Author: admin
advetorial

Harganas ke-29 tingkat Provinsi Banten Fokus pada Penanganan Stunting

adminComment(0)

CILEGON – Pencegahan terhadap stunting masih menjadi fokus dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tingkat Provinsi Banten di Lingkungan Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Selasa (12/7/2022). Kegiatan bertajuk Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting dihadiri oleh Penjabat Gubernur Banten, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto. Selain itu hadir dalam kegiatan tersebut Bupati/Walikota, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Prov Banten, OPD Provinsi Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina. Acara juga dihadiri oleh seluruh kader PKK, kader KB se Provinsi Banten. Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto optimis melihat upaya Provinsi Banten untuk mencegah stunting. Pemerintah pusat sendiri dikatakan menggelontorkan anggaran per tahun untuk mencegah stunting rata-ratanya Rp 34 triliun yang dikelola 17 kementerian terkait. “Tetapi ternyata belum cukup efektif menurunkan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, hal yang menjadi penting adalah penguatan peran lini lapangan. Peran tim pendamping keluarga, peran Satgas, peran TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), peran ibu-ibu PKK adalah unsur-unsur penting yang akan mensukseskan harapan Bapak Presiden pada tahun 2024 (angka stunting di Indonesia) menjadi 14 persen,” kata Tavip dalam sambutannya. Di Indonesia sendiri saat ini angka stunting masih 24,4 persen. Dalam kesempatan yang sama Tavip juga mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Banten yang akan bersinergi dengan nasional untuk menurunkan stunting. “Saya yakin atas dukungan Bapak Gubernur, Bapak Walikota, Bupati semua yang hadir menganggap momentum penting ini, yang menjadi amanah Bapak Presiden bahwa stunting menjadi beban untuk daya saing Republik Indonesia khususnya di tahun 2045 sebagai negara yang berpotensi menjadi 5 terbesar perekonomiannya di dunia.” Dikatakan, dari 34 Provinsi di Indonesia, Banten masuk 12 wilayah prioritas penanganan stunting. Indikator Banten masuk zona prioritas karena dua hal. Pertama angka anak stunting di Banten termasuk tinggi di samping Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Alasan lain Banten masuk 12 provinsi prioritas salah satunya karena Banten banyak berkontribusi di kancah nasional dalam upaya pencegahan stunting. Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga mengapresiasi peran dari ibu-ibu PKK dan seluruh kader Posyandu, Kader KB dan TPPS di Banten. Peran keluarga menurut Al Muktabar sangat sentral dalam mensukseskan target pembangunan baik di daerah maupun di level nasional. “Keluarga berperan penting dalam membuat kita ada seperti saat ini. Saya yakin sistem nilai di keluarga yang membentuk kita semua pada hari ini,” katanya. Pola pendidikan dan asupan makanan yang bergizi di leval keluarga, kata dia, secara tidak langsung akan mendorong dan melahirkan generasi yang unggul dan memiliki daya saing. Dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tersebut, Al Muktabar berharap keluarga di Banten dapat menjadi elemen yang berharga dalam mencapai kemajuan bersama. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, sebagaimana arahan Bapak Pj Gubernur Banten dalam penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan tiga level. “Level pertama Melakukan pemberian makanan langsung, untuk kategori gizi buruk, gizi kurang, dengan pendampingan tenaga ahli gizi yang berada di Puskesmas ” kata Nina. Saat ini, kata Nina, penanganan stunting, gizi buruk, dan gizi kurang akan dilakukan secara bersama- sama dengan menggerakan orang tua asuh, selanjutnya level pemberdayaan keluarga dan level pembentukan kelompok. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan pelaksanaan 8 aksi konvergensi/Aksi terintegrasi. Acara Harganas ke-29 tingkat Provinsi Banten diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemberian hadiah dan penghargaan bagi para kader hingga acara yang tak kalah penting yakni penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting di Banten oleh berbagai instansi. (Advertorial)
news

Ribuan Anak Di Kota Serang Terkena stunting

adminComment(0)

