life style

Meyakini Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno Saat Sidang BPUPKI. Penegasan Tentang Pancasila sebagai dasar negara telah disebut dalam UUD 1945 alinea IV. Pancasila sebagai dasar negara harus mempunyai sarana atau pengarah untuk mencapai suatu tujuan dan didalam pancasila sudah di sebutkan visi/misi negara Indonesia. Menurut saya, untuk tujuan negara ini sudah sangat baik dan lengkap seperti terwujud nya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,dan keadilan. Tetapi apakah semua visi/misi negara ini sudah tercapai? Tentu saja belum   Oleh karena itu negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan untuk mengemukakan visi/misi ini harus memakan waktu yang cukup lama. Apalagi untuk mencapai daerah-daerah pelosok. Yang paling penting adalah kesadaran dari setiap manusia untuk selalu bersatu, jujur dan bersikap adil. Oleh karena itu pancasila merupakan dasar tatanan negara bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia.   Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara indonesia untuk menjunjung tinggi pancasila dan menjadikan pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Pancasila merupakan tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pancasila bukan sekedar persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila adalah acuan kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam mengamalkan Pancasila kita tidak harus menjadi aparat negara, tidak harus menjadi tentara, tidak harus mengangkat senjata, tapi kita dapat mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari hari. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.   Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi negara yaitu gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara, maka mempunyai konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita cita kan dan untuk mengetahui hal tersebut hendaknya kita tidak hanya sebatas hafal ke 5 sila yang ada, tetapi kita juga harus mencerminkan nilai nilai yang terkandung pada pancasila.   Tetapi pancasila sebagai ideologi negara juga harus dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa indonesia, sehingga kehidupan dapat dijalani dengan harmonis. Lima sila yang telah menjadi dasar ideologi negara indonesia. Oleh sebab itu Pancasila adalah suatu harapan atas negara yang dulu diharapkan oleh para pelopor negara ini agar menjadi tumpuan dan patokan seluruh masyarakat indonesia dalam menjalani kehidupan sehari hari.   Semoga harapan yang di inginkan tetap hidup di hati rakyat indonesia meskipun hanya diingat dan diucap saat upacara. Semoga pancasila bisa mendorong rakyat untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dalam mengembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila pertama ini mengartikan sesuatu yang paling mendasar, bahwa kita sebagai warga negara wajib mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang.   Ditulis Oleh Kelompok Studi Pancasila Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Salma Naba Johari, Manarul Hidayat, Muhamad Rizki, Muhamad Eka Arya, Teja Aldi Dermawan, Sandy Fitriansyah, Umar Alholidi

life style

Apakah Pancasila Dapat Bertahan Di Era Keterbukaan?

