news

Ini 12 Langkah Mitigasi Gempa dan Tsunami di Banten

adminComment(0)

Serang,- Kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana dinilai penting sebagai bentuk mitigasi terhadap ancaman gempa dan tsunami, termasuk pengecekan dan pembangunan infrastruktur pengungsian. Hal itu terkait dengan keberadaan zona megathrust Selatan Jawa di sebelah Selatan Provinsi Banten dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di sebelah Barat Provinsi Banten.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, di Provinsi Banten perlu adanya langkah-langkah yang tepat dalam menyikap ancaman tersebut. “Hanya saja ancamannya meningkat sehingga perlu ditingkatkan langkah-langkahnya,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Penanganan Bencana di Provinsi Banten, Senin (14/2/2022).

Ia menyebutkan, diperlukan koordinasi untuk kolaborasi aksi nyata di lapangan, mencegah kerugian sosial ekonomi dan jiwa apabila terjadi gempa bumi dan tsunami. Menguatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk kesiapan mencegah kerugian.

“Upaya persiapan untuk mencegah risiko, hal seperti ini perlu kordinasi yang kuat dari setiap kalangan,” tegas Dwikorita.

Menurut Dwikorita, ada 12 langkah untuk penguatan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Provinsi Banten. Yakni : identifikasi potensi bahaya, identifikasi jumlah penduduk, identifikasi sumber daya, menyiapkan rencana dan sarana evakuasi, pelaksanaan aturan bangunan tahan gempa, sosialisasi/edukasi, gerakan tes siaga bencana, latihan evakuasi diri, jaringan komunikasi, pusat kendali (command centre), rencana operasi darurat, serta tata ruang wilayah berbasis risiko gempa dan tsunami.

“Secara umum kewaspadaan Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota sudah lebih siap dibanding wilayah lain. Pertemuan hari ini agar ditindaklanjuti dengan langkah konkrit, memiliki SOP (Standar Oprasional Prosedur) bersama, pengecekan shelter, jalur, dan rambu pengungsian,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, perlu adanya pemahaman bersama tentang persoalan ini. Mengingat, gempa bisa terjadi kapan saja dan memiliki potensi tsunami.

“Di Provinsi Banten dari Kabupaten Lebak hingga Serang. Di Kota Cilegon kini sudah banyak berdiri industri petrokimia yang semakin meningkatkan risiko,” tambahnya.

Dikatakan, kewaspadaan dan sosialisasi bersama perlu ditingkatkan sebagai bentuk mitigasi bencana. Bagaimana kebijakan Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap penerapan aturan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, serta respon sejak dini terhadap kemungkinan yang terjadi.

“Masyarakat juga perlu mendapatkan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang harus sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat atas hal ini,” ungkap Gubernur WH.

Ditambahkan, pembangunan infrastruktur pengungsian perlu dipercepat seperti pembangunan shelter, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta gudang logistik. Pemprov Banten siap kembali membangun infrastruktur pengungsian dengan dukungan penyediaan lahan dari Kabupaten/Kota.

“Pemprov Banten menyiapkan bantuan sosial, penyiapan dana, pembangunan rumah tahan gempa, hingga menyiapkan regulasi. Gempa dan longsor sering terjadi, kalau diikuti tsunami tingkat bahayanya lebih besar. Ini bukan ancaman tapi mitigasi terhadap potensi bencana,” pungkas Gubernur WH.

admin
https://sdinews.id

Related Articles
news

Gara-gara Tweet, Ferdinan Hutahaean Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

