Author: admin

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Atas capaian itu, BPK RI memberikan apresiasi tidak hanya terhadap pengelolaan keuangan, tetapi juga apresiasi itu diberikan terhadap capaian kinerja dalam berbagai sektor. Hal itu dikatakan Auditor Utama V BPK RI Akhsanul Khaq dalam pemaparannya pada saat Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun 2021 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (13/4/ 2022). Akhsan mengatakan, atas nama pimpinan BPK RI dirinya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy beserta jajaran atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik. “Sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,” katanya. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini, bertujuan untuk memberikan opini tentang laporan laporan keuangan. Opini ini adalah pernyataan profesional Pemerintah mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut berdasarkan pada empat kriteria yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. “Empat kriteria itu harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penilaian perusahaan (pengungkapan yang memadai), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” jelasnya. Selain itu, BPK juga mengapresiasi implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten atas LHP BPK Tahun 2001, sehingga Pemprov Banten berhasil mempertahankan IPA yang ke-6 kali. “Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,”. Selain laporan keuangan, BPK juga diberikan terhadap pemeriksaan atas upaya Pemprov Banten mengatasi masalah yang diberikan dalam kebijakan melalui mekanisme Musrenbang serta penanggulangan program penanggulangan dalam perencanaan dan penganggaran secara selaras. “Namun demikian meskipun demikian ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemprov Banten untuk perbaikan masih,” katanya. LHPD ini juga menyajikan profil entitas antara lain Indikator Makro Ekonomi Daerah untuk memberikan gambaran perubahan ekonomi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan alokasi sumber peningkatan ekonomi bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. “Sehingga nantinya, hasil pemeriksaan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten secara luas,” pungkasnya. Pada tahun 2021 PDRB Provinsi Banten untuk mencapai Rp460,74 triliun, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp441,14 triliun. Untuk peningkatan perekonomian daerah pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,44 persen. Angka itu lebih tinggi dari angka rata-rata perekonomian nasional yang naik sebesar 3,69 persen, Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten tahun 2021 sebesar 8,98 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 10,64 persen. IPM 2021 sebesar 72,72 meningkat 0,27 poin 72,45 persen. Sedangkan IPM secara nasional sebesar 72,29 pada tahun 2021. “Sedangkan untuk indeks genio rasio pada tahun 2021 sebesar 0,35 persen, naik 0,003 poin dari 0,362 nasional 0,381,” ucapnya. Terakhir Akhsan mengingatkan kepada Pemprov Banten agar memberikan jawaban terhadap beberapa catatan hasil pemeriksaan tersebut. Sebagaimana peraturan perundang-undangan, BPK memberikan waktu selama 60 hari kerja. Untuk diketahui, opini WTP ini merupakan pertama kali diperoleh Pemprov Banten, sejak tahun 2016 telah memperoleh predikat opini WTP.

Setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga Pertamax. Per 1 April 2022, harga Pertamax naik dari sebelumnya Rp9.000-Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500-Rp 13.000 per liter. Kini pemerintah ternyata tengah mengkaji kenaikan harga Pertalite di tengah keterbatasan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tersebut di sejumlah SPBU. Langkanya Pertalite disebut-sebut karena beralihnya konsumsi masyarakat dari semula Pertamax ke Pertalite. Sejumlah SPBU juga melaporkan pengiriman Pertalite berkurang sejak harga Pertamax naik. Wacana kenaikan harga Pertalite pertama kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia sempat menyinggung kemungkinan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertalite hingga gas LPG 3 kilogram. “Overall [secara keseluruhan] akan terjadi [kenaikan] nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 kg [akan naik]. Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” katanya usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, dikutip dari Antara, Jumat (1/4/2022). Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Pernyataan ini diperkuat dengan komentar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite. “Sekarang masih dikaji. Sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Saat sekarang [belum ada rencana menaikkan harga],” katanya seusai Sidang Kabinet Paripurna, seperti disiarkan Instagram Sekretariat Kabinet, Selasa (5/4/2022). Senada dengan luhut, Pejabat Sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan mengenai harga Pertalite itu merupakan kewenangan pemerintah. “Untuk harga BBM Subsidi merupakan kewenangan dari Pemerintah,” ujar Irto, Rabu (6/4/2022). Meski begitu, banyaknya informasi yang beredar bahwa terdapat kenaikan harga pada Pertalite dibantah langsung oleh Irto. “Masih ada masyarakat yang menyangka Pertalite naik, kami tegaskan harga Pertalite tidak berubah,” ujarnya. Selain memastikan untuk sementara waktu belum ada kenaikan harga, Irto juga memastikan ketersediaan stok Pertalite hingga saat ini masih dalam kategori sangat aman untuk konsumsi masyarakat. “Sangat aman (Stok Pertalite), masyarakat tidak perlu khawatir, kami pastikan stok mencukupi untuk kebutuhan di SPBU,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan pemerintah harus peka terhadap kondisi masyarakat saat ini tengah dikepung oleh berbagai kenaikan harga barang dan jasa. Menurutnya, wacana kenaikan harga Pertalite tak lama setelah Pertamax berpotensi memicu kepanikan masyarakat. “Rencana kenaikan harga Pertalite menyebabkan kepanikan masyarakat.  Seharusnya pernyataan itu [kenaikan harga Pertalite] dikeluarkan setelah seminggu, dua minggu atau bahkan sebulan setelah kondisi [pasca kenaikan harga Pertamax] stabil. Tentunya setelah dilakukan kajian-kajian mendalam, baru bisa mengeluarkan pernyataan [kenaikan harga Pertalite] itu,” Tulus kepada Bisnis, Senin (04/04/2022). Selain itu, Tulus menjelaskan Pertalite adalah barang bersubsidi. Menurutnya dengan mencabut atau mengurangi subsidi dalam waktu yang tidak tepat akan menambah beban ekonomi masyarakat. “Premium sudah tidak ada, sekarang masyarakat hanya menggunakan Pertalite. Tingkat konsumsi Pertalite besar, hingga lebih dari 70 persen. Kalau benar nantinya dinaikkan, ini dapat menaikkan harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat,” tandas Tulus.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten optimis jalan yang menjadi kewenangan Provinsi aman untuk Mudik Lebaran Tahun 2022 pada Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Saat ini, jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten mencapai 762.026 KM dalam kondisi mantap. “Saat ini jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dalam kondisi mantap,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, Kamis (7/4/2022) di Grand Ballroom Hotel Novotel, Jl. Jenderal Sudirman No.1. Kota Tangerang. Sementara itu untuk kesiapan jalan Nasional di wilayah Provinsi Banten, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPJN (Badan Pengelola Jalan Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kita juga berkoordinasi dengan BPJN (Badan Pengelola Jalan Nasional) untuk kesiapan Mudik 2022),” tambahnya. Masih menurut Arlan, pihaknya menargetkan pada H-7 penanganan jalan di Provinsi Banten tuntas untuk kesiapan Mudik Tahun 2022. Sebagai informasi, Pemprov Banten telah menuntaskan pembangunan dua jembatan yang turut menopang arus mudik di Provinsi Banten. Yakni: Jembatan Aria Wangsakara (Jembatan Bogeg) di Kota Serang dan Jembatan Ciberang di Kabupaten Lebak. Jembatan Aria Wangsakara di Kota Serang turut menopang mobilitas masyarakat dan barang dari wilayah utara ke wilayah selatan atau sebalikya di Provinsi Banten. Jembatan yang mendapatkan rekor dunia MURI ini melintang di atas Jalan Tol Tangerang – Merak. Sedangkan Jembatan Ciberang berlokasi di Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak menjadi penopang utama mobilitas masyarakat dan barang di ruas jalan Cipanas – Warung Banten. Memperlancar mobilitas masyarakat dan barang di wilayah tengah Provinsi Banten serta menuju DKI Jakarta.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni telah memberikan berkas usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Usulan pemberhentian Wahidin Halim-Andika Hazrumy dari jabatan Gubernur dan Wagub Banten itu diterima Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik. “Sudah disampaikan berkasnya ke Kemendagri diterima oleh Dirjen Otda Kemendagri, Pak Akmal,” katanya kepada Faktaidn.com, pada Rabu, 6 April 2022. Sebelumnya DPRD Banten telah menggelar paripurna tentang pengumuman usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten priode 2017-2022, di Kota Serang, pada Selasa, 5 April 2022. “Maka diharapkan mekanisme usul Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Andra, disela-sela paripurna. Seperti diketahui, jabatan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wagub Banten akan berakhir pada Kamis, 12 Mei 2022 mendatang.

SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyampaikan rekomendasi dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 2021. Ketua Panitia Khusus DPRD Banten tentang LKPJ Pemprov Banten 2021 Bonnie Mufidjar saat membacakan laporannya mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah rekomendasi untuk dilakukan Pemprov Banten ke depan sebagai evaluasi dari hasil pembahasan mereka terhadap LKPJ Pemprov Banten tahun 2021. “Rekomendasi dimaksud di antaranya Pemprov Banten agar memfokuskan pengolahan paska panen untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan dengan didukung kerja sama antar daerah dengan daerah konsumen dalam hal produksi dan perdagangan komoditas,” katanya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Banten atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (5/4/2022). Berikutnya, Pemprov Banten juga diminta melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. Untuk mendorong efek multiplier hadirnya Tol Serang-Panimbang, kata politisi Fraksi PKS itu, maka perlu optimalisasi eksternalitas positif dari operasional Tol tersebut sebagai sumber perekonomian baru. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang menghadiri acara tersebut mengaku pihaknya telah meminta para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Banten untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut. “Kami, Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya sudah minta Kepala OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD ini,” kata Andika usai menghadiri Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni tersebut. Sebelumnya Andika mengatakan, pihaknya telah mengingatkan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Banten, untuk mengambil  langkah-langkah dalam mengupayakan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pembangunan, kata Andika, harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh  masyarakat Banten secara merata dan berkeadilan. Andika melanjutkan, rekomendasi DPRD atas LKPJ tersebut sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur, dan/atau kebijakan strategis Provinsi. Lebih jauh Andika mengungkapkan, pencapaian sasaran indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, secara umum telah tercapai dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Disebutkan sebelumnya dalam LKPJ Pemprov Banten 2021, indeks pembangunan manusia (IPM) dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten tahun 2021 angkanya melampaui angka Nasional. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga dilaporkan menurun. Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM sebesar 72,72 poin atau meningkat 0,27 poin dari tahun sebelumnya, dan lebih baik dibandingkan IPM nasional yang mencapai 72.29 poin. Laju pertumbuhan ekonomi sendiri, mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,44%, atau pulih dari kondisi perekonomian tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif -3.38%. Dengan kata lain lebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang hanya tumbuh 3.51%. Berikutnya, capaian persentase penduduk miskin sebesar 6,50% atau menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 6,63%, dan angka tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,71%. Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini, sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 15,000 ribu orang. Adapun capaian persentase pengangguran terbuka pada 2021 terealisasi sebesar 8,98%, menurun signifikan dari kondisi pengangguran tahun 2020 yang mencapai 10,64% atau turun sebesar 1,66%. Jumlah pengangguran berkurang signifikan sebanyak 99.000 ribu orang. Pemprov Banten juga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan, seperti dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov Banten mendapatkan sejumlah prestasi dan penghargaan. Prestasi tersebut di antaranya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut, peringkat lima penghargaan pencegahan korupsi (MCP) dari KPK RI, Provinsi sangat inovatif dari Kemendagri, peringkat pertama manajemen kepegawaian dari BKN dan predikat Provinsi informatif dari Komisi Informasi Republik Indonesia. Untuk pencapaian dalam bidang pembangunan Infrastruktur, Pemprov Banten telah berhasil merevitalisasi Banten Lama, membangun stadion “Banten International Stadium”, membangun Jembatan Aria Wangsakara (Bogeg) di Kota Serang, membangun Jembatan Ciberang yang merupakan akses wisata Negeri Di Atas Awan di Kabupaten Lebak, hingga tercapainya 100 persen dari 762 km jalan Provinsi dalam kondisi mantap. Selain itu, dilakukannya renovasi terhadap 1.823 rumah tidak layak huni.

Menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melantik lima Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang, Kamis (31/3/2022). Pelantikan ini merupakan rotasi dan mutasi pejabat eselon II Pemprov Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821/736-BKD/2022. WH melantik Septo Kalnadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Al Hamidi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Nana Supiana sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Komarudin sebagai Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten, serta Agus Setiawan sebagai Staf Ahli Gubernur. “Tugas dimanapun adalah amanah, kita berkhidmat di dalamnya. Jangan berpikir tempat tugas baru sebagai tempat yang enak, tempat yang mendatangkan uang,” kata WH . Dalam kesempatan itu, WH juga berpesan kepada para Aparatur Sipil Negara Pemprov Banten untuk merubah pemikiran yang berorientasi pada uang dan tempat yang enak dalam memilih tugas dan jabatan. “Saat ini adalah tahun-tahun yang berat untuk pegawai, karena situasi yang sudah berubah,” ungkapnya. Perlu diketahui, Gubernur WH sendiri akan habis masa jabatan pada awal April 2022 ini. Turut hadir, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, serta Asda III Setda Provinsi Banten Deni Hermawan.  

SERANG – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Banten menyatakan siap berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.   Komitmen itu disampaikan LDII saat kedatangan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam rangka penandatanganan prasasti peresmian gedung DPW LDII Provinsi Banten di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.   Diketahui, sebelumnya hasil Muswil V yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022, terpilih sebagai Ketua LDII Provinsi Banten Dimo Tono Sumito dan Sekretaris DPW LDII Provinsi Banten Kabid Bagaskara.   Pada kesempatan itu, Andika menyampaikan beberapa program Pemprov Banten. Beberapa program, bisa disinergikan dengan LDII terutama delapan program prioritas kontribusi LDII untuk bangsa.   Andika juga mengaku akan mendukung program kerja pengurus LDII lima tahun ke depan. “Program yang disampaikan LDII sangat bagus dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.   Sementara itu, Ketua LDII provinsi Banten Dimo Tono sumito mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.   “Kami berkomitmen akan mengibarkan bendera LDII di Provinsi Banten setinggi-tingginya dengan membuat program kerja yang bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Banten,” katanya, Kamis 31 Maret 2022.   Ia juga mengaku akan melanjutkan program kerja yg masih relevan,dgn menitikberatkan memperkuat program kerja DPP yaitu 8 program prioritas kontribusi LDII untuk bangsa. (red)