Akhir-akhir ini persatuan dan kesatuan bangsa sedang diuji. Provokasi memecah-belah bangsa dan konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) tidak boleh dibiarkan menghancurkan negeri dan meruntuhkan bangunan persatuan. Para penyelenggara negara dan masyarakat umumnya, perlu introspeksi; apakah sikap, tingkah laku dan perbuatan kita telah mencerminkan idealisme Pancasila dan berada dalam arah rel yang benar sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945. Oleh karena itu Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, karena bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Melalui artikel “Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi” dalam Jurnal Office (Vol.2, No.2, 2016), A. Aco Agus mengungkapkan, ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Syarat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Selain nilai, terdapat tiga dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila. Dimensi Idealistis, dimensi normatif dan dimensi realistis. Nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan utuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Pancasila adalah sebagai dasar ideologi Negara Indonesia yang telah disepakati oleh para tokoh terdahulu. Karena kesepakatan para tokoh terdahulu, maka pancasila kita anggap sebagai dasar dari ideologi Negara. Dan Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antara kelompok yang beragam. Lahirnya pancasila tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan satu agama saja melainkan juga tokoh-tokoh agama lain dan kelompok nasionalis. Namun dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila masih perlu terjemahkan secara lebih konkret agar betul-betul di rasakan manfaatnya oleh seluruh umat beragama. Terdapat beberapa peristiwa yang ada hubungannya dengan nilai-nilai Perumusan Pancasila. Bahkan berdirinya negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa kita. Pancasila adalah simbol nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila memberikan sisi positif kepada negara dan masyarakatnya. Yaitu karena Pancasila kita disatukan menjadi kita. Karena Pancasila hak asasi manusia itu ada dan terjaga. Tak ada rasisme antara kulit hitam dan kulit putih semua bernaung sama di Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang sakral yang bisa menyatukan sebuah bangsa. Karena Pancasila para pahlawan rela mati untuk itu. Karena Pancasila itu lahirlah kata kata Bung Karno yang masyur “Merdeka atau mati! Salah satu modal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah saling percaya antara rakyat dengan pemimpin dan antara sesama rakyat. keuntungan nya adalah Berkembang nya suatu negara, tercapai nya suatu proses yang di rencanakan dan kesejahteraan masyarakat di negara . Berikut Keuntungan atau sisi posotif pancasila bagi rakyat indonesia. Yaitu pertama, sebagai ideologi negara. Dasar negara bermanfaat agar sebuah negara bisa mencapai tujuan dan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Caranya adalah dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Kedua, mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara bisa mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dengan tujuan agar mencapai cita-cita bangsa. Ketiga, menguatkan kepribadian bangsa. Dalam hal ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental setiap bangsa tentu memiliki ciri khas yang membedakan dengan negara lain. Ciri khas inilah yang menguatkan kepribadian bangsa. Keempat, Menjadi pandangan hidup bangsa. Dasar negara Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ditulis oleh Kelompok Kajian Pancasila di Universitas Bina Bangsa, Kartika Maharani, Adi Wahyudi, Ahmad Nur Muchlisin, Muhammad Rijki Pebrian, Rihal Muhlis, Bimo Andriansyah, Muhammad Fikar

advetorial

Website Kencana, Inovasi DP3AKKB Banten dalam Petakan Kependudukan

SERANG – Inovasi pelayanan terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten.   Dalam mendekatakan pelayanan kepada masyarakat, DP3AKKB Banten memaksimalkan website Kencana sebagai grand design pembangunan kependudukan.   “Grand design kependudukan kita membuat website Kencana sebuah komunikasi antara urusan pengendalian penduduk walaupun di dalamnya ada kader KB,” kata Kepala DP3AKKB Banten, Siti Ma’ani Nina.   Nina mengatakan, inovasi itu dapat mengkomunikasikan tim pelayanan di lapangan secara intensif. Untuk memaksimalkannya, pihaknya kerap melakukan evaluasi kinerja sebagai upaya meningkatakkan kapasitas tim dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.   “Ini kita mencoba untuk bisa mengkomunikasikan intensif di lapangan. Ini perlu kita evaluasi kembali sejauh mana terkait dengan aplikasi kencana itu sendiri,” ujarnya.   Bahkan website Kencana bagian dari lima pilar dalam grand desaign pelayanan kependudukan dalam rangka menghasilkan kualitas masyarakat di pendidikan, kesehatan dan lainnya.   “Sekarang antara kader KB dan grain desain kependudukan kondisi dari kebijakan posisi 5 pilar yang harus dilaksanakan dari kualitas pendidikan, kesehatan, kuantitas kependudukan, mobilitas,” paparnya.   Dengan hadirnya website Kencana, Pemprov Banten lebih adaktif dalam melakukan pelayanan berbasis teknologi. Hasilnya pelayanan lebih mudah, cepat, efesien.   “Yang namanya teknologi untuk menghemat waktu, mudah, lebih cepat. Kita mengikuti perkembangan teknologi,” jelasnya. (ADV)

