news

Banten | Beberapa hari terakhir, media massa diramaikan dengan pemberitaan dukungan luas atas majunya Andika Hazrumy di pilkada Kahupaten Serang 2024. Hal mana menjadi perhatian karena sebelumnya politisi muda Golkar tersebut digadang-gadang akan maju di Pilgub Banten. Dengan meluasnya dukungan untuk menjadi Bupati Kabupaten Serang, patut diduga posisi tersebut akan dipertimbangkannya mengingat pilkada dilaksanakan serentak di semua daerah dan semua level yakni di kabupaten, kota maupun provinsi.   Andika Hazrumy sendiri merupakan salah satu anggota keluarga besar politisi dan penyelenggara negara. Paman, adik dan istrinya adalah anggota parlemen pusat dan dua bibinya menjabat kepala daerah. Dengan kondisi seperti itu maka pengaturan posisi pemain dalam pertandingan pilkada serentak 2024 harus benar-benar menggunakan strategi dan taktik agar bisa menang. Ditempatkannya Andika sebagai bacabup Serang dijelaskan oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Banten sebagai strategi agar Golkar menang dan untuk kepentingan karier politik jangka panjang Andika sendiri.   Pengamat politik Sendy Sutikno dari Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP) Jakarta berpendapat, siapapun yang akan maju menjadi kontestan pilkada di level manapun, yang dibutuhkan sama saja yaini popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Menurutnya, selagi waktu masih panjang, karena pilkada akan digelar pada akhir tahu 2024, maka yang harus dilakukan para bakal calon adalah sapa netizen, sapa tokoh dan temu rakyat.   Sutikno menambahkan, Andika Hazrumy adalah politisi muda tapi cukup senior pengalamannya sebagai penyelenggara negara. Sehingga langkah apa yang akan dijalani untuk maju di Pilbup Serang pastilah sudah di luar kepala. Tinggal program yang akan ditawarkan untuk masa kepemimpinannya nanti dikemas indah, bisa diterima, mudah dicerna, gampang diingat tapi sesuai dengan kebutuhan rakyat.   “Andika cukup punya prestasi sebagai politisi. Sejak menjadi Senator di DPD RI lalu menjadi anggota DPR RI kemudian menjadi Wakil Gubernur Banten, rekam jejaknya secara personal cukup baik. Pengalamannya di lembaga eksekutif sebagai wakil kepala pasti akan banyak mendorongnya untuk bertindak dan bekerja berbeda dengan saat menjadi kepala. Bagaimanapun posisi wakil gubernur walau levelnya provinsi tetap saja wakil, sementara menjadi Bupati adalah kepala. Dengan demikian Andika akan bisa bekerja langsung, cepat dan di depan,” ujarnya kepada media, Jum’at (19/8).     Menutup pendapatnya, Sendy menilai Andika bisa menawarkan program pembangunan Kabupaten Serang dengan pendekatan generasi. Andika adalah pemimpin dari generasi milenial. Dengan jumlah penduduk generasi milenial dan generasi zilenial yang kini menjadi mayoritas, pendekatan pembangunan dan program yang ditawarkan Andika harusnya berbeda dengan para pemimpin sebelumnya yang berasal dari generasi baby boomer dan generasi X.   “Kelebihan Andika adalah dia muda, milenial. Pasti melek teknologi, pengguna IT dan bermedia sosial. Saya kira nanti kalau betul dia maju di Pilbup Serang, kita akan melihat programnya yang spektakuler, indah tampilannya, mudah dimengerti tapi sesuai kebutuhan generasinya dengan tetap menempatkan generasi sebeluknya sebagai sumber,” pungkasnya.

