Author: admin

Politik Strategi Nasional dapat diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Maka politik dapat didefinisikan sebagai asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan kepada suatu perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian untuk pencapaiannya tujuan Negara. Jadi Politik Strategi Nasional ini disusun untuk menjalankan suatu harapan nasional demi tetap terjaganya kemakmuran bangsa.   Hakikat politik nasional adalah kebijaksanaan Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Negara menjadi Negara yang diharapkan bangsa, dengan adanya penyusunan konsep strategi nasional maka politik nasional dapat menjalankan tahapan-tahapan utamanya seperti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun strategi nasional ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.   Kata strategi berasal dari bahasa yunani ”strategia” yang berartikan “the art of general” atau sebuah seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Namun pada zaman modern ini strategi dapat diartikan sebagai rencana untuk mencapai sebuah cita-cita serta untuk kemajuannya suatu Negara.   Jadi penyusunan politik strategi nasional itu perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi pancasila, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Maka lembaga-lembaga yang terdapat di Negara kita yang menyusun strategi nasional harus teratur oleh presiden/mandataris MPR. Agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.   Ditulis oleh Taki dalam Kelompok Kajian Pancasila Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Bangsa

Yang saya Ketahui Sebagai warga negara tentang pertahanan dan keamanan negara indonesia, mendukung sistem pertahanan dan keamanan Indonesia adalah suatu kewajiban. Dua aspek tersebut perlu ditegakkan agar kedaulatan suatu negara tetap terjaga dari berbagai ancaman. Untuk mengupayakan bela negara sebagai sistem pertahanan dan keamanan, kita dapat memulainya dari hal sederhana dan dekat.   Hal – hal mengenai sistem pertahanan dan keamanan Indonesia telah tercantum di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengertian mengenai sistem pertahanan negara terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi: “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”   Menurut saya kemanan negara Indonesia ini lumayan sangat bagus. Karena di negara kita banyak sekali teknologi canggih untuk mempertahankan suatu negara. Ada juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) Untuk membantu pertahanan Indonesia secara militer ataupun Nonmiliter. Tugas pokok TNI Udah tertera di Undang undang republic Indonesia No 34 Tahun 2004 ada tiga tugas. Pertama, menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kedua, mempertahanan Keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang UUD 1945. Tiga, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan ancaman terhadap ke utuhan negara Indonesia.   Dalam segi perang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan matra utama yang dibutuhkan dibandingkan dengan polisi atau satpam. Karena tugas wewenang TNI, Polisi, dan Satpam berbeda. Namun demikian tetap satu tugas untuk mempertahankan negara Indonesia. Hanya saja perbedaan itu terletak pada tugas polisi berfokus mengamankan suatu wilayah negara Indonesia. Selain itu, tugas polisi juga melaksanakan penegakan hukum, menangkap dan melakukan pemeriksaan, serta pemberantasan kejahatan.   Saya setuju dengan hukum Indonesia yang begitu adil, tetapi itu hanya kepada orang yang punya jabatan atau punya kekayaaan. Akankah polisi berlaku adil kepada orang miskin. Pendapat ini hanya untuk kepada oknum polisi bukan berarti semua polisi seperti itu. Sampai saat ini Saya melihat tugas polisi belum benar-benar dilakukan. Kenapa demikian, karena masih banyak sekali kejahatan yang muncul di ranah publik. Oleh karena itu perlu optimalisasi tugas polisi untuk pemberantas kejahatan.   Namun demikian saya bangga dengan polisi. Jika satu hari negara ini tanpa Polisi mungkin saja negara ini akan hancur. Bahkan mungkin banyak sekali kejahatan-kejahatan diluar sana. Terima kasih untuk Polisi yang sudah sekuat tenaga melindungi masyarakat. Semoga tidak ada lagi kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.   Ditulis oleh Ihlah Munawar, Puja, M. Faturahman, Dean Zein, Fatih, Takyudin Dalam Kelompok Kajian Pancasila Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Bangsa