Saat ini, angka stunting di Kota Serang jumlahnya masih ribuan, karena itu Pemkot Serang fokus pada penurunan angka stunting. Wali Kota Serang Syafrudin mengungkap soal penurunan angka stunting ini, saat menerima kunjungan tim penilai lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten, Senin 11 Juli 2022. “Angka stunting di Kota Serang ini kalau tidak salah 2.370 dari kumlah penduduk Kota Serang sebanyak 700 Ribu,” kata Syafrudin. Namun demikian, sambung Syafrudin, jika dikalkulasikan sebenarnya hanya kurang lebih 2 persen saja. “Untuk menekan angka stunting ini, sebenarnya instruksi dari pusat untuk membentuk Orang Tua Asuh,” ujar Syafrudin. “Termasuk TNI Polri di Kota Serang ini menjadi Orang Tua Asuh, unsur Forkopimda juga menjadi Orang Tua Asuh,” tambahnya. “Anggarannya nanti akan diberikan kepada Kelurahan yang ada di Kota Serang,” ucap Syafrudin. Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan penilaian Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Drangong karena Kelurahan Drangong pemenang Lomba Penilaian Kelurahan tingkat Kota Serang yang kemudian dipilih untuk menuju tingkat Provinsi. “Tingkat Kota Alhamdulillah Kelurahan Drangong yang menang, dan akan kita kirim ke Provinsi yang sedang ada penilaian pada hari ini” ungkap Syafrudin.
news

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021 Disepakati Jadi Perda

adminComment(0)

Penjabat (Pj)  Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi DPRD Provinsi Banten, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal itu disampaikan Al Muktabar dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021, Selasa (5/7/2022). “Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, maka Pemerintah telah melaksanakan amanat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 127 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015,” ungkap Al Muktabar. “Di mana dalam peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa,” sambungnya. Menurutnya, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. “Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam Peraturan Daerah ini ditunjukan terhadap dua aspek besar, yakni yang pertama pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan kerjasama Desa,” katanya. Selanjutnya aspek yang kedua, ujar Al Muktabar, bagaimana dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan Desa, baik dalam fasilitas, koordinasi dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Enong Suhaeti menyampaikan salah satu tujuan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mewujudkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. “Jadi pemberdayaan itu kan dari hulu sampai hilir baik itu pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah pemberdayaan itu bagaimana kita meningkatkan gotong royong, kesatuan, kebersamaan dan pemberdayaan itu juga terintegrasi dengan program,” ujarnya. Ia juga menilai, dengan adanya payung hukum pemberdayaan masyarakat dan Desa ini, tentunya beriringan dengan meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten “Ini membuat lebih kuat lagi bagiamana pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta ini sebagai bentuk hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS, dan turut hadir Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Anggota DPRD Provinsi Banten serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Uncategorized

Bupati Serang Gencarkan Imunisasi Pada Anak 

adminComment(0)

Pemerintah Kabupaten Serang menggencarkan imunisasi untuk anak. Hal itu karena penularan penyakit berpotensi tinggi dengan letak geografis Kabupaten Serang berada pada lintasan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu dikatakan Bupati Serang pada sosialisasi dan koordinasi bulan imunisasi anak nasional di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Kamis (30/06/2022). Kata Tatu, melalui imunisasi, dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit kepada anak. “Potensi penyakit yang bisa terjadi pada anak yakni campak, polio, rubela, difteri, hepatitis B, makanya imunisasi ini sangat penting,” ujarnya. Turut hadir, Kepala Dinkes Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi, para camat, kepala puskesmas dan stakeholder kesehatan. Sekadar diketahui, berdasarkan analisis risiko campak rubella dengan menggunakan data tiga tahun terakhir, Kabupaten Serang bersama dengan Kota Tangerang Selatan termasuk dalam wilayah dengan risiko sedang di Provinsi Banten. “Sedangkan enam kabupaten kota lainnya termasuk dalam wilayah dengan risiko tinggi,” katanya. Tatu menjelaskan, selama pandemi Covid-19, imunisasi di Kabupaten Serang terhambat dan berdampak pada capaiannya yang menurun. “Bulan imunisasi akan dilakukan pada Agustus serentak secara nasional dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyukseskannya, yang melibatkan lintas sektor,” ucapnya. Pihaknya juga meminta agar masyarakat mau mengimunisasi anaknya. “Karena masih ada orangtua yang menganggap imunisasi itu tidak penting,” tuturnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Istianah Hariyanti mengatakan, program ini, ada dua kegiatan yang akan dilakukan. Yakni, kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberian satu dosis imunisasi campak rubela secara massal, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Kemudian pihaknya juga akan berbagi tugas dengan instansi lainnya melalui Satgas yang sudah dibentuk. “Tugas Satgas ini merencanakan kegiatan, menentukan sasaran, hingga menggerakkan sasaran ke tempat imunisasi,” katanya. Saat ini, kata Isti, akan menyiapkan tempat imunisasi di berbagai fasilitas. Mulai dari Posyandu, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga fasilitas lainnya seperti PAUD dan sekolah.
advetorial

Dinsos Banten Berikan Pelatihan untuk Disabilitas dan Gepeng

adminComment(0)

LEBAK– Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten memberikan pembinaan dan prlatihan kepada puluhan penyandang disabilitas serta gelandangan dan pengemis (Gepeng),  di Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Dinsos Lebak di Jalan Siliwangi Pasir Ona, Rangkasbitung.   Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma mengatakan, keahlian yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan gepeng tersebut bertujuan agar mereka  bisa mempunyai keahlian.   “Untuk disabilitas diberikan pelatihan menjahit, sedangkan untuk gepeng diberikan pelatihan berupa service handphone dan perbengkelan,” kata Budi saat ditemui awak media saat meninjau pelatihan, Selasa (28/6/2022). Ia menjelaskan, untuk disabilitas yang mengikuti pelatihan menjahit ada sekitar 20 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota di Banten. Sedangkan untuk gepeng ada sebanyak 30 orang yang mengikuti pelatihan.   “Para peserta pelatihan akan diberikan pelatihan selama 23 hari oleh para instruktur yang berpengalaman, dan nantinya bila peserta pelatihan selesai menjalani pelatihan akan diberikan piagam dan peralatan untuk bisa dipergunakan,” ujarnya.   Budi berharap, pada masa mendatang alokasi anggaran untuk pelatihan kaum disabilitas dan gepeng ini makin bertambah, agar nantinya banyak disabilitas dan gepeng yang mau mengikuti pelatihan.   “Setelah para peserta pelatihan selesai mengikuti pelatihan, agar bisa memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk menambah penghasilan, dan tentunya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat,” ucapnya. Sementara itu, Ahda, salah seorang gepeng asal Kabupaten Pandeglang yang mengikuti pelatihan mengaku sangat senang bisa mengikuti pelatihan yang dilaksakan oleh Dinsos Banten.   “Senang banget, dan untuk kedepannya saya akan memanfaatkan keahlian yang saya dapatkan di pelatihan ini untuk membuka bengkel,” katanya. (ADV)
news

Datangi Nikomas, Komisi V DPRD Banten Sepakati Hal Ini

adminComment(0)

SERANG,- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinai Banten mendatangi PT. Nikomas Gemilang guna melakukan audiensi dengan pihak perusahaan beserta dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Farkopimka) Kibin, Kepala Desa Tambak dan Cijeruk. Audiensi ini dilakukan menyusul adanya laporan mengenai isu calo tenaga kerja yang melibatkan oknum dari pihak kecamatan dan desa di wilayah Kecamatan Kibin. Anggota DPRD Banten Fraksi PDIP Yeremia Mendrofa mengungkapkan,  audiensi ini dilakukan menyusul adanya isu jual beli kesempatan kerja yang dilakukan oknum dari pihak desa dan HRD  PT. Nikomas Gemilang. “Kita saat ini sedang dalam kondisi ironis, Banten menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia, tapi selain itu juga ada isu jual beli posisi pekerjaan di pabrik-pabrik,” katanya, Selasa (28/6/2022). Ia menyebutkan upaya ini dilakukan untuk mencegah sekaligus menangani persoalan calo ketenagakerjaan di Banten. “Kami ajak pihak perusahaan, pihak desa, kecamatan, serta dinas untuk berunding dan melakukan kesepakatan bersama menindaklanjuti persoalan calo tenaga kerja ini,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota DPRD Banten Fraksi Demokrat Heri Handoko menyampaikan, pihaknya mendorong industri dan pemerintah serta aparat penegak hukum untuk melakukan kesepakatan pencegahan dan pemberantasan calo tenaga kerja. “Kami mendorong semua pihak untuk membuat kesepakatan bersama  melakukan pencegahan dan pemberantasan calo ketenagakerjaan,” katanya. Heri juga menegaskan, pihaknya bahkan mendorong untuk membuat satuan tugas (Satgas) mafia ketenagakerjaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Pada masa Gubernur Wahidin Halim saya bahkan mendorong untuk membentuk satgas mafia ketenaga kerjaan yang terdiri dari unsur Dinas serta TNI Polri,” ungkapnya. Perlu diketahui, dalam kesempatan tersebut perwakilan PT. Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kepala Desa Tambak dan Cijeruk, serta unsur TNI dan Polri melakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai upaya pemcegahan dan pemberantasan calo ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut: Bersama-sama berperan aktif mencegah dan memberantas praktik pencaloan dan penipuan rekrutmen tenagakerja baik melalui sosialisasi, membuka posko pengaduan  maupun pengawasan. Masyarakat dihimbau tidak serta merta percaya terhadap praktik pencaloan dan penipuan rekrutmen tenaga kerja. Masyarakat yang mendengar, mengetahui, mengalami hal tersebut diharapkan segera melaporkan kepada aparat yang berwewenang dengan dukungan bukti tertulis, rekaman ataupun bukti pendukung lainnya Aparat menindaklanjuti semua laporan ataupun aduan masyarakat dengan menjaga kerahasiaan pelapor dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan membenahi sistem rekrutmen tenaga kerja yang memperkecil potensi pencaloan dan penipuan rekrutmen tenaga kerja. Juga aktif mengupdate informasi kebutuhan tenaga kerja / lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Pengisian lowongan kerja  bisa dilakukan bersama-sama melalui Job Fair di Kabupaten Serang. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten, Muspika, Pemerintahan Desa serta Perusahaan terus aktif berkoordinasi dalam menangani  masalah ketenagakerjaan di wilayah.
Uncategorized