Peringatan satu muharam atau tahun baru Islam di Pondok Pesantren Sabilu El Muhtadin Pandeglang berlangsung meriah. Acara ini menyedot antusiasme masyarakat dan bukti bahwa kecintaan masyarakat terhadap kegiatan keislaman masih tinggi. Ratusan orang berkumpul dan mengikuti syiar islam di Desa Batu Bantar Kecamatan Cimanuk Kamis, (18/08/2022).   Uniknya sebelum acara dimulai acara di isi oleh lawakan renyah dari Majlis Pengajian Pelawak (MPP) yang disambut antusias oleh warga yang hadir.   “Kami merasa terhormat bisa berkumpul dan berkontribusi sebagai pelawak untuk kegiatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Habib Al Amudi yang telah melibatkan kami dalam acara besar ini. Juga menyampaikan terimakasih atas kehadiran ibu Airin. Menurut kami ibu Airin pemimpin yang sangat teduh semoga jadi Gubernur 2024, Kata Taufiq Lala Ketua MPP.   Airin Rachmi Dany yang didaulat sebagai pembuka acara menyampaikan pesan kepada warga bahwa peringatan tahun baru islam adalah momentum untuk mengisi hal-hal baik dan bermanfaat.   “Tahun baru Islam kali ini waktunya berbarengan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan hal hal yang bermanfaat. Kemerdekaan sebuah bangsa setidaknya didasari tiga kata kunci. pertama, saling percaya antar anak bangsa. Kedua, kekuatan tekad warganya. Ketiga, konsistensi dalam ucapan dan tindakan para pemimpin nya”, Kata Airin.   Ustad Abdul Somad dalam ceramahnya menyampaikan merasakan bahagia karena bisa bersilaturahmi dengan para pelawak.   “Malam ini saya sangat senang sekali bisa menyambung tali silaturahmi dengan bang Haji bolot, bang taufiq lala, bang jejen, dan bang burhan Majlis pengajian pelawak. Saya kalo lagi tenang suka melihat haji bolot di youtube. Haji bolot ini pendengarannya bisa jelas kalo dua hal, jika bicara soal uang dan perempuan cantik. Eh noleh ke kanan ternyata ada Ibu Airin,” Kata Ustad Abdul Somad dalam pembukaan sambutannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar Meluncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB), dan Pengurangan pokok PKB 20 persen untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi. Program ini berlangsung mulai 18 Agustus hingga 31 Desember 2022. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Al Muktabar mengatakan, penghapusan denda pajak merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan stimulan dan meringankan bagi wajib pajak. Melalui langkah ini diharapkan wajib pajak antusias melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal itu disampaikan Al Muktabar usai Meluncurkan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB), dan Pengurangan pokok PKB 20 persen untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi, Di Hotel LYNN Jl. Maulana Yusuf No. 11A, Kota Serang, Kamis (18/8/2022). “Bahwa itu salah satu ikhtiar kita merawat wajib pajak. Dari berbagai penghapusan denda tadi, tentu meringankan bagi wajib pajak,” ungkapnya. Dikatakan, dengan adanya penghapusan denda pajak ini dapat mendorong percepatan dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya. “Pendapatan pajak kendaraan bermotor, dari data dapat kita perhitungkan. Itu menjadi estimasi kita dalam menetapkan PAD di dalam perencanaan APBD,” katanya. Selain itu, Al Muktabar mengungkapkan hingga saat ini kepatuhan wajib pajak dalam perkembangannya cukup patuh. Hal itu terlihat dari progres PAD yang berlangsung baik. Dari berbagai sumber pendapatan yang salah satunya sektor pajak, pendapatan Provinsi Banten berada di tiga besar secara nasional. “Apa yang kita lakukan ini bagian ikhtiar kita bersama secara akuntabel, efektif, efesien, dan transparan membangun sumber-sumber pembiayaan untuk kita melakukan pembangunan di Provinsi Banten,” jelasnya. Lebih lanjut, Al Muktabar mengungkapkan penghapusan denda pajak tersebut juga dilaksanakan dalam rangka Gebyar Kemerdekaan dan menyambut HUT Provinsi Banten Ke-22. “Ini bagian dari rangkaian Kemerdekaan dan Ulang Tahun Provinsi Banten Tahun 2022. Kita ingin bersama dengan masyarakat,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan pihaknya berharap dengan adanya kebijakan tersebut mampu memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak. “Kita berusaha dengan kondisi ini berikan stimulan dan relaksasi bagi masyarakat. Dan realisasi sektor pajak hingga saat ini sudah mencapai 60 persen,” tandasnya.

Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany yang disiapkan Partai Golkar untuk menjadi calon Gubernur Banten terus mendapat dukungan. Tidak tanggung-tanggung, kali ini dukungan terhadap Airin diberikan langsung oleh Syafrudin, Walikota Serang.   Dukungan Syafrudin disampaikan pada kesempatan Wisuda Tahfidz Qur’an Pondok Pesantren Fahmil Qur’an, Kota Serang, Sabtu (13/8/2022) malam. “Alhamdulillah, Ibu Airin ini prestasinya luar biasa, dua periode menjadi walikota Tangsel,” ujar Syafrudin memuji Airin.   Menurutnya, Tangsel merupakan daerah otonom baru di Banten, seperti Kota Serang. Namun melalui tangan Airin saat menjadi walikota, Tangsel dinilai menjadi kota maju. “Tangsel walaupun lebih muda dari Kota Serang, kemajuannya luar biasa, ini Bu Hajah Airin yang memimpin,” ujarnya.   Doa dan dukungan pun disampaikan Syafrudin di depan para ulama, dan ribuan masyarakat yang hadir pada acara tersebut. “Insya Allah, Ibu Airin 2024 jadi gubernur. Nanti saya dukung, insya Allah Kota Serang mendukung,” tegasnya.   Sebelum Syafrudin, Airin lebih dulu memberikan sambutan. Kader Partai Golkar ini beberapa kali menyebut nama Walikota Serang Syafrudin dalam sambutannya, termasuk soal sinergi membangun Banten dan memajukan Pondok Pesantren Fahmil Qur’an. “Untuk Pondok Pesantren saya titipkan ke Pak Walikota, kalau sama Pak Walikota, beres insya Allah,” ujarnya disambut tepuk tangan.   Airin mengaku sudah menjadi bagian dari Pondok Pesantren Fahmil Quran, dan kedatanganya bukan pertama kali. Ia pun berkomitmen siap hadir saat peresmian bangunan yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama.   “Ilmu yang didapat dari keluarga besar Fahmil Qur’an, akan menjadi bekal bagi anak-anak kita, menjadikan Banten lebih baik lagi. Ibu doakan, dengan ilmu yang didapat, anak-anak kita bisa meraih cita-cita, sebagai generasi penerus Bangsa,” ujar Airin.   Doa untuk Airin sebagai kandidat Gubernur Banten, disampaikan juga oleh KH. Samsul Bahri, pimpinan Ponpes Fahmil Qur’an saat memberikan sambutan. “Semoga Ibu Airin bisa melanjutkan perjuangan Sultan Maulana Hasanuddin,” ujarnya.   Kepada media, Samsul yakin di tangan Airin, Banten akan semakin maju. “Beliau adalah putra terbaik Tangsel, wajar lah kalau beliau dari keluarga besar kami, itu mendoakan., Mudah-mudahan beliau bisa maju (menjadi calon gubernur). Kalau maju, saya yakin Banten lebih maju,” ujarnya. (*)

Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Banten sepakat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul Gubernur Banten tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Banten, tahapan selanjutnya adalah pembentukan Pansus yang akan membahas secara dalam dan komprehensif berkenaan dengan draf Raperda yang diusulkan oleh Gubernur Banten tersebut. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, Selasa (9/8/2022). Seusai rapat Paripurna, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima dan memberikan beberapa catatan terhadap isi dari draf Raperda yang dimaksud. “Beberapa catatan itu tentu akan kami sampaikan secara resmi pada agenda Paripurna yang sudah terjadwalkan,” ujarnya. Al Muktabar melanjutkan, dirinya mengapresiasi atas beberapa catatan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten. Namun yang jelas, besaran anggaran yang diajukan itu berdasarkan hasil usulan dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Banten. “Tentunya, terkait dengan cost sharing penganggaran itu akan dibicarakan dengan Kabupaten dan Kota, tidak dibebankan seluruhnya kepada Provinsi,” ucapnya. Akan tetapi, tambah Al Muktabar, pihaknya menginginkan Provinsi bisa meringankan beban anggaran Kabupaten dan Kota untuk Pilkada ini, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. “Untuk mekanismenya nanti akan kita bicarakan bersama,” pungkasnya. Untuk diketahui, besaran anggaran yang diajukan oleh Pemprov Banten untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 nanti sebesar Rp596, 294 miliar. Anggaran itu akan diangsur selama tiga tahun anggaran. “Tahun ini kita merencanakan sebesar Rp10 miliar lebih sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD, Pada tahun 2023 Rp530 miliar lebih dan tahun 2024 sebesar Rp50 miliar lebih,” ucapnya. Besaran alokasi masih dinamis dan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan dengan pansus dan banggar. Al Muktabar juga meyakinkan, meskipun anggaran yang dialokasikan itu besar, namun tidak mengganggu program-program prioritas lainnya, karena semuanya sudah dikalkulasikan berdasarkan perhitungan akuntansi. “Kita sudah perhitungkan semuanya. Jadi tidak ada program-program prioritas yang terganggu,” katanya.

