Author: admin

SERANG – Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (3/2). Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah ini, maka Pemprov Banten telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Khususnya dalam ketentuan pasal 109 yang menyebutkan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi,” kata Andika dalam sambutannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bahrum tersebut. Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut sejumlah perwakilan Kepala Desa Adat dari Kabupaten Lebak yang mengenakan ikat kepala khas Desa Adat mereka. Keberadaan Peraturan Daerah ini, kata Andika, merupakan komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, adat istiadat dan kearifan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Andika mengaku, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pansus DPRD, yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, sehingga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama pada rapat paripurna tersebut antara Pemprov Banten yang diwakili Andika sendiri dan DPRD Banten diwakili oleh Bahrum. “Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPRD Provinsi Banten yang mengagendakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat,” kata Andika. Sementara itu Sekretaris Panitia Khusus DPRD Banten tentang Raperda tersebut, Iip Makmur, saat membacakan laporan pansusnya mengatakan, dalam konteks Pemerintahan Desa Adat, Pemerintah Provinsi diberikan ruang untuk mengatur Pemerintahan Desa Adat melalui Peraturan Daerah yang meliputi susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat. Diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepada Desa Adat masuk dalam sub urusan penataan Desa yang merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Kebutuhan akan adanya pengaturan tentang Pemerintahan Desa Adat, diakui secara nasional belum ada praktik empiris yang dapat dijadikan model rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan Desa Adat. “Namun demikian Pemerintah Provinsi Banten memandang perlu disusun suatu kebijakan mengingat eksistensi masyarakat adat di Provinsi Banten cukup banyak, terutama di wilayah Banten Kidul atau Banten Selatan,” imbuhnya.

TANGSEL – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta masyarakat di Provinsi Banten untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Andika meminta masyarakat untuk patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19 tanpa kompromi.   “Angka kasusnya (positif Covid-19) cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kita harus mengantisipasi datangnya gelombang ketiga dengan taat menerapkan prokes,” kata Andika kepada pers usai membuka secara resmi kegiatan pembukaan Al Azhar Sport, Education, Art & Culture (Alseace) 2002 SMA Al Azhar BSD, Tangsel, di gedung sekolah tersebut, Rabu (2/2/2022).   Turut hadir dalam acara yang secara keseluruhan digelar secara hybrid (gabungan antara langsung dan virtual) tersebut Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dan Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan.   Dikatakan Andika, di Provinsi Banten sendiri angka kasus positif Covid-19 per 1 Februari kemarin sudah mencapai hampir 2.500 kasus atau meningkat tajam dari waktu sebelumnya yang hanya di angka 1.900 kasus. “Secara nasional bahkan terakhir dilaporkan peningkatannya mencapai 9 kali lipat,” kata Andika.   Terkait itu, kata Andika, Pemprov Banten sendiri sudah mengeluarkan kebijakan penurunan persentase pembelajaran tatap muka (PTM) yang sebelumnya sempat 100 persen menjadi 25 persen saja. “Sebelumnya kami sempat turunkan ke 50 persen, tapi perkembangannya terus memburuk kami turunkan lagi ke 25 persen,” ujarnya.   Pemprov Banten, kata Andika, masih akan terus memantau atau mengevaluasi PTM menjadi kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika diperlukan, setelah melihat perkembangan kenaikan angka kasus positif Covid-19 yang di antaranya tercermin pada angka BOR atau bed occupancy ratio baik di bangsal perawatan maupun di ruang-ruang ICU rumah-rumah sakit di Provinsi Banten.   Lebih lanjut Andika meminta masyarakat untuk mematuhi prokes tanpa kompromi. Menurutnya, prokes yang merupakan kunci menangkal penyebaran Covid juga akan kembali di monitor oleh Pemprov Banten bersama TNI/Polri sebagaimana sebelumnya dengan didasarkan kepada regulasi pemerintah pusat dan Pemprov Banten sebelumnya terkait dengan kepatuhan prokes yang disesuaikan dengan level PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di wilayah bersangkutan.   “Seperti sekarang kan di Kota Serang PPKM level 3, regulasi kepatuhan prokesnya ya kembali berlaku yang sebelumnya diterapkan Pemprov bersama TNI/Polri di wilayah dengan status PPKM level 3,” imbuhnya.   Pemprov Banten selanjutnya, kata Andika, juga akan terus menggenjot angka vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga booster sebagai antisipasi terhadap akan datangnya gelombang ketiga Covid-19 kali ini.   “Makanya tadi pak wakil (Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan) lapor kalau vaksinasi di Tangsel persentasenya sudah 90 persen lebih untuk dosis pertama, dan dosis kedua juga sudah tinggi. Booster juga sedang jalan,” kata Andika   Sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam sambutannya melaporkan, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk seluruh kategori di Tangerang Selatan sampai Senin 31 Januari 2022 mencapai 98,5 persen atau 1.057.483 peserta. Menurutnya terdapat 1.073.266 peserta vaksinasi Covid-19 yang terbagi dalam 6 kelompok sasaran.   “Sementara capaian vaksinasi dosis kedua adalah 78,1 persen atau 836.618 peserta. Untuk capaian dosis ketiga 5,8 persen atau 61.011 peserta,” Kata Pilar.   Untuk diketahui, Kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia terus terjadi beberapa hari terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan faktor ini bisa menjadi indikator untuk gelombang tiga pandemi Covid-19. Kemenkes terus melakukan monitor mengenai peningkatan kasus Covid-19 di tanah air. Penambahan itu baru terjadi sekitar 10 hari terakhir.

  SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal itu seiring dengan pembangunan Banten International Stadium yang saat ini memasuki tahap akhir. “Pemprov Banten dalam waktu dekat akan meresmikan Banten International Stadium (BIS) yang direncanakan akan diresmikan pada tanggal 26 Maret 2022 nanti,” ungkap WH dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Banten periode 2021 – 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Sam’un No.5, Kota Serang, Rabu (2/2/2022). “Berdiri di atas lahan seluas 62 hektar, BIS itu akan banyak fasilitas penunjang olahraga lainnya yang bisa digunakan oleh para atlet dari berbagai macam cabang olahraga untuk melakukan latihan rutin,” tambahnya. Namun, lanjut Gubernur WH, saat ini BIS masih dalam tahap finishing. nanti setelah diresmikan baru bisa digunakan. BIS sudah berstandar FIFA. Sehingga berbagai fasilitas yang ada sudah sangat lengkap. “Bahkan jika diizinkan, mungkin Provinsi Banten secara infrastruktur sudah lebih siap menjadi tuan rumah PON,” ungkapnya. Gubernur WH juga menekankan kepada kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru dilantik beserta KONI di Kabupaten dan Kota agar ikut mendukung Program Desain Besar Olahraga Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu, peran KONI sangat penting dalam proses pembinaan atlet, terutama atlet pada cabang olahraga yang diunggulkan yang harus dikedepankan,” ungkapnya. “Hal itu agar nanti dukungan penuh yang kami berikan ini bisa dibayar lunas dengan prestasi olahraga yang dihasilkan,” tambah Gubernur WH. Ditambahkan, Pemprov Banten akan selalu mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga yang dilakukan oleh KONI melalui cabang olahraga masing-masing. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan keuangan melalui hibah dan lainnya, fasilitas penunjang olahraga, maupun dukungan kebijakan. “Kepada para atlet Banten yang mendapat emas pada saat PON ke-XX Tahun 2021 kemarin, kita berikan hadiah tambahan berupa uang pembinaan sebesar Rp100 juta,” ungkap Gubernur WH. Hal senada juga diungkap Ketua KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Pihaknya berharap kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru ini agar mendukung Desain Besar Olahraga Nasional yang dicita-citakan Presiden Jokowi bisa tercapai, yakni menjadikan olahraga Indonesia peringkat lima besar pada tahun 2045. “Hal itu dalam rangka menyongsong generasi emas di usia 100 tahun Indonesia,” ujarnya. Ketua KONI juga menegaskan, Provinsi Banten tidak menutup kemungkinan akan menjadi tuan rumah PON, mengingat berbagai pembangunan fasilitas olahraga sudah dilakukan oleh Gubernur WH, dari mulai BIS sampai berbagai fasilitas venue lainnya. “Selama fasilitasnya memadai, Banten bisa menjadi tuan rumah PON,” katanya. Sementara itu Ketua KONI Provinsi Banten Periode 2021-2025 Edi Ariadi menyatakan akan fokus terhadap peningkatan prestasi para atlet olahraga yang ada di Banten. Terlebih dukungan dari Gubernur Banten begitu luar biasa dalam peningkatan prestasi olahraga. “Makanya saya targetkan pada PON berikutnya, Banten bisa masuk 10 besar,” katanya.