Pemprov Banten Buka Keran Investasi Besar-Besaran

adminComment(0)

SERANG,- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, dua kebijakan utamanya terkait investasi di Provinsi Banten adalah mempertahankan yang sudah ada dan mengundang investasi sebesar-besarnya. Investasi yang masuk menjadi salah satu modal untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Hal itu diungkap Al Muktabar saat menjadi Pembicara Utama (keynote speaker) dalam Seminar On Sustainable Economy: Accelerating Investment On Green Industry And Implementation Of Local Currency Settlement (LCS) For Sustainable Economic Growth di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Sindangsari Jl. Raya Palka Km 3, Kabupaten Serang, Senin (27/6/2022). “Banyak yang dicapai Provinsi Banten, paling tidak sejajar dengan yang lain. Kita termasuk daerah tujuan investasi yang cukup baik atau menjanjikan,” ungkapnya. “Dua strategi kebijakan investasi Pemprov Banten, pertama memelihara industri yang ada di Provinsi Banten agar tidak meninggalkan Provinsi Banten. Kedua, kita mengundang investasi yang sebesar besarnya,” jelas Al Muktabar. Dikatakan, banyak realisasi investasi di Provinsi Banten yang menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Diungkapkan Al Muktabar, investasi adalah soal keyakinan, yakin mendapat keuntungan. Pihaknya berusaha merawat investasi yang sudah ada untuk mendapatkan nilai ekonomi tinggi dengan memberikan pelayanan yang terus diperbaiki. Sehingga, pengusaha merasa nyaman melakukan aktivitas perekonomian di Provinsi Banten. “Kewajiban bersama kita meneguhkan kontrol publik terhadap birokrasi dan agenda ekonomi. Bila tidak mendapatkan kontrol yang baik bisa menghasilkan kurang berkeadilan bahkan tidak berkeadilan. Dengan saling mengontrol kita on the track pada tujuan bersama,” ungkapnya. Masih menurut Al Muktabar, di Provinsi Banten saat ini ada 14 kawasan industri yang diisi oleh 4000 lebih industri besar dan menengah. Bila ditambah dengan UMKM bisa mencapai puluhan ribu pelaku usaha. Menjadi modal untuk pemulihan ekonomi Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya. Dikatakan, ekonomi berkelanjutan (green economy) membutuhkan kearifan kita untuk bersahabat dengan alam. Dalam rangka menyongsong ekonomi hijau, pemanfaatan digitalisasi cukup baik. Terjadi efisiensi yang cukup baik. Bisa dikembangkan menjadi mudah, murah, dan cepat. Dengan melandainya pandemi Covid-19, meski belum bebas agenda pemulihan ekonomi terus dipacu. “Kita harus sekuat-kuatnya memanfaatkan potensi kita. Saat ini kondisinya terus membaik. Ekonomi digital di Tangerang cukup baik,” ungkap Al Muktabar. Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengungkap peluang terhadap amanat pembelanjaan APBD sebesar 40 persen untuk produk dalam negeri khususnya produk lokal. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan membuat katalog lokal dan mengembangkan toko daring (marketplace) yang saat ini sudah menampung 200 ribu pelaku UMKM. Al Muktabar juga berharap bahwa seminar yang digelar dapat menjadi masukan bagi dirinya dan Pemprov Banten untuk melangkah ke depan. “Saya berharap dari seminar ini ada hal-hal yang realistik dan faktual untuk kita laksanakan. Rumuskan betul secara realistik dan kurangi teoritik,” pesannya. “Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi lebih baik di masa depan,” tambah Al Muktabar. Dalam kesempatan itu, Ketua Program Studi Akuntansi FEB Untirta Ahmadi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi hendaknya mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurutnya, hampir 90% industri di Indonesia masih tergantung impor bahan baku dan tersandera mata uang asing untuk pembayarannya. “Untuk mendukung keberlangsungan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu khususnya dolar digunakan LCS (Local Currency Settlement) untuk memelihara hubungan dan keberlangsungan hubungan dagang,” ungkap Ahmadi. Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat menyinggung  perkembangan ekonomi global akibat perkembangan geopolitik. Saat ini beberapa negara membatasi pasokan barang sehingga memicu inflasi. Diungkapkan, perekonomian Provinsi Banten pada Triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,9 persen. Realisasi investasi asing (PMA) berada di peringkat 6 Nasional dengan nilai sekitar $712 USD. Sedangkan realisasi investasi dalam negeri (PMDN) berada di peringkat 7 Nasional dengan nilai sekitar Rp 6 triliun. “Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) peringkat 2 setelah DKI Jakarta. Penjualan online UMKM tertinggi di Indonesia,” ungkap Imaduddin Sahabat. “Provinsi Banten berpotensi menjadi basis green economy Indonesia,” pungkasnya.
news