Sebanyak 8.000 pohon mangrove ditanam di pesisir Pantai Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Selasa (26/7/2022). Penanaman mangrove dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia, sejumlah perusahaan industri dan kepala OPD Pemkab Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, mangrove yang ditanam sebanyak 8.000 pohon. Penanaman mangrove ini merupakan salah satu kerjasama dengan UGM. Tatu mengatakan, penanaman mangrove ini merupakan upaya untuk mencegah abrasi di wilayah Serang utara. Karena, di wilayah tersebut rawan terjadinya abrasi. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan itu sendiri. Namun, butuh kerjasama semua pihak untuk sama-sama menjaga lingkungan. “Dari perguruan tinggi, dari industri juga kita libatkan,” katanya. Kemudian, Tatu juga mengajak masyarakat untuk sadar menanam mangrove. Karena, menanam mangrove sama saja menjaga lingkungan masing-masing. “Setiap masyarakat menanam satu saja, itu sama saja menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, kesadaran ini yang harus terus kita tingkatkan,” ujarnya. Selain di Desa Lontar, pihaknya juga akan memperluas program penanaman mangrove di wilayah yang rawan abrasi. “Karena kita kan punya wilayah pesisir yang cukup panjang,” ucapnya. Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) pembelajaran pemberdayaan masyarakat (PPM) mahasiswa UGM. “Ada 30 mahasiswa yang kami terjunkan di Kabupaten Serang,” katanya. Ia mengatakan, dalam program ini ada dua hal yang menjadi target. Pertama, untuk mendidik mahasiswa dan menanamkan rasa empati, kepemimpinan, nasionalisme, dan rasa sosial di mahasiswa. Kemudian, juga memberikan manfaat bagi masyarakat atas program tersebut. “Ada beberapa lokasi yang menjadi sasaran kita, mulai dari wilayah rawan abrasi, sampah, rawan banjir, jadi mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, penanaman mangrove menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencegah abrasi. Tanaman itu akan memecah gelombang sehingga dapat menjadi mitigasi bencana. “Ini dapat menahan gelombang yang tingggi, sehingga wilayah pesisir terlindungi dari pengikisan. Kemudian, juga fungsinya untuk penghijauan, mangrove dapat menyerap karbon monoksida,” pungkasnya. (*)

Provinsi Banten kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  (PPPA) dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional Tahun 2022. “Provinsi Banten mendapatkan anugerah Provila, Begitu juga Kabupaten/Kota, delapan Kabupaten /Kota juga menjadi peraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Malam Anugerah KLA 2022 di Hotel Novotel Bogor Golf Resort And Convention Centre Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jum’at malam (22/7/2022). “Tentu kita mengapresiasi kepada Bupati/Walikota di Provinsi Banten atas segala kinerjanya yang luar biasa,” tambahnya. Dikatakan, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan mereka nanti, anak-anak kita yang kita kasihi dan kita cintai, akan dilanjutkan kepemimpinan di daerah, bahkan bisa berkiprah dengan tingkatan kepemimpinan lebih tinggi. “Kita selalu mendoakan untuk anak-anak kita, akan membawa Indonesia dan khususnya bagi Provinsi Banten terus maju,” ungkap Al Muktabar. Masih menurut Al Muktabar, Anugerah Provila bagi Provinsi Banten juga beriring dengan langkah-langkah pengurangan stunting dan gizi buruk. Dikatakan, pihaknya bersama Gubernur se Jawa dan Bali sehari sebelumnya (Kamis, 21/7) sudah menandatangani kesepakatan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mensukseskan imunisasi anak. Penandatanganan dilaksanakan di kediaman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka Pencanangan Bulan Imunisasi Anak. “Berarti ada tiga momen besar yang kita lakukan terhadap anak. Pertama kita malam hari ini mendapat penghargaan dalam rangka Provinsi, Kabupaten/Kota yang