Lebak,- Bila anda sedang berkunjung ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada baiknya anda menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu Objek Wisata yang sedang digandrung oleh kaula muda.   Objek wisata tersebut ialah Situ Cikoncang, atau dalam bahasa indonesia yakni Danau Cikoncang yang berlokasi di Kampung Pasirnangka, Desa Katapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten.   Selain menyuguhkan keindahan alama berupa hamparan air danau yang bersih nan jernih, di objek wisata Situ Cikoncang juga menyediakan berbagai permainan air dan perahu tradisional yang tentunya dapat dinikmati oleh Wisatawan yang berkunjung.   Terlebih, setelah dilakukan pembangunan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten banyak sekali spot foto yang iconic dan instagramabel yang tentunya digandrungi olah kaula muda.   Di lahan seluasa kurang lebih 2.000 hektare tresebut, kini telah berdiri bangunan-bangunan yang futuristik yang tentunya memanjakan mata siapapun yang berkunjung ke Situ Cikoncang. Salah satu yang paling Iconic ialah landmark Cula badak yang diuat terapung salah satu sisi danau.   Kepala Desa Ketapang, Emed mengatakan, pembangunan destinasi wisata Situ Cikoncang di Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam guna meningkatkan minat Wisatawan, baik lokal maupun luar negeri untuk berkunjung ke kabupaten Lebak.   “Pembangunan dibiayai oleh APBD Provinsi Banten diharapkan akan menjadi daya tarik para wisatawan lokal maupun luar, untuk berkunjung ke Kabupaten Lebak,” katanya, Minggu (8/1/23).   Ia pin mengucapkan rasa syukur lantaran objk wisata situ Cikoncang mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Banten.“Alhamdulillah pembangunan destinasi wisata Situ Cikoncang di akhir tahun 2022 kemarin sudah selesai dengan baik,” jelasnya.   Ia menilai, jika pembangunan Situ Cikoncang dirasa sangat cepat dan membuat destinasi wisata tersebut semakin cantik dan menarik. “Progres dari pembangunan tersebut tidak terlambat bahkan telah surplus sekitar 5 persen lebih,” pungkasnya.   Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Katapang, Sudarno menjelaskan, pasca dilakukan pemugaran, destinasi wisata Situ Cikoncang dibangun dengan tema ‘Artifical Tourism’ atau wisata buatan yang kian membuat tempat tersebut menarik.   “Setelah dibangun kembali, kini ada beberapa bangunan dengan desain Futuristik seperti gajebo, MCK terapung, dan Land Mark cula Badak untuk spot selfie,” terangnya.   Ia mengucapkan rasa syukur lantaran dalam pengerjaannya kontraktor pelaksana telah memberikan spek spek terbaik sehingga hasil dari pembangunan tersebut sangat bagus. Ia pun berharap, dengan dibangun nya kawasan wisata Situ Cikoncang, akan mendukung pengembangan pariwisata dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di wilayah setempat.

Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa definisi dari otonomi daerah itu. Karena masyarakat belum merasakan kesejahteraan yang merata, yang diberikan oleh pemerintah. Otonomi daerah berarti daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur kebijakannya secara mandiri. Supaya apa? Supaya tidak ada pemusatan kekuasaan. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dan di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah itu sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan terlaksananya otonomi daerah maka akan terbentuknya kehidupan masyarakat yang sejahtera.   Ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU otonomi daerah, tentang Pemerintah Daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Indonesia. Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Indonesia. Kewenangan dalam otonomi daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat, yaitu hubungan antara pusat dan daerah dan hubungan antar daerah. Karenanya masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerahnya.   Nah contohnya tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota. Banyak orang-orang yang terlibat dalam politik di daerah merasa sangat gembira, suatu hal yang menimbulkan harapan bagi keinginan mereka, dan ini juga dianggap sebagai suatu langkah maju dalam proses demokratis, dimana rakyat mendapatkan hak nya dalam pemilihan langsung atau yang sering kita sebut pemilu.   Tetapi sejak awal keputusan ini sudah menjadi sesuatu yang mencemaskan masyarakat, karena terbukanya peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kekuasaan. Kemungkinan untuk mementingkan pemilu tidak ditentukan oleh kualitas, kapasitas, ataupun integritas seseorang yang mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, tetapi lebih banyak akan ditentukan oleh siapa yang punya uang untuk merebut kekuasaan itu. Kekuasaan itu direbut bukan oleh kapasitas atau kualitas tetapi oleh uang. Maka dari itu banyak sekali kedudukan yang peran nya sama sekali tidak pantas didapatkan seseorang jatuh ke tangan orang yang tidak berhak itu.   Tetapi akibatnya apa? karena mereka tidak punya kapasitas, tidak mampu, dan mereka hanya punya uang dan ambisi atau keinginan, ujung-ujung nya adalah mereka terlibat korupsi, memakan uang negara yang harus nya digunakan untuk daerahnya dan juga untuk mensejahterakan masyarakat, dan banyak diantaranya sudah diperiksa bahkan sampai masuk penjara. Korupsi ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dielakan karena mereka mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kedudukan. Karena banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi ini, banyak masyarakat yang belum merasa sejahtera. Contohnya pembagian bantuan BLT yang belum merata di masyarakat.   Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan dengan baik. Masalah yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik adalah cara mengatasi pengangguran yang kini semakin banyak. Nah kalo dipikir-pikir kita harus berani mengakui bahwa sistem otonomi daerah mempunyai kelemahan yang sangat mendasar dan harus dikoreksi. Sudah banyak sekali bencana yang ditimbulkan diseluruh indonesia tersebar otonomi daerah ini, salah satu diantaranya adalah perpecahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat setiap pemilihan kepala daerah, entah itu gubernur, walikota, ataupun bupati, perpecahan menjadi suatu yang sudah pasti dan ini suatu hal yang terlalu sulit buat nkri yang katanya merupakan suatu harga mati, bila ternyata korupsi terjadi dimana mana.   Itu konsekuensi logis dari sistem yang diciptakan oleh perundang-undangan itu sendiri, untuk itulah kita harus berani mengaku salah bahwa otonomi daerah adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Yang kita perlukan kan adalah suatu sistem pemerintahan demokratis yang bersifat terbuka, dan mempunyai kemampuan politik untuk mengangkat gagasan-gagasan kebudayaan, agenda kerja kebudayaan yang berangkat dari satu visi tentang masa depan yang harus kita perjuangkan sebagai suatu bangsa yang bermartabat dan berkarakter.   Ditulis Oleh Kelompok Kajian Pancasila Universitas Bina Bangsa Rini Amalia, Fiyah Dawati