Pandeglang – Kabupaten Pandeglang melakukan launching Vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dilakukan kurang lebih di seribu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiah (MI).Terlihat antusias cukup tinggi dari anak sekolah, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengucapkan terimakasih kepada para nakes, binwil, kormin, guru, dan wali murid yang telah mengijinkan anaknya ikut vaksinasi. Hal demikian dikatakan Wabup Tanto saat meninjau launching vaksinasi anak di SD Koranji 3 Kecamatan Pulosari, Rabu (2/2/2022). “Sebelum pelaksanaan terus disosialiisasikan oleh para Nakes, dan untuk wali murid juga terimakasih sudah mengijinkan anaknya,” ungkap Tanto. Tanto juga menyampaikan, alasan kenapa anak harus divaksin adalah untuk memutus penyebaran covid 19, dan meminimalisir resiko berat jika terpapar covid 19 dan membentuk heard immunity.” ini dapat mencegah sakit berat dan kematian pada anak yg terinveksi, mencegah penularan pada anggota keluarga yg lain, mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah dan meminimalisir penularan di sekolah,”ujarnya. Tanto menghimbau, agar semua pihak ikut mensukseskan vaksinasi Anak di kabupaten Pandeglang. Apalagi kata Tanto, dukungan orang tua murid sangat di perlukan terutama dalam memberikan ijin dan mendampingi anak pada saat divaksinasi. “Jangan lupa anak harus sarapan terlebih dulu sebelum di vaksin, nanti akan dilakukan scrining sebelum disuntik vaksin,” imbuhnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Raden Dewi Setiani mengatakan, total sasaran vaksinasi anak di Kabupaten Pandeglang adalah 139.135 anak. Sedangkan pelaksanaan, kata Dewi dimulai secara serentak pada tanggal 2 februari 2022. “Untuk sasaran sekolah se Pandeglang kurang lebih sebanyak 1.046 yang terdiri dari 868 SD dan 178 MI,” ungkapnya. Pada launching hari ini Dewi menjelaskan sasarannya sebanyak 180 SD dengan estimasii siswa sebanyak 43.200 anak. ” Target pelaksanaan rampung bulan februari dengan target 100% tervaksin, kecuali bagi anak yang memiliki riwayat yang jadi kontra indikasi untuk divaksin maka vaksin ditunda,” jelasnya. Untuk masalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Dewi mengungkapkan sejauh ini tidak ada. Kendati demikian, pihaknya sudah mengantisipasi jika terjadi KIPI. “Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada yang KIPI, tim KIPI Kabupatenpun siap mengantisipasi jika terjadi KIPI,”pungkasnya. Iah Juriah Warga Pasirgintung, Desa Koranji Kecamatan Pulosari dirinya bersyukur anaknya bisa divaksin. Karena kata iah, divaksin itu pada dasarnya untuk pencegahan penyakit dan menjaga kesehayan anaknya. “Saya bersyukur anak saya divaksin, semua dirumah saya juga sudah, saya gak takut anak divaksin karena saya udah duluan,” katanya. “Saya kasih motivasi dan penjelasan anak saya kalau divaksin itu gak sakit jadi jangan takut, ini untuk kesehatan dia,” sambungnya.

Secara geografis Kabupaten Lebak merupakan wilayah perbukitan dan hulu sungai, hal ini membuat Lebak menjadi salah satu wilayah yang rawan bencana. Hal ini pula yang membuat Lebak rawan banjir, longsor dan juga angin kencang. Selain ancaman bencana tersebut, ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Lebak adalah bencana gempa dan tsunami di Selat Sunda. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lebak Muhammad Agil Zulfikar meminta masyarakat pesisir Selat Sunda bagian selatan Banten dapat memperkuat mitigasi bencana. “Kami memfokuskan mitigasi bencana tsunami agar tidak banyak menimbulkan korban jiwa jika terjadi bencana alam itu,” kata Agil, dikutip dari Antara, Jumat (28/1). Pembenahan mitigasi, kata Agil, menjadi hal yang krusial untuk mengurangi risiko kebencanaan, baik untuk fasilitas umum dan korban jiwa. Agil mengungkapkan, saat ini DPRD dan pemda sedang membahas perda terkait mitigasi bencana. Masyarakat pesisir Selat Sunda bagian selatan perlu diberikan mitigasi agar dapat menyelamatkan diri dengan melintasi jalur evakuasi ke titik aman. “Masyarakat tidak panik jika menghadapi bencana tsunami karena mereka memiliki SDM mitigasi bencana,” katanya. Wilayah-wilayah yang rawan bencana tersebut, kata Agil, meliputi wilayah Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara dan Panggarangan. Selain itu, wilayah lain yang juga berpotensi rawan bencana adalah wilayah Bayah, dan Cilograng. Jika perda tersebut telah disahkan, dia berharap sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat pesisir disosialisasikan dengan baik. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama mendukung perda mitigasi bencana di Kabupaten Lebak. Adanya perda tersebut memungkinkan pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, pembangunan gedung shelter dan jalur evakuasi, serta pemasangan sirine juga penting untuk dilakukan. “Kami yakin melalui persiapan dan edukasi mitigasi itu dapat meminimalisasi kerugian akibat bencana alam itu,” ujarnya. Hal senada juga diutarakan oleh Asep Budiarto pemerhati lingkungan di Lebak. Menurut dia, pesisir Selat Sunda Banten bagian selatan masuk kategori zona merah gempa tektonik. Untuk mengamankan dari bahaya tersebut, kata dia, perlu dukungan dari pemerintah daerah yang berupa perda untuk menguatkan mitigasi agar tidak banyak korban jiwa jika terjadi tsunami. “Kami minta pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mitigasi kebencanaan untuk meminimalisasi korban jiwa,” ujarnya.

LEBAK- Berawal dari keresahan terhadap isu megathrus yang diprediksi akan terjadi di wilayah selatan pulau jawa, Anis Faisal Reza bersama rekan-rekannya mendirikan Gugus Mitigasi Lebak Selatan pada 2020 lalu. Dibantu peneliti dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), pihaknya mendapatkan hasil bahwa banyak masyarakat di wilayah Lebak Selatan belum menyadari bahaya bencana tersebut. Pria yang akrab disapa Abah Lala ini, mendirikan komunitas gugus mitigasi secara swadaya yang kemudian mendapat support dari beberapa lembaga. “Kami kemudian dibantu banyak pihak mulai dari BPBD, BNPB, dan beberapa kawan-kawan NGO (non-goverment organization). Serta peneliti dari ITB yang menerbitkan jurnal tentang Megathrust”, katanya. Abah Lala menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah berkordinasi dengan berbagai pihak dan membangun wilayah piloting tsunami ready yang digalang Unesco. “Kami kini telah mengusulkan satu desa untuk diusulkan kepada Unesco untuk dijadikan desa sadar tsunami yang bertempat di Desa Penggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten,” ungkapnya. Dirinya berharap, pemerintah dan stakeholder lain juga mau terlibat dan bisa melakukan kegiatan yang sama untuk mengantisipasi setiap potrnsi bencana yang ada. “Intinya kami berharap gerakan ini bisa dilakukan dibanyak tempat dan saya yakin dengan kemampuan pemerintah, hal seperti ini bisa dilakukan dengan kekuatan yang lebih besar,” pungkasnya.

