Uncategorized

SERANG,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Anti Kejahatan Seksual (Ganas) menggelar aksi penolakan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. Hal itu lantaran Peraturan tersebut dinilai dapat melegalkan perzinahan hingga LGBT di kalangan mahasiswa. Humas aksi, Azizah Ika mengatakan bahwa Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) digadang-gadang sebagai produk hukum yang memihak dan peduli terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. “Pihak-pihak yang pro menafsirkan bahwa ini adalah bentuk jaminan hukum terhadap korban dalam menuntut keadilan atas peristiwa pelecehan seksual yang dialami,” ujarnya, Kamis (2/12/2021). Selain itu, Permendikbudristek tersebut juga disebut menjamin sexual consent atau persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual di kalangan mahasiswa. Sehingga, kebebasan mereka terhadap otoritas tubuhnya sendiri pun terjamin. Hal itu menurut Ika hanya sekadar ilusi semata. Sebab pihaknya berpendapat bahwa Permendikbudristek justru malah berpotensi memberikan masalah baru di kemudian hari. “Setelah ditelaah lebih jauh secara substansial ternyata Permendikbudristek PPKS ini banyak memiliki kejanggalan-kejanggalan dan kecacatan hukum,” katanya. Ia menjelaskan, selain inkonstitusional dalam penyusunannya, Kemendikbud selaku instansi yang mengeluarkan aturan pun mengabaikan komitmen moral dalam menyusun aturan tersebut. Seperti pada frasa ‘tanpa persetujuan korban’ atau sexual consent yang ada pada beberapa pasal aturan itu. “Jelas ini sebagai implementasi ideologi feminis radikal yang disusupkan dalam produk hukum kita, yang tujuan besarnya adalah menanamkan liberalisme seksualitas dalam hukum seperti legalisasi zina, legalisasi LGBTQ, prostitusi dan aborsi yang sangat jelas bertentangan dengan moral Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya. Aksi yang diikuti oleh tiga organisasi yakni KAMMI, HMI MPO dan FMI tersebut pun menuntut lima hal. Pertama, mereka menuntut Mendikbud Nadiem Makarim untuk mencabut Permendikbudristek karena dinilai mengandung pasal yang multitafsir dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. “Menuntut Kemendikbudristek untuk membentuk dan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kejahatan kesusilaan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ika. Selanjutnya, aliansi Ganas menuntut Kemendikbudristek untuk segera mengadakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) secara terbuka bersama masyarakat, untuk memperoleh masukan dalam penyusunan aturan pengganti Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Pihaknya juga menuntut agar DPR RI dan Presiden melakukan evaluasi serta teguran kepada Kemendikbudristek, yang telah mengeluarkan aturan yang menghebohkan masyarakat. “Apabila poin satu, dua dan tiga tidak dilakukan maka, kami menuntut agar Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya,” tandasnya. (Arr)

SERANG,- Buruh asal Kota Cilegon kecewa atas hasil penetapan besaran UMK Provinsi Banten tahun 2022 yang mengacu pada PP No 36 tahun 2021. Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Walikota Cilegon mengenai besaran kenaikan upah yang mencapai 3,51 persen. Ketua Fedirasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Cilegon, Ismail mengaku sangat kecewa atas penetapan besaran kenaikan UMK oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. “Ternyata semua diskusi-diskusi kita, mulai dari LKS Tripatit tingkat provinsi sudah ada kesepakatan kenaikan sebesar 5,4 Persen, tetapi faktanya saat ini gubernur menggunakan PP no 36,” katanya, Rabu (1/12/2021). Ia mengatakan, pihaknya tidak akan tanggal diam menyikapi kebijakan yang telah diambil oleh Gubernur banten itu. Pihaknya berencana akan melakukan mogok kerja di masing-masing wilayah. “Kami akan menjawab arogansi gubernur dengan mogok kerja. Isnya Allah dalam waktu dekat akan melakukan mogok kerja daerah. Ada kemungkinan akan melakukan mogok kerja nasional,” imbuhnya. Pihaknya pun mengaku sangat kecewa lantaran selama pelaksanaan aksi yang dilaksanakan untuk kenaikan upah tidak pernah menemui masa aksi. “Selama ini baru satu kali yakni pada tahun pertama gubernur menemui buruh, itupun hanya sebatas menyapa, bukan memberikan hal yang menyenangkan bagi kaum buruh. Tapi setelah termasuk sampai saat ini gubernur belum pernah menemui masa aksi,” imbuhnya. Ia mengatakan akan melaksanakan aksi mogok kerja hingga gubernur merevisi SK yang telah ia keluarkan. “Masih ada kesempatan. Dulu jamannya bu atut, kita pernah melakukan revisi SK gubernur terkait UMK, artinya kita pernah melakukan itu,” pungkasnya. (Arr)

SERANG,- Personel Ditreskrimum Polda Banten menggrebek tempat usaha pijat plus-plus di salah satu lokasi pertokoan yang ada di Kabupaten Tangerang. Pengerebakan tersebut dipimpin oleh Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Banten Kompol Herlina Hartarani. Dirreskrimum Polda Banten, KBP Ade Rahmat Idnal mengatakan, dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap 7 orang yang berada di lokasi. “Personel telah mengamankan 7 orang yang berada dilokasi dan kemudian dibawa ke polda Banten guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” Rabu, (1/12/2021). Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 7 orang tersebut, penyidik telah menetapkan tiga orang menjadi tersangka. “Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti penyidik telah menetapkan tiga tersangka berinisial AK (35), RA (26) dan TF (20), atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana di maksud dalam pasal Pasal 2 atau Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun,” jelasnya. Ade menjelaskan, dalam menjalankan aksinya para pelaku menggunakan modus dengan menyediakan wanita pada panti pijat miliknya. “Modus ketiga tersangka yaitu menyediakan wanita kemudian menawarkan jasa panti pijat plus-plus kepada pria hidung belang,” pungkasnya. (Arr)

SERANG,– Warga di jalan Sayabulu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang mengeluhkan kondisi jalan yang kembali berlubang. Karena, ruas jalan itu merupakan akses jalan alternatif menuju Jalan Raya Serang-Pandeglang dan selalu ramai dilalui kendaraan karena melintasi sejumlah kawasan perumahan. Jalan ini belum ditambal sulam. Musim hujan membuat jalan kembali berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan. Apalagi pada malam hari karena minimnya lampu penerangan jalan. “Jalan ini membahayakan pengendara, termasuk saya sering mengalaminya ketika pulang pergi dari kantor menuju rumah. Kalau lewat Kebon Jahe kan jauh dan kadang macet di jembatannya, dan saya sering lewat sini ,” kata Fikram, warga yang kerap melintasi jalan tersebut, Rabu (1/12/2021). Apalagi sekarang musim hujan, tak pelak lubang-lubang tersebut sering tergenang air, sehingga tak terlihat dari kejauhan oleh pengendara. “Akibatnya banyak pengendara yang kejebak kena lubang, dan berpotensi kuat jatuh korban kecelakaan,” ucapnya. Senada disampaikan warga lainnya bernama Ucu. Ia juga mengeluhkan yang sama. Ia sering kejebak terkena lubang ketika melewati ruas Jalan tersebut. “Saya berharap Wali kota Serang segera memerintahkan instansi terkait untuk secepatnya memperbaiki lubang karena dikhawatirkan menimbulkan korban jiwa. Tolong lah, jangan sampai nunggu korban jiwa baru dibangun. Minimal pemeliharaan jalan dengan tambal atau gimana lah. Yang penting pengendara aman dan selamat,” ucapnya. (Arr)