Menanggapi kisruh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan bahwa Al Muktabar, Sekda Provinsi Banten non aktif, telah menghadap dirinya pada Minggu malam (20/2/2022).
“Saudara Al Muktabar menyampaikan permohonan maaf dan permohonan bisa diterima kembali sebagai sekretaris daerah,” ungkap Gubernur WH, Senin (21/2/2022).
“Dan berjanji untuk memindahkan status kepegawaiannya ke Provinsi Banten dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Menyikapi atas apa yang disampaikan, lanjut Gubernur WH, dirinya mempersiapkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menarik Surat Usulan Pemberhentian Sekda Provinsi Banten.
Gubernur WH juga berharap kepada masyarakat Banten untuk tetap tenang dan tidak.menjadikan hal ini sebagai komoditas politik. “Bahwa persoalan Sekda sudah clear, sudah selesai,” pungkasnya. (Red)
Mantan Walikota Tangerang Selatan Periode 2011-2021 Airin Rachmi Diany menjadi pembicara pada Musyawarah Nasional Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) dan Sarasehan Literasi Tahun 2023, Kamis (5/10/2023). Dalam kesempatannya, Tokoh Perempuan ini mengapresiasi kepada penggiat literasi yang telah banyak memberikan sumbangsih untuk memajukan literasi di Indonesia. “Tanpa bantuan anda, Indonesia berpotensi kehilangan arah, karena menurunnya daya critical thinking, mari terus bahu membahu membangun dan menggerakan sebisa kita dimanapun berada untuk memajukan literasi,” ujar Airin melalui Zoom Meeting di Kota Tangsel Diketahui, berdasarkan Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia yang sebesar 64,48 dari skala 0-100, upaya Pemerintah dalam pembangunan literasi masyarakat Indonesia hanya naik tipis pada tahun 2022. Kemudian, berdasarkan data Perpustakaan Nasional (Perpusnas), skor IPLM Indonesia mengalami kenaikan 0,08 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 64,4 dimana angkanya pun masuk dalam kategori sedang. “Adapun indikator penilaian dalam kajian IPLM ini, yaitu pemerataan layanan perpusatakaan, ketercukupan koleksi, tenaga perpusatakaan dan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, keterlibatan masyarakat di kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan perpusatakaan,” jelasnya Airin mengatakan, dalam pengalamannya mendorong kegiatan literasi di Kota Tangerang Selatan, bukanlah program sampingan yang hanya diadakan untuk memenuhi capaian program daerah. “Kegiatan literasi adalah inti dari pembangunan, untuk apa infrastruktur dasar diperbaiki, tapi sesuatu yang inti yaitu membangun pikiran manusia tidak kita perbaiki,” terangnya Menurutnya, kegiatan literasi dapat berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia (PIM). “Meminjam istilah Gubernur Kalbar, Sutarmiji, orang yang mengusai literasi bisa menguasai berbagai ilmu dengan cepat dan bisa meningkatkan pemahamannya tentang keilmuan,” tuturnya
Bakal calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany berkomitmen akan mendorong kemandirian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pendapatan warga Desa. Airin menilai, BUMDes bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga dengan cara memanfaatkan potensi wilayah sekitar Desa yang memiliki nilai ekonomi. “Hari ini saya melihat BUMDes memiliki tempat wisata, kolam ikan, dan lainnya,” ungkap Airin saat berkunjung di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/02/2023). Dia juga memberikan saran agar BUMDes memberdayakan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, pihaknya juga memberikan tips agar penjualan UMKM meningkat. “Pembuatan kemasan produk harus menarik, perkuat modal, dan perluas akses pasar dengan promosi di dalam dan luar negeri,” ucapnya Untuk diketahui, selama menjabat Walikota Tangsel, Airin sukses mengembangkan para pelaku UMKM. Berdasarkan data 2022, Saat ini Tangsel telah memiliki 149.644 UMKM. Dia berharap, BUMDes ini terus menggali potensi dan melakukan pendikan serta pelatihan. “Kemajuan BUMDes bisa dilakukan melalui kerjasama dengan seluruh elemen di desa,” imbuhnya. BUMDes menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Eksistensi BUMDes mirip dengan BUMD yang dimiliki daerah dan BUMN yang dimiliki pemerintah dimana pembentukannya dimaksudkan untuk pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, memberdayakan desa sebagai wilayah otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes, Ketiga, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa. Menanggapi kehadiran Airin penasihat BUMDes Serdang Tirtakenca, Yamin Masturi mengapresiasi langkah Airin mendorong BUMDes di wilayahnya agar lebih Maju. “Tentu ini dapat membuat Masyarakat lebih giat, dan lebih berkembang lagi keterampilannya, supaya di sini lebih maju lagi,” pungkasnya (*)
