news

Pemprov Banten Hibahkan Lahan dan Bangunan ke PWNU di Harlah ke-99

adminComment(0)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan hibah lahan dan bangunan ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten sebagai kado istimewa di Hari Lahir (Harlah) Pengurus Nahdatul Ulama yang ke-99, yang digelar di halaman kantor PWNU Banten Jl. Raya Jakarta Kemang, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis, (17/2/2022).

Asda I Setda Provinsi Banten Sapto Kalnadi yang mewakili Gubernur Wahidin Halim mengatakan, lahan milik Pemprov Banten yang berada di sekitar kantor PWNU Banten seluas 19.077 meter persegi.

Dari luas lahan itu, 3.500 meter persegi sudah dihibahkan kepada PWNU Banten, dengan harga tanah tercatat dalam pembukuan di BPKAD Banten Rp410 juta lebih dan luas bangunan 1,125 meter persegi dengan nilai mencapai Rp8,2 miliar lebih.

“Selain itu, sertifikat lahannya juga sudah atas nama PWNU Banten,” katanya.

Septo mengungkapkan, mempersembahkan hibah kepada PWNU Banten itu merupakan bentuk apresiasi Gubernur Banten terhadap sumbangsih dan peran para Ulama dan organisasi PWNU di dalam mengawal pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Banten.

“Peran PWNU Banten itu sangat besar terhadap proses pembangunan yang dilakukan, terutama di dalamnya juga banyak para Ulama yang terkumpul. Untuk itu, pak Gubernur sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan PWNU ini,” jelasnya.

Sementara itu Ketua PWNU Banten Bunyamin dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian lebih yang diberikan Pemprov Banten kepada PWNU.

Dukungan dan fasilitas yang diberikan Pemprov ini, katanya, menjadi sebuah dorongan penyemangat PWNU untuk terus memberikan kemaslahatan dan kerukunan kepada masyarakat Banten.

“Selama 20 tahun PWNU Banten, baru di pemerintahan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kami dapat memiliki kantor dan lahan sendiri,” katanya.

Karena selama ini, lanjutnya, setiap kepengurusan yang silih berganti, setiap tahunnya selalu dibayang-bayangi dengan kepastian kantor yang masih berstatus pinjam pakai.

“Jadi setiap itu kami selalu memiliki perjanjian kontrak pinjam pakai. Sebelum ada acc itu, kami masih terus dibayang-bayangi oleh kepastian, apakah tahun akan digeser atau bisa diperpanjang,” ujarnya. (merah)

admin
https://sdinews.id

Related Articles
news

Jadi Inspirasi, Santri Millenal Kota Serang Idolakan Airin

admin

Ketua Santri Milenial Kota Serang, Asep Saenuri menilai, bakal calon gubernur Airin Rachmi Diany merupakan sosok yang humanis dan menjadi idola para santri. Hal itu, dikatakan Asep saat Airin bersilaturahmi dengan warga Curug, Kota Serang, Selasa (07/03/2023).   Ia menuturkan, Airin selalu menyapa tanpa jarak saat berjumpa dengan warga, mulai dari memberikan salam dan tanpa segan memeluk ibu-ibu sekitar saat swa foto bersama. “Sosoknya terlihat sangat humanis dan ramah, sehingga siapapun yang berjarak sangat dekat dengan ibu Airin pasti akan senang,” ungkapnya   Menurutnya, gelar doktor yang baru diraihnya juga menjadi motivasi para santri untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. “Sosok perempuan pintar, karena telah meraih gelar Doktor di bidang hukum, ini menjadi contoh bagi santri,” tuturnya   Selain itu, kepemimpinannya di Tangsel selama dua periode dan mengelola organisasi seperti PMI, KPPG dan Taekwondo membuktikan perempuan juga bisa menjadi pemimpin. “Wajar jika para santri menjadikan Ibu Airin sebagai panutan di Banten,” ujarnya   Diketahui, Santri Milenial Kota Serang merupakan sekumpulan para santri yang tersebar di berbagai pesantren di wilayah Kota Serang yang terbentuk sejak 2018. “Kami yang pasti mendoakan Bu Airin, semoga dimudahkan untuk memimpin Banten,” ungkapnya (*).
advetorial entertaiment life style news resensi buku sport Uncategorized