SERANG – Pemprov Banten sudah menyiapkan pasokan oksigen medis untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ketiga kasus Covid-19 varian Omicron, yang diprediksi akan terjadi pada bulan Februari 2022.   Hal itu dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Banten tetap berjalan dengan baik dan maksimal di tengah kondisi serangan kasus Covid-19.   Selain itu, kesiapsiagaan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen medis seperti yang pernah terjadi ketika varian Delta melonjak pada pertengahan tahun 2021 lalu.   Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso mengungkapkan, untuk tahun ini jika terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19, Pemprov Banten sudah dalam kondisi siap siaga, karena pola penanganannya sudah terbangun.   “Kita tinggal melanjutkan saja pola yang sudah dilakukan pada saat penanganan puncak lonjakan kasus Covid-19 pada tahun 2021 lalu,” katanya.   Pada tahun lalu, Babar ditugaskan untuk membuka keran bantuan oksigen kepada sejumlah distributor dan juga perusahaan seperti PT Chandra Asri dan juga PT. Krakatau Steel (Persero) yang ada di Provinsi Banten.   “Dukungan itu juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur (Ingub) yang beliau keluarkan, sehingga kami langsung melakukan koordinasi ke Kementerian Perindustrian untuk meminta agar industri oksigen yang ada di Provinsi Banten ikut membantu Pemprov Banten dalam menangani wabah Pandemi Covid-19,” jelasnya, Kamis (27/1/2022).   Dikatakan Babar, jika pada saat itu Pemprov  tidak tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan, maka bisa dipastikan proses penanganannya juga tidak akan semaksimal itu. Apalagi jika beban itu diberikan kepada Satgas Covid-19 yang kala itu sedang fokus terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran virusnya.   “Akhirnya, karena ada dukungan yang begitu kuat dari pimpinan, kami pun bergerak cepat. Dan pola seperti itu akan kami lakukan kembali, jika terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di Banten,” katanya.   Diakui Babar, pada saat penanganan lonjakan kasus tahun kemarin, Pemprov Banten mendapat kuota bantuan oksigen medis dari PT Chandra Asri sebanyak 120 ton, ditambah dari dua distributor oksigen yang berada di Serang dan Tangerang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dari RS rujukan.   Belum lagi dari PT KS, melalui anak perusahaannya PT Linde Indonesia, yang menyiapkan depot isi ulang oksigen medis untuk penanganan pasien Covid-19 di RS rujukan dengan kapasitas mencapai 100 tabung setiap harinya.   “Semua itu diberikan secara gratis kepada sejumlah RS rujukan. Alhamdulillah sampai dua bulan berjalan dari Juli – Agustus pasokan oksigen itu tidak habis. Keburu reda,” ujarnya.   Babar menjelaskan, secara nasional memang ada dua Satgas yang dibentuk kala terjadi kenaikan kasus itu, Satgas penanganan Covid-19 dengan Satgas oksigen. Di Provinsi Banten, berdasarkan arahan dari Gubernur WH, kemudian juga dibentuk Satgas oksigen yang diketuai oleh Sekda Banten.   “Ke depan juga bisa dimungkinkan Ingub itu akan kembali diperpanjang jika terjadi lonjakan kasus,” tuturnya.   Babar mengungkapkan, pola yang dilakukan  Pemprov Banten dalam penanganan lonjakan kasus itu dilihat sebagai sebuah langkah yang responsif oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Maka dari itu, Pemprov Banten mendapatkan predikat terbaik dalam kecepatan merespon dalam proses penanganan kasus Covid-19.   “Cuma saja kita tidak menonjolkan kinerjanya, tetapi lebih kepada hasilnya yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ungkapnya.   Di beberapa daerah lain ketika terjadi lonjakan kasus pada tahun kemarin itu juga sama mengalami kepanikan yang luar biasa. Hanya saja proses penanganannya yang berbeda.   Ada daerah yang meminta bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada perusahaan atau distributor oksigen, ada juga dengan mekanisme lainnya.   Tapi di Provinsi Banten berbeda. Dirinya diperintahkan oleh Gubernur WH untuk meminta bantuan kepada perusahaan dan distributor oksigen yang ada sebagai upaya penanganan Pandemi Covid-19, terlebih kala itu oksigen sedang menjadi rebutan antara kebutuhan industri dengan medis.   “Kebutuhan oksigen untuk industri itu lebih mendominasi dari pada medis, sekitar 70:30 persen. Namun karena sedang dalam kondisi kasus, kami minta untuk industri ditahan dulu dan diprioritaskan kepada penanganan Covid-19,” jelas Babar.   Terakhir Babar mengungkapkan, Pemprov Banten akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan  dasar masyarakat dalam sektor kesehatan. Dirinya juga sebagai tim suporting Satgas Covid-19 memastikan kebutuhan oksigen akan terus aman dan terpenuhi.   “Yang terpenting saat ini masyarakat harus lebih disiplin lagi dalam menerapkan Prokes serta 3M dalam aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa,” tutupnya.