SERANG – Pemprov Banten sudah menyiapkan pasokan oksigen medis untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ketiga kasus Covid-19 varian Omicron, yang diprediksi akan terjadi pada bulan Februari 2022. Hal itu dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Banten tetap berjalan dengan baik dan maksimal di tengah kondisi serangan kasus Covid-19. Selain itu, kesiapsiagaan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen medis seperti yang pernah terjadi ketika varian Delta melonjak pada pertengahan tahun 2021 lalu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso mengungkapkan, untuk tahun ini jika terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19, Pemprov Banten sudah dalam kondisi siap siaga, karena pola penanganannya sudah terbangun. “Kita tinggal melanjutkan saja pola yang sudah dilakukan pada saat penanganan puncak lonjakan kasus Covid-19 pada tahun 2021 lalu,” katanya. Pada tahun lalu, Babar ditugaskan untuk membuka keran bantuan oksigen kepada sejumlah distributor dan juga perusahaan seperti PT Chandra Asri dan juga PT. Krakatau Steel (Persero) yang ada di Provinsi Banten. “Dukungan itu juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur (Ingub) yang beliau keluarkan, sehingga kami langsung melakukan koordinasi ke Kementerian Perindustrian untuk meminta agar industri oksigen yang ada di Provinsi Banten ikut membantu Pemprov Banten dalam menangani wabah Pandemi Covid-19,” jelasnya, Kamis (27/1/2022). Dikatakan Babar, jika pada saat itu Pemprov tidak tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan, maka bisa dipastikan proses penanganannya juga tidak akan semaksimal itu. Apalagi jika beban itu diberikan kepada Satgas Covid-19 yang kala itu sedang fokus terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran virusnya. “Akhirnya, karena ada dukungan yang begitu kuat dari pimpinan, kami pun bergerak cepat. Dan pola seperti itu akan kami lakukan kembali, jika terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di Banten,” katanya. Diakui Babar, pada saat penanganan lonjakan kasus tahun kemarin, Pemprov Banten mendapat kuota bantuan oksigen medis dari PT Chandra Asri sebanyak 120 ton, ditambah dari dua distributor oksigen yang berada di Serang dan Tangerang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dari RS rujukan. Belum lagi dari PT KS, melalui anak perusahaannya PT Linde Indonesia, yang menyiapkan depot isi ulang oksigen medis untuk penanganan pasien Covid-19 di RS rujukan dengan kapasitas mencapai 100 tabung setiap harinya. “Semua itu diberikan secara gratis kepada sejumlah RS rujukan. Alhamdulillah sampai dua bulan berjalan dari Juli – Agustus pasokan oksigen itu tidak habis. Keburu reda,” ujarnya. Babar menjelaskan, secara nasional memang ada dua Satgas yang dibentuk kala terjadi kenaikan kasus itu, Satgas penanganan Covid-19 dengan Satgas oksigen. Di Provinsi Banten, berdasarkan arahan dari Gubernur WH, kemudian juga dibentuk Satgas oksigen yang diketuai oleh Sekda Banten. “Ke depan juga bisa dimungkinkan Ingub itu akan kembali diperpanjang jika terjadi lonjakan kasus,” tuturnya. Babar mengungkapkan, pola yang dilakukan Pemprov Banten dalam penanganan lonjakan kasus itu dilihat sebagai sebuah langkah yang responsif oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Maka dari itu, Pemprov Banten mendapatkan predikat terbaik dalam kecepatan merespon dalam proses penanganan kasus Covid-19. “Cuma saja kita tidak menonjolkan kinerjanya, tetapi lebih kepada hasilnya yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ungkapnya. Di beberapa daerah lain ketika terjadi lonjakan kasus pada tahun kemarin itu juga sama mengalami kepanikan yang luar biasa. Hanya saja proses penanganannya yang berbeda. Ada daerah yang meminta bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada perusahaan atau distributor oksigen, ada juga dengan mekanisme lainnya. Tapi di Provinsi Banten berbeda. Dirinya diperintahkan oleh Gubernur WH untuk meminta bantuan kepada perusahaan dan distributor oksigen yang ada sebagai upaya penanganan Pandemi Covid-19, terlebih kala itu oksigen sedang menjadi rebutan antara kebutuhan industri dengan medis. “Kebutuhan oksigen untuk industri itu lebih mendominasi dari pada medis, sekitar 70:30 persen. Namun karena sedang dalam kondisi kasus, kami minta untuk industri ditahan dulu dan diprioritaskan kepada penanganan Covid-19,” jelas Babar. Terakhir Babar mengungkapkan, Pemprov Banten akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor kesehatan. Dirinya juga sebagai tim suporting Satgas Covid-19 memastikan kebutuhan oksigen akan terus aman dan terpenuhi. “Yang terpenting saat ini masyarakat harus lebih disiplin lagi dalam menerapkan Prokes serta 3M dalam aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa,” tutupnya.
