Author: admin

Pemerintah Kabupaten Serang menggencarkan imunisasi untuk anak. Hal itu karena penularan penyakit berpotensi tinggi dengan letak geografis Kabupaten Serang berada pada lintasan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu dikatakan Bupati Serang pada sosialisasi dan koordinasi bulan imunisasi anak nasional di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Kamis (30/06/2022). Kata Tatu, melalui imunisasi, dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit kepada anak. “Potensi penyakit yang bisa terjadi pada anak yakni campak, polio, rubela, difteri, hepatitis B, makanya imunisasi ini sangat penting,” ujarnya. Turut hadir, Kepala Dinkes Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi, para camat, kepala puskesmas dan stakeholder kesehatan. Sekadar diketahui, berdasarkan analisis risiko campak rubella dengan menggunakan data tiga tahun terakhir, Kabupaten Serang bersama dengan Kota Tangerang Selatan termasuk dalam wilayah dengan risiko sedang di Provinsi Banten. “Sedangkan enam kabupaten kota lainnya termasuk dalam wilayah dengan risiko tinggi,” katanya. Tatu menjelaskan, selama pandemi Covid-19, imunisasi di Kabupaten Serang terhambat dan berdampak pada capaiannya yang menurun. “Bulan imunisasi akan dilakukan pada Agustus serentak secara nasional dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyukseskannya, yang melibatkan lintas sektor,” ucapnya. Pihaknya juga meminta agar masyarakat mau mengimunisasi anaknya. “Karena masih ada orangtua yang menganggap imunisasi itu tidak penting,” tuturnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Istianah Hariyanti mengatakan, program ini, ada dua kegiatan yang akan dilakukan. Yakni, kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberian satu dosis imunisasi campak rubela secara massal, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Kemudian pihaknya juga akan berbagi tugas dengan instansi lainnya melalui Satgas yang sudah dibentuk. “Tugas Satgas ini merencanakan kegiatan, menentukan sasaran, hingga menggerakkan sasaran ke tempat imunisasi,” katanya. Saat ini, kata Isti, akan menyiapkan tempat imunisasi di berbagai fasilitas. Mulai dari Posyandu, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga fasilitas lainnya seperti PAUD dan sekolah.

SERANG,- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, dua kebijakan utamanya terkait investasi di Provinsi Banten adalah mempertahankan yang sudah ada dan mengundang investasi sebesar-besarnya. Investasi yang masuk menjadi salah satu modal untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Hal itu diungkap Al Muktabar saat menjadi Pembicara Utama (keynote speaker) dalam Seminar On Sustainable Economy: Accelerating Investment On Green Industry And Implementation Of Local Currency Settlement (LCS) For Sustainable Economic Growth di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Sindangsari Jl. Raya Palka Km 3, Kabupaten Serang, Senin (27/6/2022). “Banyak yang dicapai Provinsi Banten, paling tidak sejajar dengan yang lain. Kita termasuk daerah tujuan investasi yang cukup baik atau menjanjikan,” ungkapnya. “Dua strategi kebijakan investasi Pemprov Banten, pertama memelihara industri yang ada di Provinsi Banten agar tidak meninggalkan Provinsi Banten. Kedua, kita mengundang investasi yang sebesar besarnya,” jelas Al Muktabar. Dikatakan, banyak realisasi investasi di Provinsi Banten yang menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Diungkapkan Al Muktabar, investasi adalah soal keyakinan, yakin mendapat keuntungan. Pihaknya berusaha merawat investasi yang sudah ada untuk mendapatkan nilai ekonomi tinggi dengan memberikan pelayanan yang terus diperbaiki. Sehingga, pengusaha merasa nyaman melakukan aktivitas perekonomian di Provinsi Banten. “Kewajiban bersama kita meneguhkan kontrol publik terhadap birokrasi dan agenda ekonomi. Bila tidak mendapatkan kontrol yang baik bisa menghasilkan kurang berkeadilan bahkan tidak berkeadilan. Dengan saling mengontrol kita on the track pada tujuan bersama,” ungkapnya. Masih menurut Al Muktabar, di Provinsi Banten saat ini ada 14 kawasan industri yang diisi oleh 4000 lebih industri besar dan menengah. Bila ditambah dengan UMKM bisa mencapai puluhan ribu pelaku usaha. Menjadi modal untuk pemulihan ekonomi Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya. Dikatakan, ekonomi berkelanjutan (green economy) membutuhkan kearifan kita untuk bersahabat dengan alam. Dalam rangka menyongsong ekonomi hijau, pemanfaatan digitalisasi cukup baik. Terjadi efisiensi yang cukup baik. Bisa dikembangkan menjadi mudah, murah, dan cepat. Dengan melandainya pandemi Covid-19, meski belum bebas agenda pemulihan ekonomi terus dipacu. “Kita harus sekuat-kuatnya memanfaatkan potensi kita. Saat ini kondisinya terus membaik. Ekonomi digital di Tangerang cukup baik,” ungkap Al Muktabar. Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengungkap peluang terhadap amanat pembelanjaan APBD sebesar 40 persen untuk produk dalam negeri khususnya produk lokal. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan membuat katalog lokal dan mengembangkan toko daring (marketplace) yang saat ini sudah menampung 200 ribu pelaku UMKM. Al Muktabar juga berharap bahwa seminar yang digelar dapat menjadi masukan bagi dirinya dan Pemprov Banten untuk melangkah ke depan. “Saya berharap dari seminar ini ada hal-hal yang realistik dan faktual untuk kita laksanakan. Rumuskan betul secara realistik dan kurangi teoritik,” pesannya. “Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi lebih baik di masa depan,” tambah Al Muktabar. Dalam kesempatan itu, Ketua Program Studi Akuntansi FEB Untirta Ahmadi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi hendaknya mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurutnya, hampir 90% industri di Indonesia masih tergantung impor bahan baku dan tersandera mata uang asing untuk pembayarannya. “Untuk mendukung keberlangsungan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu khususnya dolar digunakan LCS (Local Currency Settlement) untuk memelihara hubungan dan keberlangsungan hubungan dagang,” ungkap Ahmadi. Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat menyinggung  perkembangan ekonomi global akibat perkembangan geopolitik. Saat ini beberapa negara membatasi pasokan barang sehingga memicu inflasi. Diungkapkan, perekonomian Provinsi Banten pada Triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,9 persen. Realisasi investasi asing (PMA) berada di peringkat 6 Nasional dengan nilai sekitar $712 USD. Sedangkan realisasi investasi dalam negeri (PMDN) berada di peringkat 7 Nasional dengan nilai sekitar Rp 6 triliun. “Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) peringkat 2 setelah DKI Jakarta. Penjualan online UMKM tertinggi di Indonesia,” ungkap Imaduddin Sahabat. “Provinsi Banten berpotensi menjadi basis green economy Indonesia,” pungkasnya.