konsen kepada anak. Kedua kita konsen kepada bagaimana penanganan stunting dan gizi buruk terhadap anak. Ketiga, kita berpacu dan sedang mengupayakan peningkatan yang luar biasa di bulan imunisasi anak,” papar Al Muktabar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat memberikan sambutannya. Anugerah KLA diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai komitmen tinggi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi,” ungkapnya. “Upaya perlindungan khusus dan pemenuhan hak  anak harus terintegrasi,” tambah Menteri Bintang Puspayoga. Dikatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah,” ungkap Menteri PPPA Bintang Puspayoga. “Peran penting Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Provila. Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati dan Walikota untuk mendorong Kabupaten/Kota mewujudkan KLA,” tambahnya. Dikatakan Program KLA dimulai sejak 2006. Tahun ini sebanyak 312 Kabupaten/Kota meraih KLA dan 8 Provinsi meraih Provila. “Apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas kerjasama dan daya upaya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Sitti Ma`ani Nina mengungkapkan, Alhamdulillah Provinsi Banten Tahun 2022 yg ke tiga kali nya secara  berturut-turut mendapatkan Anugerah Provila sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak. “Dapat mendorong seluruh Kabupaten/ Kota memiliki  komitmen yang tinggi dalam mewujudkan KLA melalui penerapan 24 Indikator KLA dengan berbagai kategori  dari pratama, madya, dan nindya. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini  mendapatkan predikat Nindya. Semoga ke depan semua Kab/Kota dapat naik kelas lagi,” ungkapnya. “Alhamdulillah, Bapak Penjabat Gubernur Banten sangat fokus terkait pemenuhan hak  anak dan perlindungan khusus anak,” pungkas Nina.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nomor : 35/07/36/Th. XVI, 15 Juli 2022, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang. Turun 38,26 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 53,21 ribu orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebesar 6,16 persen. Turun 0,34 poin persen poin terhadap September 2021 dan juga menurun 0,50 persen poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tinggal, di perkotaan persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 6,04 persen. Turun menjadi 5,73 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 7,72 persen, turun menjadi 7,46 persen pada Maret 2022. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 10,13 ribu orang (dari 576,62 ribu orang pada September 2021 menjadi 566,49 ribu orang pada Maret 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 28,12 ribu orang (dari 275,66 ribu orang pada September 2021 menjadi 247,54 ribu orang pada Maret 2022). Dalam surveinya, BPS menetapkan Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp570.368,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp412.182,- (72,27 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp158.185,- (27,73 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 4,86 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.711.988,-/rumah tangga miskin/bulan. Secara umum, pada periode 2012–2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp570.368,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,18 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,54 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 72,27 persen. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 17,31 persen di perkotaan dan 19,65 persen di perdesaan. Beras memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (15,99 persen di perkotaan dan 18,96 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,65 persen di perkotaan dan 3,28 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,62 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan), mie instan (2,68 persen di perkotaan dan 2,37 di perdesaan), roti (1,88 persen di perkotaan dan 2,58 di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (2,25 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,025, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,197. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,343 menjadi 0,270. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,960, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,218. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,252, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,322. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2021–Maret 2022 antara lain : pertama, pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2022 sebesar 4,97 persen (y-on-y), lebih baik dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,51 persen. Ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 2,92 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 2,62 persen. Keempat, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebesar 99,03 meningkat dibanding September 2021 sebesar 97,71. Kelima, pada Februari 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,53 persen. Terjadi penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 8,98 persen, dan angka ini juga menurun jika dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 9,01 persen. (*)

Saat ini, angka stunting di Kota Serang jumlahnya masih ribuan, karena itu Pemkot Serang fokus pada penurunan angka stunting. Wali Kota Serang Syafrudin mengungkap soal penurunan angka stunting ini, saat menerima kunjungan tim penilai lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten, Senin 11 Juli 2022. “Angka stunting di Kota Serang ini kalau tidak salah 2.370 dari kumlah penduduk Kota Serang sebanyak 700 Ribu,” kata Syafrudin. Namun demikian, sambung Syafrudin, jika dikalkulasikan sebenarnya hanya kurang lebih 2 persen saja. “Untuk menekan angka stunting ini, sebenarnya instruksi dari pusat untuk membentuk Orang Tua Asuh,” ujar Syafrudin. “Termasuk TNI Polri di Kota Serang ini menjadi Orang Tua Asuh, unsur Forkopimda juga menjadi Orang Tua Asuh,” tambahnya. “Anggarannya nanti akan diberikan kepada Kelurahan yang ada di Kota Serang,” ucap Syafrudin. Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan penilaian Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Drangong karena Kelurahan Drangong pemenang Lomba Penilaian Kelurahan tingkat Kota Serang yang kemudian dipilih untuk menuju tingkat Provinsi. “Tingkat Kota Alhamdulillah Kelurahan Drangong yang menang, dan akan kita kirim ke Provinsi yang sedang ada penilaian pada hari ini” ungkap Syafrudin.

Penjabat (Pj)  Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi DPRD Provinsi Banten, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal itu disampaikan Al Muktabar dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2021, Selasa (5/7/2022). “Dengan disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, maka Pemerintah telah melaksanakan amanat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 127 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015,” ungkap Al Muktabar. “Di mana dalam peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa,” sambungnya. Menurutnya, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. “Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam Peraturan Daerah ini ditunjukan terhadap dua aspek besar, yakni yang pertama pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan kerjasama Desa,” katanya. Selanjutnya aspek yang kedua, ujar Al Muktabar, bagaimana dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan Desa, baik dalam fasilitas, koordinasi dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Enong Suhaeti menyampaikan salah satu tujuan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mewujudkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. “Jadi pemberdayaan itu kan dari hulu sampai hilir baik itu pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah pemberdayaan itu bagaimana kita meningkatkan gotong royong, kesatuan, kebersamaan dan pemberdayaan itu juga terintegrasi dengan program,” ujarnya. Ia juga menilai, dengan adanya payung hukum pemberdayaan masyarakat dan Desa ini, tentunya beriringan dengan meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten “Ini membuat lebih kuat lagi bagiamana pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta ini sebagai bentuk hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS, dan turut hadir Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Anggota DPRD Provinsi Banten serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.