advetorial

Banten Jadi Tempat Repatriasi Pendidikan 69 Siswa SMA

SERANG – Banten menjadi salah satu Provinsi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai tempat belajar bagi siswa afirmasi pendidikan menengah repatriasi kelas X tahun ajaran 2022/2023.   Diketahui, tahun ini Banten menerima 69 siswa untuk mengenyam pendidikan di enam sekolah yang ada di wilayah Banten.   Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan, 69 siswa repatriasi ini adalah anak-anak Indonesia yang orangtuanya menjadi pekerja migran di Malaysia.   “Mereka akan belajar di enam sekolah, yakni empat swasta dan dua negeri,” ujar Tabrani pada Selasa, (29/11/2022). Menurut Tabrani, Banten menjadi daerah yang dipilih oleh pemerintah pusat karena kesiapannya menerima siswa repatriasi lantaran tidak semua daerah siap. Selain menerima siswa repatriasi, Banten juga menyelenggarakan program afirmasi pendidikan menengah dari Papua setiap tahun. Ia mengatakan, program siswa repatriasi sudah dilaksanakan di Banten sejak 2013 lalu dan terus berkelanjutan. Seluruh biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari digratiskan oleh pemerintah, mulai dari asrama, makan, dan belajar. “Asal orangtua 69 siswa ini berbagai daerah. Paling banyak dari Sulawesi, ada juga dari Ambon,” tutur Tabrani. Meskipun jauh dari orangtua, tapi ia berharap seluruh anak-anak repatriasi ini tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Ia berharap setelah lulus SMA/SMK nanti, para siswa ini pun dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Keenam sekolah yang menjadi tempat belajar 69 siswa afirmasi repatriasi itu yakni SMA Plus Permata Insani, SMA Islami Village, SMK Penerbangan Aero Dirgantara, SMK Islami Village, SMA Negeri 9 Kota Tangerang, dan SMA Negeri 6 Kota Serang. Sementara itu, salah seorang siswa afirmasi repatriasi yang bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Serang Shirlyn Pialago mengaku ibunya berasal dari Sulawesi Selatan dan ayahnya dari Philipina. Namun, keluarganya tinggal di Malaysia. Ia mengaku mengikuti program ini karena ditawarkan oleh sekolahnya, kemudian ada beberapa tes yang harus diikuti. “Bahagia karena tidak semua siswa bisa dapat program ini. Bersyukur juga karena ditempatkan di Kota Serang,” tuturnya. (ADV)              

advetorial

Dorong Peningkatan Kemampuan Pengurus Kampung Siaga Bencana, Dinsos Banten : KSB Membantu Seluruh Pihak Dalam Upaya Pemulihan Sosial

SERANG – Dalam upaya meningkatan kemampuan Kampung Siaga Bencana (KSB), Dinas Sosial menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) se- Provinsi Banten pada tanggal 9 hingga 11 November di Tagana Center, Sentul Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 114 orang peserta yang berasal dari 34 KSB se-Provinsi Banten. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan KSB merupakan suatu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. Dimana, kata Nurhana, tujuan dibentuknya Kampung Siaga Bencana diantaranya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat, memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, serta mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana. “Selanjutnya bertujuan untuk menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan, dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana,” ungkap Nurhana. Selanjutnya, ia juga menyampaikan adapun Kegiatan KSB meliputi dari sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana, serta menyiapkan sistem peringatan dini local, bahkan melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi. Tidak hanya itu, KSB juga bertugas untuk menginventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah rawan bencana, membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik local, melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait, serta melaksanakan simulasi sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan. Selain itu, KSB juga memiliki tugas untuk membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait, melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu, dan melakukan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana. “Melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko lain dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana, dan membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial,” katanya. Nurhana juga berharap dengan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Kampung Siaga Bencana tersebut dapat terus mendorong kemampuan para pengurus, sehingga kelak mereka dapat terlatih dan siapa membantu ketika dibutuhkan. “Kita harap ini dapat mendorong semangat pengurus KSB untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya,” tandasnya. (Adv)

