advetorial

Peringati Hari Kunjung, DPK Banten Bedah Buku

adminComment(0)

Serang-Dalam rangka memperingati hari kunjung nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten menggelar Bedah buku ‘Bukan Cinderella’ karya penulis lokal Dheti Azmi di kantornya, Senin (19/9).

Plt Sekretaris DPK Provinsi Banten, Evi Syaefudin mengatakan, gelaran bedah buku ini merupakan rangkaian dari acara peringatan Hari Kunjungan yang jatuh pada tanggal 14 September lalu.

“Kita mengundang langsung penulis dari buku Bukan Cinderella yang merupakan penulis lokal asal Pandeglang,” katanya usai bedah buku.

Ia menuturkan buku novel yang dibedah juga diadaptasikan menjadi film yang dibintangi oleh Fujianti Utama alias Fuji yang tengah naik daun kepopularitasnya.

“Ini adalah novel terlaris yang juga ditayangkan di bioskop,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pustakawan DPK Provinsi Banten, Khairunnisa mengatakan, bedah buku ini bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Banten, dan Gramedia, dan Buka Buku Grup.

“Untuk bedah buku ini kerjasama dengan BI, dan kita fasilitasi dengan mengundang anak sekolah,” terangnya.

Sementara itu, Penulis buku Bukan Cinderella, Dheti Azmi mengatakan, novel ini bukan kisah Cinderella yang kehilangan sepatu kaca, ketika sang pangeran menjemput sang putri dan memberikan sebelah sepatu yang tertinggal di peasta dansa.

Namun, ini kisah Amora yang kehilangan sebelah sepatu Converses barunya karena tertukar dengan milik orang lain. Namanya Amora Olivia, cewek biasa yang tengah bahagia karena baru saja membeli sepatu baru dengan uang yang susah payah ia tabung sebulan ini.

Dan kini sebelah sepatu kebanggaannya itu harus tertukar dengan sebelah sepatu butu yang ukurannya lebih besar dari sepatu miliknya.

admin
https://sdinews.id

Related Articles
advetorial

Kadis DP3AKKB Banten Pastikan Program Penanganan KDRT di Banten Berjalan Baik

admin

SERANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Siti Ma’ani Nina memastikan program penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan anak di Banten berjalan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam melakukan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pencapaian perkembangan diri yang optimal dengan diwujudkan adanya pelayanan di bidang konseling atau psikologis. Siti Ma’ani Nina menjelaskan program pencegahan dan penanganan kasus KDRT pada perempuan dan anak mulai dari konseling hingga psikolog. “Ada berbagai kegiatan program bagaimana kita selalu mensosialisasikan dan juga bagaimana masyarakat ini selalu waspada terhadap potensi kekerasan itu sendiri,” kata Siti Ma’ani Nina kepada awak media pada Rabu 15 November 2022. “Kita memberikan ruang bagaimana untuk konsultasi, curhat, konseling, psikolog dan sebagainya. Itu sudah berjalan, kalaupun ada kasus yang ditemukan sekarang itu sesegera mungkin (ditangani),” sambung Siti Ma’ani Nina. Nina mengungkapkan, dalam menjalankan program tersebut melibatkan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. “Kita harus ditangani dengan aparar penegak hukum,” terangnya. Menurut Nina, kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak di Banten terus berkurang. Namun demikian, Nina tidak merinci soal data kekerasan secara keseluruhan. Nina menambahkan, program penanganan KDRT pada perempuan dan anak melalui program bimbingan konseling dan psikolog sangat efektif untuk menekan kasus KDRT. Diketahui, berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan pada peremuan tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, melinkan terdapat beberapa jenis kekerasan antara lain; 1. Kekerasan Emosional Kekerasan emosional merupakan tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemapuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tak hanya tindakan berupa cacian dan makian, tanda perliaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis juga berupa pelarangan, pamaksaaan, dan isolasi sosial. 2. Kekerasan Fisik Kekerasa fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata lainnya yang berujung pada kekerasan. 3. Kekerasan Seksual Kekerasa seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk kekerasan seksual. 4. Kekerasan Ekonomi Kekerasan Ekoonomi disebut dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini erat berakitan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Kekerasan ini berupa tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar. (ADV)
advetorial entertaiment life style news resensi buku sport Uncategorized