admin

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ditetapkan menjadi tersangka kebencian terkait twit bernada SARA. Oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia ditetpkan sebagai tersangka pada Senin (10/1/2022) setelah melalui proses pemeriksaan selama 11 jam sejak pukul 10.30 WIB sampai 21.30 WIB. “Tim penyidik ​​​​ditsiber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP sehingga menaikan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10 /1/2022). Dikutip laman Kompas.com, sejak Ferdinand dilaporkan menjadi tersangka, polisi sudah memeriksa setidaknya 17 saksi dan 21 ahli. Ramadhan juga mengatakan, setelah ditetapkan tersangka, Ferdinand langsung ditahan. Ferdinand kini mendekam di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Menurut Ramadhan, pertimbangan tersingkirnya Ferdinand karena ancaman hukumannya. Sedangkan alasan subyektif agar Ferdinand tidak berulang kesalahannya, tidak menghilangan barang bukti, dan tidak dicari sendiri. Ramadhan mengatakan, Ferdinand menjadi tersangka terkait kicauan di Twitter yang membenci dan mungkin merupakan keonaran. Ramadhan menyebut, Ferdinand dijerat Pasal 45 (a) ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Subsider Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Atas perbuatannya Ferdinand terancam 10 tahun penjara. Ferdinand, lanjut Ramadhan, sempat menolak diperiksa sebagai tersangka karena alasan kesehatan. Namun, setelah surat ditolak, Ferdinand langsung surat itu. “Yang bersangkutan menolak saat melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan kesehatan. Itu saja, tapi ketika surat perintah penahanan, yang bersangkutan,” jelasnya. Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan, hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan Ferdinand dalam kondisi layak untuk ditahan. Ramadhan juga menyebut, riwayat kesehatan terhadap Ferdinand sudah dalam katagori baik. “Prinsipnya, ketika akan dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dilakukan pemeriksaa dulu, pemeriksaan oleh tim dokter, dan tim dokter menyatakan yang bersangkutan dapat dilakukan,” ujar dia. Awal kasus Laporan terhadap Ferdinand dibuat oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dan terdaftar dalam nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 5 Januari 2021. Dalam akun media sosialnya @FerdinandHaean3 mengunggah sebuah tulisan yang diduga menyinggung kelompok tertentu. Banyak pihak pun mengecam dan menilai Ferdinand Hutahaean sudah melukai pihak tertentu. Ferdinand juga sudah menghapus tulisannya dan mengunggah video klarifikasi. Di video itu, ia meminta maaf dan menyebut bahwa tulisan itu merupakan dialog antara pikiran dan hatinya. “Sekali lagi, saya tegaskan tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban,” ungkap dia dalam video klarifikasinya. Pelapor, yakni Haris Pertama, menilai kicauan Ferdinand sangat meresahkan, tidak pancasilais, dan membuat gaduh masyarakat. Haris juga menyebut postingan Ferdinand bisa membuat gejolak di masyarakat. Maka dari itu, ia berharap agar aparat kepolisian dapat menindaklajuti lasporanya. Menurut dia, meski Ferdinand sudah menyampaikan permintaan maaf, hukum harus tetap berjalan. “Hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan tidak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan,” kata Haris di Mabes Polri, Rabu (5/1/2022). Secara terpisah, Ferdinand mengatakan, dirinya bukan penyebab dari kegaduhan yang muncul terkait twit yang diunggahnya. Polisi Sebut Ferdinand Hutahaean Sempat Menolak Diperiksa Karena Alasan Kesehatan Namun, menurut dia, justru pelapor yang melaporkan dia yang menjadi penyebab kerihan dan kegaduhan saat ini. “Tapi pelapor lah yang mengakibatkan kegaduhan ini, bahwa dia membangun opini ini adalah Kristen dengan Islam,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Jumat (7/1/2022). Menurut Ferdinand, pelapor telah membuat opini yang cenderung salah dan mencemark nama baik. Ferdinand juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjadi mualaf sejak tahun 2017. “Dia tidak tahu bahwa saya adalah seorang muslim saya sudah mualaf sejak 2017 sehingga dia membangun opini yang salah,” tulisnya.
news

