kita (meninggal dunia), kita saling bahu membahu karena kita saudara, kita Indonesia,” kata Al Muktabar kepada wartawan.   Al menyebut, bantuan berupa logistik yang dikirimkan berupa sandang dan pangan senilai Rp200 juta. Adapun bentuk bantuan kemanisan berupa pangan seperti beras, minyak goreng, sarden, kecap, mie instan, kecap, susu.   Selain itu, ada selimut, sajadah, mukena, sarung, baju anak, pakaian dewasa, sendal.   Sedangkan untuk tim relawan yang diberangkat untuk mengemban tugas kemanusiaan selama 7 hari berjumlah 50 orang, terdiri dari tim dapur umum, tim evakuasi, logistik.   “Nanti kita melihat perkembangan, kita dukung apa yang bisa kita lakukan disana (bantuan tahap selanjutnya),” ujar Muktabar.   Mantan Sekda Banten itu memastikan gempa yang berpusat di Cianjur, Jawa Barat itu tidak berdampak kerusakan di daerahnya. Namun, untuk korban warga Banten di Cianjur, Pemprov masih melakukan pendataan.   “Pasca gempa kita melakukan cek. Alhamdullah kita tidak berdampak yang berakibat fatal. Kita masih cek (korban di Cianjur),” tandasnya.   Sekretaris Dinas Sosial Banten Budi Darma mengatakan, sebanyak 50 orang relawan dari Tagana yang dikirimkan memiliki keahlian masing-masing. 50 orang ahli dapur umum lapangan, 10 ahli manajemen logistik, dan sisanya ahli evakuasi.   “Relawan ahli evakuasi ini ada yang mempunyai skill mengevakuasi korban dari daerah yang sulit di jangkau,” kata Budi.   Dijelaskan Budi, relawan akan diterjunkan membantu korban gempa selama 7 hari dimulai hari ini, Selasa (22/11). Jika masih diperlukan, lanjut Budi, bantuan dan relawan akan ditambah tergantung perintah Penjabat Gubernur Banten.   “Kalau ditambahan nanti situasional sifatnya, apabila ada gempa susulan, dan menunggu petunjuk bapak Gubernur, pasti akan kita tambah pasukan, dan logistik,” ujar Budi.   Selain relawan, Pemprov Banten juga memberikan bantuan logistik berupa permakanan beras 1 ton, minyak goreng 200 liter, sarden 400 buah Susu Kental Manis 200 buah, Saos 200 botol, Kecap manis 200 botol, dan teg celup 200 buah.   Sedangkan sandang, selimut dewasa 200, mukena 50, sejadah 50, sarung laki-laki 50, sarung perempuan 50, daster 50, baju anak laki-laki 50, baju anak perempuan 50.   Kemudian zendal jepit 100, baju laki-laki dewasa 50 dan selimut bayi 50. (ADV)

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan kemiskinan sebagai akar masalah dari timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial. Merupakan permasalahan yang menjadi tantangan bersama untuk dapat segera ditanggulangi.   “Untuk itu pembangunan kesejahteraan sosial wajib menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek, namun menjadi pelaku pembangunan. Masyarakat diharapkan semakin mendapatkan kepercayaan dan mampu melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ungkap Al Muktabar dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Banten Agus Setiawan pada kegiatan Jambore Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Marbella Hotel Convention, Kabupaten Serang, Senin (21/11/2022) malam.   Dikatakan, potensi dan sumber kesejahteraan merupakan aset bangsa dan negara sebagai kekuatan besar dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.   Pada kesempatan itu, Pemerintah berharap kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Pendamping Program Keluarga Harapan, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk dapat konsisten dan proaktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.   “Selanjutnya, dapat membina dan membangun kesetiakawanan sosial dan gotong royong di lingkungan masing-masing, sehingga pada gilirannya sikap mulia ini dapat menjadi ruh pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten,” katanya.   Sementara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menyampaikan maksud dilaksanakan jambore PSKS Tahun 2022 ini untuk mengoptimalkan peran serta dari komponen masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial.   