SDINews,- Turunnya angka kemiskinan merupakan salah satu dampak dari program program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai efektif penyelesaian masalah dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Dede Qodrat Alwajir.
Dede menyebutkan, program-program Pemprov Banten dapat menyentuh langsung masyarakat dan mampu menciptakan stimulus ekonomi yang berdampak pada bergeraknya ekonomi masyarakat.
“Bauran kebijakan yang dilakukan dalam kepemimpinan WH Andika mampu menciptakan sinergi dilapangan. Infrastruktur jalan yang sudah mulai bagus. Program sosial yang terus berjalan. Program kesehatan yang terus dibangun membuat semua kebijakan ini berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat,” katanya, Rabu (19/1/2022).
sebelumnya, Pemprov Banten merilis data angka kemiskinan terbaru berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang mengklaim turunnya angka kemiskinan pada periode September 2021 dari Maret 2021 sebesar 15 ribu jiwa dari sebelumnya 867,23 ribu jiwa menjadi 852,28 ribu jiwa..
Namun Dede juga mengingatkan Pemprov Banten untuk lebih meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan dengan program pendidikan yang lebih terarah. sejauh mana program pendidikan di Banten jauh dari visi misi yang telah mempromosikan WH Andika saat kampanye.
“Seperti yang pernah disampaikan Bank Dunia dalam laporan tahunannya bahwa pembangunan manusia tidak hanya tersedia pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting adalah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosialnya. Artinya pendidikan adalah kunci dari semua indikator pembangunan,” papar Dede.
Selain itu menurut Dede, pemerintah daerah perlu meningkatkan fungsi ekonominya dalam proses pemulihan dampak pandemi covid 19. Fungsi ekonomi tersebut adalah stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Tiga fungsi ini perlu dititik beratkan dalam kebijakan pembangunan.
“Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (merah)