Amir Abdul Hadi, Datang Tanpa Ribut, Langkahnya Memberi Perubahan

admin

SERANG – Tidak semua yang baru harus ramai bicara. Tidak semua yang terpilih harus sibuk mencari panggung. Amir Abdul Hadi, anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai NasDem, memilih jalur berbeda: diam bekerja, bicara seperlunya, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat. Meski baru mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kota Serang periode ini, nama Amir bukan hal baru di tengah masyarakat. Rekam jejak sosialnya, keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, serta kedekatannya dengan persoalan di lapangan, sudah lebih dulu dikenal sebelum duduk di kursi legislatif. “Bagi saya, jadi dewan bukan soal gaya-gayaan. Ini soal tanggung jawab. Masyarakat menunggu hasil, bukan janji,” tegas Amir saat ditemui di sela agenda kerja DPRD, baru-baru ini. Politik Bukan Tempat Panggung, Tapi Ruang Kerja Amir Abdul Hadi punya prinsip sederhana: politik harus membumi, dekat dengan realitas, jauh dari panggung sandiwara. Ia paham betul, kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dibangun lewat kerja nyata, bukan lewat spanduk, baliho, atau retorika kosong. Duduk di Komisi II DPRD Kota Serang, yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Amir fokus mengawal isu-isu krusial yang selama ini kerap jadi keluhan warga, seperti ketimpangan pembangunan, lambannya realisasi program, dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak tertinggal. “Masuk ke DPRD itu bukan baru mulai kerja. Kita lanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan di masyarakat, tapi sekarang punya kewenangan lebih besar untuk memastikan perubahan terjadi,” ujarnya. Bukan Figur Kosong, Datang dengan Pengalaman Lapangan Meski ini periode pertama Amir di DPRD, ia datang bukan sebagai figur kosong. Pengalamannya bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat menjadi bekal utama. Ia memahami medan, tahu bagaimana realita di lapangan, dan tidak terjebak dengan romantisme politik yang sering kali jauh dari kenyataan. “Di luar sana, masyarakat tidak butuh janji besar-besar. Mereka butuh akses jalan yang layak, ekonomi yang bergerak, dan pelayanan publik yang memudahkan hidup mereka. Itu yang harus kita kejar,” kata Amir. Fraksi NasDem, Restorasi yang Turun ke Bawah Sebagai bagian dari Fraksi Partai NasDem, Amir Abdul Hadi membawa semangat restorasi Indonesia dengan cara yang membumi. Baginya, restorasi bukan jargon di spanduk, tapi kerja yang berdampak. Itu sebabnya, ia lebih sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga, menampung aspirasi, dan mengawal program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat. “Kita tidak bisa ubah semuanya dalam semalam. Tapi kalau kita konsisten kerja, masyarakat pasti merasakan perubahannya,” jelasnya. Datang Diam-Diam, Kerja Kasar-Kasar Di antara banyak politisi yang sibuk membangun citra, Amir Abdul Hadi lebih memilih jalan sunyi: bekerja kasar, turun ke bawah, mengurus hal-hal teknis yang sering luput dari perhatian. Baginya, tugas legislatif bukan cuma sidang di gedung megah, tapi juga menyentuh persoalan konkret masyarakat. Ia paham, jalan ini tidak selalu populer. Tapi Amir lebih memilih dihargai karena kerja, bukan karena pencitraan. “Popularitas itu gampang dikejar. Tapi kepercayaan butuh waktu, butuh pembuktian,” tutupnya. Kini, meski baru duduk di parlemen, Amir Abdul Hadi hadir sebagai figur yang siap menempuh jalur panjang: bekerja tanpa banyak ribut, turun tanpa banyak sorotan, tapi memastikan setiap langkahnya mengarah pada perubahan nyata untuk Kota Serang.
advetorial

Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tetap Jadi Prioritas Pemprov Banten

admin

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan prnanganan kemiskinan ektrem menjadi salah satu prioritas program Pemprov Banten di tahun 2024, selain penanganan stunting, gizi buruk, dan pengendalian inflasi.   “Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgojanti, Kamis (22/3/2024).   Dikatakan Virgo, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.   “Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.   Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.   Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.   Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, pohaknya telah menyiapkan anggaran sebesat Rp 32,5 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Banten.   “Sasarannya untuk sekitar 65 ribu masyarakat yang keluarganya kurang mampu di delapan kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana di Serang, Selasa (19/3/2024).   Nurhana mengatakan dalam program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp500.000 untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga yang diberikan bantuan.   “Jadi bantuan ini hanya sekali selama setahun melalui APBD Provinsi Banten 2024,” kata Nurhana.   Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024.   Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah dilaunching beberapa tahun lalu.   “Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (ADV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *