Author: admin

Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa definisi dari otonomi daerah itu. Karena masyarakat belum merasakan kesejahteraan yang merata, yang diberikan oleh pemerintah. Otonomi daerah berarti daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur kebijakannya secara mandiri. Supaya apa? Supaya tidak ada pemusatan kekuasaan. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dan di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah itu sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan terlaksananya otonomi daerah maka akan terbentuknya kehidupan masyarakat yang sejahtera.   Ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU otonomi daerah, tentang Pemerintah Daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Indonesia. Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Indonesia. Kewenangan dalam otonomi daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat, yaitu hubungan antara pusat dan daerah dan hubungan antar daerah. Karenanya masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerahnya.   Nah contohnya tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota. Banyak orang-orang yang terlibat dalam politik di daerah merasa sangat gembira, suatu hal yang menimbulkan harapan bagi keinginan mereka, dan ini juga dianggap sebagai suatu langkah maju dalam proses demokratis, dimana rakyat mendapatkan hak nya dalam pemilihan langsung atau yang sering kita sebut pemilu.   Tetapi sejak awal keputusan ini sudah menjadi sesuatu yang mencemaskan masyarakat, karena terbukanya peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kekuasaan. Kemungkinan untuk mementingkan pemilu tidak ditentukan oleh kualitas, kapasitas, ataupun integritas seseorang yang mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, tetapi lebih banyak akan ditentukan oleh siapa yang punya uang untuk merebut kekuasaan itu. Kekuasaan itu direbut bukan oleh kapasitas atau kualitas tetapi oleh uang. Maka dari itu banyak sekali kedudukan yang peran nya sama sekali tidak pantas didapatkan seseorang jatuh ke tangan orang yang tidak berhak itu.   Tetapi akibatnya apa? karena mereka tidak punya kapasitas, tidak mampu, dan mereka hanya punya uang dan ambisi atau keinginan, ujung-ujung nya adalah mereka terlibat korupsi, memakan uang negara yang harus nya digunakan untuk daerahnya dan juga untuk mensejahterakan masyarakat, dan banyak diantaranya sudah diperiksa bahkan sampai masuk penjara. Korupsi ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dielakan karena mereka mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kedudukan. Karena banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi ini, banyak masyarakat yang belum merasa sejahtera. Contohnya pembagian bantuan BLT yang belum merata di masyarakat.   Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan dengan baik. Masalah yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik adalah cara mengatasi pengangguran yang kini semakin banyak. Nah kalo dipikir-pikir kita harus berani mengakui bahwa sistem otonomi daerah mempunyai kelemahan yang sangat mendasar dan harus dikoreksi. Sudah banyak sekali bencana yang ditimbulkan diseluruh indonesia tersebar otonomi daerah ini, salah satu diantaranya adalah perpecahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat setiap pemilihan kepala daerah, entah itu gubernur, walikota, ataupun bupati, perpecahan menjadi suatu yang sudah pasti dan ini suatu hal yang terlalu sulit buat nkri yang katanya merupakan suatu harga mati, bila ternyata korupsi terjadi dimana mana.   Itu konsekuensi logis dari sistem yang diciptakan oleh perundang-undangan itu sendiri, untuk itulah kita harus berani mengaku salah bahwa otonomi daerah adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Yang kita perlukan kan adalah suatu sistem pemerintahan demokratis yang bersifat terbuka, dan mempunyai kemampuan politik untuk mengangkat gagasan-gagasan kebudayaan, agenda kerja kebudayaan yang berangkat dari satu visi tentang masa depan yang harus kita perjuangkan sebagai suatu bangsa yang bermartabat dan berkarakter.   Ditulis Oleh Kelompok Kajian Pancasila Universitas Bina Bangsa Rini Amalia, Fiyah Dawati

Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno Saat Sidang BPUPKI. Penegasan Tentang Pancasila sebagai dasar negara telah disebut dalam UUD 1945 alinea IV. Pancasila sebagai dasar negara harus mempunyai sarana atau pengarah untuk mencapai suatu tujuan dan didalam pancasila sudah di sebutkan visi/misi negara Indonesia. Menurut saya, untuk tujuan negara ini sudah sangat baik dan lengkap seperti terwujud nya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,dan keadilan. Tetapi apakah semua visi/misi negara ini sudah tercapai? Tentu saja belum   Oleh karena itu negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan untuk mengemukakan visi/misi ini harus memakan waktu yang cukup lama. Apalagi untuk mencapai daerah-daerah pelosok. Yang paling penting adalah kesadaran dari setiap manusia untuk selalu bersatu, jujur dan bersikap adil. Oleh karena itu pancasila merupakan dasar tatanan negara bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia.   Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara indonesia untuk menjunjung tinggi pancasila dan menjadikan pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Pancasila merupakan tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pancasila bukan sekedar persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila adalah acuan kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam mengamalkan Pancasila kita tidak harus menjadi aparat negara, tidak harus menjadi tentara, tidak harus mengangkat senjata, tapi kita dapat mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari hari. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.   Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi negara yaitu gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara, maka mempunyai konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita cita kan dan untuk mengetahui hal tersebut hendaknya kita tidak hanya sebatas hafal ke 5 sila yang ada, tetapi kita juga harus mencerminkan nilai nilai yang terkandung pada pancasila.   Tetapi pancasila sebagai ideologi negara juga harus dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa indonesia, sehingga kehidupan dapat dijalani dengan harmonis. Lima sila yang telah menjadi dasar ideologi negara indonesia. Oleh sebab itu Pancasila adalah suatu harapan atas negara yang dulu diharapkan oleh para pelopor negara ini agar menjadi tumpuan dan patokan seluruh masyarakat indonesia dalam menjalani kehidupan sehari hari.   Semoga harapan yang di inginkan tetap hidup di hati rakyat indonesia meskipun hanya diingat dan diucap saat upacara. Semoga pancasila bisa mendorong rakyat untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dalam mengembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila pertama ini mengartikan sesuatu yang paling mendasar, bahwa kita sebagai warga negara wajib mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang.   Ditulis Oleh Kelompok Studi Pancasila Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Salma Naba Johari, Manarul Hidayat, Muhamad Rizki, Muhamad Eka Arya, Teja Aldi Dermawan, Sandy Fitriansyah, Umar Alholidi

Akhir-akhir ini persatuan dan kesatuan bangsa sedang diuji. Provokasi memecah-belah bangsa dan konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) tidak boleh dibiarkan menghancurkan negeri dan meruntuhkan bangunan persatuan. Para penyelenggara negara dan masyarakat umumnya, perlu introspeksi; apakah sikap, tingkah laku dan perbuatan kita telah mencerminkan idealisme Pancasila dan berada dalam arah rel yang benar sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945. Oleh karena itu Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, karena bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Melalui artikel “Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi” dalam Jurnal Office (Vol.2, No.2, 2016), A. Aco Agus mengungkapkan, ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Syarat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Selain nilai, terdapat tiga dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila. Dimensi Idealistis, dimensi normatif dan dimensi realistis. Nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan utuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Pancasila adalah sebagai dasar ideologi Negara Indonesia yang telah disepakati oleh para tokoh terdahulu. Karena kesepakatan para tokoh terdahulu, maka pancasila kita anggap sebagai dasar dari ideologi Negara. Dan Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antara kelompok yang beragam. Lahirnya pancasila tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan satu agama saja melainkan juga tokoh-tokoh agama lain dan kelompok nasionalis. Namun dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila masih perlu terjemahkan secara lebih konkret agar betul-betul di rasakan manfaatnya oleh seluruh umat beragama. Terdapat beberapa peristiwa yang ada hubungannya dengan nilai-nilai Perumusan Pancasila. Bahkan berdirinya negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa kita. Pancasila adalah simbol nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila memberikan sisi positif kepada negara dan masyarakatnya. Yaitu karena Pancasila kita disatukan menjadi kita. Karena Pancasila hak asasi manusia itu ada dan terjaga. Tak ada rasisme antara kulit hitam dan kulit putih semua bernaung sama di Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang sakral yang bisa menyatukan sebuah bangsa. Karena Pancasila para pahlawan rela mati untuk itu. Karena Pancasila itu lahirlah kata kata Bung Karno yang masyur “Merdeka atau mati! Salah satu modal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah saling percaya antara rakyat dengan pemimpin dan antara sesama rakyat. keuntungan nya adalah Berkembang nya suatu negara, tercapai nya suatu proses yang di rencanakan dan kesejahteraan masyarakat di negara . Berikut Keuntungan atau sisi posotif pancasila bagi rakyat indonesia. Yaitu pertama, sebagai ideologi negara. Dasar negara bermanfaat agar sebuah negara bisa mencapai tujuan dan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Caranya adalah dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Kedua, mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara bisa mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dengan tujuan agar mencapai cita-cita bangsa. Ketiga, menguatkan kepribadian bangsa. Dalam hal ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental setiap bangsa tentu memiliki ciri khas yang membedakan dengan negara lain. Ciri khas inilah yang menguatkan kepribadian bangsa. Keempat, Menjadi pandangan hidup bangsa. Dasar negara Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ditulis oleh Kelompok Kajian Pancasila di Universitas Bina Bangsa, Kartika Maharani, Adi Wahyudi, Ahmad Nur Muchlisin, Muhammad Rijki Pebrian, Rihal Muhlis, Bimo Andriansyah, Muhammad Fikar