SERANG,- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Jajaran Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) saat ini tengah memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru. Selain P3K guru, akan dibahas juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) terkait pemutusan tenaga honorer.   “Untuk P3K dan honorer sedang ibu (menyebut dirinya) urus, tidak mungkin dibiarkan. Seluruh kepala daerah sedang mencari solusi dengan pemerintah pusat,” ujar Tatu melalui keterangan tertulisnya yang di siarkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) pada Senin, 27 Juni 2022.   Bahkan pada pekan lalu pun, Tatu bersama Jajaran Pengurus Apkasi sudah melakukan rapat bersama Kemenpan RB.   “Hari ini (Jum’at, 24 Juni) kami APKASI dan APEKSI rapat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB). Mencari solusi terbaik sesuai aturan, dan mengupayakan anggaran turun,” katanya.   Tatu menyebutkan, untuk mengeluarkan SK (Surat Keputusan) calon P3K guru yang ada di Kabupaten Serang perlu di barengi dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp100 miliar.   “Perlu diketahui, dengan 1.682 calon P3K yang ada, hampir Rp100 miliar dana yang dibutuhkan di tengah APBD yang belum normal akibat Covid-19,” terangnya.   Lebih lanjut Tatu menyebutkan, bahwa saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pekan lalu masalah tersebut menjadi pembahasan utama.   “Ini jadi pembahasan, jadi rekomendasi untuk bisa diselesaikan bersama pemerintah pusat. Memang sudah ada daerah yang merealisasikan SK PPPK ini, tapi mayoritas belum. Masalahnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari dana pusat APBN tidak turun untuk P3K guru,” jelasnya.   Oleh karena itu, Tatu mengimbau kepada para calon P3K guru yang ada di Kabupaten Serang untuk bersabar dan berdo’a bersama-sama demi kelancaran yang saat ini tengah di perjuangkan di tingkat Pemerintah Pusat.   “Ibu memahami suasana kebatinan teman-teman guru yang sudah menjalani seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ibu terus berjuang, sangat mengupayakan segera teratasi semua masalahnya. Sekali lagi ibu sangat memahami aspirasi teman-teman, dan Ibu terus berjuang.. Mohon doa,” ucap Tatu.   Sebelumnya Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menandatangani dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 186 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) non guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Penandatangan dan penyerahan SK secara simbolis bertempat di Pendopo Bupati Serang pada Kamis, 22 Juni 2022.   Ratu Tatu mengatakan, penyerahan sebanyak 186 SK CPNS dan P3K non guru hasil dari perekrutan atau tes pada Tahun 2021 lalu yang sudah ter anggarkan pada APBD Tahun 2022.   “Dari jumlah tersebut terbagi untuk CPNS sebanyak 162 orang dan P3K non guru 24 orang,” ujar Tatu usai pelantikan.

TANGERANG,- Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang tentang pandangan umum Fraksi atas Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Menurut ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholdi Ismail mengatakan, dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut, terdapat sejumlah point rapat menjadi pembahasan serius. “Mengenai status pandemi covid–19 di Kabupaten Tangerang yang berada pada level dua,” katanya, kamis (9/6/2022). Sementara itu, ketua Fraksi PPP Kabupaten Tangerang mengatakan, dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut, dibanjiri sejumlah interupsi dari berbagai Fraksi. “Pandangan umum fraksi tidak perlu dibacakan kembali karena merupakan suatu yang tertulis, dan hal tersebut dapat ditelaah dan ditindaklanjuti jawabannya oleh eksekutif,” katanya. Untuk itu, pihaknya ingin menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi PPP langsung kepada ketua DPRD dan tidak dibacakan kembali. Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin mengatakan, banyaknya interupsi dikarenakan pelaksanaan rapat yang sedikit mengalami keterlambatan. Selain itu, banyaknya interupsi karena pada rapat tersebut merupakan pemberian pandangan umum dari seluruh Fraksi. “Terjadinya interupsi tersebut dapat dimaklumi karena rapat pada kamis 9 juni ini merupakan pandangan umum saja dan akan dilanjutkan pembahasannya pada pekan depan,” katanya. Ia mengatakan, terkait silpa di tahun 2021 dirinya akan menunggu sidang berikutnya dengan pembahasan dan selanjutnya menanyakan kepada SKPD terkait, tentang adanya silpa tersebut. Dilain pihak, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengatakan jika rapat paripurna tersebut merupakan agenda penjelasan Bupati terhadap APBD 2021. “Nantinya akan dilanjutkan kembali pada rapat berikutnya dalam agenda jawaban bupati terhadap apbd 2021,” pungkasnya.