Vaksinasi PMK Dimulai, Pemkab Pandeglang Siapkan 100 Dosis Vaksin 

adminComment(0)

Pandeglang – Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyiapkan sekitar 100 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk hewan ternak.   Proses vaksinasi PMK  untuk hewan ternak di Kabupaten Pandeglang dimulai hari Senin (27/6/2022) serentak di seluruh Pandeglang.   Bupati Pandeglang Irna Narulita saat pencanangan vaksinasi PMK di Desa Langeunsari Kecamatan Saketi mengatakan Pemkab Pandeglang selalu siaga terhadap penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan dengan melakukan vaksinasi PMK, “katanya.   Menurut Irna, memang di Pandeglang ada sekitar 28 hewan ternak yakni kerbau yang terjangkit penyakit PMK, akan tetapi setelah ditangani dengan intensif alhamdulilah delapan hewan ternak dinyatakan telah sembuh dan 20 hewan ternak lainya sedang dalam tahap isoman, “ucapnya.   Ia berharap setelah dilakukan vaksinasi PMK, hewan ternak di Kabupaten Pandeglang kembali sehat, para pembeli kembali bergeliat  sehingga para peternak bisa kembali mendulang rezekinya, hal ini  berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, “terangnya   Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Wahyu Widayanti mengatakan untuk pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi vaksinasi darurat pertama sebanyak 100 dosis, “kata Wahyu.   Ia menambahkan untuk pelaksanaan vaksinasi PMK kami memilih Kecamatan Saketi dan Cisata, karena dua lokasi ini termasuk lumbung ternak kerbau, “tambahnya.   “Dua lokasi pelaksanaan vaksinasi ini berbatasan dengan daerah yang tertular penyakit PMK, sehingga upaya pencegahan dan penyelamatan hewan ternak di dua wilayah ini menjadi prioritas, “ungkapnya.
Uncategorized

Di Rapat Apkasi, P3K Guru Jadi Fokus Bupati Serang

adminComment(0)

SERANG,- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Jajaran Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) saat ini tengah memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru. Selain P3K guru, akan dibahas juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) terkait pemutusan tenaga honorer.   “Untuk P3K dan honorer sedang ibu (menyebut dirinya) urus, tidak mungkin dibiarkan. Seluruh kepala daerah sedang mencari solusi dengan pemerintah pusat,” ujar Tatu melalui keterangan tertulisnya yang di siarkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) pada Senin, 27 Juni 2022.   Bahkan pada pekan lalu pun, Tatu bersama Jajaran Pengurus Apkasi sudah melakukan rapat bersama Kemenpan RB.   “Hari ini (Jum’at, 24 Juni) kami APKASI dan APEKSI rapat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB). Mencari solusi terbaik sesuai aturan, dan mengupayakan anggaran turun,” katanya.   Tatu menyebutkan, untuk mengeluarkan SK (Surat Keputusan) calon P3K guru yang ada di Kabupaten Serang perlu di barengi dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp100 miliar.   “Perlu diketahui, dengan 1.682 calon P3K yang ada, hampir Rp100 miliar dana yang dibutuhkan di tengah APBD yang belum normal akibat Covid-19,” terangnya.   Lebih lanjut Tatu menyebutkan, bahwa saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pekan lalu masalah tersebut menjadi pembahasan utama.   “Ini jadi pembahasan, jadi rekomendasi untuk bisa diselesaikan bersama pemerintah pusat. Memang sudah ada daerah yang merealisasikan SK PPPK ini, tapi mayoritas belum. Masalahnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari dana pusat APBN tidak turun untuk P3K guru,” jelasnya.   Oleh karena itu, Tatu mengimbau kepada para calon P3K guru yang ada di Kabupaten Serang untuk bersabar dan berdo’a bersama-sama demi kelancaran yang saat ini tengah di perjuangkan di tingkat Pemerintah Pusat.   “Ibu memahami suasana kebatinan teman-teman guru yang sudah menjalani seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ibu terus berjuang, sangat mengupayakan segera teratasi semua masalahnya. Sekali lagi ibu sangat memahami aspirasi teman-teman, dan Ibu terus berjuang.. Mohon doa,” ucap Tatu.   Sebelumnya Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menandatangani dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 186 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) non guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Penandatangan dan penyerahan SK secara simbolis bertempat di Pendopo Bupati Serang pada Kamis, 22 Juni 2022.   Ratu Tatu mengatakan, penyerahan sebanyak 186 SK CPNS dan P3K non guru hasil dari perekrutan atau tes pada Tahun 2021 lalu yang sudah ter anggarkan pada APBD Tahun 2022.   “Dari jumlah tersebut terbagi untuk CPNS sebanyak 162 orang dan P3K non guru 24 orang,” ujar Tatu usai pelantikan.
news

BIN Banten Vaksin Ribuan Warga Pabuaran

adminComment(0)

SERANG – Sekitar 1.500 warga di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang menjadi target Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Banten untuk melakukan vaksinasi.   BIN Banten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah terkait untuk menyelenggarakan Gebyar Vaksinasi Covid-19 yang berlokasi di Lapangan Kantor Kecamatan Pabuaran Jalan Raya Palka Km 9,1 Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).   Kepala BIN Daerah Banten Brigjen Hilman berharap pandemi semakin membaik dan segera beralih ke endemi.   Pihaknya berkomitmen menuntaskan agenda nasional yaitu vaksinasi guna mengendalikan laju penyebaran Covid-19.   “Lewat vaksin, kita bisa terus mengendalikan pandemi sehingga pada saatnya bisa berakhir atau setidaknya bertransisi menjadi endemi, Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi baik dosis satu hingga booster untuk mencapai herd immunity yaitu 208.265.720 orang. Sasaran vaksinasi itu terdiri atas tenaga kesehatan, manusia lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk remaja dan anak-anak. Target ini harus kita capai bersama-sama,” kata Kabinda.   Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi pada dosis primer, dia menegaskan akan terus mengebut program percepatan vaksinasi booster di Banten.   Untuk menarik peserta vaksinasi BIN juga memberikan bantuan beras gratis kepada warga yang sudah divaksin sehingga warga mendapatkan dua manfaat yaitu vaksinasi dan beras gratis.   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi mengapresiasi langkah BIN dalam program vaksinasi. Sebab, jajarannya merasa terbantu dalam mensukseskan capaian target vaksinasi di provinsi Banten.   Camat Pabuaran Idham Danal mengatakan, pihaknya bersyukur mendapat bantuan dari BIN untuk memfasilitasi kegiatan vaksinasi.   “Terimakasih juga kepada bapak Presiden Jokowi yang telah memberikan vaksinasi gratis untuk masyarakat agar masyarakat sehat dan terhindar dari virus covid-19,” katanya.   Kepala Puskesmas Pabuaran drg Wilsa menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi dan BIN telah membantu dalam kegiatan vaksinasi.   “Kami merasa sangat terbantu dengan kegiatan vaksinasi ini kami berharap semua warga dapat tervaksin warga juga bisa lebih sehat dan pandemi ini akan menjadi endemi,” katanya.   Sementara itu salah satu warga Saepudin mengatakan, sebagai bentuk ikhtiar melindungi diri dari Covid-19, vaksinasi ini sangat penting. “Banyak orang yang tidak mau divaksin itu karena takut disuntik dan denger berita hoax padahal kita dari masih kecil udah di vaksin,” kata Saepudin. (red)