Antusias Vaksinasi Anak Tinggi, Wabup Tanto : Terimakasih Atas Dukungan Semua Pihak

admin

Pandeglang – Kabupaten Pandeglang melakukan launching Vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dilakukan kurang lebih di seribu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiah (MI).Terlihat antusias cukup tinggi dari anak sekolah, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengucapkan terimakasih kepada para nakes, binwil, kormin, guru, dan wali murid yang telah mengijinkan anaknya ikut vaksinasi. Hal demikian dikatakan Wabup Tanto saat meninjau launching vaksinasi anak di SD Koranji 3 Kecamatan Pulosari, Rabu (2/2/2022). “Sebelum pelaksanaan terus disosialiisasikan oleh para Nakes, dan untuk wali murid juga terimakasih sudah mengijinkan anaknya,” ungkap Tanto. Tanto juga menyampaikan, alasan kenapa anak harus divaksin adalah untuk memutus penyebaran covid 19, dan meminimalisir resiko berat jika terpapar covid 19 dan membentuk heard immunity.” ini dapat mencegah sakit berat dan kematian pada anak yg terinveksi, mencegah penularan pada anggota keluarga yg lain, mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah dan meminimalisir penularan di sekolah,”ujarnya. Tanto menghimbau, agar semua pihak ikut mensukseskan vaksinasi Anak di kabupaten Pandeglang. Apalagi kata Tanto, dukungan orang tua murid sangat di perlukan terutama dalam memberikan ijin dan mendampingi anak pada saat divaksinasi. “Jangan lupa anak harus sarapan terlebih dulu sebelum di vaksin, nanti akan dilakukan scrining sebelum disuntik vaksin,” imbuhnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Raden Dewi Setiani mengatakan, total sasaran vaksinasi anak di Kabupaten Pandeglang adalah 139.135 anak. Sedangkan pelaksanaan, kata Dewi dimulai secara serentak pada tanggal 2 februari 2022. “Untuk sasaran sekolah se Pandeglang kurang lebih sebanyak 1.046 yang terdiri dari 868 SD dan 178 MI,” ungkapnya. Pada launching hari ini Dewi menjelaskan sasarannya sebanyak 180 SD dengan estimasii siswa sebanyak 43.200 anak. ” Target pelaksanaan rampung bulan februari dengan target 100% tervaksin, kecuali bagi anak yang memiliki riwayat yang jadi kontra indikasi untuk divaksin maka vaksin ditunda,” jelasnya. Untuk masalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Dewi mengungkapkan sejauh ini tidak ada. Kendati demikian, pihaknya sudah mengantisipasi jika terjadi KIPI. “Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada yang KIPI, tim KIPI Kabupatenpun siap mengantisipasi jika terjadi KIPI,”pungkasnya. Iah Juriah Warga Pasirgintung, Desa Koranji Kecamatan Pulosari dirinya bersyukur anaknya bisa divaksin. Karena kata iah, divaksin itu pada dasarnya untuk pencegahan penyakit dan menjaga kesehayan anaknya. “Saya bersyukur anak saya divaksin, semua dirumah saya juga sudah, saya gak takut anak divaksin karena saya udah duluan,” katanya. “Saya kasih motivasi dan penjelasan anak saya kalau divaksin itu gak sakit jadi jangan takut, ini untuk kesehatan dia,” sambungnya.
news

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021 Disepakati Jadi Perda

admin

Penjabat (Pj)  Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi DPRD Provinsi Banten, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal itu disampaikan Al Muktabar dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021, Selasa (5/7/2022). “Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, maka Pemerintah telah melaksanakan amanat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 127 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015,” ungkap Al Muktabar. “Di mana dalam peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa,” sambungnya. Menurutnya, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. “Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam Peraturan Daerah ini ditunjukan terhadap dua aspek besar, yakni yang pertama pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan kerjasama Desa,” katanya. Selanjutnya aspek yang kedua, ujar Al Muktabar, bagaimana dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan Desa, baik dalam fasilitas, koordinasi dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Enong Suhaeti menyampaikan salah satu tujuan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mewujudkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. “Jadi pemberdayaan itu kan dari hulu sampai hilir baik itu pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah pemberdayaan itu bagaimana kita meningkatkan gotong royong, kesatuan, kebersamaan dan pemberdayaan itu juga terintegrasi dengan program,” ujarnya. Ia juga menilai, dengan adanya payung hukum pemberdayaan masyarakat dan Desa ini, tentunya beriringan dengan meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten “Ini membuat lebih kuat lagi bagiamana pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta ini sebagai bentuk hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS, dan turut hadir Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Anggota DPRD Provinsi Banten serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *