Author: admin

Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mendapatkan penghargaan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Jakarta Raya (KAHMI JAYA) tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan prestasinya dalam pengelolaan pemerintah daerah.   Airin mengungkapkan, penghargaan tersebut merupakan sebuah motivasi untuk bekerja dan berkarya di bidang pemerintahan yang lebih baik lagi. “Kami belajar dari pengalaman memimpin sebuah kota, jika ada kolaborasi dan kerja sama akan jauh lebih mudah. Apalagi jika masyarakatnya mecintai kotanya,” katanya sat menerima penghargaan KAHMI JAYA 2022 di Aryaduta Hotel, Jakarta, Minggu (6/2/2022)   Ia menyebutkan, untuk membangun sebuah kota diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dari setiap unsur yang ada di kota tersebut, baik pemerintah dan masyarakatnya. “Tanpa saya dan tokoh lainnya, pemerintahan akan tetap jalan. Tapi dengan kolaborasi, semuanya akan berjalan dengan efektiv,” ungkapnya.   Airin berharap, apa yang telah ia lakukan selama menjadi walikota dapat  menginspirasi kaum perempuan untuk berkarya lebih baik dan mencintai pekerjaannya. “Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk kaum perempuan, kita bisa berkiprah kapanpun, dimanapun, menjadi apapun, jika kita mencintai pekerjaan kita maka kemudahan akan datang,” tuturnya.    

Masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi akan segera berakhir. setelah hampir lima tahun kedua pasangan tersebut memimpin Banten, ada beberapa catatan yang keduanya capai dalam meminpin Banten satu periode.   Beberapa waktu lalu WH menyampaikan sejumlah capaian pembangunan jangka menengah Provinsi Banten 2017 – 2022 saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026 di Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande Jl. Raya Jakarta – Serang KM. 68, Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Kamis (3/2/2022) lalu.   “Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode akhir RPJMD 2017 – 2022, sejumlah persoalan dan permasalahan pembangunan di Provinsi Banten satu per satu telah dituntaskan. Kita saat ini masih dilanda pandemi Covid-19,” ungkap WH.   “Alhamdulillah, berkat kerja sama kita semua pembangunan Provinsi Banten terus berjalan dengan baik. Sampai dengan Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Banten telah merealisasikan berbagai capaian pembangunan,” tambahnya.   Gubernur WH pun paparkan indikator keberhasilan Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari makro ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 sebesar 72,72 point, meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 72,45 point. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) triwulan IV 2021 sebesar 4,62 persen, lebih tinggi dibanding LPE Nasional yang mencapai 3,51 persen.   “Angka pengangguran masih tinggi meski terjadi penurunan. Pengangguran terbuka 2021 sebesar 8,98%, lebih baik dibanding Tahun 2020 sebesar 10,64%. Angka kemiskinan 2021 sebesar 6,50 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen. Gini Ratio 2021 sebesar 0,363, lebih baik dari Gini Ratio Nasional sebesar 0,384,” ungkapnya.   “Saya akan berakhir pada 12 Mei 2022, namun ada beberapa catatan,” tambah Gubernur WH.   Selanjutnya Gubernur WH pun paparkan sejumlah capaian. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemprov Banten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut – turut, peringkat dua penghargaan pencegahan korupsi dari KPK, Provinsi terinovatif dari Kemendagri, peringkat pertama manajemen kepegawaian dari BKN, serta Provinsi informatif dari Komisi Informasi.   “Dalam pembangunan infrastruktur telah dilakukan revitalisasi Banten Lama, lingkungan serta akses jalannya, pembangunan stadion Banten International Stadium, pembangunan Jembatan Bogeg, pembangunan Jembatan Ciberang serta akses jalan menuju Wisata Negeri di Atas Awan, pembangunan Masjid Negeri di Atas Awan yang merupakan sumbangan para ASN Pemprov Banten, kondisi jalan Provinsi mantap 98% dari 762 km, 1.823 penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan  jalan lingkungan sepanjang 42,69 km yang merupakan usulan DPRD Provinsi Banten,” paparnya.   “Nanti untuk peresmian Jembatan Bogeg, Jembatan Ciberang, stadion BIS, dan Kawasan Banten Lama,  kita undang Presiden Joko Widodo untuk meresmikannya,” tambah Gubernur WH.   Peningkatan akses dan mutu pendidikan, lanjut Gubernur WH, telah dilakukan pembangunan 8 (delapan) unit sekolah baru, penyelenggaran program pendidikan gratis pada tingkat menengah dan khusus melalui BOS dan BOSDA.   “Untuk pembangunan sarana pelayanan publik yaitu pembangunan gedung 8 lantai RSUD Provinsi Banten dengan 215 ruang rawat inap, 10 ruang icu, ruang laboratorium, dan rehabilitasi medik, serta. pembangunan lima gedung baru OPD yang telah dipergunakan untuk kantor BKD, Diskominfo, DP3AKB, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ungkapnya.   “Terima kasih kepada Ibu Atut (mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, red) yang telah membangun KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, red),” tambah Gubernur WH.   Pada peningkatan sumber daya pertanian dan kelautan, lanjutnya, Pemprov Banten peringkat 3 Nasional pada peningkatan produktivitas padi Tahun 2021. Pada sektor kelautan, pelabuhan perikanan juga terus direhabilitasi dalam wujud pembangunan tanggul pemecah ombak, docking, pemagaran, pengerukan dan perbaikan dermaga pendaratan, serta perkampungan nelayan khususnya di Pelabuhan Perikanan Labuan, Binuangeun dan Cituis. Untuk pemenuhan rasio elektrifikasi, dari target 100 persen seluruh rumah teraliri listrik, telah tercapai 99,46 persen.

SERANG – Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (3/2). Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah ini, maka Pemprov Banten telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Khususnya dalam ketentuan pasal 109 yang menyebutkan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi,” kata Andika dalam sambutannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bahrum tersebut. Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut sejumlah perwakilan Kepala Desa Adat dari Kabupaten Lebak yang mengenakan ikat kepala khas Desa Adat mereka. Keberadaan Peraturan Daerah ini, kata Andika, merupakan komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, adat istiadat dan kearifan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Andika mengaku, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pansus DPRD, yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, sehingga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama pada rapat paripurna tersebut antara Pemprov Banten yang diwakili Andika sendiri dan DPRD Banten diwakili oleh Bahrum. “Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPRD Provinsi Banten yang mengagendakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat,” kata Andika. Sementara itu Sekretaris Panitia Khusus DPRD Banten tentang Raperda tersebut, Iip Makmur, saat membacakan laporan pansusnya mengatakan, dalam konteks Pemerintahan Desa Adat, Pemerintah Provinsi diberikan ruang untuk mengatur Pemerintahan Desa Adat melalui Peraturan Daerah yang meliputi susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat. Diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepada Desa Adat masuk dalam sub urusan penataan Desa yang merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Kebutuhan akan adanya pengaturan tentang Pemerintahan Desa Adat, diakui secara nasional belum ada praktik empiris yang dapat dijadikan model rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan Desa Adat. “Namun demikian Pemerintah Provinsi Banten memandang perlu disusun suatu kebijakan mengingat eksistensi masyarakat adat di Provinsi Banten cukup banyak, terutama di wilayah Banten Kidul atau Banten Selatan,” imbuhnya.

TANGSEL – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta masyarakat di Provinsi Banten untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Andika meminta masyarakat untuk patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19 tanpa kompromi.   “Angka kasusnya (positif Covid-19) cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kita harus mengantisipasi datangnya gelombang ketiga dengan taat menerapkan prokes,” kata Andika kepada pers usai membuka secara resmi kegiatan pembukaan Al Azhar Sport, Education, Art & Culture (Alseace) 2002 SMA Al Azhar BSD, Tangsel, di gedung sekolah tersebut, Rabu (2/2/2022).   Turut hadir dalam acara yang secara keseluruhan digelar secara hybrid (gabungan antara langsung dan virtual) tersebut Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dan Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan.   Dikatakan Andika, di Provinsi Banten sendiri angka kasus positif Covid-19 per 1 Februari kemarin sudah mencapai hampir 2.500 kasus atau meningkat tajam dari waktu sebelumnya yang hanya di angka 1.900 kasus. “Secara nasional bahkan terakhir dilaporkan peningkatannya mencapai 9 kali lipat,” kata Andika.   Terkait itu, kata Andika, Pemprov Banten sendiri sudah mengeluarkan kebijakan penurunan persentase pembelajaran tatap muka (PTM) yang sebelumnya sempat 100 persen menjadi 25 persen saja. “Sebelumnya kami sempat turunkan ke 50 persen, tapi perkembangannya terus memburuk kami turunkan lagi ke 25 persen,” ujarnya.   Pemprov Banten, kata Andika, masih akan terus memantau atau mengevaluasi PTM menjadi kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika diperlukan, setelah melihat perkembangan kenaikan angka kasus positif Covid-19 yang di antaranya tercermin pada angka BOR atau bed occupancy ratio baik di bangsal perawatan maupun di ruang-ruang ICU rumah-rumah sakit di Provinsi Banten.   Lebih lanjut Andika meminta masyarakat untuk mematuhi prokes tanpa kompromi. Menurutnya, prokes yang merupakan kunci menangkal penyebaran Covid juga akan kembali di monitor oleh Pemprov Banten bersama TNI/Polri sebagaimana sebelumnya dengan didasarkan kepada regulasi pemerintah pusat dan Pemprov Banten sebelumnya terkait dengan kepatuhan prokes yang disesuaikan dengan level PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di wilayah bersangkutan.   “Seperti sekarang kan di Kota Serang PPKM level 3, regulasi kepatuhan prokesnya ya kembali berlaku yang sebelumnya diterapkan Pemprov bersama TNI/Polri di wilayah dengan status PPKM level 3,” imbuhnya.   Pemprov Banten selanjutnya, kata Andika, juga akan terus menggenjot angka vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga booster sebagai antisipasi terhadap akan datangnya gelombang ketiga Covid-19 kali ini.   “Makanya tadi pak wakil (Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan) lapor kalau vaksinasi di Tangsel persentasenya sudah 90 persen lebih untuk dosis pertama, dan dosis kedua juga sudah tinggi. Booster juga sedang jalan,” kata Andika   Sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam sambutannya melaporkan, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk seluruh kategori di Tangerang Selatan sampai Senin 31 Januari 2022 mencapai 98,5 persen atau 1.057.483 peserta. Menurutnya terdapat 1.073.266 peserta vaksinasi Covid-19 yang terbagi dalam 6 kelompok sasaran.   “Sementara capaian vaksinasi dosis kedua adalah 78,1 persen atau 836.618 peserta. Untuk capaian dosis ketiga 5,8 persen atau 61.011 peserta,” Kata Pilar.   Untuk diketahui, Kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia terus terjadi beberapa hari terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan faktor ini bisa menjadi indikator untuk gelombang tiga pandemi Covid-19. Kemenkes terus melakukan monitor mengenai peningkatan kasus Covid-19 di tanah air. Penambahan itu baru terjadi sekitar 10 hari terakhir.

  SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal itu seiring dengan pembangunan Banten International Stadium yang saat ini memasuki tahap akhir. “Pemprov Banten dalam waktu dekat akan meresmikan Banten International Stadium (BIS) yang direncanakan akan diresmikan pada tanggal 26 Maret 2022 nanti,” ungkap WH dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Banten periode 2021 – 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Sam’un No.5, Kota Serang, Rabu (2/2/2022). “Berdiri di atas lahan seluas 62 hektar, BIS itu akan banyak fasilitas penunjang olahraga lainnya yang bisa digunakan oleh para atlet dari berbagai macam cabang olahraga untuk melakukan latihan rutin,” tambahnya. Namun, lanjut Gubernur WH, saat ini BIS masih dalam tahap finishing. nanti setelah diresmikan baru bisa digunakan. BIS sudah berstandar FIFA. Sehingga berbagai fasilitas yang ada sudah sangat lengkap. “Bahkan jika diizinkan, mungkin Provinsi Banten secara infrastruktur sudah lebih siap menjadi tuan rumah PON,” ungkapnya. Gubernur WH juga menekankan kepada kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru dilantik beserta KONI di Kabupaten dan Kota agar ikut mendukung Program Desain Besar Olahraga Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu, peran KONI sangat penting dalam proses pembinaan atlet, terutama atlet pada cabang olahraga yang diunggulkan yang harus dikedepankan,” ungkapnya. “Hal itu agar nanti dukungan penuh yang kami berikan ini bisa dibayar lunas dengan prestasi olahraga yang dihasilkan,” tambah Gubernur WH. Ditambahkan, Pemprov Banten akan selalu mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga yang dilakukan oleh KONI melalui cabang olahraga masing-masing. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan keuangan melalui hibah dan lainnya, fasilitas penunjang olahraga, maupun dukungan kebijakan. “Kepada para atlet Banten yang mendapat emas pada saat PON ke-XX Tahun 2021 kemarin, kita berikan hadiah tambahan berupa uang pembinaan sebesar Rp100 juta,” ungkap Gubernur WH. Hal senada juga diungkap Ketua KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Pihaknya berharap kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru ini agar mendukung Desain Besar Olahraga Nasional yang dicita-citakan Presiden Jokowi bisa tercapai, yakni menjadikan olahraga Indonesia peringkat lima besar pada tahun 2045. “Hal itu dalam rangka menyongsong generasi emas di usia 100 tahun Indonesia,” ujarnya. Ketua KONI juga menegaskan, Provinsi Banten tidak menutup kemungkinan akan menjadi tuan rumah PON, mengingat berbagai pembangunan fasilitas olahraga sudah dilakukan oleh Gubernur WH, dari mulai BIS sampai berbagai fasilitas venue lainnya. “Selama fasilitasnya memadai, Banten bisa menjadi tuan rumah PON,” katanya. Sementara itu Ketua KONI Provinsi Banten Periode 2021-2025 Edi Ariadi menyatakan akan fokus terhadap peningkatan prestasi para atlet olahraga yang ada di Banten. Terlebih dukungan dari Gubernur Banten begitu luar biasa dalam peningkatan prestasi olahraga. “Makanya saya targetkan pada PON berikutnya, Banten bisa masuk 10 besar,” katanya.

Pandeglang – Kabupaten Pandeglang melakukan launching Vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dilakukan kurang lebih di seribu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiah (MI).Terlihat antusias cukup tinggi dari anak sekolah, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengucapkan terimakasih kepada para nakes, binwil, kormin, guru, dan wali murid yang telah mengijinkan anaknya ikut vaksinasi. Hal demikian dikatakan Wabup Tanto saat meninjau launching vaksinasi anak di SD Koranji 3 Kecamatan Pulosari, Rabu (2/2/2022). “Sebelum pelaksanaan terus disosialiisasikan oleh para Nakes, dan untuk wali murid juga terimakasih sudah mengijinkan anaknya,” ungkap Tanto. Tanto juga menyampaikan, alasan kenapa anak harus divaksin adalah untuk memutus penyebaran covid 19, dan meminimalisir resiko berat jika terpapar covid 19 dan membentuk heard immunity.” ini dapat mencegah sakit berat dan kematian pada anak yg terinveksi, mencegah penularan pada anggota keluarga yg lain, mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah dan meminimalisir penularan di sekolah,”ujarnya. Tanto menghimbau, agar semua pihak ikut mensukseskan vaksinasi Anak di kabupaten Pandeglang. Apalagi kata Tanto, dukungan orang tua murid sangat di perlukan terutama dalam memberikan ijin dan mendampingi anak pada saat divaksinasi. “Jangan lupa anak harus sarapan terlebih dulu sebelum di vaksin, nanti akan dilakukan scrining sebelum disuntik vaksin,” imbuhnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Raden Dewi Setiani mengatakan, total sasaran vaksinasi anak di Kabupaten Pandeglang adalah 139.135 anak. Sedangkan pelaksanaan, kata Dewi dimulai secara serentak pada tanggal 2 februari 2022. “Untuk sasaran sekolah se Pandeglang kurang lebih sebanyak 1.046 yang terdiri dari 868 SD dan 178 MI,” ungkapnya. Pada launching hari ini Dewi menjelaskan sasarannya sebanyak 180 SD dengan estimasii siswa sebanyak 43.200 anak. ” Target pelaksanaan rampung bulan februari dengan target 100% tervaksin, kecuali bagi anak yang memiliki riwayat yang jadi kontra indikasi untuk divaksin maka vaksin ditunda,” jelasnya. Untuk masalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Dewi mengungkapkan sejauh ini tidak ada. Kendati demikian, pihaknya sudah mengantisipasi jika terjadi KIPI. “Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada yang KIPI, tim KIPI Kabupatenpun siap mengantisipasi jika terjadi KIPI,”pungkasnya. Iah Juriah Warga Pasirgintung, Desa Koranji Kecamatan Pulosari dirinya bersyukur anaknya bisa divaksin. Karena kata iah, divaksin itu pada dasarnya untuk pencegahan penyakit dan menjaga kesehayan anaknya. “Saya bersyukur anak saya divaksin, semua dirumah saya juga sudah, saya gak takut anak divaksin karena saya udah duluan,” katanya. “Saya kasih motivasi dan penjelasan anak saya kalau divaksin itu gak sakit jadi jangan takut, ini untuk kesehatan dia,” sambungnya.

Secara geografis Kabupaten Lebak merupakan wilayah perbukitan dan hulu sungai, hal ini membuat Lebak menjadi salah satu wilayah yang rawan bencana. Hal ini pula yang membuat Lebak rawan banjir, longsor dan juga angin kencang. Selain ancaman bencana tersebut, ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Lebak adalah bencana gempa dan tsunami di Selat Sunda. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lebak Muhammad Agil Zulfikar meminta masyarakat pesisir Selat Sunda bagian selatan Banten dapat memperkuat mitigasi bencana. “Kami memfokuskan mitigasi bencana tsunami agar tidak banyak menimbulkan korban jiwa jika terjadi bencana alam itu,” kata Agil, dikutip dari Antara, Jumat (28/1). Pembenahan mitigasi, kata Agil, menjadi hal yang krusial untuk mengurangi risiko kebencanaan, baik untuk fasilitas umum dan korban jiwa. Agil mengungkapkan, saat ini DPRD dan pemda sedang membahas perda terkait mitigasi bencana. Masyarakat pesisir Selat Sunda bagian selatan perlu diberikan mitigasi agar dapat menyelamatkan diri dengan melintasi jalur evakuasi ke titik aman. “Masyarakat tidak panik jika menghadapi bencana tsunami karena mereka memiliki SDM mitigasi bencana,” katanya. Wilayah-wilayah yang rawan bencana tersebut, kata Agil, meliputi wilayah Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara dan Panggarangan. Selain itu, wilayah lain yang juga berpotensi rawan bencana adalah wilayah Bayah, dan Cilograng. Jika perda tersebut telah disahkan, dia berharap sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat pesisir disosialisasikan dengan baik. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama mendukung perda mitigasi bencana di Kabupaten Lebak. Adanya perda tersebut memungkinkan pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, pembangunan gedung shelter dan jalur evakuasi, serta pemasangan sirine juga penting untuk dilakukan. “Kami yakin melalui persiapan dan edukasi mitigasi itu dapat meminimalisasi kerugian akibat bencana alam itu,” ujarnya. Hal senada juga diutarakan oleh Asep Budiarto pemerhati lingkungan di Lebak. Menurut dia, pesisir Selat Sunda Banten bagian selatan masuk kategori zona merah gempa tektonik. Untuk mengamankan dari bahaya tersebut, kata dia, perlu dukungan dari pemerintah daerah yang berupa perda untuk menguatkan mitigasi agar tidak banyak korban jiwa jika terjadi tsunami. “Kami minta pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mitigasi kebencanaan untuk meminimalisasi korban jiwa,” ujarnya.