Author: admin

Sebanyak 8.000 pohon mangrove ditanam di pesisir Pantai Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Selasa (26/7/2022). Penanaman mangrove dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia, sejumlah perusahaan industri dan kepala OPD Pemkab Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, mangrove yang ditanam sebanyak 8.000 pohon. Penanaman mangrove ini merupakan salah satu kerjasama dengan UGM. Tatu mengatakan, penanaman mangrove ini merupakan upaya untuk mencegah abrasi di wilayah Serang utara. Karena, di wilayah tersebut rawan terjadinya abrasi. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan itu sendiri. Namun, butuh kerjasama semua pihak untuk sama-sama menjaga lingkungan. “Dari perguruan tinggi, dari industri juga kita libatkan,” katanya. Kemudian, Tatu juga mengajak masyarakat untuk sadar menanam mangrove. Karena, menanam mangrove sama saja menjaga lingkungan masing-masing. “Setiap masyarakat menanam satu saja, itu sama saja menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, kesadaran ini yang harus terus kita tingkatkan,” ujarnya. Selain di Desa Lontar, pihaknya juga akan memperluas program penanaman mangrove di wilayah yang rawan abrasi. “Karena kita kan punya wilayah pesisir yang cukup panjang,” ucapnya. Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) pembelajaran pemberdayaan masyarakat (PPM) mahasiswa UGM. “Ada 30 mahasiswa yang kami terjunkan di Kabupaten Serang,” katanya. Ia mengatakan, dalam program ini ada dua hal yang menjadi target. Pertama, untuk mendidik mahasiswa dan menanamkan rasa empati, kepemimpinan, nasionalisme, dan rasa sosial di mahasiswa. Kemudian, juga memberikan manfaat bagi masyarakat atas program tersebut. “Ada beberapa lokasi yang menjadi sasaran kita, mulai dari wilayah rawan abrasi, sampah, rawan banjir, jadi mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, penanaman mangrove menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencegah abrasi. Tanaman itu akan memecah gelombang sehingga dapat menjadi mitigasi bencana. “Ini dapat menahan gelombang yang tingggi, sehingga wilayah pesisir terlindungi dari pengikisan. Kemudian, juga fungsinya untuk penghijauan, mangrove dapat menyerap karbon monoksida,” pungkasnya. (*)

Provinsi Banten kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  (PPPA) dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional Tahun 2022. “Provinsi Banten mendapatkan anugerah Provila, Begitu juga Kabupaten/Kota, delapan Kabupaten /Kota juga menjadi peraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Malam Anugerah KLA 2022 di Hotel Novotel Bogor Golf Resort And Convention Centre Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jum’at malam (22/7/2022). “Tentu kita mengapresiasi kepada Bupati/Walikota di Provinsi Banten atas segala kinerjanya yang luar biasa,” tambahnya. Dikatakan, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan mereka nanti, anak-anak kita yang kita kasihi dan kita cintai, akan dilanjutkan kepemimpinan di daerah, bahkan bisa berkiprah dengan tingkatan kepemimpinan lebih tinggi. “Kita selalu mendoakan untuk anak-anak kita, akan membawa Indonesia dan khususnya bagi Provinsi Banten terus maju,” ungkap Al Muktabar. Masih menurut Al Muktabar, Anugerah Provila bagi Provinsi Banten juga beriring dengan langkah-langkah pengurangan stunting dan gizi buruk. Dikatakan, pihaknya bersama Gubernur se Jawa dan Bali sehari sebelumnya (Kamis, 21/7) sudah menandatangani kesepakatan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mensukseskan imunisasi anak. Penandatanganan dilaksanakan di kediaman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka Pencanangan Bulan Imunisasi Anak. “Berarti ada tiga momen besar yang kita lakukan terhadap anak. Pertama kita malam hari ini mendapat penghargaan dalam rangka Provinsi, Kabupaten/Kota yang konsen kepada anak. Kedua kita konsen kepada bagaimana penanganan stunting dan gizi buruk terhadap anak. Ketiga, kita berpacu dan sedang mengupayakan peningkatan yang luar biasa di bulan imunisasi anak,” papar Al Muktabar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat memberikan sambutannya. Anugerah KLA diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai komitmen tinggi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi,” ungkapnya. “Upaya perlindungan khusus dan pemenuhan hak  anak harus terintegrasi,” tambah Menteri Bintang Puspayoga. Dikatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah,” ungkap Menteri PPPA Bintang Puspayoga. “Peran penting Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Provila. Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati dan Walikota untuk mendorong Kabupaten/Kota mewujudkan KLA,” tambahnya. Dikatakan Program KLA dimulai sejak 2006. Tahun ini sebanyak 312 Kabupaten/Kota meraih KLA dan 8 Provinsi meraih Provila. “Apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas kerjasama dan daya upaya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Sitti Ma`ani Nina mengungkapkan, Alhamdulillah Provinsi Banten Tahun 2022 yg ke tiga kali nya secara  berturut-turut mendapatkan Anugerah Provila sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak. “Dapat mendorong seluruh Kabupaten/ Kota memiliki  komitmen yang tinggi dalam mewujudkan KLA melalui penerapan 24 Indikator KLA dengan berbagai kategori  dari pratama, madya, dan nindya. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini  mendapatkan predikat Nindya. Semoga ke depan semua Kab/Kota dapat naik kelas lagi,” ungkapnya. “Alhamdulillah, Bapak Penjabat Gubernur Banten sangat fokus terkait pemenuhan hak  anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Nina.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nomor : 35/07/36/Th. XVI, 15 Juli 2022, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang. Turun 38,26 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 53,21 ribu orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebesar 6,16 persen. Turun 0,34 poin persen poin terhadap September 2021 dan juga menurun 0,50 persen poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tinggal, di perkotaan persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 6,04 persen. Turun menjadi 5,73 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 7,72 persen, turun menjadi 7,46 persen pada Maret 2022. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 10,13 ribu orang (dari 576,62 ribu orang pada September 2021 menjadi 566,49 ribu orang pada Maret 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 28,12 ribu orang (dari 275,66 ribu orang pada September 2021 menjadi 247,54 ribu orang pada Maret 2022). Dalam surveinya, BPS menetapkan Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp570.368,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp412.182,- (72,27 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp158.185,- (27,73 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 4,86 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.711.988,-/rumah tangga miskin/bulan. Secara umum, pada periode 2012–2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp570.368,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,18 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,54 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 72,27 persen. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 17,31 persen di perkotaan dan 19,65 persen di perdesaan. Beras memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (15,99 persen di perkotaan dan 18,96 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,65 persen di perkotaan dan 3,28 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,62 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan), mie instan (2,68 persen di perkotaan dan 2,37 di perdesaan), roti (1,88 persen di perkotaan dan 2,58 di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (2,25 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,025, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,197. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,343 menjadi 0,270. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,960, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,218. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,252, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,322. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2021–Maret 2022 antara lain : pertama, pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2022 sebesar 4,97 persen (y-on-y), lebih baik dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,51 persen. Ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 2,92 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 2,62 persen. Keempat, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebesar 99,03 meningkat dibanding September 2021 sebesar 97,71. Kelima, pada Februari 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,53 persen. Terjadi penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 8,98 persen, dan angka ini juga menurun jika dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 9,01 persen. (*)