advetorial

Tingkat Pengangguran Provinsi Banten Terus Menurun

BANTEN – Pencapaian kinerja Pemprov Banten terkait penanganan pengangguran dalam beberapa bulan terakhir ini cukup membanggakan. Apalagi, sebelumnya Provinsi Banten sempat mencatatkan sebagai provinsi dengan persentase pengangguran tertinggi di Indonesia. Seperti diketahui, berdasarkan rilis berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS)No.56/11/36/Th.XVI menyebutkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 Provinsi Banten sebesar 8,09 persen atau turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Dimana, angka pengangguran yang dirilis BPS tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan rilis BPS yang disajikan pada Mei 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten per Februari 2022 sebesar 8,53 persen atau 504,26 ribu orang. Bahkan, hasil survei yang dirilis BPS pada Mei 2022 tersebut, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,53 persen. TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,11 persen. Tercatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang atau turun 340,76 ribu orang dibanding Februari 2021. Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku bersyukur atas penurunan angka pengangguran di Provinsi Banten. “Kita bersyukur sekali dengan ada tren keadaan kita membaik, baik itu pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan tentu itu bukan kerja sendiri, tapi ini kerja bersama,” ungkap Al Muktabar, Selasa (8/11/2022). “Pemerintah Provinsi Banten mengupayakan bagaimana tata kerja pembangunan di Provinsi Banten dapat terus membaik. Baik itu dalam penanganan pengangguran terbuka, inflasi, kemiskinan, serta laju pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. Dikatakan, turunnya TPT di Provinsi Banten tersebut merupakan hasil kerja bersama, baik itu Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta stakholder lainnya dalam rangka proses pembangunan. “Ini mudah-mudahan salah satu kegiatan yang mengisyaratkan kepada kita semua, bahwa dengan kita bersama menggiatkan tata kehidupan ini, kita akan terus bersama juga untuk mendapatkan hasilnya,” ungkap Al Muktabar. Masih menurut, Al Muktabar, pihaknya juga turut melibatkan masyarakat dalam agenda kerja Pemerintah. Selain itu, Pemprov Banten juga terus berupaya untuk dapat menjaga agenda kerja investasi yang telah ada di Provinsi Banten. “Jadi kita berharap yang telah berinvestasi di Banten untuk kita bersama menggiatkan apa yang bisa kita bantu, kita lakukan. Itu yang disebut merawat yang ada atau intensifikasi,” lanjutnya. Tidak hanya itu, ujar Al Muktabar, Pemprov Banten juga membuka kesempatan kepada pengusaha yang ingin atau berminat melakukan investasi di Provinsi Banten. Sebagai informasi, Berita Resmi Statistik No.56/11/36/Th.XVI BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 di Provinsi Banten sebanyak 6,46 juta orang, naik 202,98 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,93 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,94 juta orang, naik sebanyak 242,27 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (183,27 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (91,01 ribu orang). Selanjutnya, sebanyak 3,09 juta orang (52,04 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,91 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,26 persen poin dan 1,40 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Sementara, terdapat 228,98 ribu orang (2,29 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19. (17,16 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (14,38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,84 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (195,59 ribu orang). Pada kesempatan lain, Al Muktabar mengungkapkan, data indikator makro Provinsi Banten saat ini cukup baik. Dirinya optimis perekonomian Provinsi Banten tumbuh semakin baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Hal itu seperti diungkap Al Muktabar kepada wartawan usai Panen Cabai Merah Bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, Rabu (9/11/2022). Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten bersama TPID dalam beberapa bulan terakhir konsen menjaga laju angka inflasi. Banyak upaya yang dilakukan, salah satunya memasyarakatkan tanaman cabe dan padi di seluruh Kabupaten/Kota. Data Badan Pusat Statistik, kedua komoditas itu menjadi penyumbang utama angka inflasi. Al Muktabar juga menegaskan dirinya bersama Forkopimda Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat Banten akan terus bersama menangani persoalan ini. “Oleh karena itu masyarakat diimbau agar tidak perlu panik. Kita akan bersama menyelesaikan ini,” tegasnya. (ADV)

advetorial

Pemprov Banten Kirim Bantuan dan Relawan Korban Gempa Cianjur

BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengirimkan bantuan dan relawan bantu korban gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022).   Logistik dan tim relawan langsung dilepas oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar Selasa (22/11/2022).   Seperti diketahui, gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo sebelumnya mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.   “Pengiriman logistik dan tim relawan ini bentuk kebersamaan untuk meringankan beban saudara kita yang menjadi korban. Kita mendoakan karena kebencanaan mendahului kita (meninggal dunia), kita saling bahu membahu karena kita saudara, kita Indonesia,” kata Al Muktabar kepada wartawan.   Al menyebut, bantuan berupa logistik yang dikirimkan berupa sandang dan pangan senilai Rp200 juta. Adapun bentuk bantuan kemanisan berupa pangan seperti beras, minyak goreng, sarden, kecap, mie instan, kecap, susu.   Selain itu, ada selimut, sajadah, mukena, sarung, baju anak, pakaian dewasa, sendal.   Sedangkan untuk tim relawan yang diberangkat untuk mengemban tugas kemanusiaan selama 7 hari berjumlah 50 orang, terdiri dari tim dapur umum, tim evakuasi, logistik.   “Nanti kita melihat perkembangan, kita dukung apa yang bisa kita lakukan disana (bantuan tahap selanjutnya),” ujar Muktabar.   Mantan Sekda Banten itu memastikan gempa yang berpusat di Cianjur, Jawa Barat itu tidak berdampak kerusakan di daerahnya. Namun, untuk korban warga Banten di Cianjur, Pemprov masih melakukan pendataan.   “Pasca gempa kita melakukan cek. Alhamdullah kita tidak berdampak yang berakibat fatal. Kita masih cek (korban di Cianjur),” tandasnya.   Sekretaris Dinas Sosial Banten Budi Darma mengatakan, sebanyak 50 orang relawan dari Tagana yang dikirimkan memiliki keahlian masing-masing. 50 orang ahli dapur umum lapangan, 10 ahli manajemen logistik, dan sisanya ahli evakuasi.   “Relawan ahli evakuasi ini ada yang mempunyai skill mengevakuasi korban dari daerah yang sulit di jangkau,” kata Budi.   Dijelaskan Budi, relawan akan diterjunkan membantu korban gempa selama 7 hari dimulai hari ini, Selasa (22/11). Jika masih diperlukan, lanjut Budi, bantuan dan relawan akan ditambah tergantung perintah Penjabat Gubernur Banten.   “Kalau ditambahan nanti situasional sifatnya, apabila ada gempa susulan, dan menunggu petunjuk bapak Gubernur, pasti akan kita tambah pasukan, dan logistik,” ujar Budi.   Selain relawan, Pemprov Banten juga memberikan bantuan logistik berupa permakanan beras 1 ton, minyak goreng 200 liter, sarden 400 buah Susu Kental Manis 200 buah, Saos 200 botol, Kecap manis 200 botol, dan teg celup 200 buah.   Sedangkan sandang, selimut dewasa 200, mukena 50, sejadah 50, sarung laki-laki 50, sarung perempuan 50, daster 50, baju anak laki-laki 50, baju anak perempuan 50.   Kemudian zendal jepit 100, baju laki-laki dewasa 50 dan selimut bayi 50. (ADV)

