Author: admin

SERANG,- Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Banten saat bulan Ramadhan, Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur mengatakan, bahwa pihaknya baru saja mengirimkan surat kepada perusahaan distributor dan produsen minyak goreng. “Barusan telah mengirim surat terhadap perusahaan distributor dan produsen minyak goreng dari Disperindag Banten,” kata Ketua Komisi II DPRD Banten kepada wartawan, Rabu 16 Maret 2022. Iip menambahkan, bahwa isu minyak goreng ini termasuk nasional. Sehingga kelangkaan ini terjadi disemua wilayah.  “Kelangkaan minyak goreng itu sendiri bukan hanya paska banjir di Kota Serang saja. Melainkan seluruh wilayah Provinsi Banten mengalami kelangkaan. Sudah termasuk isu nasional atas kelangkaan minyak goreng itu sendiri,” jelasnya. Sebab itu, kata dia, menjelang bulan Ramadhan mendatang, pihaknya menyampaikan juga kepada Disperindag Banten agar segera lakukan langkah langkah kongkrit untuk menstabilkan harga, dan ketersedian bahan pangan. “Saya sudah meminta kepada Disperindag Banten agar segera lakukan bukti kongkrit dalam penangan kelangkaan minyak goreng di wilayah Provinsi Banten. Supaya dapat menstabilkan harga, serta persedian stok bahan pangan di Banten saat bulan Ramadhan tiba,” tutur Iip Makmur seraya mengakhiri wawancara.  

Mungkin masih lekat diingatan kita soal viral vidio petugas KRL yang mencopot tanda penyekat di setiap gerbong yang ramai di media sosial. Kejadian itu menjadi perbincangan di jagat maya lantaran menandakan bahwa saat ini kita tengah bersiap-siap memasuki era transisi dari pandemi ke endemi. Sebelumnya juga pemerintah melalui Mentri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan telah mengumumkan bahwa tes antigen dan PCR tak lagi menjadi syarat perjalanan domestik baik darat, laut maupun udara di Indonesia, khusus bagi yang sudah melakukan vaksinasi lengkap. Selain itu juga diberlakukannya uji coba Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) tanpa karantina yang akan dilakukan di Bali pada 7 Maret, yang apabila uji coba ini berhasil maka kita akan memberlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2022 atau lebih cepat. Kebijakan-kebijakan ini diberlakukan dalam rangka mempersiapkan masyarakat menuju kebiasaan baru di era endemi nantinya.  Saat ini pemerintah juga masih menggalakkan vaksinasi Covid-19 sebagai mempersiapkan kekebalan imun masyarakat dalam menghadapi gelombang Covid-19 yang diprediksi masih akan menyebar di masyarakat. Menurut Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Program Studi Dharma Usada Kampus Nalanda, Prof. Adang Bachtiar, ada lima hal yang harus diperhatikan untuk mencapai perubahan pandemi ke endemi. Pertama, semua unsur penta helix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media) untuk berdaya kemandirian dalam cegah tangkal wabah. Kedua, semua sistem pelayanan kesehatan primer rujukan mampu bermutu dalam tangani kasus. Ketiga, Dinas Kesehatan memiliki kapabilitas untuk tetap menerapkan 3T. Keempat, semua sektor tetap menuju cegah tangkal wabah. Kelima, data semesta untuk amati epidemiology dan dampaknya.  

Pandeglang – Pembukaan lahan untuk kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) telah dilakukan di Kampung Kaduela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang seluas 6,8 hektar. Lahan ini merupakan hibah dari Pemda Pandeglang, Rektor Untirta Prof Fatah Sulaeman mengatakan, tahap pertama pembangunan akan dibuat tempat riset untuk pengembangan produk pertanian. “Disini akan berkumpul banyak pakar pertanian, kita akan kembangkan pangan lokal Pandeglang yang berkelas dunia, kami akan konsen lakukan itu,” demikian dikatakan Prof Fatah Sulaeman saat Land Clearing (Pembukaan Lahan), Rabu (9/3/2022). Ia berharap, apa yang diberikan Pemkab Pandeglang ini merupakan amanah dari masyarakat Pandeglang. Lahan yang diberikan ini kata Prof Fatah, harus dapat bermanfaat bagi masayarakat. “Kita akan adakan pelatihan dan diklat, membuat kebun percobaan untuk pengembangan karena menurut riset di pandeglang banyak potensi sumberdaya alamnya,” ungkapnya. Untuk anggaran pembangunan, Prof Fatah menyampaikan pihaknya sedang mengajukan dana kontigensi dari Islamic Developmen Bank.  Anggaran Ini kata dia, dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur. “Tahapan terus berlanjut, mungkin tidak seluruhnya diperiode sekarang, tapi ibu Bupati sudah menanam jejak yang indah ini ditanah Kaduela yang akan dirasakan manfaatnya oleh masayarakat,” terangnya. Menurutnya, wacana pembangunan untirta di Pandeglang itu sudah dirintis dari sejak Bupati Achamd Dimyati Natakusumah, namun sempat tersendat dalam prosesnya. “Alhamdulillah sekarang terwujud, semoga memberikan keberkahan dan manfaat yang besar bagi masyarakat,” pungkasnya. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, apa yang dihibahkan ini merupakan milik masyarakat yang diamanahkan kepada Pemda Pandeglang. Oleh sebeb itu, Irna berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Pandeglang. “Dengan adanya pengembangan potensi pertanian di Pandeglang dapat meningkatkan taraf ekonomi petani karena produk yang keluar bahan jadi bukan bahan mentah,” ungkap Irna “Riset seperti ini sangat diharapkan oleh petani kami dalam pengembangan produk unggulan pertanian seperti beneng yang saat ini sudah mendinia,” sambung. Menurut Irna, pihaknya sangat senang bisa ada kampus negri di Pandeglang sekelas Untirta. “Disini ekonomi masyarakat akan berkembang seiring berkembangnya kampus mulai dari pedagang hingga runah kos untuk mahasiswa,” tandasnyanya. Terpisah, Tatu salah satu warga sekitar pemilik warung kecil yang lokasinya tidak jauh dari lahan kampus untirta merasa senang dibangun kampus dilahan tersebut. “Kami senanglah, warung akan banyak pembeli dan disini akan menjadi ramai,” ungkapnya.

SERANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membuka donasi untuk para korban terdampak banjir, setelah 8 hari berselang.  Seruan donasi melalui flayer diposting Pemkot Serang di media sosial Instagram pada Selasa, 8 Maret 2022. “Mari ulurkan tangan meringankan beban Saudara kita di Kota Serang, yang tertimpa bencana banjir dengan memberikan donasi terbaik,” tulis akun Pemkotserang di Instagram. Kendati begitu, 16 jam pasca diposting, unggahan flayer open donasi telah hilang di feed Instagram Pemkotserang. Belum diketahui penyebab dari hilangnya flayer open donasi bencana banjir di Kota Serang tersebut. Atas kejadian itu, Praktisi Hukum Ferry Renaldy menyayangkan kejadian tersebut. Pihaknya mempertanyakan responsibilitas Pemkot Serang terkait bencana yang melanda semingu silam. “Logika saya yang kurang sehat, atau yang buat penggalangan dana ini yang logikanya gak sehat. Ada pemerintahan yang dimana dia punya anggaran, malah minta donasi, memangnya mereka melalui dinas terkait tidak ada anggaran untuk hal-hal seperti ini?,” ungkapnya. Ferry menilai Pemkot Serang  tidak tepat dalam merespon bencana dan mempertanyakan dampak Pemkot Serang secara administrasi. “Secara administrasi pemerintahan, Kota Serang tidak terganggu, kecuali kalau kondisi kantor pemerintahannya terdampak sangat parah seperti tsunami atau gempa bumi, baru bisa dimaklumi,” katanya melalui sambungan telekomunikasi, Rabu (9/3/2022). Selain itu, ia juga menyayangkan lambatnya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot Serang, terlihat dari postingan tersebut yang baru dirilis setelah 8 hari bencana. “ini sudah seminggu, mereka baru mau mulai aksi, dan aksinya juga menurut saya kurang pas, karena menggunakan instansi pemerintahan. Kecuali kalau walikota atau wakil walikota menyerukan donasi secara pribadi, itu menurut saya sah-sah saja,” ujarnya. Ia juga melihat, daerah-daerah lain yang terdampak banjir tidak melakukan hal yang sama dan lebih memilih untuk memetakan penanganan pascabencana. “saya lihat tidak ada di wilayah lain yang seperti Kota Serang ini, Pemerintahan yang lain fokus pada penanganan dengan anggaran yang ada,” ujarnya.

