news

Dewan Provinsi Banten Sepakati Raperda Dana Cadangan Pemilu 

Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Banten sepakat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul Gubernur Banten tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Banten, tahapan selanjutnya adalah pembentukan Pansus yang akan membahas secara dalam dan komprehensif berkenaan dengan draf Raperda yang diusulkan oleh Gubernur Banten tersebut. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, Selasa (9/8/2022). Seusai rapat Paripurna, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima dan memberikan beberapa catatan terhadap isi dari draf Raperda yang dimaksud. “Beberapa catatan itu tentu akan kami sampaikan secara resmi pada agenda Paripurna yang sudah terjadwalkan,” ujarnya. Al Muktabar melanjutkan, dirinya mengapresiasi atas beberapa catatan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten. Namun yang jelas, besaran anggaran yang diajukan itu berdasarkan hasil usulan dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Banten. “Tentunya, terkait dengan cost sharing penganggaran itu akan dibicarakan dengan Kabupaten dan Kota, tidak dibebankan seluruhnya kepada Provinsi,” ucapnya. Akan tetapi, tambah Al Muktabar, pihaknya menginginkan Provinsi bisa meringankan beban anggaran Kabupaten dan Kota untuk Pilkada ini, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. “Untuk mekanismenya nanti akan kita bicarakan bersama,” pungkasnya. Untuk diketahui, besaran anggaran yang diajukan oleh Pemprov Banten untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 nanti sebesar Rp596, 294 miliar. Anggaran itu akan diangsur selama tiga tahun anggaran. “Tahun ini kita merencanakan sebesar Rp10 miliar lebih sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD, Pada tahun 2023 Rp530 miliar lebih dan tahun 2024 sebesar Rp50 miliar lebih,” ucapnya. Besaran alokasi masih dinamis dan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan dengan pansus dan banggar. Al Muktabar juga meyakinkan, meskipun anggaran yang dialokasikan itu besar, namun tidak mengganggu program-program prioritas lainnya, karena semuanya sudah dikalkulasikan berdasarkan perhitungan akuntansi. “Kita sudah perhitungkan semuanya. Jadi tidak ada program-program prioritas yang terganggu,” katanya.

advetorial

Dinas Sosial Ambil Peranan Penting Dalam Pencegahan Stunting di Banten

SERANG – Upaya menekan angka stunting di Provinsi Banten terus dilakukan. Salah satunya oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja menyatakan peran kebijakan lintas sektoral harus menjadi prioritas utama dalam penanganan stunting. “Apa yang dilakukan Dinsos tidak dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara holistik, integratif dan yang terpenting adalah berkelanjutan,” ucap Budi, Rabu (26/7/2022). Dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menurunkan Prevalensi Stunting. Antara lain memastikan para penerima manfaat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang merupakan syarat diterimanya bantuan sosial. “Misalnya pada program PKH (sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat), dalam pelaksanaan programnya para pendamping PKH memastikan bahwa syarat-syarat program yang terkait dengan stunting dilaksanakan oleh para KPM,” ucapnya. Kemudian imunisasi lengkap bagi balita, dan kewajiban mendapatkan tablet ferium minimal 4 kali dalam satu masa kehamilan bagi ibu hamil dan lainnya. Dengan syarat-syarat program tersebut, lanjutnya, secara otomatis para KPM akan terhindar dari stunting. “Selain itu masih banyak upaya-upaya preventif lain yang dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial,” tutur Budi. Budi mengatakan, Dinsos Banten memberikan apresiasi setinggi-tingnya pada DPRD Banten melalui komisi V yang telah dan akan selalu memberikan dukungan politik anggaran bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terpisah, Ketua Komisi V Yeremian Mendrofa menyebutkan bahwa penanganan stunting di Banten butuh kerja sama lintas sektoral. Dalam kesempatan yang sama ia mengapresiasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Banten yang sudah dengan sigap bahu membahu menangani stunting. Khsus untuk Dinas Sosial Provinsi Banten, program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu intervesi konkret kepada keluarga yang mengalami kendala kesejahteraan sosial. “Intervensi semacama ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga yang secara sosial belum sejahtera. Karena faktor yang menyebabkan terjadinya stunting dalam keluarga yang memang mengalami kendala kesejahteraan sosial,” kata Yeremia. Program tersebut, ia menyebutkan sangat sejalan dengan program pemerintah pusat untuk bersama-sama daerah dalam penanganan stunting di Banten (Advertorial)

advetorial

Targetkan Bebas Campak Rubela di 2023, Provinsi Banten Launching Program Bulan Imunisasi Anak Nasional

SERANG – Pemprov Banten melalui Dinkes melakukan launching imunisasi pada anak-anak agar bebas campak rubela di tahun 2023. Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata Pemrov Banten menyuskseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Kemenkes RI yang bertujuan mempersiapkan generasi anak bangsa tumbuh kembang lebih tangguh dan kuat dari penyakit. Diketahui, BIAN adalah pemberian imunisasi tambahan Campak-Rubela serta melengkapi dosis Imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat. Program ini diwujudkan sebagai upaya menutup kesenjangan imunitas anak dengan melakukan hamonisasi kegiatan imunisasi tambahan (campak-rubela) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib). Tahapan pelaksanaan diselenggarakan pada bulan Mei 2022. Adapun wilayah pelaksanaannya adalah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Wilayah sasaran dari program imunisasi tahap kedua ini adalah Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten) dan Provinsi Bali. BIAN bermanfaat untuk mencegah kesakitan dan kecacatan akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yakni, campak, polio, pertusis (batuk rejan), rubella, difteri, hepatitis B, pneumonia (radang paru), dan meningitis (radang selaput otak) Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, imunasasi sangat penting bagi daya tahan generasi anak-anak agar kekebalan tubuh mengikuti tumbuh kembang anak. “Kita ingin memiliki anak yang kuat. Momen kita sangat penting karena meletakan dasar generasi kita kedepan. Pemerintah hadir memberikan layanan se-optimal mungkin untuk masyarakat,” katanya saat launching, Senin 1 Agustus 2022. Ia menerangkan, imunisasi massal anak dimulai 1 Agustus 2022 hingga akhir September 2022. Menurutnya, imunisasi anak bagian layanan dasar kesehatan bagi generasi muda Provinsi Banten. Adapun sasarannya 271 ribu campak dan rubela dan yang dikejar ada 400 ribu. Ia menyatakan, imunisasi anak dapat dilakukan di Puskesmas, seluruh RS, klinik, posyandu. “Diharapkan orangtua berkenan untuk melakuan imunisasi anak kita supaya tumbuh sehat agar generasi muda kita lebih baik,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, ada gep data yang dimiliki Kemenkes dan daerah. Namun jumlah target dari keseluruhan imunisasi anak sebanyak 1,6 juta. “Targetnya 900 ribu lebih, kita pemetaan di lapangan hanya ada 534.359. Kesenjangan 300 ribu ini kita harus kerja keras mencari sesuai arahan pusat,” ujarnya. Ati menjelaskan, sasaran imunisasi anak untuk campak dan rubela di usia 9 sampai 59 bulan tanpa memandang imunisasi dengan mengulangi seluruh imunisasi jenis apapun. Kemudian imunisasi kejar untuk anak usia 12 sampai 59 bulan yang belum lengkap mendapatkan imunisasi, seperti polio, IPP, polio oral, DPT. “Untuk IPP sasaran dari Kemenkes 476.485. OPP oralnya ada 148.480 dan ada gep kesenjangan di lapangan. Seperti IPP pun hanya ada 90.050 yang belum tervaksin dan OPP ada 138.814 yang belum tervaksin,” katanya. Menurutnya, sasaran DPT menurut Kemenkes ada 34.653, tapi kenyataan di lapangan ada 134.964. Dalam kurun waktu 1 sampai 31 Agustus, imunisasi di Provinsi Banten wajib selesai dilaksanakan dengan target minimal 95 persen. Sehingga pada September, nantiya dilakukan sweeping, door to door bagi anak yang belum diimunisasi. Imunisasi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit. Selain itu juga, imunisasi bagian upaya untuk bebas dari campak rubela di 2023. “(Traget keseluruhan) 1,6 juta untuk satu bulan. Semua Faskes bekerjasama semua dengan klinik, Posyandu, dokter praktik. Nanti tahun 2023 harus bebas dari rubela,” ujar Ati. Pelaksanaan BIAN) dilakukan di Provinsi Banten serentak mulai Tanggal 1 Bulan Agustus sampai 14 September 2022 di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan baik fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun swasta seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan pos-pos pelayanan kesehatan lainnya serta di sekolah-sekolah seperti TK dan PAUD. “Ayo Bapak dan Ibu kita ajak anak-anak kita ke pos pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional yang akan terselenggara per 1 Agustus sampai dengan 14 September 2022 ini dan pastikan anak anak kita mendapatkan imunisasi campak rubella dan imunisasi lainnya untuk melindungi anak anak kita dari penyakit campak, polio, pertussis, rubella, difteri, hepatitis B, pneumonia dan meningitis. Mari Bapak dan Ibu lindungi anak anak kita dengan imunisasi lengkap, demi kesehatan masa depan anak kita,” ajak Ati.***

advetorial

Bentuk Karakter Anak, DPK Banten Gelar Bedah Buku

Dalam rangka membentuk karakter anak agar lebih baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten menggelar bedah buku atau disebut Ngobrolin Buku Anak di kantornya, Jumat (23/7/2022). Buku yang dibedah dalam acara tersebut, pertama buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ karya Cicih Mulyaningsih, dan buku kedua yakni buku ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ karya Tauny Akbari bersama dua orang lainnya Dian Siti, dan Reny Ananter. Pustakawan DPK Provinsi Banten, Nova Wisnu Herani mengatakan, kegiatan ngobrol buku merupakan kegiatan rutin yang dilakukan olehnya dalam setiap bulan. Buku yang dibedah pun berbagai macam tema dan judul. “Setiap bulan kita selalu membedah buku, jadi kalau setahun bisa 12 kali kita lakukan,” katanya. Namun, kali ini spesial, berbarengan dengan Hari Anak Nasional buku yang dibedah pun bertemakan tentang pembentukan karakter anak. Kemudian penulis bukunya juga lokal Banten. “Sekarang kita mengundang Ibu Cicih dan Kak Tauny yang merupakan penulis lokal Banten, mereka menyerahkan tulisannya ke kami sebagai bentuk koleksi karya ceta karya rekam, dan penerbit juga lokal,” terangnya. Ia menuturkan, salah satu pembentukan karakter yang ada dalam buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ yakni berbuat baik dengan berbagi tidak perlu dilakukan dengan hal besar, melainkan hal kecil pun sudah dapat membahagiakan orang lain. “Contohnya ke tetangga memberi daun itu juga sudah berbagi, dan itu bisa menyenangkan hati orang lain, doa pun, kita ajarkan kebaikan memberikan doa, kalau temannya sakit,” ungkapnya. Penulis buku Cicih Mulyaningsih mengatakan, buku yang ia tulis diperuntukkan bagi anak yang sudah memasuki Sekolah Dasar (SD) kelas 3 hingga 6. Dalam buku tersebut terdapat 10 cerita yang menggambarkan bagaimana sang anak bisa berbagi dengan orang lain yang tidak selalu berupa uang, bahkan doa pun juga sudah termasuk. “Misalnya memberikan gula kepada semut, itu juga sudah berbagi, jadi memberikan apa saja yang bisa diberikan, termasuk juga dengan senyum kepada orang lain,” katanya. Sementara itu, Penulis lainnya, Tauny Akbari dalam buku yang ia tulis ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ yakni berupa mengenalkan profesi dalam bentuk karakter hewan. “Pesannya adalah mengenalkan profesi kepada anak, seperti guru bukan hanya sekedar mengajar tapi perannya juga banyak, dan profesi yang lain berawal dari guru,” paparnya. (adv)

news

Bupati Serang Tanam 8.000 Mangrove di Pesisir Lontar

Sebanyak 8.000 pohon mangrove ditanam di pesisir Pantai Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Selasa (26/7/2022). Penanaman mangrove dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia, sejumlah perusahaan industri dan kepala OPD Pemkab Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, mangrove yang ditanam sebanyak 8.000 pohon. Penanaman mangrove ini merupakan salah satu kerjasama dengan UGM. Tatu mengatakan, penanaman mangrove ini merupakan upaya untuk mencegah abrasi di wilayah Serang utara. Karena, di wilayah tersebut rawan terjadinya abrasi. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan itu sendiri. Namun, butuh kerjasama semua pihak untuk sama-sama menjaga lingkungan. “Dari perguruan tinggi, dari industri juga kita libatkan,” katanya. Kemudian, Tatu juga mengajak masyarakat untuk sadar menanam mangrove. Karena, menanam mangrove sama saja menjaga lingkungan masing-masing. “Setiap masyarakat menanam satu saja, itu sama saja menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, kesadaran ini yang harus terus kita tingkatkan,” ujarnya. Selain di Desa Lontar, pihaknya juga akan memperluas program penanaman mangrove di wilayah yang rawan abrasi. “Karena kita kan punya wilayah pesisir yang cukup panjang,” ucapnya. Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) pembelajaran pemberdayaan masyarakat (PPM) mahasiswa UGM. “Ada 30 mahasiswa yang kami terjunkan di Kabupaten Serang,” katanya. Ia mengatakan, dalam program ini ada dua hal yang menjadi target. Pertama, untuk mendidik mahasiswa dan menanamkan rasa empati, kepemimpinan, nasionalisme, dan rasa sosial di mahasiswa. Kemudian, juga memberikan manfaat bagi masyarakat atas program tersebut. “Ada beberapa lokasi yang menjadi sasaran kita, mulai dari wilayah rawan abrasi, sampah, rawan banjir, jadi mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, penanaman mangrove menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencegah abrasi. Tanaman itu akan memecah gelombang sehingga dapat menjadi mitigasi bencana. “Ini dapat menahan gelombang yang tingggi, sehingga wilayah pesisir terlindungi dari pengikisan. Kemudian, juga fungsinya untuk penghijauan, mangrove dapat menyerap karbon monoksida,” pungkasnya. (*)

advetorial

Bedah Buku Pembentukan Karakter Anak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten menggelar bedah buku atau disebut Ngobrolin Buku Anak di kantornya, Jumat (23/7). Buku yang dibedah merupakan buku yang dapat membentuk karakter sang buah hati, menjadi karakter yang baik. Ada dua buku yang dibedah dalam acara tersebut, pertama buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ karya Cicih Mulyaningsih, dan buku kedua yakni buku ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ karya Tauny Akbari bersama dua orang lainnya Dian Siti, dan Reny Ananter. Pustakawan DPK Provinsi Banten, Nova Wisnu Herani mengatakan, kegiatan ngobrol buku merupakan kegiatan rutin yang dilakukan olehnya dalam setiap bulan. Buku yang dibedah pun berbagai macam tema dan judul. “Setiap bulan kita selalu membedah buku, jadi kalau setahun bisa 12 kali kita lakukan,” katanya. Namun spesial kali ini, berbarengan dengan Hari Anak Nasional buku yang dibedah pun bertemakan tentang pembentukan karakter anak. Kemudian penulis bukunya juga lokal Banten. “Sekarang kita mengundang Ibu Cicih dan Kak Tauny yang merupakan penulis lokal Banten, mereka menyerahkan tulisannya ke kami sebagai bentuk koleksi karya ceta karya rekam, dan penerbit juga lokal,” terangnya. Ia menuturkan, salah satu pembentukan karakter yang ada dalam buku ‘Aku Berbagi Aku Happy’ yakni berbuat baik dengan berbagi tidak perlu dilakukan dengan hal besar, melainkan hal kecil pun sudah dapat membahagiakan orang lain. “Contohnya ke tetangga memberi daun itu juga sudah berbagi, dan itu bisa menyenangkan hati orang lain, doa pun, kita ajarkan kebaikan memberikan doa, kalau temannya sakit,” ungkapnya. Penulis buku Cicih Mulyaningsih, mengatakan buku yang ia tulis diperuntukkan bagi anak yang sudah memasuki Sekolah Dasar (SD) kelas 3 hingga 6. Dalam buku tersebut terdapat 10 cerita yang menggambarkan bagaimana sang anak bisa berbagi dengan orang lain yang tidak selalu berupa uang, bahkan doa pun juga sudah termasuk. “Misalnya memberikan gula kepada semut, itu juga sudah berbagi, jadi memberikan apa saja yang bisa diberikan, termasuk juga dengan senyum kepada orang lain,” katanya. Sementara itu, Penulis lainnya, Tauny Akbari dalam buku yang ia tulis ‘Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit’ yakni berupa mengenalkan profesi dalam bentuk karakter hewan. “Pesannya adalah mengenalkan profesi kepada anak, seperti guru bukan hanya sekedar mengajar tapi perannya juga banyak, dan profesi yang lain berawal dari guru,” paparnya. (*)

news

Banten Raih Penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak

Provinsi Banten kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  (PPPA) dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional Tahun 2022. “Provinsi Banten mendapatkan anugerah Provila, Begitu juga Kabupaten/Kota, delapan Kabupaten /Kota juga menjadi peraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Malam Anugerah KLA 2022 di Hotel Novotel Bogor Golf Resort And Convention Centre Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jum’at malam (22/7/2022). “Tentu kita mengapresiasi kepada Bupati/Walikota di Provinsi Banten atas segala kinerjanya yang luar biasa,” tambahnya. Dikatakan, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan mereka nanti, anak-anak kita yang kita kasihi dan kita cintai, akan dilanjutkan kepemimpinan di daerah, bahkan bisa berkiprah dengan tingkatan kepemimpinan lebih tinggi. “Kita selalu mendoakan untuk anak-anak kita, akan membawa Indonesia dan khususnya bagi Provinsi Banten terus maju,” ungkap Al Muktabar. Masih menurut Al Muktabar, Anugerah Provila bagi Provinsi Banten juga beriring dengan langkah-langkah pengurangan stunting dan gizi buruk. Dikatakan, pihaknya bersama Gubernur se Jawa dan Bali sehari sebelumnya (Kamis, 21/7) sudah menandatangani kesepakatan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mensukseskan imunisasi anak. Penandatanganan dilaksanakan di kediaman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka Pencanangan Bulan Imunisasi Anak. “Berarti ada tiga momen besar yang kita lakukan terhadap anak. Pertama kita malam hari ini mendapat penghargaan dalam rangka Provinsi, Kabupaten/Kota yang konsen kepada anak. Kedua kita konsen kepada bagaimana penanganan stunting dan gizi buruk terhadap anak. Ketiga, kita berpacu dan sedang mengupayakan peningkatan yang luar biasa di bulan imunisasi anak,” papar Al Muktabar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat memberikan sambutannya. Anugerah KLA diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai komitmen tinggi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi,” ungkapnya. “Upaya perlindungan khusus dan pemenuhan hak  anak harus terintegrasi,” tambah Menteri Bintang Puspayoga. Dikatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah,” ungkap Menteri PPPA Bintang Puspayoga. “Peran penting Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Provila. Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati dan Walikota untuk mendorong Kabupaten/Kota mewujudkan KLA,” tambahnya. Dikatakan Program KLA dimulai sejak 2006. Tahun ini sebanyak 312 Kabupaten/Kota meraih KLA dan 8 Provinsi meraih Provila. “Apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas kerjasama dan daya upaya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Sitti Ma`ani Nina mengungkapkan, Alhamdulillah Provinsi Banten Tahun 2022 yg ke tiga kali nya secara  berturut-turut mendapatkan Anugerah Provila sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak. “Dapat mendorong seluruh Kabupaten/ Kota memiliki  komitmen yang tinggi dalam mewujudkan KLA melalui penerapan 24 Indikator KLA dengan berbagai kategori  dari pratama, madya, dan nindya. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini  mendapatkan predikat Nindya. Semoga ke depan semua Kab/Kota dapat naik kelas lagi,” ungkapnya. “Alhamdulillah, Bapak Penjabat Gubernur Banten sangat fokus terkait pemenuhan hak  anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Nina.

advetorial

Banten Kembali Raih Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila)

SERANG – Provinsi Banten kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  (PPPA) dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional Tahun 2022 “Provinsi Banten mendapatkan anugerah Provila, Begitu juga Kabupaten/Kota, delapan Kabupaten /Kota juga menjadi peraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Malam Anugerah KLA 2022 di Hotel Novotel Bogor Golf Resort And Convention Centre Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/7/2022) malam. “Tentu kita mengapresiasi kepada Bupati/Walikota di Provinsi Banten atas segala kinerjanya yang luar biasa,” tambahnya. Dikatakan Muktabar, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. “Di tangan mereka nanti, anak-anak kita yang kita kasihi dan kita cintai, akan dilanjutkan kepemimpinan di daerah, bahkan bisa berkiprah dengan tingkatan kepemimpinan lebih tinggi. Kita selalu mendoakan untuk anak-anak kita, akan membawa Indonesia dan khususnya bagi Provinsi Banten terus maju,” ungkap Muktabar. Menurut Muktabar, Anugerah Provila bagi Provinsi Banten juga beriring dengan langkah-langkah pengurangan stunting dan gizi buruk. Dirinya juga mengungkapkan, jika Pemprov Banten bersama Gubernur se-Jawa dan Bali pada, Kamis (21/7/2022), telah menandatangani kesepakatan dengan Menteri Kesehatan (Menkes)  Republik Indonesia untuk mensukseskan imunisasi anak. Penandatanganan dilaksanakan di kediaman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka Pencanangan Bulan Imunisasi Anak. “Berarti ada tiga momen besar yang kita lakukan terhadap anak. Pertama kita malam hari ini mendapat penghargaan dalam rangka Provinsi, Kabupaten/Kota yang konsen kepada anak. Kedua kita konsen kepada bagaimana penanganan stunting dan gizi buruk terhadap anak. Ketiga, kita berpacu dan sedang mengupayakan peningkatan yang luar biasa di bulan imunisasi anak,” jelasnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat memberikan sambutannya. Anugerah KLA diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai komitmen tinggi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi. Upaya perlindungan khusus dan pemenuhan hak  anak harus terintegrasi,” katanya. Dikatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah,” ungkap Puspayoga. “Peran penting Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Provila. Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati dan Walikota untuk mendorong Kabupaten/Kota mewujudkan KLA,” sambungnya. Pupayoga mengatakan, program KLA dimulai sejak 2006. Tahun ini sebanyak 312 Kabupaten/Kota meraih KLA dan 8 Provinsi meraih Provila. “Apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas kerjasama dan daya upaya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma`ani Nina mengungkapkan, Alhamdulillah Provinsi Banten Tahun 2022 yg ke tiga kali nya secara  berturut-turut mendapatkan Anugerah Provila sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak. “Dapat mendorong seluruh Kabupaten/ Kota memiliki  komitmen yang tinggi dalam mewujudkan KLA melalui penerapan 24 Indikator KLA dengan berbagai kategori  dari pratama, madya, dan nindya. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini  mendapatkan predikat Nindya. Semoga ke depan semua Kab/Kota dapat naik kelas lagi,” ungkapnya. “Alhamdulillah, Bapak Penjabat Gubernur Banten sangat fokus terkait pemenuhan hak  anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Nina.(ADV)

advetorial

Sosialisasi Literasi Kerjasama dengan MTs 1 Pandeglang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten turut serta dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Mts. Negeri 1 Pandeglang pada hari Rabu 20 Juli 2022. Bertempat di ruang perpustakaan Mts. Negeri 1 Pandeglang, seluruh siswa baru sejumlah 350 orang mengikuti kegiatan ini. Sosialisasi literasi ini diisi oleh pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dan mahasiswa magang Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB UNDIP. Pustakawan menyampaikan tentang pentingnya membaca, selain menambah wawasan membaca juga dapat menjaga kekuatan daya ingat, dan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca kita adalah mulai membaca dari genre yang disukai, memberikan waktu khusus untuk membaca tiap harinya, dan meminta rekomendasi bacaan kepada teman. Dalam sesi berbeda, MPLS ini juga dihadiri oleh Mobil Unit Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar. Semua siswa baru diwajibkan untuk membaca buku untuk kemudian diceritakan kembali di hadapan siswa lain. Siswa juga berkesempatan mengakses sumber informasi melalui laptop yang disediakan Mobil Pintar. Hal yang menggembirakan dalam MPLS kali ini adalah partisipasi aktif siswa pada setiap sesi, selain itu dalam sesi tanya jawab, banyak diantara siswa yang rutin membaca buku sehingga memiliki pengalaman membaca yang luar biasa. Beberapa orang bahkan sudah aktif menulis. Pihak sekolah berharap perpustakaan dapat lebih sering berkunjung ke sekolah dan meramaikan program literasi sekolah.

news

Pemprov Klaim Angka Kemiskinan Banten Menurun

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nomor : 35/07/36/Th. XVI, 15 Juli 2022, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang. Turun 38,26 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 53,21 ribu orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebesar 6,16 persen. Turun 0,34 poin persen poin terhadap September 2021 dan juga menurun 0,50 persen poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tinggal, di perkotaan persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 6,04 persen. Turun menjadi 5,73 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 7,72 persen, turun menjadi 7,46 persen pada Maret 2022. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 10,13 ribu orang (dari 576,62 ribu orang pada September 2021 menjadi 566,49 ribu orang pada Maret 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 28,12 ribu orang (dari 275,66 ribu orang pada September 2021 menjadi 247,54 ribu orang pada Maret 2022). Dalam surveinya, BPS menetapkan Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp570.368,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp412.182,- (72,27 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp158.185,- (27,73 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 4,86 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.711.988,-/rumah tangga miskin/bulan. Secara umum, pada periode 2012–2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp570.368,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,18 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,54 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 72,27 persen. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 17,31 persen di perkotaan dan 19,65 persen di perdesaan. Beras memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (15,99 persen di perkotaan dan 18,96 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,65 persen di perkotaan dan 3,28 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,62 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan), mie instan (2,68 persen di perkotaan dan 2,37 di perdesaan), roti (1,88 persen di perkotaan dan 2,58 di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (2,25 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,025, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,197. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,343 menjadi 0,270. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,960, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,218. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,252, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,322. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2021–Maret 2022 antara lain : pertama, pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2022 sebesar 4,97 persen (y-on-y), lebih baik dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,51 persen. Ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 2,92 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 2,62 persen. Keempat, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebesar 99,03 meningkat dibanding September 2021 sebesar 97,71. Kelima, pada Februari 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,53 persen. Terjadi penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 8,98 persen, dan angka ini juga menurun jika dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 9,01 persen. (*)