advetorial

Pj Gubernur Al Muktabar Ajak Semua Pihak Bersama Menanggulangi Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan kemiskinan sebagai akar masalah dari timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial. Merupakan permasalahan yang menjadi tantangan bersama untuk dapat segera ditanggulangi.   “Untuk itu pembangunan kesejahteraan sosial wajib menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek, namun menjadi pelaku pembangunan. Masyarakat diharapkan semakin mendapatkan kepercayaan dan mampu melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ungkap Al Muktabar dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Banten Agus Setiawan pada kegiatan Jambore Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Marbella Hotel Convention, Kabupaten Serang, Senin (21/11/2022) malam.   Dikatakan, potensi dan sumber kesejahteraan merupakan aset bangsa dan negara sebagai kekuatan besar dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.   Pada kesempatan itu, Pemerintah berharap kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Pendamping Program Keluarga Harapan, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk dapat konsisten dan proaktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.   “Selanjutnya, dapat membina dan membangun kesetiakawanan sosial dan gotong royong di lingkungan masing-masing, sehingga pada gilirannya sikap mulia ini dapat menjadi ruh pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten,” katanya.   Sementara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menyampaikan maksud dilaksanakan jambore PSKS Tahun 2022 ini untuk mengoptimalkan peran serta dari komponen masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial.   Disampaikan Nurhana, tujuan dilaksanakan jambore PSKS Tahun 2022 tersebut guna meningkatkan keterpaduan dan keterjangkauan program antar satuan kerja terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan meningkatkan fungsi, peran dan tanggungjawab sosial potensi dan sumber kesejahteraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan kearifan lokal secara lembaga dan berkelanjutan.   Tidak hanya itu, kata Nurhana, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara mandiri yang berguna bagi dirinya dan masyarakat di lingkungannya.   Sebagai informasi, kegiatan Jambore PSKS tahun 2022 tersebut didasarkan kepada 250 orang yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang terdiri dari TKSK, PSM, LKS, Karang Taruna, Tagana, Pendamping PKH, Pekerja Sosial, LK3 dan unsur PSKS lainnya. (ADV)

advetorial

Kesejahteraan Kepsek-Guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten Jadi Prioritas Pemprov Banten

SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para kepala sekolah (Kepsek) dan guru yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.   Tercatat, sejak akhir tahun 2020, Kepsek serta guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten mulai merasakan dampak atas perhatian dari Pemprov Banten.   Demikian disampaikan Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Kamis, (17/211/2022).   Tabrani menyebut, sejak akhir tahun 2020, masing-masing Kepsek SMA/SMK dan Skh Negeri se-Banten menerima tunjangan kinerja (Tukin) hingga Rp14 juta.   “Tukin SMA/SMK dan Skh Negeri itu Rp14 juta. dan itu terjadi, setelah SMA/SMK dan Skh menjadi kewengan Provinsi Banten,” ujar Tabrani.   Diketahui, sebelum SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten menjadi kewenagan Pemprov Banten besaran Tukin-nya tak sampai belasan juta. Namun, kini Pemprov Banten membuktikan, bahwa kepedulian terhadap Kepsek dan guru sangatlah tinggi.   “Informasi yang saya dapat, sebelum SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten menjadi kewengan provinsi tidak sebesar itu, Tukin guru tidak sebesar itu, sekarang Tukin guru pun itu antara Rp2,8 juta hingga Rp3 juta, tergantung dengan golongan,” sebutnya.   Kemudian Tabrani mengatakan, para guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten sekurang-kurangnya mempunyai 3 hingga 4 sumber pendapatan.   “Pertama gaji, yang kedua sertifikasi, yang ketiga Tukin, yang keempat kalau dia diberi tugas tambahan mendapat Tuta. Seperti wali kelas, pembina Eskul dan sebagainya. Bahkan di Banten seorang kepala sekolah, selain dapat tukin dia dapat Tuta, yang nilainya Rp2,5 juta,” bebernya.   Tabrani menjelaskan, begitu tinggi perhatian Pemprov Banten bagi Kepsek serta guru SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten. Hal ini kata dia, mesti sebanding dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.   “Artinya bahwa dari sisi pendapatan itu sudah cukup baik, dan itu berefek dengan tingkat kesejahteraan,” pungkasnya. (ADV)