LABUAN – Menjelang akhir masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubenrur Andika Hazrumy, melakukan percepatan pembangunan, salah satunya pembangunan dua rumah sakit umum daerah  (RSUD) di Kecamatan Labuan, Pandeglang dan Kecamatan Cilograng, Lebak. Wakil Gubernur Banten Andika menyampaikan, pihaknya berharap dengan pembangunan ini terutama warga Kabupaten Lebak di perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat ke depan tidak perlu berobat ke daerah Sukabumi lagi. “Selama ini kan banyak warga kita di sana yang terpaksa harus berobat ke Sukabumi. Dengan keberadaan RSUD Cilograng nanti warga Ibu Bupati (Bupati Lebak Iti Jayabaya) tidak usah berobat ke Sukabumi lagi ya bu,” kata Andika dalam sambutannya kepada Bupati Lebak Iti Jayabaya yang hadir pada acara tersebut. Turut hadir Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakajati Banten Marang dan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar. Lebih jauh Andika mengatakan, pembangunan kedua RSUD tersebut sebagai hadiah bagi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dari Pemprov Banten. Kehadiran RSUD tersebut disebut Andika akan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga Banten di dua daerah tersebut, sehingga visi-misi Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan dirinya sebagai Wakil Gubernur, yang menjadikan pembangunan kesehatan sebagai prioritas dapat terwujud. Bidang kesehatan, Andika melanjutkan, merupakan agenda prioritas Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, dimana salah satu misi pembangunan daerah adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas. Program prioritas di bidang kesehatan saat ini antara lain adalah jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat banten, rekruitmen tenaga kesehatan penugasan khusus seperti dokter, dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya. “Sebetulnya bahkan tahun ini kita akan membangun tiga rumah sakit, satu lagi yaitu RS Jiwa dan Rehabilitasi Ketergantungan Obat yang akan dibangun di Kota Serang,” imbuhnya. Terkait pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas Pemprov Banten ini, Andika menyebut, Banten di antaranya telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang pada tahun 2021 lalu angkanya mencapai 70,02 tahun atau sekitar 70 tahun 2 bulan. Adapun beberapa indikator penting lainnya yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah, kata Andika, antara lain ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan atau morbiditas, pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran. “Pembangunan RSUD ini diantaranya adalah untuk mengejar ketersediaan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Semoga dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat,” ujarnya. Selanjutnya Andika juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dapat melakukan pendampingan hukum terhadap program-program pembangunan di Provinsi Banten sehingga apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Banten dalam tujuan untuk memberikan pelayanan yang masimal kepada msayarakat dapat terealisasi dengan baik dan benar. “Makanya saya juga berpesan nih kepada para kontraktor agar membangun sesuai spek, jangan ada pengurangan-pengurangan. Saya ingatkan kita di sini mendapat pendampingan hukum dari Kejati dan Kejari,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti yang mendampingi Andika dalam konperensi pers usai acara menyebut pembangunan kedua RSUD tersebut pembangunannya saja memiliki pagu anggaran sebesar Rp 139,3 miliar dari APBD Provinsi Banten. “Untuk RSUD Labuan pagu anggaran Rp 67 miliar,” dg nilai kontrak sebesar Rp 64,2 miliar,” sedangkan untuk RSUD Cilograng pagu anggaran Rp 72,3 miliar,” dg nilai kontrak sebesar Rp 71,6 miliar,” katanya.

Masih segar dalam ingatan kita, banten berkali-kali diguncang Gempa. Tepatnya di daerah Lebak dan Pandeglang menjadi pusat gempa. Tahun 2018 lalu, Pandeglang selatan terkena Tsunami dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun, sepertinya pemerintah kita tidak pernah menjadikan ini sebagai pelajaran. Tak pernah mengantisipasinya dengan baik. Perangkat hukum yang diperlukan mayoritas tidak ada. Mitigasi bencana tidak maksimal, respon sangat lambat. Recovery masyarakat terdampakpun berjalan sangat lambat. Lalu apa gunanya lembaga pemerintah jika bencana yang menjadi bagian dari tanggung jawab daerah tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan dengan baik. Berkali-kali BMKG memperingatkan bahaya besar yang akan menimpa Banten. Meskipun waktunya tidak pasti, seharusnya pemerintah mempersiapkan diri dengan baik. Sungguh ironis, Dokumen RPB (rencana penanggulangan bencana) yang menjadi rujukan dalam pengurangan dan penanggulangan bencana tidak tersedia di website bpbd banten. Bahkan dokumen RAD (rencana aksi daerah) pun tidak ada. Padahal RPB dan RAD ini menjadi amanat dari Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten. Hal ini sebagaiman terdapat dalam pasal 31, “Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, disusun dokumen rencana penanggulangan bencana yang terdiri atas: a. rencana kontinjensi; b. RAD-PRB;dan c. peta rawan bencana.” Bahkan dalam dokumen RPJMD Banten yang mencantumkan Tahapan dan Skala Prioritas 2005 -2025 pada RPJMD Ke empat yaitu tahun 2018-2022 tahap akselerasi II tidak terdapat rencana kontingensi pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Artinya sudah sejak awal pemerintah daerah tidak pernah memperhitungkan kebencanaan sebagai salah satu faktor yang akan menghambat pembangunan. Padahal Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas a) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Pada rapat kordinasi KUA PPAS tanggal 2 agustus 2021 antara BPBD dan Komisi V, sebetulnya anggota dewan Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan, sudah mengingatkan hal ini. Bahkan hal ini tercantum dalam notulensi rapat sebagai berikut: “Pertama, Saya melihat rancanangan anggaran ini memiliki mindset penanggulangan bencana hanya saat terjadi bencana saja. Anggaran yang terkait dengan dengan bencana masih lemah sekali. Saya tidak optimis melihat anggaran ini. Disini juga perlu ada peningkatan SDM kebencanaan dan relawan. Saya agak ironis melihat anggaran ini. Coba idealnya bapa melakukan program apa. Kedua, mengenai anggaran 250 Juta tentang membuat regulasi bapak mau buat apa disini” dalam pertanyaan ini anggota dewan memperingatkan bahwa anggaran yang disampaikan BPBD tidak mewakili persiapan Banten dalam menghadapi bencana. Sayangnya jawaban dan ketua BPBD waktu itu, sungguh mengecewakan, “Yang kami butuhkan dalam anggaran ini memang logistik penunjang, yang hari ini alatnya kebanyakan dimiliki oleh BNPB. Mobil Dalmas, PRJ, Perahu Karet juga pengadaan bufer stok. Kami juga mengeluhkan dengan kondisi yang dihadapi seyogyanya BTT itu bisa dicairkan 24 jam sehari, namun kenyataannya berbulan-bulan baru cair. Ada juga dana siap pakai yang ada aturan nya melalui surat edaran mendagri tahun 2019 yang hitungannya 2% dari jumlah penduduk. Sebetulnya di nota komisi ini sudah muncul namun di anggaran tidak ada. Kedua, Kami juga masih bingung anggaran ini akan dibuat untuk apa, tadinya akan dibuat pembuatan pergub kebencanaan.” Yang terbaru ini adalah bencana banjir terbesar yang terjadi di Kota Serang, dimana sekitar 2 juta liter kubik air menggenangi wilayah Ibu Kota Provinsi Banten yang sebelumnya belum pernah terjadi seperah ini selama 20 tahun terakhir. Tentunya bencana seperti ini sangat mengagetkan masyarakat karena sebelumnya masyarakat juga tidak pernah dipersiapkan menghadapi persoalan alam seperti ini. Dari kejadian ini, Pemerintah provinsi akhirnya meminta masyarakan fokus pada persoalan penyempitan daerah aliran sungai (DAS). Alhasil, pemerintah hanya fokus pada perbaikan pascabencana bukan mempersiapkan diri menghadapi resiko bencana lain yang mungkin lebih besar. Hari ini, bencana sudah banyak terjadi. Masyarakat memiliki hak untuk diberikan rasa aman. Apalagi mereka para pembayar pajak yang seharusnya dilayani dengan baik. Loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya mulai dari filosofi itu. Saatnya semua potensi pemerintah daerah bergerak untuk memberikan rasa aman bagi warga masyarakat. Mari bahu membahu selamatkan warga.

Kisruh jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten akhirnya menemui titik terang. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) akhirnya mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menarik Surat Usulan Pemberhentian Sekda Provinsi Banten. WH juga telah menganggap masalah itu telah selesai dan Al Muktabar dipastikan akan menduduki kursi Sekda Banten kembali. Persoalan Sekda ini setidaknya mencoreng nama Gubernur WH dari sisi tata kelola birokrasi terlebih sebentar lagi, jabatan Gubernur yang ia pegang akan segera berakhir. Namun persoalan birokrasi ini hanya salah satu dari beberapa rapor buruk kepemimpinan Gubernur WH selama menjabat. Ketenagakerjaan Masih ingat tentunya kejadian akhir tahun 2021 lalu dimana ribuan buruh memblokade bahkan menduduki kantor serta ruangan Gubernur Banten, hal tersebut butut dari pernyataan WH yang dianggap tidak berpihak dengan para buruh. Lantaran mengeluarkan narasi bahwa perusahaan suruh cari pegawai lagi jika para buruh mogok dan berhenti kerja, apabila mereka kecewa dengan keputusan Gubernur soal kenaikan upah. Wartawan Kabarfajar.com menuliskan, dari kejadian ini menunjukkan, secara ketokohan sebagai leader opini publik, narasi WH tentunya dianggap sangat buruk dalam berkomunikasi. Hal ini juga tentunya bertolak belakang dengan Konsepsi good government yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang kemudian cita-cita semua daerah otonom tentunya hal mustahil terealisasikan di pemerintahan Provinsi Banten, apa bila pemerintah tidak dekat dengan rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Kasus Korupsi Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul menyinggung soal kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim. Hal itu merujuk pada kasus korupsi yang kini kembali menggoyang Pemerintahan Provinsi Banten. “Maraknya kasus korupsi dari mulai pengadaan lahan Samsat Malingping Kabupaten Lebak, disusul bantuan hibah pondok pesantren yang mencapai ratusan miliar, dan yang baru terjadi dugaan korupsi soal pengadaan alat masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten, setidaknya ada beberapa catatan,” ujar Adib, Jumat (28/5/2021). Dalam hal ini, Adib mempertanyakan komitmen WH yang ingin membuat Banten menjadi daerah yang bersih dari korupsi. Pasalnya masih banyak praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Hal ini tentu menjadi catatan buruk WH yang tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Padahal, WH selalu bangga dengan kordinasinya bersama Korsupgah KPK serta mendapatkan penghargaan opini WTP. Namun nyatanya praktik korupsi masih terjadi di lingkungan Pemprov Banten. Indek Pembangunan Manusia Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, Muhammad Nurlatif memberikan catatan khusus soal Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai Pemprov Banten beberapa tahun belakangan. Latif menilai Gubernur WH gagal menunaikan janji kampanyenya lantaran masih banyak masalah kesejahteraan sosial dan bahkan Banten menjadi provinsi paling tidak bahagia dengan indikator peringkat ke-5 penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Apalagi tentang IPM kata Latif, hingga hari ini IPM tidak sesuai dengan RPJMD yang telah disahkan karna dalam RPJMD, target IPM harus mencapai 78,08 dan hari ini baru 72,72 dari data tersebut sudah dipastikan bahwa target IPM tidak akan dapat di capai. “Dalam konsultasi forum rancangan tentan publik pembangunan daerah beberapa hari lalu bapak Gubernur dengan bangga menjelaskan bahwa ekonomi provinsi Banten meningkat, tapi yang masalah tidak dibarengi dengan peningkatan upah minimum provinsi sebaliknya peningkatan ekonomi menjadi indikator penting dalam menentukan upah minimum provinsi sesuai dengan aturan PP Nomor 36 Tahun 2021. Tapi kita bisa melihat bahwa hingga hari ini UMP yang disahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tukasnya. (red)