Saat ini, angka stunting di Kota Serang jumlahnya masih ribuan, karena itu Pemkot Serang fokus pada penurunan angka stunting. Wali Kota Serang Syafrudin mengungkap soal penurunan angka stunting ini, saat menerima kunjungan tim penilai lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten, Senin 11 Juli 2022. “Angka stunting di Kota Serang ini kalau tidak salah 2.370 dari kumlah penduduk Kota Serang sebanyak 700 Ribu,” kata Syafrudin. Namun demikian, sambung Syafrudin, jika dikalkulasikan sebenarnya hanya kurang lebih 2 persen saja. “Untuk menekan angka stunting ini, sebenarnya instruksi dari pusat untuk membentuk Orang Tua Asuh,” ujar Syafrudin. “Termasuk TNI Polri di Kota Serang ini menjadi Orang Tua Asuh, unsur Forkopimda juga menjadi Orang Tua Asuh,” tambahnya. “Anggarannya nanti akan diberikan kepada Kelurahan yang ada di Kota Serang,” ucap Syafrudin. Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan penilaian Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Drangong karena Kelurahan Drangong pemenang Lomba Penilaian Kelurahan tingkat Kota Serang yang kemudian dipilih untuk menuju tingkat Provinsi. “Tingkat Kota Alhamdulillah Kelurahan Drangong yang menang, dan akan kita kirim ke Provinsi yang sedang ada penilaian pada hari ini” ungkap Syafrudin.

Penjabat (Pj)  Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi DPRD Provinsi Banten, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal itu disampaikan Al Muktabar dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021, Selasa (5/7/2022). “Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, maka Pemerintah telah melaksanakan amanat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 127 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015,” ungkap Al Muktabar. “Di mana dalam peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa,” sambungnya. Menurutnya, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. “Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam Peraturan Daerah ini ditunjukan terhadap dua aspek besar, yakni yang pertama pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan kerjasama Desa,” katanya. Selanjutnya aspek yang kedua, ujar Al Muktabar, bagaimana dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan Desa, baik dalam fasilitas, koordinasi dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Enong Suhaeti menyampaikan salah satu tujuan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mewujudkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. “Jadi pemberdayaan itu kan dari hulu sampai hilir baik itu pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah pemberdayaan itu bagaimana kita meningkatkan gotong royong, kesatuan, kebersamaan dan pemberdayaan itu juga terintegrasi dengan program,” ujarnya. Ia juga menilai, dengan adanya payung hukum pemberdayaan masyarakat dan Desa ini, tentunya beriringan dengan meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten “Ini membuat lebih kuat lagi bagiamana pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta ini sebagai bentuk hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS, dan turut hadir Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Anggota DPRD Provinsi Banten serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.