Author: admin

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk netral  menyikapi usulan pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar yang diketahui sebelumnya telah mengajukan permohonan pindah tugas ke tempat asalnya di Kemendagri sejak Agustus 2021 lalu. Selain itu juga melihat kasus di provinsi lain, seperti Fahkrizal Fitri mantan Sekdan Kalimantan Tengah, dimana Sekdanya yang diberhentikan secara sepihak oleh Gubernur tanpa mengajukan surat mundur, tidak sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dan tidak terlibat kasus korupsi, begitu mudah dalam proses pemberhentainnya. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, kepada media, Rabu (26/1/2022). “Seharusnya Kemendagri tidak menggunakan standar ganda dalam proses pemberhentian Sekda di masing-masing provinsi. Kenapa pemberhentian Sekda Kalteng begitu mudah namun pemberhentian Sekda Banten dibuat berbelit belit,“ ujar Adib. Dia mengatakan, secara logika sederhana adanya dugaan permainan politis di Kemendagri sudah terbaca oleh publik. ”Gubernur selaku PPK (Pejabat Pembia Kepegawaian) di daerah sudah menyetujui permohonan pindah tugas Al Muktabar ke Kemendagri, dan Gubernur menunjuk Plt Sekda agar tidak terjadi kekosonggan jabatan. Sedangkan BKD sudah memproses pemberhentiannya, semua administrasi sudah selesai, sehingga sekarang bolanya itu ada di Kemendagri,” tutur Adib. Pihaknya mengaku mendapatkan informasi, Kemendagri sampai saat ini belum menyampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg) soal usulan pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten. ”Saya mendapatkan informasi Kemendagri sampai saat ini belum menyampaikan usulan pemberhentian Sekda Banten ke Presiden. Nah, berlarut-larutnya soal pemberhentian Sekda Banten ini diduga kuat sarat muatan politis,” ungkap Adib. Akibat tidak adanya kejelasan sikap dari Kemendagri dalam proses pemberhentian Sekda Banten ini, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terancam tidak memiliki Sekda defnitif. Karena Pemprov Banten tidak bisa menyelenggarakan seleksi terbuka (Selter) JPT Madya untuk mencari Sekda definitif akibat berlarut larutnya proses pemberhentian Sekda. Ia mengungkapkan, suka dan tidak suka kisruhnya persoalan Sekda Banten tidak lepas dari lambannya Kemendagri. Tidak hanya itu dan Setneg juga lamban memproses pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten. ”Saya yakin, Pemprov Banten berpatokan kepada Keppres Nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekda yang kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya  ada di presiden selaku PPK,” ucapnya. Sementara itu, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pokja Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Agustinus Fatem meminta  Gubernur Banten Wahidin Halim berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavan untuk memastikan pemberhentian Sekda Al Muktabar. Hal ini agar jabatan tersebut lowong dan segera dapat diproses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Madya di wilayah tersebut. ”Pada prinsipnya, Selter JPT Madya dapat dilaksanakan setelah jabatan Sekda lowong yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian,” jelasnya. Sampai saat ini, kata Agustinus Fatem,  KASN belum menerima permohonan dari Gubernur Banten untuk melakukan Selter pengisian jabatan Sekda. “Pak Gubernur harus berkoordinasi dengan Mendagri untuk memastikan pemberhentian Sekda, agar jabatan tersebut lowong dan segera diproses seleksi pengisian jabatan Sekda,” katanya. (Red)

SERANG – Badan Intelijen Negara (BIN) mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Kali ini BIN menyelenggarakan di sejumlah SDN di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, 26 Januari 2022. Dalam pelaksanaanya Badan Intelijen Negara Daerah Banten menargetkan sejumlah anak yang tervaksin sebanyak 1.000 dosis di sekolah-sekolah Kecamatan Kragilan. Pelaksanaan vaksinasi untuk anak sesuai dengan Instruksi Presiden untuk segera melaksanakan vaksinasi pada anak 6 sampai 11 tahun. Vaksinasi yang akan diberikan kepada anak-anak adalah jenis vaksin Sinovac. Pemberian vaksin Sinovac kepada anak usia 6-11 tahun ditetapkan pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Epon Anih Ratnasih, Selaku Camat Kragilan mengatakan, atasnama masyarakat Kecamatan Kragilan mengucapkan terimakasih atas penyelenggaraan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. “Semoga anak kita sehat dan bisa belajar dengan nyaman,” ujarnya. Siti Lolo Sundari, Selaku Kepala Puskesmas Kragilan mengatakan, terimakasih kepada pemerintah pusat dan daerah dan juga BIN yang telah memfasilitasi penyelenggaraan vaksinasi. “Alhamdulilah anak-anak antusias mengikuti vaksinasi ini semoga semua anak bisa divaksin dan orang tua tidak perlu khawatir vaksin sudah teruji,” katanya. Koswara Selaku Kepala Sekolah SDN Kragilan 2 Mengatakan, anak-anak antusias mengikuti vaksinasi dan orangtua juga mendukung. Pihaknya berharap semoga dengan vaksinasi ini kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena belajar dengan tatap muka anak bisa lebih mengerti dibandingkan dengan belajar melalui daring. Salahseorang siswa SDN Sukanegara 2 Regina menyampaikan kesannya setelah divaksin. “Saya sudah divaksin, rasanya gak sakit, jangan taut divaksin ayo teman-teman supaya kita semua sehat,” katanya. (red)

Setelah gempa yang terjadi beberapa waktu lalu di selatan Banten, kali ini nacaman gempa yang lebih besar mengintai Banten dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pengamat memanggilnya dengan istilah Megathrust. Gempa Megathrust merupakan gempa subduksi yang sumber gempanya berada di zona lautan. Karena berada di zona lautan, maka gempa ini berpotensi menyebabkan tsunami. Sumber gempa megathrust adalah adanya pertemuan dua lempeng di dalam lautan sehingga menyebabkan potensi gempa yang sangat besar. Di selatan Pulau Jawa sendiri berpotensi untuk terjadinya megathrust dengan kekuatan magnitudo 8,7. Akibat besarnya gempa tersebut, maka berpotensi menimbulkan tsunami. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano mengungkapkan, panjang sumber gempa megathrust di selatan Jawa adalah 400 KM. “Ketika sumber gempanya megathrust di selatan Jawa, nah di selatan pulau Jawa itu kita bagi menjadi tiga segmen. Yaitu segmen Banten–Jawa Barat, kemudian segmen Jawa Barat-Jawa Tengah, dan segmen Jawa Tengah-Jawa Timur,” ujarnya, Senin, (24/1/2022). Irwan menjelaskan lebih detail bahwa mega berarti potensi gempa di atas magnitudo 8. Lalu thrust adalah mekanisme gempa dengan di atas 8 tersebut, memiliki jenis sesar naik. “Jadi megathrust itu sumber gempa di atas magnitudo 8 yang berpotensi untuk menghasilkan sesar naik. Dampak dari sesar naik atau thrust tersebut, berpotensi menghasilkan tsunami,” tutur pria  yang mengambil S2 dan S3-nya di Nagoya, Jepang itu menambahkan. Oleh karena itu, lanjut Irwan, efek gempa megathrust itu tak hanya akan dirasakan Banten dan sekitarnya saja, tapi lebih luas lagi. “Jadi kalau kita bilang itu segmen Selat Sunda, bukan berarti hanya di selat Sunda. Jadi panjang sumber gempanya itu bisa sampai 400 km. Beberapa riset dan beberapa model menunjukkan dampaknya cukup luas. Jadi tidak hanya di sekitar Banten yang merasakan guncangan kuat,” katanya. Berkaca dari gempa Banten pada 14 Januari 2022 lalu dengan kekuatan magnitudo 6,6 dan sumber gempa berada di 132 KM selatan Banten, guncangannya cukup keras hingga ke Jakarta, Jawa barat dan Lampung. “Dibandingkan gempa kemarin, maka gempa megathrust di atas magnitudo 8 itu jauh lebih besar, kita khawatirkan potensi guncangannya cukup signifikan dan lebih luas,” tutur Irwan lagi. Kerasnya gempa megathrust di selatan Jawa, guncangannya akan terasa hingga ke daratan mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga ke Jawa Timur. Sebelumnya, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nuraini Rahma Hanifa menyatakan penelitiannya menyebut dalam jangka 300 tahun setelah dulu terjadi gempa besar, siklusnya akan terjadi gempa besar lagi. “Tahun 2020 mengupdate, bagaimana tentang gempa pulau Jawa, kenapa akan ada gempa 8.7 karena dihitung dari 300 tahun lalu terjadi gempa kemudian dihitung dari luasan bidang robekan sepanjang 250 km. Sedangkan pergeseran gempa dari akumulasi 4 cm pertahun sehingga akan diperkirakan akan terjadi gempa besar setelah 300 tahun itu dengan kekuatan gempa 8.7 magintudo,” ujarnya. Nuraini Rahma juga menyebut bahwa memang biasanya gempa besar itu dimulai dari wilayah pinggiran seperti gempa Banten kemarin tersebut. “Kita bukan menakut nakuti, tapi harus waspada. Jadi gempa kemarin itu di luar dari wilayah megathrust,” katanya. Selat Sunda regangan energinya sudah sangat tinggi, sehingga dimungkinkan ada gempa besar dan potensi tsunami juga tinggi. Dan gempa Banten kemarin, mengingatkan kita bahwa ke depan bisa saja terjadi gempa lebih besar lagi. Oleh karena itu, Nuraini Rahma mengatakan perlu ada monitoring terus menerus di wilayah Selat Sunda. Bila terjadi gempa bisa dihitung, potensi yang tersimpan berapa sehingga nanti akan keluar angka kekuatan gempa yang akan datang berapa.  

Pandeglang – Menghadapi ancaman megathrust 8,7 Magnitudo, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) mensosialisasikan Kepada Bupati beserta Unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan Para Camat Se-Kabupaten Pandeglang tentang Informasi Ancaman Megathrust 8,7 Skala Richter di Selat Sunda. di Pendopo Pandeglang, Selasa(25/01). Dikatakan deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Suko Prayitno Adi, Gempa bermagnitudo (M) 6,6 yang terjadi di Banten Selatan pada 14 Januari 2022 dapat menjadi pembelajaran untuk kesiapan mitigasi bencana. “Kejadian ini menjadi pembelajaran untuk saling sharing knowledge (berbagi pengetahuan dan kesiapan kita untuk mitigasi sehingga dapat memberikan solusi terbaik,” ujar Suko Prayitno Adi. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Bahwa dalam kondisi saat ini kami mengingatkan untuk di setiap kecamatan agar disediakan peta potensi rawan bencana guna mengetahui daerah mana saja yang kiranya berpotensi adanya bencana alam Tsunami. “Saya minta tolong kepada Muspika agar berperan aktif untuk membuat peta-peta tersebut dan jangan ragu bapak dan ibu untuk berkomunikasi kepada tim kami sekecil apapun informasi sampaikan saja. Selain itu kami dari BMKG menyediakan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS tentang Informasi cuaca maupun informasi potensi bencana bagi masyarakat,” tambahnya. Mengakhiri sambutannya Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si ., mengatakan perlu di ingat bahwa Potensi bencana memang ada, “namun kita tidak perlu khawatir dengan adanya bekal pelatihan yang kita miliki sehingga kita sudah siap untuk menghadapi apa bila bencana terjadi sehingga meminimalisir adanya korban”, tutupnya. Sementara itu Bupati Pandeglang, Irna Narulita, dalam sambutannya mengatakan untuk mengantisipasi adanya potensi gempa bumi dan tsunami pihaknya sering membuat latihan Evakuasi setiap minggunya yakni pada hari Senin, guna apabila kejadian tersebut benar terjadi bisa meminimaliisir adanya korban jiwa. “kegiatan ini tidak lain dan bukan untuk melatih agar supaya warga tidak panik dan paham harus berbuat apa apabila terjadi bencana gempa ataupun tsunami. Wilayah yang terdampak gempa bumi cukup banyak yakni wilayah Kecamatan Sumur itu tidak ada Shelter Tsunami, Kedepan alangkah baiknya untuk bisa merencanakan anggaran pembangunan shelter diwilayah tersebut,” pungkasnya.

SERANG – Badan Intelijen Negara (BIN) Banten mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Kali ini BIN selenggarakan di SDN Sukanegara 2 Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Selasa (25/1/2022). Dalam pelaksanaanya BIN Banten menargetkan sejumlah anak yang tervaksin sebanyak 1.500 dosis vaksin sinovac di sekolah yang adi di wilayah Kecamatan Pontang. Pemerintah telah memulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun setelah terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 66 tahun 2021. Vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi bagi anak ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) melalui surat nomor 166/ITAGI/Adm/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal kajian vaksinasi Covid-19 pada anak usia 6-11 tahun. Heri Sosiawan Selaku Camat Pontang mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas penyelenggaraan vaksinasi di wilayahnya. “Harapan saya agar semua orang tua mau anaknya divaksin adapun bila punya riwayat penyakit tolong sampaikan petugas kesehatan akan memeriksanya jadi jangan khawatir vaksin aman dan halal,” katanya. Bahrum Selaku Kepala Puskesmas Pontang mengatakan, kegiatan itu dapat membantu percepatan vaksinasi di wilayahnya. “Alhamdulilah anak-anak antusias mengikuti vaksinasi ini,” ujar Bahrum. Suganda Selaku Kepala Sekolah SDN Sukanegara 2 Mengatakan, dengan adanya vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini pihaknya bisa melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan aman dan nyaman. “Terimakasih BIN yang telah membantu vaksinasi di sekolah kami,” katanya. Salah seorang siswa SDN Sukanegara 2 Alifah Fitriyani menyampaikan kesannya setelah menerima vaksin. “Saya sudah divaksin, semoga kita semua sehat, terimakasih pak Presiden Jokowi,” katanya. (red)

Jakarta – Setelah ucapannya soal tempat jin buang anak menyinggung dan dikecam masyarakat Kalimantan, Edi Mulyadi akhirnya meminta maaf dan berargumen bahwa penyataannya itu bermaksud menggambarkan tempat yang jauh. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edy melalui akun YouTubenya, BANG EDY CHANNEL. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya. “Kalimatnya gini lengkapnya ‘kita ini punya tempat bagus mahal di Jakarta, tiba-tiba kita jual kita pindah tempat ke tempat jin buang anak’, kalimatnya kurang-lebih gitu, ‘lalu kita pindah ke tempat jin buang anak’,” kata Edy seperti dilihat detikcom melalui channel YouTube-nya, Senin (24/1/2022). Edy lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin buang anak. “Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Balai Serpong Damai itu tahun ’80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa,” ucapnya. Lebih lanjut, Edy Mulyadi menduga memang ada pihak yang sengaja memainkan isu yang diucapkannya itu. Bagaimanapun, dia mengakui tetap meminta maaf terkait pernyataannya. “Tapi temen-temen saya nggak tahu dengan motif apa segala macam ada yang berusaha memainkan isu ini, tapi meski demikian saya ingin sampaikan bahwa saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah, saya akan minta maaf, itu mau dianggap salah atau tidak salah saya minta maaf,” ujarnya.

Jakarta – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) telah desepakati Komisi II DPR RI akan digelar pada 14 Februari 2024. Tanggal itu juga telah disepakati oleh pemerintah dan KPU. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, KPU, dan Bawaslu. Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). “Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membaca keputusan rapat dikutip laman detik.com Sebelumnya, dalam rapat, Ilham mengatakan jadwal pemilu 14 Februari itu berdasarkan pertimbangan matang. Tanggal itu sudah disesuaikan dengan tahapan-tahapan dan persiapan yang ada. “Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari ini hari Rabu, Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI,” kata Ilham. Setelah itu, Tito sebagai perwakilan pemerintah juga menyatakan kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari. Tito berharap ada waktu luang penyelenggara KPU untuk menyiapkan Pilkada yang diselenggarakan pada November. “Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” ujarnya. Untuk diketahui, 14 Februari ini merupakan usulan alternatif dari KPU. Usulan itu dikirim KPU ke DPR pada Rabu (19/1). Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024. “Usulan itu bukanlah baru sama sekali. Karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024,” kata Pramono. Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pernah menyampaikan usulan jadwal pemilu pada 15 Mei. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, diputuskanlah pemerintah dan Komisi II DPR akhirnya memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 15 ribu jiwa dinilai belum optimal. Hal tersebut disampaikan Aktivis Mahasiswa UIN Banten Adi Saputra, Senin (24/1/2022).   Adi menilai, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi oleh Pemprov Banten. Terlebih soal penanganan kemiskinan. Ia berpendapat, indikator penanganan kemiskinan tidak terlepas dari persoalan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.   “Di Provinsi Banten, Masih Banyak Masyarakat yang kesulitan mengakses jaminan kesehatan, bahkan masih ada orang yang harus di tandu dengan alat seadanya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan terdekat,” katanya.   Mahasiswa yang aktif di Komunitas Soedirman 30 (KMS) ini juga mengungkapkan, Pemprov belum berhasil menyelesaikan persoalan di Banten terlebih soal pendidikan. Ia menilai, pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mencerdaskan Kehidupan bangsa khususnya masarakat Bantan.   “Banten masih jauh dari apa yang di cita-citakan. Simpelnya, diperkotaan saja masih banyak anak kecil yang minta-minta padahal pemerintah berkewajiban dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, belum lagi di desa-desa yang mereka kesulitan dalam hal pembiayaan sehingga masih banyak yang tidak sampai tamat SLTA padahal Pemerintah mewajibkan pendidikan itu selama 12 tahun minimal,” tuturnya.   Ia juga berpendapat, Pemprov juga masih memiliki persoalan besar di masalah ketenagakerjaan. Dimana sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) diprotes keras oleh para buruh yang merasa tidak diperjuangkan secara optimal oleh Gubernur.   “Kita lihat demo buruh kemarin, sampai beberapa kali. Itu menunjukkan masih banyak hal yang belum diperhatikan oleh Pemprov Banten,” paparnya.   Ia menilai, banyak hal yang diklaim oleh Pemprov sebagai sebuah pencapaian, namun bukan hal yang substansial dan sebatas pada pencapaian kepentingan saja. “Ini bahaya bagi Banten, karena bisa dikontrol melalui bantuan-bantuan yang sifatnya kepentingan pihak tertentu, namun tidak berdampak pada kemajuan Banten,” Pungkasnya.

SERANG – Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Banten menggelar vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Serang. Vaksinasi dilakukan di SDN Sukamanah dan SDN Panunggulan 2 Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Senin (24/1/2022). Dalam pelaksanaanya, BIN Banten menargetkan sejumlah anak yang tervaksin sebanyak 1.000 dosis di wilayah kecamatan Tunjungteja. Vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo demi menekan angka penyebaran Covid-19. Vaksinasi untuk anak sangat penting karena mereka generasi penerus bangsa dan menjadi syarat untuk dilakukanya pembelajaran tatap muka atau (PTM). Asep Kurniawan Selaku Camat Tunjung Teja mengatakan, kegiatan vaksinasi berjalan dengan lancar. “Saya selaku camat Tujung Teja mewakili masyarakat berterimakasih kepada pemerintah pusat dan BIN Banten yang sudah membanyu menyelenggarakan vaksinasi,” katanya. Dedeh Selaku Kepala Puskesmas Tunjungteja mengatakan, antusias anak sekolah sangat tinggi dalam mengikuti vaksinasi. “Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan vaksinasi dari BIN, harapan saya semua anak bisa divaksin dan semua bisa sehat,” katanya. Juanda Selaku Kepala SD Negeri Panungulan 2 mengatakan, vaksinasi ini sangat penting, para orang tua jangan khawatir dengan vaksinasi, tujuanya baik yaitu agar menciptakan kekebalan tubuh anak terhadap covid-19. Salah seorang siswa SD Negeri Panunggulan 2, Rizal menyampaikan terimakasih Bapak Presiden Jokowi dan berdoa semoga Indonesia sehat semua. Khusni orang tua siswa juga menyampaikan terimakasih untuk Presiden Jokowi dan BIN yang sudah menyelenggarakan vaksinasi. “Harapan saya dengan adanya vaksinasi ini anak saya terhindar dari covid-19 dan belajar menjadi nyaman dan tenang, terimakasih,” katanya. (red)

Terkait pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan dengan istilah “Tempat Jin Buang Anak”, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur mengadukan Edy Mulyadi karena pernyataan yang menghina Kalimantan ke polisi. Edy sebelumnya juga sudah dilaporkan gara-gara ucapan terhadap Menhan Prabowo Subianto soal ‘macan mengeong’.Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Minggu (23/1/2022). “Kami melaporkan Edy Mulyadi terkait dengan kebencian yang membenci hati masyarakat PPU dan Kalimantan yang diucapkannya di kanal YouTubenya,” kata perwakilan Pemuda Lintas Agama Kaltim, Daniel A Sihotang, dikutip laman detik.com Sebagai pelapor, Daniel yang didampingi GP Ansor, GAMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, Pemuda Konghucu di Provinsi Kalimantan Timur, mengaku telah di-BAP pihak kepolisian.”Sudah di-BAP untuk dimintai keterangan oleh penyidik ​​terkait laporan yang kami sampaikan “, ujarnya. Mereka mempersoalkan pernyataan Edy Mulyadi tentang ‘tempat jin buang anak, ‘genderuwo’, kuntilanak’ hingga kata ‘monyet’ yang terdengar dalam video yang dipermasalahkan. Itu diduga mereka sebagai berita bohong dan dugaan yang dapat menyulut masyarakat Kalimantan. “Kata-kata Edy ini yang bilang Kaltim tempat jin buang anak sangat meresahkan masyarakat di sini, itu sebabnya kami mengadukan ke pihak berwajib,” ujar Daniel. Edy Mulyadi dinilai telah melanggar Pasal 14 ayat 1 dan 2 atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. berharap laporan tersebut dapat ditindak pihak berwajib Edy Mulyadi meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan Timur. “Kami berharap pihak berwajib dapat segera memproses laporan kami, dan meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan,” katanya. Tak hanya itu, PKS juga merespons ramainya sorotan kepada sosok Edy Mulyadi yang menyukai partai oranye itu. Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengklarifikasi Edy sudah aktif lagi di struktur PKS. Menurutnya, Edy pernah menjadi caleg PKS, tapi tak aktif lagi setelah penyelenggaraan Pemilu hingga kini. “Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan Tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di situs web dan media sosial resmi PKS,” ujar Mabruri dalam keterangan resmi, Minggu (23/1/2022). di belakang sebelumnya Edy Mulyadi berbicara terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan ibu kota baru yang disampaikan dalam forum-forum konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai dengan tugas dan wewenang anggota DPR RI. Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh undang-undang sehingga sikap PKS di DPR adalah langkah-langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang bukan berarti asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik, ” ujarnya. Dia berharap menjadi perbincangan tentang IKN yang dibawa ke publik dengan perbincangan yang sehat. Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk media dan topik pembicaraan tentang IKN, jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi.