Serang, – Sebanyak 180 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bina Bangsa (UNIBA) melakukan kunjungan edukatif ke Kompleks DPR-MPR RI pada Rabu (9/7), dalam agenda bertajuk “FISIP Educational Visit Goes to DPR-RI”. Kegiatan ini mengusung tema “Explore Parliament: Memahami Mekanisme Kerja DPR-RI”, sebagai upaya memberikan pembelajaran langsung mengenai fungsi dan peran strategis lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan. Kunjungan ini diikuti oleh mahasiswa dari tiga program studi, yakni Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. Para peserta disambut oleh Agraha Dwita Sulistyasati dari Humas Sekretariat Jenderal DPR RI dan diajak berdiskusi seputar kerja parlemen, tantangan kepercayaan publik, hingga keterlibatan generasi muda dalam proses politik. “Kami punya berbagai program untuk anak muda, seperti Parlemen Remaja, Parlemen Goes to Campus, hingga kanal pengaduan masyarakat yang terbuka untuk publik. Ini bagian dari upaya mendekatkan DPR dengan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Agraha dalam sesi diskusi interaktif. Dosen pendamping, Endayani, menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini sangat penting untuk mendekatkan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata. “Pengalaman langsung seperti ini memberikan nilai tambah dalam pemahaman demokrasi dan kerja parlemen,” jelasnya. Selain berdiskusi, mahasiswa juga diajak mengunjungi museum DPR-RI dan ruang paripurna yang merupakan ruang utama pengambilan keputusan politik. Momen tersebut menjadi refleksi kritis bagi peserta tentang pentingnya fungsi legislatif dalam dinamika kenegaraan. Di akhir kegiatan, dosen FISIP UNIBA Diah Ayu Pratiwi menegaskan pentingnya peran aktif anak muda dalam perpolitikan nasional. “Generasi muda tidak boleh hanya jadi penonton. Mereka adalah motor perubahan menuju generasi emas Indonesia. Kalau bukan mereka, siapa lagi?” ujarnya. Kunjungan ini menjadi penegas pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga negara dalam mencetak generasi yang sadar demokrasi, melek politik, dan siap mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif.*
advetorial
Amir Abdul Hadi, Datang Tanpa Ribut, Langkahnya Memberi Perubahan
SERANG – Tidak semua yang baru harus ramai bicara. Tidak semua yang terpilih harus sibuk mencari panggung. Amir Abdul Hadi, anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai NasDem, memilih jalur berbeda: diam bekerja, bicara seperlunya, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat. Meski baru mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kota Serang periode ini, nama Amir bukan hal baru di tengah masyarakat. Rekam jejak sosialnya, keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, serta kedekatannya dengan persoalan di lapangan, sudah lebih dulu dikenal sebelum duduk di kursi legislatif. “Bagi saya, jadi dewan bukan soal gaya-gayaan. Ini soal tanggung jawab. Masyarakat menunggu hasil, bukan janji,” tegas Amir saat ditemui di sela agenda kerja DPRD, baru-baru ini. Politik Bukan Tempat Panggung, Tapi Ruang Kerja Amir Abdul Hadi punya prinsip sederhana: politik harus membumi, dekat dengan realitas, jauh dari panggung sandiwara. Ia paham betul, kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dibangun lewat kerja nyata, bukan lewat spanduk, baliho, atau retorika kosong. Duduk di Komisi II DPRD Kota Serang, yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Amir fokus mengawal isu-isu krusial yang selama ini kerap jadi keluhan warga, seperti ketimpangan pembangunan, lambannya realisasi program, dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak tertinggal. “Masuk ke DPRD itu bukan baru mulai kerja. Kita lanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan di masyarakat, tapi sekarang punya kewenangan lebih besar untuk memastikan perubahan terjadi,” ujarnya. Bukan Figur Kosong, Datang dengan Pengalaman Lapangan Meski ini periode pertama Amir di DPRD, ia datang bukan sebagai figur kosong. Pengalamannya bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat menjadi bekal utama. Ia memahami medan, tahu bagaimana realita di lapangan, dan tidak terjebak dengan romantisme politik yang sering kali jauh dari kenyataan. “Di luar sana, masyarakat tidak butuh janji besar-besar. Mereka butuh akses jalan yang layak, ekonomi yang bergerak, dan pelayanan publik yang memudahkan hidup mereka. Itu yang harus kita kejar,” kata Amir. Fraksi NasDem, Restorasi yang Turun ke Bawah Sebagai bagian dari Fraksi Partai NasDem, Amir Abdul Hadi membawa semangat restorasi Indonesia dengan cara yang membumi. Baginya, restorasi bukan jargon di spanduk, tapi kerja yang berdampak. Itu sebabnya, ia lebih sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga, menampung aspirasi, dan mengawal program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat. “Kita tidak bisa ubah semuanya dalam semalam. Tapi kalau kita konsisten kerja, masyarakat pasti merasakan perubahannya,” jelasnya. Datang Diam-Diam, Kerja Kasar-Kasar Di antara banyak politisi yang sibuk membangun citra, Amir Abdul Hadi lebih memilih jalan sunyi: bekerja kasar, turun ke bawah, mengurus hal-hal teknis yang sering luput dari perhatian. Baginya, tugas legislatif bukan cuma sidang di gedung megah, tapi juga menyentuh persoalan konkret masyarakat. Ia paham, jalan ini tidak selalu populer. Tapi Amir lebih memilih dihargai karena kerja, bukan karena pencitraan. “Popularitas itu gampang dikejar. Tapi kepercayaan butuh waktu, butuh pembuktian,” tutupnya. Kini, meski baru duduk di parlemen, Amir Abdul Hadi hadir sebagai figur yang siap menempuh jalur panjang: bekerja tanpa banyak ribut, turun tanpa banyak sorotan, tapi memastikan setiap langkahnya mengarah pada perubahan nyata untuk Kota Serang.
Launching Kopdes Merah Putih, Bupati Serang: Jadi Fondasi Kebangkitan Ekonomi Desa
SERANG – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan, berdirinya 326 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa se-Kabupaten Serang menjadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri penyerahan akta pendirian Kopdes Merah Putih Kabupaten Serang kepada 326 koperasi di Lapangan Tenis Indoor Pemkab Serang, Selasa (2/7/2025). Penyerahan akta ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pembangunan ekonomi dari desa. “Dengan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih, kita berharap akan tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi desa, serta membuka lapangan kerja yang berkelanjutan,” kata Bupati dalam sambutannya. Menurut Ratu Zakiyah, koperasi ini bukan hanya lembaga ekonomi biasa, melainkan simbol pergerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, ia adalah simbol dari kebangkitan ekonomi rakyat. Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur Pancasila,” tegasnya. Ratu Zakiyah juga menekankan pentingnya peran koperasi sebagai wadah yang adil, transparan, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pendirian Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang. “Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pendirian koperasi ini mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, hingga akhirnya legal secara hukum dengan diterbitkannya akta pendirian yang kita serahkan hari ini,” ujar Bupati. Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya manusia yang besar, Kabupaten Serang dinilai memiliki modal kuat untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak perekonomian desa yang inklusif dan berkelanjutan. “Sebanyak 326 koperasi telah berdiri bersamaan di seluruh desa di Kabupaten Serang. Ini bukan sekadar angka, ini adalah tekad kolektif untuk membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sebuah fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi desa yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata,” tegas Ratu Zakiyah. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Serang itu juga mengajak seluruh jajaran pengurus koperasi untuk menjaga amanah ini dengan penuh integritas, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. “Tugas kita belum selesai, justru baru saja dimulai. Mari kita jaga semangat ini, kita kelola koperasi dengan akuntabilitas, keterbukaan, dan profesionalisme, serta senantiasa berpihak pada kepentingan anggota dan masyarakat luas,” jelasnya. Ia pun mengingatkan para pengurus dan anggota koperasi agar terus menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai contoh inspiratif untuk desa-desa lain, tidak hanya di Kabupaten Serang, tapi di seluruh Indonesia. “Kepada para anggota koperasi, mari kita dukung dan awasi bersama jalannya koperasi ini agar benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Semoga pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini membuka peluang pergerakan ekonomi di Kabupaten Serang, dan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan contoh inspiratif bagi desa-desa lain di Kabupaten Serang maupun di seluruh Indonesia,” tutupnya. Penyerahan akta pendirian Kopdes Merah Putih ini turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, perwakilan Kementerian Koperasi, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI, Forkopimda, kepala desa se-Kabupaten Serang, serta para tamu undangan. Menteri Desa Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada kepemimpinan Ratu Zakiyah dan jajaran Pemkab Serang yang sukses membentuk Kopdes Merah Putih 100 persen di seluruh desa di Kabupaten Serang. “Kita mengapresiasi Pemkab Serang, kepada ibu bupati dan seluruh jajaran, Alhamdulillah koperasi merah putih di Kabupaten Serang sudah 100 persen berbadan hukum,” ujar Yandri. Dengan legalitas yang telah lengkap, kata Yandri, seluruh koperasi di desa-desa Kabupaten Serang kini dapat memulai aktivitas bisnisnya. Ia pun meminta Satgas Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang untuk terus aktif mengawal operasional koperasi. “Saya minta supaya Satgas Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang aktif. Sehingga nanti Kopdes di Kabupaten Serang tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya sukses. Saya meyakini Kopdes di seluruh desa di Kabupaten Serang itu insyaAllah bisa berhasil semua,” pungkasnya. (red)
Tatu Ajak Masyarakat Tingkatkan Ibadah dan Silaturahmi di Bulan Ramadan
Dalam rangkaian Safari Ramadan 1446 Hijriyah, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah. Pesan tersebut ia sampaikan saat menggelar Safari Ramadan 1446 H bersama Ketua DPRD Bahrul Ulum di Masjid Fajrul Huda, Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Rabu (5/3/2025). Menurut Tatu, Safari Ramadan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai bagian dari upaya menyebarkan syiar Islam. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, DPRD, serta masyarakat di bulan yang penuh berkah dan ampunan, sekaligus sebagai momen untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. “Saya mengajak masyarakat untuk mengisi bulan suci ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya lebih ditingkatkan, baik ibadah yang sifatnya habluminnallah. Kemudian juga, yang sering kita abaikan yang sifatnya habluminannas atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia,” ujar Tatu. Lebih lanjut, Tatu menyampaikan bahwa bersedekah, berzakat, dan berinfak di bulan suci Ramadan memiliki pahala yang sangat besar. Ia juga mengingatkan bahwa semangat Ramadan harus dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat untuk introspeksi diri serta meningkatkan kualitas ibadah guna meraih keberkahan. “Biasanya di bulan suci Ramadan kita banyak melakukan hal-hal yang baik, dan menghindari perbuatan yang kurang baik,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Tatu secara simbolis menyerahkan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang kepada berbagai penerima manfaat, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), guru ngaji, guru madrasah, marbot masjid, pemandi jenazah, serta lembaga keagamaan seperti madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, dan masjid. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menambahkan bahwa dari sepuluh lokasi yang dijadwalkan dalam rangkaian Safari Ramadan Pemkab Serang, Kecamatan Carenang menjadi tujuan pertama pada hari kelima Ramadan. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya mempererat ukhuwah Islamiah antara masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meninjau langsung perkembangan serta hasil pembangunan di wilayah tersebut. Diketahui, dalam kegiatan tersebut, Tatu tidak hanya didampingi oleh Ketua DPRD Serang, Bahrul Ulum, tetapi juga oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemkab Serang, Rudy Suhartanto, serta jajaran pejabat lainnya, termasuk para Asisten Daerah (Asda), Staf Ahli Bupati, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, Asep Kosasih, beserta jajarannya, serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang dan Kecamatan Carenang. Selain itu, acara ini turut dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan warga setempat. (red)
Bupati Serang Dampingi Wapres, Pastikan Program Kesehatan Bermanfaat
SERANG- Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tanara, Kabupaten Serang, Kamis (06/03/2025). Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mendampingi langsung Wapres Gibran untuk memantau program pelayanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Wapres Gibran tiba sekitar pukul 10.30 WIB, disambut Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, dan Gubernur Banten, Andra Soni. Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan bahwa kunjungan Wapres Gibran ke Puskesmas Tanara bertujuan untuk memantau program layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun. “Pak Wapres memantau program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Tanara bagi yang berulang tahun,” ujar Tatu. Lebih lanjut, Tatu mengatakan bahwa untuk program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun, masih perlu ditingkatkan sosialisasinya kepada masyarakat. “Kita masih perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui ada program ini,” katanya. Meskipun demikian, Tatu memastikan bahwa program nasional pemeriksaan kesehatan gratis yang dimulai sejak awal Februari 2025 sangat tepat untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. “Program pemeriksaan kesehatan gratis sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka jadi mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal,” ungkapnya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Rahmat Fitriadi, mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis merupakan program bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Gunanya adalah untuk masyarakat yang ulang tahun di-gratis-kan untuk memeriksakan kesehatannya di semua puskesmas,” ujarnya. “Itu yang pertama. Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar. Ibu Bupati juga dan Pak Gubernur serta Pak Wapres semuanya mengikuti dari awal bagaimana prosedurnya, dari pendaftaran, pemeriksaan, dan berkeliling di ruangan Puskesmas Tanara ini,” ujarnya didampingi Kepala Puskesmas Tanara, Siti Kuriah. (*)
BPBD Banten Gencar Laksanakan Pelatihan Evakuasi Mandiri Gempa Bumi ke Sekolah-sekolah
SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten gencar laksanakan pelatihan evakuasi mandiri terkait bencana gempa bumi ke sekolah-sekolah, seperti baru-baru ini di SMKN 1 Rangkasbitung, SMA 19 Kabupaten Tangerang. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, pelatihan evakuasi mandiri bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, dengan begitu, kata dia, semua lapisan masyarakat, khususnya pelajar bisa paham langkah penanganannya. Lebih jauh Nana menjelaskan, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadadapi ancaman bencana. “Pengurangan risiko bencana upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan,” beber Nana, hal itu sesui amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Senada, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Asep Mulya Hidayat mengatakan, pelatihan evakuasi mandiri pada dunia Pendidikan merupakan bagian penting dalam perkembangan suatu negara. Kata dia, melalui pendidikan yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Perhatian terhadap situasi kebencanaan juga perlu diperhatikan dalam pendidikan. Hal ini untuk menanamkan kesadaran sejak dini akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. “Kami juga berupaya mengedukasi anak-anak untuk lebih memiliki sikap kesiapsiagaan bencana, serta mengenalkan pendidikan bencana sejak dini, hal ini menjadi salah satu Upaya untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut,” ujar Asep. (adv)
Pemprov Banten Bakal Guyur Bantuan 100 Juta untuk Setiap Desa
SERANG – Pemerintah Provinsi Banten membuka kesempatan bagi setiap Pemerintah desa (pemdes) di Banten untuk mengajukan proposal bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu sebesar Rp100 juta untuk setiap desa. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Virgojanti mengatakan, berdasarkan Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah baik pusat dan daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk memberdayakan masyarakat melalui meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. “Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan itu, maka Pemprov Banten sejak tahun 2003 telah memberikan bantuan keuangan kepada desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat serta penguatan kelembagaan desa,” ujar Pj Sekda Banten usai mengikuti acara sosialisasi bantuan keuangan desa secara zoom meeting, Kamis 4 April 2024. Pj Sekda mengatakan, dalam perkembangannya bantuan keuangan provinsi Banten sebagai stimulan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya di desa dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan serta upayaPemberdayaan masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Seperti pada tahun 2020 dan 2021 bantuan keuangan desa lebih diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan dalam rangka mengantisipasi dampak penyebaranCovid-19 terhadap masyarakat desa melalui berbagai kegiatan. “Nilai bantuan keuangan ada kenaikan menjadi Rp100 juta per desa. Memang masih belum sesuai dengan keingginan dan usulan yang disampaikan oleh para kepala desa. Tetapi diharapkan desa tetap dapat memaksimalkan bantuan tersebut baik dari besaran nilai maupun waktu pelaksanaannya sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku,” tuturnya. Ia menerangkan, bantuan keuangan harus digunakan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk diketahui sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2024 tentang penetapan besaran dan nama desa penerima bantuan keuangan desa kepada pemerintah desa tahun 2024, maka bantuan keuangan desa dipergunakan untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Adapun peruntukannya dapat digunakanuntuk pembuatan jamban keluarga, operasionalposyandu, peningkatan SDM aparatur desa, penyertaan modal BUMDes serta peningkatan sarana dan prasarana desa,“ terangnya. Plt Kepala DPMD Banten Aan Muawanah mengatakan, bantuan keuangan ini tidak serta merta diberikan begitu saja.Melainkan harus melalui tahapan dan proses serta verifikasi berdasarkan usulan dari desa melalui pengajuan proposal kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan melalui musyawarah desa. “Untuk tahun ini pengajuan proposal dan pengajuan pencairan serta penyampaianlaporan pertanggungjawaban dilakukan secara online melalui aplikasi yang dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi dalampenerapannya,” jelasnya. Menurutnya, bantuan ini juga sekaligus menjadi perhatian Pemprov Banten terhadap pembangunan di desa. Sebab, desa disebut sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa pun diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Kepada semua pemerintah desa yang mendapatkan bantuan keuangan ini, agar bantuan ini dikelola sebaik-baiknya sesuaidengan regulasi yang ada. Jangan sampai terjadi penyimpangan baik yang disengaja atau tidak, yang nantinya bisa membawa implikasi hukum di kemudian hari. Karena bantuan ini ada pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (Adv)
Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tetap Jadi Prioritas Pemprov Banten
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan prnanganan kemiskinan ektrem menjadi salah satu prioritas program Pemprov Banten di tahun 2024, selain penanganan stunting, gizi buruk, dan pengendalian inflasi. “Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgojanti, Kamis (22/3/2024). Dikatakan Virgo, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan. “Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya. Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, pohaknya telah menyiapkan anggaran sebesat Rp 32,5 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Banten. “Sasarannya untuk sekitar 65 ribu masyarakat yang keluarganya kurang mampu di delapan kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana di Serang, Selasa (19/3/2024). Nurhana mengatakan dalam program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp500.000 untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga yang diberikan bantuan. “Jadi bantuan ini hanya sekali selama setahun melalui APBD Provinsi Banten 2024,” kata Nurhana. Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024. Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah dilaunching beberapa tahun lalu. “Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (ADV)
BPBD Banten Bocorkan Tips Upaya Penanggulangan Bencana Banjir
SERANG – Perkembangan kawasan dan bertambahnya penduduk berdampak pada potensi terjadinya banjir. Sebab hal itu berkaitan dengan berkurangnya daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Dalam mitigasi bencana banjir, BPBD Banten telah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat paham dengan isu permasalahan banjir serta penyebab dan dampaknya. Sehingga kesadaran kolektif dalam mencegah banjir dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana menambahkan, berkembangnya kawasan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan lahan terbuka berkurang, berpotensi menyebabkan banjir. “Kita terus mengintervensi kegiatan di perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau sebagai mitigasi banjir,” katanya. Selain itu, banjir juga bisa disebabkan akibat daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Kemudian penyebab lainnya, akibat aktivitas penambangan batuan atau pasir di hulu yang menyebabkan sedimentasi di sungai. “Sehingga mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai terutama pada bagian sungai yang sudah cukup landai,” ungkapnya. Oleh sebab itu, BPBD memberikan tips upaya-upaya dalam penanggulangan bencana banjir, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas resiko tinggi di daerah yang rawan bencana banjir. Kemudian, mengembangkan inisiatif masyarakat dalam menurunkan risiko bencana banjir melalui perbaikan lingkungan hidup. Lalu menambah luasan kawasan resapan air. Mengembalikan fungsi sungai sebagai salah satu sumber air yang dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia. “Mengendalikan pemanfaatan sempadan untuk mempertahankan fungsi sempadan sebagai ruang penyalur banjir,” jelasnya. (Adv)
Pastikan DAK Fisik Susuai Rencana, Kepala Dindikbud Pantau Pembangunan SMKN 1 Curugbitung
SERANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)Provinsi Banten, Tabrani, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan DAK fisik tahun 2023 di SMKN 1 Curugbitung. Monev ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan DAK fisik berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam monev tersebut, Tabrani didampingi oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Curugbitung, Sukarno, meninjau langsung beberapa lokasi pembangunan dak fisik, di SMKN 1 Curugbitung. Dari hasil monev tersebut, Tabrani menyatakan bahwa pembangunan DAK fisik di SMKN 1 Curugbitung berjalan sesuai dengan rencana. Namun, Tabrani juga memberikan beberapa arahan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk segera menyelesaikan pembangunan DAK fisik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. “Alhamdulillah, pembangunan dak fisik di SMKN 1 Curugbitung berjalan sesuai dengan rencana. Namun, saya minta kepada pihak pelaksana pembangunan untuk segera menyelesaikan pembangunan dak fisik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Tabrani, Rabu (15/11/2023) Tabrani juga meminta kepada pihak sekolah untuk menjaga dan merawat dak fisik yang telah dibangun. “Saya minta kepada pihak sekolah untuk menjaga dan merawat dak fisik yang telah dibangun agar dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi siswa,” ujar Tabrani. Pembangunan DAK fisik di SMKN 1 Curugbitung merupakan salah satu program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2023. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Banten. (ADV)