news

SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri tasyakuran Hari Pers Nasional tahun 2022 yang digelar Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di sekretariat pokja tersebut di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug Kota Serang, Kamis (10/2). Dalam sambutannya, Andika mengajak insan pers untuk membangun narasi optimisme kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19, melalui produk-produk jurnalistiknya. “Pada momentum Hari Pers Nasional 2022 ini saya berharap Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten terus membangun narasi positif dan optimisme agar kita bersama-sama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten,” kata Andika. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani. Kondisi pandemi Covid-19, menurut Andika, sangat berpengaruh terhadap program pembangunan di Provinsi Banten khususnya pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini Pemerintah Provinsi Banten fokus pada penanganan Covid-19 pada bidang pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan penyelenggaraan program perlindungan sosial kepada masyarakat rentan terdampak Covid-19. Mengutip data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Andika mengatakan, beberapa kabupaten/kota kembali masuk menjadi zona oranye resiko penyebaran Covid-19. Karena itu, dirinya meminta pers dapat turut berperan serta dalam sosialisasi dan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara itu Kajati Banten Reda Manthovani mengatakan kehadiran dirinya pada acara tersebut sebagai bukti bahwa sinergitas antara penegak hukum di Banten dengan persnya sudah terjalin erat. “Ini kan istilahnya lebaran wartawan, sebagai mitra pers kami penegak hukum ikut merayakan,” kata Reda kepada pers usai acara. Lebih jauh Reda berpesan agar pers di Banten tetap independen dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Menurut Reda, keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi justru menemukan momentumnya di era digital saat ini, dimana semua orang seolah-olah bisa menjadi jurnalis. “Meski sekarang kita bisa dapat informasi dari mana saja, tapi kan fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kan hanya ada di lembaga pers yang kredibilitasnya diakui,” kata Reda. Adapun Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Deni Saprowi mengaku sangat mengapresiasi semua pihak di pemerintahan di Banten yang dengan sadar respek terhadap keberadaan pers sebagai mitra strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Deni mengaku pers di Banten harus terpacu untuk terus meng-upgrade profesionalitasnya agar menjadi insan pers yang kredibel. “Jadi masyarakat juga tetap percaya kepada pers meski mereka dibombardir informasi segala macam di media sosial yang barangkali belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya,” katanya.

Kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sudah menghitung hari dalam masa jabatannya memimpin Banten, beberapa waktu lalu WH juga telah menyampaikan beberapa capaian dirinya dalam memimpin Banten. Hal tersebut mendapatkan respon dari Aktivis Mahasiswa yang juga aktif sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, Muhammad Nurlatif. Latif menyampaikan, dari catatan yang disampaikan Gubernur WH, masih ada janji kampanye WH saat mencalonkan diri lima tahun lalu yang belum juga terealisasi hingga masa jabatannya akan usai. “Janji kampanye yang digaungkan ketika ingin maju memimpin Banten hanya sebuah ilusi semata, ada 5 misi yang di janjikan diantaranya tentang reformasi birokrasi, kesejahteraan, pemerataan pendidikan, pemerataan kualitaas kesehatann, dan infrastruktur,” katanya saat dihubungi via WA, Rabu (9/2/2022). Latif mengungkapkan, persoalan bidokrasi di era WH dinilia buruk, hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi di lingkungan Pemprov Banten, hal ini yang menurutnya Pemprov tidak serius menciptakan pemerintahan yang baik. “ Pada kenyataannya reformasi birokrasi yangg diharapkan tidak berjalan dengan semestinya dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi di lingkungan Pemprov Banten ini menjadi indikasi bahwa pemprov Banten hari ini tidak serius dalam menciptakan Good Government,” ungkapnya. Selanjutnya kata Latif,  ada beberapa proyek pembangunan Pemprov Banten yang bermasalah dan menjadi temuan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan ada diantaranya yang kelebihan bayar. “Baru-baru ini proyek pembangunan Banten Internasional Stadium (BIS) menjadi salah satu temuan hasil audit BPK Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2021 tapi tidak hanya itu dalam proyek pembangunan rumah sakit 8 lantai dan sejumlah proyek pemeliharaan jalan pun jadi temuan BPK yang dalam auditnya, BPK menemukan ada kelebihan bayar sebesar Rp.5 miliar,” paparnya. Latif juga menyinggung persoalan kesejahteraan sosial, yang menurutnya, Gubernur WH gagal menunaikan janji kampanyenya dan bahkan membawa Banten menjadi provinsi paling tidak bahagia dengan indikator peringkat ke-5 penyumbang pengangguran tertinggi. “Kesejahteraan sosial pun menjadi janji kampanye 5 tahun lalu akan tetapi kita lihat diakhir tahun 2021 Banten menjadi provinsi paling tidak bahagia yang salah satu indikator dalam mengukur tingkat kebahagiaan itu adalah kesejahteraan masyarakat nya jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Banten memang belum sejahtera terbukti dengan salah satunya Banten menduduki peringkat 5 besar provinsi penyumbang pengangguran di Indonesia,” tegasnya. Apalagi tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)kata Latif, hingga hari ini IPM tidak sesuai dengan RPJMD yg sudah disahkan karna dalam RPJMD, target IPM harus mencapai 78.08 dan hari ini baru 72,72 dari data tersebut sudah dipastikan bahwa target IPM tidak akan dapat di capai. “Dalam forum konsultasi publik tentan rancangan pembangunan daerah beberapa hari lalu bapak Gubernur dengan bangga menjelaskan bahwa ekonomi provinsi Banten meningkat, tapi yang jadi masalah tidak dibarengi dengan kenaikan upah minimum provinsi padahal peningkatan ekonomi menjadi indikator penting dalam menentukan upah minimum provinsi sesuai dengan aturan PP Nomor 36 Tahun 2021. Tapi kita bisa lihat bahwa hingga hari ini UMP yg disahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tukasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, dirinya antikorupsi yang menjadi komitmennya sejak awal menjabat. Antikorupsi kata Gubernur adalah bentuk loyalitas kepada negara. “Antikorupsi komitmen saya dari awal, sebagai bentuk loyalitas kita pada negara,” ujar dia, saat membuka Pelatihan Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Provinsi Banten secara virtual dari kediamannya di Jalan H Djiran No. 1 Pinang, Kota Tangerang, Selasa (8/2/2022). Wahidin menyambut dan mengapresiasi strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, berdasarkan pengalamannya sebagai birokrat, persoalan korupsi dan gratifikasi bersumber dari mindset nilai budaya dan agama pribadi masing-masing.   Wahidin mengatakan, dalam pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Banten bersama KPK telah membangun SIMRAL yang kini beralih ke SIPD yang dibangun Kementerian Dalam Negeri, kolaborasi pengawasan dengan BPKP, pembinaan ASN, hingga peningkatan tunjangan kinerja bagi ASN dan honor guru non ASN. “Meski demikian masih ada yang melakukan korupsi sampai ada yang memotong bantuan untuk Pondok Pesantren. Kesejahteraan tidak serta merta mampu mencegah korupsi,” ungkapnya. “Korupsi bisa jadi karena mental, bisa jadi bawaan, bisa jadi karena lingkungan,” tambahnya. Wahidin menyatakan, Banten kini mampu meraih penghargaan dalam pencegahan korupsi serta mampu meraih opini WTP dari BPK RI lima kali berturut-turut untuk membangun transparansi. “Saya merasa berkepentingan dan sangat membutuhkan kesadaran bersama untuk melawan korupsi dari seluruh masyarakat,” tuturnya. “Sikap masyarakat terhadap korupsi masih permisif. Mudahan-mudahan kita bisa melahirkan semangat masyarakat yang menolak atau anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi,” ucapnya. “Saat ini ada 2 ribu orang penyuluh anti korupsi bersertifikat yang tersebar di 34 Provinsi. Sebanyak 98 orang dari Pemprov Banten. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten,” pungkas Gubernur. Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, kegiatan Pelatihan Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Provinsi Banten merupakan bukti komitmen Pemprov Banten dalam upaya pemberantasan korupsi.   “Bisa menjadi contoh Pemerintah Daerah lainnya dalam pemberdayaan ASN sebagai penyuluh anti korupsi,” katanya. Lili mengatakan, dalam strategi pencegahan korupsi KPK telah merumuskan 3 pendekatan mulai dari pendekatan pendidikan masyarakat, perbaikan sistem, hingga penindakan. “Terbangunnya budaya anti korupsi menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran penyuluh anti korupsi sangat penting terutama pada bidang masing-masing, khususnya di bidang pendidikan untuk melahirkan generasi anti korupsi,” terangnya. Diklat ini, lanjut Lili, merupakan implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

CEO Meta Dave Wehner mengatakan, Facebook  saat ini tengah menghadapi ancaman penurunan pendapatan sebesar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp 143 triliun). Angka kerugian itu timbul dari kebijakan privasi baru yang digelontorkan Apple pada sistem operasi iOS 14 sejak tahun lalu. Wehner, menyebut kebijakan Apple itu kini menjadi halangan bisnis perusahaan terbesar. “Kami percaya dampak iOS secara keseluruhan adalah angin sakal (halangan atau hambatan) pada bisnis kami di tahun 2022,” kata Wehner, dikutip Kompas.com dari CNBC , Selasa (8/02/2022). Wehner menjelaskan, angka kerugian itu merupakan prediksi terburuk yang akan dialami perusahaan akibat kebijakan privasi baru tersebut di iOS. Sejak tahun lalu, Apple menerapkan fitur App Tracking Transparency (ATT) di iOS 14, yang berlanjut hingga kini di iOS 15. Transparansi Pelacakan Aplikasi (ATT) merupakan fitur privasi yang akan muncul untuk meminta izin kepada pengguna apakah mereka ingin dilacak saat membuka aplikasi atau tidak. Fitur ATT diluncurkan Apple untuk meningkatkan privasi pengguna agar perangkat pengenal unik (IDFA) iPhone tidak dilacak aplikasi pihak ketiga atau pengiklan. IDFA atau Identifier for Advertisers adalah semacam perangkat ID yang digunakan untuk menargetkan dan mengukur efektivitas iklan online . IDFA biasanya digunakan untuk mengindentifikasi pengguna agar aplikasi pihak ketiga bisa menargetkan iklan dengan tepat di platform. Sebelum fitur ATT hadir, data pengguna lewat IDFA dilakukan tanpa izin. Namun, data pengguna lewat IDFA kini sedikit sulit dengan adanya fitur ATT. Pasalnya, sistem operasi bakal memaksa pihak ketiga untuk meminta izin ke pengguna dulu terkait aktivitasnya. Berdasar pantauan KompasTekno di perangkat iOS, fitur ATT bakal muncul dan pertanyaan pada pengguna apakah aplikasi ketiga mencoba. Ketika menyediakan maka aplikasi akan memiliki akses untuk melacak data pengguna. Sebaliknya, apabila pengguna memilih opsi tidak memilih maka aplikasi tidak memperoleh akses untuk melakukan data untuk keperluan memilihan. Pembatasan melalui fitur ATT itu menyebabkan Facebook kesulitan mengalirkan iklan, sebagai salah satu layanan dan sumber pendapatannya, di perangkat iOS. Ini bukan pertama kalinya Facebook “berteriak” tentang kerugian yang diperoleh sebagai akibat keberadaan fitur ATT. Sekitar akhir tahun 2020, Facebook pernah mengeluarkan prediksi yang menyebut bahwa pengiklan akan kehilangan 50 persen pendapatan iklan dari platform iOS sewaktu-waktu setelah fitur ATT yang dikenal Apple. Masih di tahun yang sama, Facebook akhirnya memprotes kebijakan privasi baru Apple dengan memasang iklan satu halaman penuh di beberapa surat kabar besar di Amerika Serikat, seperti Washington Post dan New York Times. Isi iklan tersebut memiliki pesan bahwa kebijakan Apple akan menjebak pelaku usaha kecil. Fitur ATT disebut bukan ditujukan untuk meningkatkan privasi, melainkan hanya untuk keuntungan. Setelah iklan itu beredar, juru bicara Apple menampik protes Facebook dengan menyebut fitur ini semata-mata hanya untuk meningkatkan privasi pengguna. Ia juga mengungkap bahwa Facebook tidak perlu merepoting untuk membuat mekanisme baru penargetan iklan di iOS. Dalam isu ini, Facebook memang kerap melayangkan protes pada Apple dengan nada yang mengkhawatirkan fitur ATT akan merugikan pengusaha kecil. Di sisi lain, ternyata banyak pengguna iPhone yang memilih tidak menemukan untuk dilacak oleh aplikasi pihak ketiga. Studi dari perusahaan konsultan iklan AppsFlyer, pada Oktober 2021, menyebut 62 persen pengguna iPhone memilih untuk tidak membagikan IDFA mereka.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berharap skrining di Bandara Soekarno-Hatta dilaksanakan lebih ketat. Gubernur WH juga menyatakan, Pemprov Banten telah melaksanakan persiapan maksimal untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron.   “Saya minta agar Bandara Soekarno-Hatta lebih ketat dalam testing dan skrining. Karena, pada awal kasus Covid-19 varian Omicron,  rata-rata yang terkena di Provinsi Banten adalah mereka yang baru pulang dari luar negeri,” ungkap Gubernur WH kepada wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kepada Para Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Seluruh Indonesia secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (7/2/2022).   “Dulu karantina 14 hari, sekarang 5 hari. Harus diseleksi dengan ketat,” tambahnya.   Ditegaskan, Pemprov Banten telah melaksanakan persiapan maksimal untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron terkait ketersedian tempat tidur Rumah Sakit, ketersediaan obat-obatan, serta ketersediaan oksigen.   Masih menurut Gubernur WH, selain itu Pemprov Banten terus melaksanakan percepatan vaksinasi. Hal itu karena warga masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi komplit, rata-rata tanpa gejala atau mengalami gejala ringan. Pemprov Banten juga tengah mengevaluasi dan mengkaji ulang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).   Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan kesiapan dan pengendalian lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Jawa-Bali serta mengecek kesiapan infrastruktur seperti Rumah Sakit, obat-obatan, ketersediaan oksigen serta fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter).   “Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Tahun 2020-2021 kita bisa melewati gelombang demi gelombang termasuk varian Delta. Memasuki Tahun 2022, negara kita mengalami tantangan varian Omicron yang penularannya empat kali lebih cepat dibanding varian Delta,” ungkapnya.   “Kita ingin manajemen penanganan varian Omicron lebih baik dibanding saat menangani varian Delta di 2020-2021,” tambah Presiden Jokowi.   Dikatakan, saat ini kasus Covid-19 varian Omicron di Jawa-Bali tingkat rawat dan kematiannya masih rendah. Yang perlu diwaspadai tingkat penyebaran kasusnya yang cepat.   “Yang ringan dan tanpa gejala, prioritaskan untuk masuk isoter atau isoman. Rumah Sakit untuk yang sedang, berat, dan kritis,” ungkap Presiden Jokowi.   “Kunci penanganan Omicron vaksinasi dipercepat dan meningkatkan Protokol Kesehatan, utamanya masker. Masyarakat diberikan penjelasan dengan ketenangan,” tambahnya.

Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mendapatkan penghargaan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Jakarta Raya (KAHMI JAYA) tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan prestasinya dalam pengelolaan pemerintah daerah.   Airin mengungkapkan, penghargaan tersebut merupakan sebuah motivasi untuk bekerja dan berkarya di bidang pemerintahan yang lebih baik lagi. “Kami belajar dari pengalaman memimpin sebuah kota, jika ada kolaborasi dan kerja sama akan jauh lebih mudah. Apalagi jika masyarakatnya mecintai kotanya,” katanya sat menerima penghargaan KAHMI JAYA 2022 di Aryaduta Hotel, Jakarta, Minggu (6/2/2022)   Ia menyebutkan, untuk membangun sebuah kota diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dari setiap unsur yang ada di kota tersebut, baik pemerintah dan masyarakatnya. “Tanpa saya dan tokoh lainnya, pemerintahan akan tetap jalan. Tapi dengan kolaborasi, semuanya akan berjalan dengan efektiv,” ungkapnya.   Airin berharap, apa yang telah ia lakukan selama menjadi walikota dapat  menginspirasi kaum perempuan untuk berkarya lebih baik dan mencintai pekerjaannya. “Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk kaum perempuan, kita bisa berkiprah kapanpun, dimanapun, menjadi apapun, jika kita mencintai pekerjaan kita maka kemudahan akan datang,” tuturnya.    

Masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi akan segera berakhir. setelah hampir lima tahun kedua pasangan tersebut memimpin Banten, ada beberapa catatan yang keduanya capai dalam meminpin Banten satu periode.   Beberapa waktu lalu WH menyampaikan sejumlah capaian pembangunan jangka menengah Provinsi Banten 2017 – 2022 saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026 di Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande Jl. Raya Jakarta – Serang KM. 68, Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Kamis (3/2/2022) lalu.   “Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode akhir RPJMD 2017 – 2022, sejumlah persoalan dan permasalahan pembangunan di Provinsi Banten satu per satu telah dituntaskan. Kita saat ini masih dilanda pandemi Covid-19,” ungkap WH.   “Alhamdulillah, berkat kerja sama kita semua pembangunan Provinsi Banten terus berjalan dengan baik. Sampai dengan Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Banten telah merealisasikan berbagai capaian pembangunan,” tambahnya.   Gubernur WH pun paparkan indikator keberhasilan Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari makro ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 sebesar 72,72 point, meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 72,45 point. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) triwulan IV 2021 sebesar 4,62 persen, lebih tinggi dibanding LPE Nasional yang mencapai 3,51 persen.   “Angka pengangguran masih tinggi meski terjadi penurunan. Pengangguran terbuka 2021 sebesar 8,98%, lebih baik dibanding Tahun 2020 sebesar 10,64%. Angka kemiskinan 2021 sebesar 6,50 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen. Gini Ratio 2021 sebesar 0,363, lebih baik dari Gini Ratio Nasional sebesar 0,384,” ungkapnya.   “Saya akan berakhir pada 12 Mei 2022, namun ada beberapa catatan,” tambah Gubernur WH.   Selanjutnya Gubernur WH pun paparkan sejumlah capaian. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemprov Banten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut – turut, peringkat dua penghargaan pencegahan korupsi dari KPK, Provinsi terinovatif dari Kemendagri, peringkat pertama manajemen kepegawaian dari BKN, serta Provinsi informatif dari Komisi Informasi.   “Dalam pembangunan infrastruktur telah dilakukan revitalisasi Banten Lama, lingkungan serta akses jalannya, pembangunan stadion Banten International Stadium, pembangunan Jembatan Bogeg, pembangunan Jembatan Ciberang serta akses jalan menuju Wisata Negeri di Atas Awan, pembangunan Masjid Negeri di Atas Awan yang merupakan sumbangan para ASN Pemprov Banten, kondisi jalan Provinsi mantap 98% dari 762 km, 1.823 penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan  jalan lingkungan sepanjang 42,69 km yang merupakan usulan DPRD Provinsi Banten,” paparnya.   “Nanti untuk peresmian Jembatan Bogeg, Jembatan Ciberang, stadion BIS, dan Kawasan Banten Lama,  kita undang Presiden Joko Widodo untuk meresmikannya,” tambah Gubernur WH.   Peningkatan akses dan mutu pendidikan, lanjut Gubernur WH, telah dilakukan pembangunan 8 (delapan) unit sekolah baru, penyelenggaran program pendidikan gratis pada tingkat menengah dan khusus melalui BOS dan BOSDA.   “Untuk pembangunan sarana pelayanan publik yaitu pembangunan gedung 8 lantai RSUD Provinsi Banten dengan 215 ruang rawat inap, 10 ruang icu, ruang laboratorium, dan rehabilitasi medik, serta. pembangunan lima gedung baru OPD yang telah dipergunakan untuk kantor BKD, Diskominfo, DP3AKB, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ungkapnya.   “Terima kasih kepada Ibu Atut (mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, red) yang telah membangun KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, red),” tambah Gubernur WH.   Pada peningkatan sumber daya pertanian dan kelautan, lanjutnya, Pemprov Banten peringkat 3 Nasional pada peningkatan produktivitas padi Tahun 2021. Pada sektor kelautan, pelabuhan perikanan juga terus direhabilitasi dalam wujud pembangunan tanggul pemecah ombak, docking, pemagaran, pengerukan dan perbaikan dermaga pendaratan, serta perkampungan nelayan khususnya di Pelabuhan Perikanan Labuan, Binuangeun dan Cituis. Untuk pemenuhan rasio elektrifikasi, dari target 100 persen seluruh rumah teraliri listrik, telah tercapai 99,46 persen.

SERANG – Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (3/2). Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah ini, maka Pemprov Banten telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Khususnya dalam ketentuan pasal 109 yang menyebutkan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi,” kata Andika dalam sambutannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bahrum tersebut. Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut sejumlah perwakilan Kepala Desa Adat dari Kabupaten Lebak yang mengenakan ikat kepala khas Desa Adat mereka. Keberadaan Peraturan Daerah ini, kata Andika, merupakan komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, adat istiadat dan kearifan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Andika mengaku, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pansus DPRD, yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, sehingga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama pada rapat paripurna tersebut antara Pemprov Banten yang diwakili Andika sendiri dan DPRD Banten diwakili oleh Bahrum. “Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPRD Provinsi Banten yang mengagendakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat,” kata Andika. Sementara itu Sekretaris Panitia Khusus DPRD Banten tentang Raperda tersebut, Iip Makmur, saat membacakan laporan pansusnya mengatakan, dalam konteks Pemerintahan Desa Adat, Pemerintah Provinsi diberikan ruang untuk mengatur Pemerintahan Desa Adat melalui Peraturan Daerah yang meliputi susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat. Diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepada Desa Adat masuk dalam sub urusan penataan Desa yang merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Kebutuhan akan adanya pengaturan tentang Pemerintahan Desa Adat, diakui secara nasional belum ada praktik empiris yang dapat dijadikan model rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan Desa Adat. “Namun demikian Pemerintah Provinsi Banten memandang perlu disusun suatu kebijakan mengingat eksistensi masyarakat adat di Provinsi Banten cukup banyak, terutama di wilayah Banten Kidul atau Banten Selatan,” imbuhnya.

TANGSEL – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta masyarakat di Provinsi Banten untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Andika meminta masyarakat untuk patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19 tanpa kompromi.   “Angka kasusnya (positif Covid-19) cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kita harus mengantisipasi datangnya gelombang ketiga dengan taat menerapkan prokes,” kata Andika kepada pers usai membuka secara resmi kegiatan pembukaan Al Azhar Sport, Education, Art & Culture (Alseace) 2002 SMA Al Azhar BSD, Tangsel, di gedung sekolah tersebut, Rabu (2/2/2022).   Turut hadir dalam acara yang secara keseluruhan digelar secara hybrid (gabungan antara langsung dan virtual) tersebut Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dan Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan.   Dikatakan Andika, di Provinsi Banten sendiri angka kasus positif Covid-19 per 1 Februari kemarin sudah mencapai hampir 2.500 kasus atau meningkat tajam dari waktu sebelumnya yang hanya di angka 1.900 kasus. “Secara nasional bahkan terakhir dilaporkan peningkatannya mencapai 9 kali lipat,” kata Andika.   Terkait itu, kata Andika, Pemprov Banten sendiri sudah mengeluarkan kebijakan penurunan persentase pembelajaran tatap muka (PTM) yang sebelumnya sempat 100 persen menjadi 25 persen saja. “Sebelumnya kami sempat turunkan ke 50 persen, tapi perkembangannya terus memburuk kami turunkan lagi ke 25 persen,” ujarnya.   Pemprov Banten, kata Andika, masih akan terus memantau atau mengevaluasi PTM menjadi kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika diperlukan, setelah melihat perkembangan kenaikan angka kasus positif Covid-19 yang di antaranya tercermin pada angka BOR atau bed occupancy ratio baik di bangsal perawatan maupun di ruang-ruang ICU rumah-rumah sakit di Provinsi Banten.   Lebih lanjut Andika meminta masyarakat untuk mematuhi prokes tanpa kompromi. Menurutnya, prokes yang merupakan kunci menangkal penyebaran Covid juga akan kembali di monitor oleh Pemprov Banten bersama TNI/Polri sebagaimana sebelumnya dengan didasarkan kepada regulasi pemerintah pusat dan Pemprov Banten sebelumnya terkait dengan kepatuhan prokes yang disesuaikan dengan level PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di wilayah bersangkutan.   “Seperti sekarang kan di Kota Serang PPKM level 3, regulasi kepatuhan prokesnya ya kembali berlaku yang sebelumnya diterapkan Pemprov bersama TNI/Polri di wilayah dengan status PPKM level 3,” imbuhnya.   Pemprov Banten selanjutnya, kata Andika, juga akan terus menggenjot angka vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga booster sebagai antisipasi terhadap akan datangnya gelombang ketiga Covid-19 kali ini.   “Makanya tadi pak wakil (Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan) lapor kalau vaksinasi di Tangsel persentasenya sudah 90 persen lebih untuk dosis pertama, dan dosis kedua juga sudah tinggi. Booster juga sedang jalan,” kata Andika   Sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam sambutannya melaporkan, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk seluruh kategori di Tangerang Selatan sampai Senin 31 Januari 2022 mencapai 98,5 persen atau 1.057.483 peserta. Menurutnya terdapat 1.073.266 peserta vaksinasi Covid-19 yang terbagi dalam 6 kelompok sasaran.   “Sementara capaian vaksinasi dosis kedua adalah 78,1 persen atau 836.618 peserta. Untuk capaian dosis ketiga 5,8 persen atau 61.011 peserta,” Kata Pilar.   Untuk diketahui, Kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia terus terjadi beberapa hari terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan faktor ini bisa menjadi indikator untuk gelombang tiga pandemi Covid-19. Kemenkes terus melakukan monitor mengenai peningkatan kasus Covid-19 di tanah air. Penambahan itu baru terjadi sekitar 10 hari terakhir.

  SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal itu seiring dengan pembangunan Banten International Stadium yang saat ini memasuki tahap akhir. “Pemprov Banten dalam waktu dekat akan meresmikan Banten International Stadium (BIS) yang direncanakan akan diresmikan pada tanggal 26 Maret 2022 nanti,” ungkap WH dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Banten periode 2021 – 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Sam’un No.5, Kota Serang, Rabu (2/2/2022). “Berdiri di atas lahan seluas 62 hektar, BIS itu akan banyak fasilitas penunjang olahraga lainnya yang bisa digunakan oleh para atlet dari berbagai macam cabang olahraga untuk melakukan latihan rutin,” tambahnya. Namun, lanjut Gubernur WH, saat ini BIS masih dalam tahap finishing. nanti setelah diresmikan baru bisa digunakan. BIS sudah berstandar FIFA. Sehingga berbagai fasilitas yang ada sudah sangat lengkap. “Bahkan jika diizinkan, mungkin Provinsi Banten secara infrastruktur sudah lebih siap menjadi tuan rumah PON,” ungkapnya. Gubernur WH juga menekankan kepada kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru dilantik beserta KONI di Kabupaten dan Kota agar ikut mendukung Program Desain Besar Olahraga Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu, peran KONI sangat penting dalam proses pembinaan atlet, terutama atlet pada cabang olahraga yang diunggulkan yang harus dikedepankan,” ungkapnya. “Hal itu agar nanti dukungan penuh yang kami berikan ini bisa dibayar lunas dengan prestasi olahraga yang dihasilkan,” tambah Gubernur WH. Ditambahkan, Pemprov Banten akan selalu mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga yang dilakukan oleh KONI melalui cabang olahraga masing-masing. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan keuangan melalui hibah dan lainnya, fasilitas penunjang olahraga, maupun dukungan kebijakan. “Kepada para atlet Banten yang mendapat emas pada saat PON ke-XX Tahun 2021 kemarin, kita berikan hadiah tambahan berupa uang pembinaan sebesar Rp100 juta,” ungkap Gubernur WH. Hal senada juga diungkap Ketua KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Pihaknya berharap kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru ini agar mendukung Desain Besar Olahraga Nasional yang dicita-citakan Presiden Jokowi bisa tercapai, yakni menjadikan olahraga Indonesia peringkat lima besar pada tahun 2045. “Hal itu dalam rangka menyongsong generasi emas di usia 100 tahun Indonesia,” ujarnya. Ketua KONI juga menegaskan, Provinsi Banten tidak menutup kemungkinan akan menjadi tuan rumah PON, mengingat berbagai pembangunan fasilitas olahraga sudah dilakukan oleh Gubernur WH, dari mulai BIS sampai berbagai fasilitas venue lainnya. “Selama fasilitasnya memadai, Banten bisa menjadi tuan rumah PON,” katanya. Sementara itu Ketua KONI Provinsi Banten Periode 2021-2025 Edi Ariadi menyatakan akan fokus terhadap peningkatan prestasi para atlet olahraga yang ada di Banten. Terlebih dukungan dari Gubernur Banten begitu luar biasa dalam peningkatan prestasi olahraga. “Makanya saya targetkan pada PON berikutnya, Banten bisa masuk 10 besar,” katanya.