Disampaikan Nurhana, tujuan dilaksanakan jambore PSKS Tahun 2022 tersebut guna meningkatkan keterpaduan dan keterjangkauan program antar satuan kerja terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan meningkatkan fungsi, peran dan tanggungjawab sosial potensi dan sumber kesejahteraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan kearifan lokal secara lembaga dan berkelanjutan.   Tidak hanya itu, kata Nurhana, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara mandiri yang berguna bagi dirinya dan masyarakat di lingkungannya.   Sebagai informasi, kegiatan Jambore PSKS tahun 2022 tersebut didasarkan kepada 250 orang yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang terdiri dari TKSK, PSM, LKS, Karang Taruna, Tagana, Pendamping PKH, Pekerja Sosial, LK3 dan unsur PSKS lainnya. (ADV)

SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para kepala sekolah (Kepsek) dan guru yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.   Tercatat, sejak akhir tahun 2020, Kepsek serta guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten mulai merasakan dampak atas perhatian dari Pemprov Banten.   Demikian disampaikan Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Kamis, (17/211/2022).   Tabrani menyebut, sejak akhir tahun 2020, masing-masing Kepsek SMA/SMK dan Skh Negeri se-Banten menerima tunjangan kinerja (Tukin) hingga Rp14 juta.   “Tukin SMA/SMK dan Skh Negeri itu Rp14 juta. dan itu terjadi, setelah SMA/SMK dan Skh menjadi kewengan Provinsi Banten,” ujar Tabrani.   Diketahui, sebelum SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten menjadi kewenagan Pemprov Banten besaran Tukin-nya tak sampai belasan juta. Namun, kini Pemprov Banten membuktikan, bahwa kepedulian terhadap Kepsek dan guru sangatlah tinggi.   “Informasi yang saya dapat, sebelum SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten menjadi kewengan provinsi tidak sebesar itu, Tukin guru tidak sebesar itu, sekarang Tukin guru pun itu antara Rp2,8 juta hingga Rp3 juta, tergantung dengan golongan,” sebutnya.   Kemudian Tabrani mengatakan, para guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten sekurang-kurangnya mempunyai 3 hingga 4 sumber pendapatan.   “Pertama gaji, yang kedua sertifikasi, yang ketiga Tukin, yang keempat kalau dia diberi tugas tambahan mendapat Tuta. Seperti wali kelas, pembina Eskul dan sebagainya. Bahkan di Banten seorang kepala sekolah, selain dapat tukin dia dapat Tuta, yang nilainya Rp2,5 juta,” bebernya.   Tabrani menjelaskan, begitu tinggi perhatian Pemprov Banten bagi Kepsek serta guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten. Hal ini kata dia, mesti sebanding dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.   “Artinya bahwa dari sisi pendapatan itu sudah cukup baik, dan itu berefek dengan tingkat kesejahteraan,” pungkasnya. (ADV)

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VI Tahun 2022 berjalan lancar. Kota Tangerang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porprov Banten Tahun 2022.   “Semoga acara Porprov bisa berjalan lancar mulai dari hari pertama hingga penutupan,” ungkap Al Muktabar usai mendapatkan pemaparan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.   Al Muktabar juga memberikan apresiasinya kepada Pemkot Tangerang yang telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan.   Persiapan Pemerintah Kota Tangerang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Banten 2022 mendatang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Banten.   Al Muktabar bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengunjungi Stadion Benteng Reborn, Rabu (16/11) yang bakal menjadi lokasi Pembukaan Porprov VI Banten pada tanggal 20 November 2022 mendatang. Kunjungan itu diterima oleh Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah.   “Pagi tadi kami koordinasi ke pak Pj Gubernur, beliau mau lihat langsung persiapan di Kota Tangerang,” ungkap Arief.   “Secara teknis kesiapannya menurut beliau sudah cukup baik, tapi minta agar terus dipersiapkan,” tambahnya.   Terkait seremoni pembukaan Porprov, Wali Kota memaparkan tentang penggunaan aplikasi sebagai salah satu upaya untuk menjaga kondusifitas masyarakat yang akan datang ke stadion, serta mencegah penonton melebihi kapasitas yang sudah disiapkan oleh penyelenggara.   “Untuk kapasitas kami siapkan 855 dari total kapasitas, dan kami juga menyiapkan juga aplikasi untuk pendaftaran penonton,” jelasnya.   “Jadi mereka bisa daftar terlebih dahulu, untuk menentukan lokasi duduk di tribun,” papar Wali Kota kepada Pj. Gubernur yang hadir bersama Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak.   Arief juga menjelaskan Pemkot Tangerang juga telah membangun kanal informasi terkait Porprov VI Banten melalui laman www.porprovbanten2022.id, dimana laman tersebut memuat berbagai informasi mulai dari lokasi venue, cabang olahraga hingga perolehan medali.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar membuka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Tahun 2022 di Stadion Benteng Rebound, Kota Tangerang, Minggu (20/11/2022). Porprov yang digelar empat tahun sekali itu diharapkan dapat mencetak atlet-atlet berprestasi, generasi emas yang unggul.   “Ini penting karena dengan olahraga banyak prestasi yang kita harapkan. Lebih dari itu juga dengan olahraga kita berharap untuk tetap diberikan kesehatan,” ujarnya.   Menurut Al Muktabar, melalui kegiatan ini, kita gaungkan semangat sportivitas dan semangat bertanding seperti api obor Porprov itu yang bisa dijadikan sebagai satu prinsip dasar kehidupan dalam rangka membangun Provinsi Banten dan pada akhirnya membangun Indonesia.   “Kita berharap melalui even ini lahir atlet-atlet berprestasi yang akan membawa harum nama Keluarga, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga membanggakan Indonesia,” katanya.   Dikatakan Al Muktabar, dari Porprov ini bukan tidak mungkin muncul atlet yang akan bertanding pada perhelatan olahraga tingkat nasional dan internasional. “Maka dari itu, Porprov ini dilaksanakan sebagai persiapan kita dalam menghadapi PON. Dan, melalui ini akan kita persiapkan atlet-atlet yang tangguh,” jelasnya.   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menambahkan, Porprov Banten ini bukan hanya sebagai ajang untuk berkompetisi, tetapi lebih dari itu juga sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar delapan Kabupaten dan Kota.   “Semoga momen ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi pembinaan dari berbagai cabang olahraga,” katanya.   Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Banten Edi Ariadi mengungkapkan, kebersamaan dalam mengelola olahraga prestasi merupakan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ditambah dengan adanya desain besar olahraga nasional satu harapan meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.   Porprov ini sebagai media menjaring dan penyaring untuk mendapatkan atlet-atlet unggulan yang akan dipertandingkan pada ajang PON Ke-21 yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2024 mendatang. “Kita harus bisa masuk 10 besar di PON nanti. Artinya kita harus banyak mendapatkan emas di setiap Cabor yang dipertandingkan,” ucapnya.   Edi Ariadi melanjutkan, olahraga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya keterampilan fisik dan gerak, namun juga sebagai pendidikan karakter, disiplin, kerja keras, dan memupuk jiwa sportivitas.   Oleh karena itu, suksesnya olahraga prestasi ditentukan oleh peranan dukungan Pemda, cabang olahraga serta pembinaan yang dilakukan. Pada Porprov kali ini diikuti oleh 9.489 peserta yang terdiri dari 5.841 atlet, 1.416 official dan 2.232 juri.

SERANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Siti Ma’ani Nina memastikan program penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan anak di Banten berjalan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam melakukan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pencapaian perkembangan diri yang optimal dengan diwujudkan adanya pelayanan di bidang konseling atau psikologis. Siti Ma’ani Nina menjelaskan program pencegahan dan penanganan kasus KDRT pada perempuan dan anak mulai dari konseling hingga psikolog. “Ada berbagai kegiatan program bagaimana kita selalu mensosialisasikan dan juga bagaimana masyarakat ini selalu waspada terhadap potensi kekerasan itu sendiri,” kata Siti Ma’ani Nina kepada awak media pada Rabu 15 November 2022. “Kita memberikan ruang bagaimana untuk konsultasi, curhat, konseling, psikolog dan sebagainya. Itu sudah berjalan, kalaupun ada kasus yang ditemukan sekarang itu sesegera mungkin (ditangani),” sambung Siti Ma’ani Nina. Nina mengungkapkan, dalam menjalankan program tersebut melibatkan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. “Kita harus ditangani dengan aparar penegak hukum,” terangnya. Menurut Nina, kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak di Banten terus berkurang. Namun demikian, Nina tidak merinci soal data kekerasan secara keseluruhan. Nina menambahkan, program penanganan KDRT pada perempuan dan anak melalui program bimbingan konseling dan psikolog sangat efektif untuk menekan kasus KDRT. Diketahui, berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan pada peremuan tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, melinkan terdapat beberapa jenis kekerasan antara lain; 1. Kekerasan Emosional Kekerasan emosional merupakan tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemapuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tak hanya tindakan berupa cacian dan makian, tanda perliaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis juga berupa pelarangan, pamaksaaan, dan isolasi sosial. 2. Kekerasan Fisik Kekerasa fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata lainnya yang berujung pada kekerasan. 3. Kekerasan Seksual Kekerasa seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk kekerasan seksual. 4. Kekerasan Ekonomi Kekerasan Ekoonomi disebut dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini erat berakitan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Kekerasan ini berupa tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar. (ADV)

PANDEGLANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten kembali melaksanakan simulasi Tsunami atau Tsunami Drill  di Lapangan Teluk kecamatan Labuan- Pandeglang yang dilakukan pagi tadi berjalan dengan baik. Kegiatan ini adalah kegiatan kedua kalinya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD dan seluruh stakeholder terkait kebencanaan, Kamis (17/11/22). Turut mengikuti kegiatan simulasi bencana. Antaranya dari aparat gabungan mulai dari TNI/POLRI, Relawan kebencanaan, ormas, masyarakat serta Media. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, ST, S.MI bertindak selalu Pembina Apel persiapan Tsunami Drill mengatakan Kabupaten Pandeglang secara umum merupakan salah satu wilayah yang rawan terkena Tsunami, seperti Kecamatan Labuan yang merupakan salah satu wilayah rawan dan harus diwaspadai, karena tempat wisata dan berdekatan langsung dengan pantai” tungkasnya. Meski begitu, sambung Nana, saat ini sistem peringatan dini dan telekomunikasi yang dimiliki oleh BPBD sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tsunami Drill / Simulasi Tsunami Dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko ancaman bencana. Tidak hanya tsunami drill saja, latihan simulasi bencana ini selanjutnya akan dilakukan dengan bentuk ancaman bencana lainnya.(ADV)

SERANG – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten akan menambah dua layanan pada mobil Arsip Keliling (Sipling). Hal ini dilakukan untuk memperkuat layanan.   Demikian disampaikan Arsiparis DPK Provinsi Banten, Asep Nur Eka. “Layanan tersebut diberikan untuk memudahkan sekaligus mengamankan arsip penting milik masyarakat Banten,” katanya, Selasa (11/10/2022).   Menurutnya, penambahan layanan pada mobil Sipling untuk memelihara arsip dengan cara menggunakan bahan pelindung guna menghindarkan arsip dari kerusakan yang bersifat fisik.   “Ini khusus menggunakan bahan yang berstandar dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia-red),” katanya.   Layanan pengaman dan penyelamatan arsip warga lainnya yakni alih media. Dimana file arsip yang awalnya berupa fisik bisa dialihmediakan menjadi berupa soft file seperti format PDF. Masyarakat yang ingin mengalihmediakan arsipnya harus sekaligus membawa flashdisk atau penyimpanan data memori kilat.   “Nanti akan kita sediakan dua layanan yang baru ini pada mobil Sipling yang digunakan untuk berkeliling ke warga di Banten,” ujarnya.   Ia menjelaskan, rencana ini akan dilakukan di tahun depan atau 2023. Sebab dua layanan baru ini menggunakan alat baru yang membutuhkan anggaran, dan akan dipasangkan pada dua mobil Sipling yang ada di DPK Provinsi Banten.   “Sementara minimal sesuai dengan kebutuhan karena unit mobilnya baru, kecuali memang unitnya bertambah maka layanannya juga ditambah,” terangnya.   Ia menuturkan, penambahan layanan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan arsip milik masyarakat. Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan maka arsipnya tetap terselamatkan.   “Karena masyarakat juga pasti memilki arsip pentingnya, maka itu juga harus dijaga,” tuturnya. (adv)