Amir Abdul Hadi, Datang Tanpa Ribut, Langkahnya Memberi Perubahan

admin

SERANG – Tidak semua yang baru harus ramai bicara. Tidak semua yang terpilih harus sibuk mencari panggung. Amir Abdul Hadi, anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai NasDem, memilih jalur berbeda: diam bekerja, bicara seperlunya, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat. Meski baru mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kota Serang periode ini, nama Amir bukan hal baru di tengah masyarakat. Rekam jejak sosialnya, keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, serta kedekatannya dengan persoalan di lapangan, sudah lebih dulu dikenal sebelum duduk di kursi legislatif. “Bagi saya, jadi dewan bukan soal gaya-gayaan. Ini soal tanggung jawab. Masyarakat menunggu hasil, bukan janji,” tegas Amir saat ditemui di sela agenda kerja DPRD, baru-baru ini. Politik Bukan Tempat Panggung, Tapi Ruang Kerja Amir Abdul Hadi punya prinsip sederhana: politik harus membumi, dekat dengan realitas, jauh dari panggung sandiwara. Ia paham betul, kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dibangun lewat kerja nyata, bukan lewat spanduk, baliho, atau retorika kosong. Duduk di Komisi II DPRD Kota Serang, yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Amir fokus mengawal isu-isu krusial yang selama ini kerap jadi keluhan warga, seperti ketimpangan pembangunan, lambannya realisasi program, dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak tertinggal. “Masuk ke DPRD itu bukan baru mulai kerja. Kita lanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan di masyarakat, tapi sekarang punya kewenangan lebih besar untuk memastikan perubahan terjadi,” ujarnya. Bukan Figur Kosong, Datang dengan Pengalaman Lapangan Meski ini periode pertama Amir di DPRD, ia datang bukan sebagai figur kosong. Pengalamannya bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat menjadi bekal utama. Ia memahami medan, tahu bagaimana realita di lapangan, dan tidak terjebak dengan romantisme politik yang sering kali jauh dari kenyataan. “Di luar sana, masyarakat tidak butuh janji besar-besar. Mereka butuh akses jalan yang layak, ekonomi yang bergerak, dan pelayanan publik yang memudahkan hidup mereka. Itu yang harus kita kejar,” kata Amir. Fraksi NasDem, Restorasi yang Turun ke Bawah Sebagai bagian dari Fraksi Partai NasDem, Amir Abdul Hadi membawa semangat restorasi Indonesia dengan cara yang membumi. Baginya, restorasi bukan jargon di spanduk, tapi kerja yang berdampak. Itu sebabnya, ia lebih sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga, menampung aspirasi, dan mengawal program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat. “Kita tidak bisa ubah semuanya dalam semalam. Tapi kalau kita konsisten kerja, masyarakat pasti merasakan perubahannya,” jelasnya. Datang Diam-Diam, Kerja Kasar-Kasar Di antara banyak politisi yang sibuk membangun citra, Amir Abdul Hadi lebih memilih jalan sunyi: bekerja kasar, turun ke bawah, mengurus hal-hal teknis yang sering luput dari perhatian. Baginya, tugas legislatif bukan cuma sidang di gedung megah, tapi juga menyentuh persoalan konkret masyarakat. Ia paham, jalan ini tidak selalu populer. Tapi Amir lebih memilih dihargai karena kerja, bukan karena pencitraan. “Popularitas itu gampang dikejar. Tapi kepercayaan butuh waktu, butuh pembuktian,” tutupnya. Kini, meski baru duduk di parlemen, Amir Abdul Hadi hadir sebagai figur yang siap menempuh jalur panjang: bekerja tanpa banyak ribut, turun tanpa banyak sorotan, tapi memastikan setiap langkahnya mengarah pada perubahan nyata untuk Kota Serang.
news

DPR Sepakati Pemilu Digelar 14 Februari 2024

admin

Jakarta – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) telah desepakati Komisi II DPR RI akan digelar pada 14 Februari 2024. Tanggal itu juga telah disepakati oleh pemerintah dan KPU. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, KPU, dan Bawaslu. Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). “Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membaca keputusan rapat dikutip laman detik.com Sebelumnya, dalam rapat, Ilham mengatakan jadwal pemilu 14 Februari itu berdasarkan pertimbangan matang. Tanggal itu sudah disesuaikan dengan tahapan-tahapan dan persiapan yang ada. “Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari ini hari Rabu, Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI,” kata Ilham. Setelah itu, Tito sebagai perwakilan pemerintah juga menyatakan kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari. Tito berharap ada waktu luang penyelenggara KPU untuk menyiapkan Pilkada yang diselenggarakan pada November. “Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” ujarnya. Untuk diketahui, 14 Februari ini merupakan usulan alternatif dari KPU. Usulan itu dikirim KPU ke DPR pada Rabu (19/1). Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024. “Usulan itu bukanlah baru sama sekali. Karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024,” kata Pramono. Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pernah menyampaikan usulan jadwal pemilu pada 15 Mei. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, diputuskanlah pemerintah dan Komisi II DPR akhirnya memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *