Author: admin

Serang – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk dapat menerangi jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas di darat. “Jadi PJU yang terpasang oleh Dishub Provinsi Banten, yang ada logo badaknya itu, sampai 2021 sudah kita pasang 1.986 unit yang tersebar di jalan provinsi,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo, Selasa (11/1/2022). Dijelaskan, idealnya jumlah PJU persatu kilometer minimal terdapat 20 unit PJU, namun karena terkendala oleh beberapa hal, pihaknya saat ini akan melakukan pemasangan PJU sesuai dengan daerah yang prioritas. Daerah-daerah prioritas tersebut, kata Tri, antara lain daerah rawan kecelakaan, daerah rawan kemacetan, daerah rawan kriminal, dan jalan persimpangan. “Jadi untuk ke depan kita akan memasang sesuai dengan prioritas dan kita juga sesuai dengan kemampuan anggaran. Untuk tahun 2022 ini direncanakan baru 200-300 unit, semoga nanti di perubahan bisa bertambah,” katanya. Selain melakukan pemasangan PJU, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemasangan PJU tersebut. “Tahun kemarin kami dapat bantuan 45 unit untuk di Sumur dari Pusat (Pemerintah Pusat, red) , itu juga sampai saat ini belum selesai penyerahan asetnya,” imbuhnya. Sedangkan, untuk pelayanan pengaduan masyarakat jika terdapat PJU yang mengalami kerusakan, masyarakat dapat langsung menghubungi Dishub Provinsi Banten. Dan pihaknya mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas umum tersebut. “Karena masyarakat ini kan kebutuhannya, jadi kita sama sama, tapi tidak memberatkan hanya menyampaikan informasi saja biar kami yang menyelesaikan,” pungkasnya.

Keberhasilan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) membangun organisasi, menjadi contoh bagi partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya membangun sayap partai. Hal tersebut terungkap saat silaturahmi kebangsaan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS ke Bidang Perempuan DPP Partai Golkar di Slipi, Selasa (11/01/2022).   Dalam pertemuan ini PKS berupaya membangun silaturahmi untuk melakukan benchmark kaderisasi perempuan, terutama di kalangan anak-anak muda. PKS menilai KPPG sebagai sayap partai perempuan partai Golkar mampu menjadi contoh yang baik.   “KPPG bisa kami contohkan organisasi sayap yang bisa dijadikan tempat belajar. Saya termasuk orang yang suka memegang filosofi silih asah, silih asih, silih asuh. Sebagai partai politik mungkin kadang kita membeli. Namun kompetisi itu melahirkan kasih sayang diantara kita. Filosofi ini juga dapat saling mendorong dan besarkan,” ujar Diah Novita Sari, Perwakilan BPKK PKS.”   Ditambahkan Diah, “Buat kami PKS ke Partai Golkar ini seperti kepada Kakak. Dan kami juga terus mendorong agenda silaturahmi ini menjadi salah satu program kami sejak kami dilantik pada tahun 2020. Karena sesungguhnya isu-isu perempuan dengan seluruh politik itu lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya.”   Airin Rachmi Diany, Ketua Umum PP KPPG, menjelaskan bahwa partai politik memiliki kesamaan yang banyak. Sangat penting untuk menjalin kerjasama karena tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat.   “Saya sangat senang dan senang menerima kehadiran Perempuan PKS di DPP Partai Golkar. Harapan hari ini masalah gender menjadi isu bersama untuk kita advokasi. Dan yang lebih penting, kita semua masuk dalam parpol karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk masyarakat,” ujar Airin   “Mudah-mudahan dari pengalaman ini, kita bisa mematangkan kaderisasi bersama. Bisa berkumpul dan berbagi pengalaman dalam rangka membangun kekuatan perempuan sebagai organisasi sayap tentu akan memberi dampak kebangsaannya kader-kader perempuan yang ikut dalam kontestasi politik dan jadi. Tentu semuanya dalam rangka mencari tujuan dan kesejahteraan perempuan,” pungkas Airin.

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ditetapkan menjadi tersangka kebencian terkait twit bernada SARA. Oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia ditetpkan sebagai tersangka pada Senin (10/1/2022) setelah melalui proses pemeriksaan selama 11 jam sejak pukul 10.30 WIB sampai 21.30 WIB. “Tim penyidik ​​​​ditsiber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP sehingga menaikan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10 /1/2022). Dikutip laman Kompas.com, sejak Ferdinand dilaporkan menjadi tersangka, polisi sudah memeriksa setidaknya 17 saksi dan 21 ahli. Ramadhan juga mengatakan, setelah ditetapkan tersangka, Ferdinand langsung ditahan. Ferdinand kini mendekam di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Menurut Ramadhan, pertimbangan tersingkirnya Ferdinand karena ancaman hukumannya. Sedangkan alasan subyektif agar Ferdinand tidak berulang kesalahannya, tidak menghilangan barang bukti, dan tidak dicari sendiri. Ramadhan mengatakan, Ferdinand menjadi tersangka terkait kicauan di Twitter yang membenci dan mungkin merupakan keonaran. Ramadhan menyebut, Ferdinand dijerat Pasal 45 (a) ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Subsider Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Atas perbuatannya Ferdinand terancam 10 tahun penjara. Ferdinand, lanjut Ramadhan, sempat menolak diperiksa sebagai tersangka karena alasan kesehatan. Namun, setelah surat ditolak, Ferdinand langsung surat itu. “Yang bersangkutan menolak saat melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan kesehatan. Itu saja, tapi ketika surat perintah penahanan, yang bersangkutan,” jelasnya. Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan, hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan Ferdinand dalam kondisi layak untuk ditahan. Ramadhan juga menyebut, riwayat kesehatan terhadap Ferdinand sudah dalam katagori baik. “Prinsipnya, ketika akan dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dilakukan pemeriksaa dulu, pemeriksaan oleh tim dokter, dan tim dokter menyatakan yang bersangkutan dapat dilakukan,” ujar dia. Awal kasus Laporan terhadap Ferdinand dibuat oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dan terdaftar dalam nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 5 Januari 2021. Dalam akun media sosialnya @FerdinandHaean3 mengunggah sebuah tulisan yang diduga menyinggung kelompok tertentu. Banyak pihak pun mengecam dan menilai Ferdinand Hutahaean sudah melukai pihak tertentu. Ferdinand juga sudah menghapus tulisannya dan mengunggah video klarifikasi. Di video itu, ia meminta maaf dan menyebut bahwa tulisan itu merupakan dialog antara pikiran dan hatinya. “Sekali lagi, saya tegaskan tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban,” ungkap dia dalam video klarifikasinya. Pelapor, yakni Haris Pertama, menilai kicauan Ferdinand sangat meresahkan, tidak pancasilais, dan membuat gaduh masyarakat. Haris juga menyebut postingan Ferdinand bisa membuat gejolak di masyarakat. Maka dari itu, ia berharap agar aparat kepolisian dapat menindaklajuti lasporanya. Menurut dia, meski Ferdinand sudah menyampaikan permintaan maaf, hukum harus tetap berjalan. “Hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan tidak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan,” kata Haris di Mabes Polri, Rabu (5/1/2022). Secara terpisah, Ferdinand mengatakan, dirinya bukan penyebab dari kegaduhan yang muncul terkait twit yang diunggahnya. Polisi Sebut Ferdinand Hutahaean Sempat Menolak Diperiksa Karena Alasan Kesehatan Namun, menurut dia, justru pelapor yang melaporkan dia yang menjadi penyebab kerihan dan kegaduhan saat ini. “Tapi pelapor lah yang mengakibatkan kegaduhan ini, bahwa dia membangun opini ini adalah Kristen dengan Islam,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Jumat (7/1/2022). Menurut Ferdinand, pelapor telah membuat opini yang cenderung salah dan mencemark nama baik. Ferdinand juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjadi mualaf sejak tahun 2017. “Dia tidak tahu bahwa saya adalah seorang muslim saya sudah mualaf sejak 2017 sehingga dia membangun opini yang salah,” tulisnya.

TANGERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta ibu-ibu kader PKK di Kabupaten Tangerang tidak lengah menyikapi melandainya penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Karena, kata Andika, pada saat yang sama varian baru Covid-19 yaitu Omicron dilaporkan meningkat kasus penyebarannya di tanah air. “Tapi tentu saja tidak usah panik berlebihan. Yang kita perlukan hanya tetap waspada,” kata Andika dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan mobil ambulance dari Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Banten 3 (Fraksi Partai Golkar) Andi Ahmad Dara bersama Bank Mandiri kepada Forum Kader Posyandu Kabupaten Tangerang, di kawasan Tigaraksa, Senin (10/1). Dikatakan Andika, ada kecenderungan mobilitas sebagian besar masyarakat saat ini mulai meningkat seiring melandainya pandemi Covid-19. Padahal sebaran pandemi virus itu masih ada dan setiap orang harus tetap disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan baik. Melihat kondisi ini, Andika menegaskan, agar masyarakat jangan lengah, terutama dalam menerapkan prokes Covid-19. “Maka dari itu, masyarakat harus tetap menerapkan prokes. Terutama dengan menerapkan 5M yaitu, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas,” paparnya. Menurut Andika, kondisi melandainya kasus Covid-19, hendaknya harus diimbangi dengan kewaspadaan agar tidak ada lagi tumbuh peningkatan atau klaster Covid-19. Semua masyarakat, terlebih ibu-ibu kader PKK, harus tetap menjalankan prokes terhadap semua anggota keluarganya. “Saat ini penanganan Covid-19 masih terus dimaksimalkan. Termasuk penegakan prokes di masyarakat serta percepatan vaksinasi. Terutama bagi anak di atas 6 tahun. Ini semua untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” ujarnya. Lebih jauh Andika juga mengapresiasi Andi Ahmad Dara dan pihak Bank Mandiri yang telah memberikan bantuan mobil ambulan kepada Forum Kader PKK Kabupaten Tangerang. “Kalau bisa tiap Kabupaten/Kota nanti bisa dikasih mininal 3 nih pak Andi,” seloroh Andika. Dikatakan Andika, Pemprov Banten saat ini masih terus fokus penanganan Covid 19 melalui mengejar target vaksinasi di antaranya. “Secara berangsur kami Pemprov Banten juga mulai fokus kembali menangani pembangunan di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sempat tertunda selama pandemi,” imbuhnya. Sementara itu, Andi Ahmad Dara mengaku bantuan yang diberikan pihaknya bersama Bank Mandiri merupakan perwujudan dari penyerapan aspirasi masyarakat di dapilnya pada saat reses sebelumnya. “Pembangunan kesehatan di mulai sejak dini dari masa kanak-kanak. Posyandu menjadi vital dalam perannya membantu kesehatan masyarakat sejak dini,” katanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan klaster pertanian dalam peta wilayah pembangunan dan ekonomi Provinsi Banten. Kedua wilayah ini dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Banten.   “Pandeglang dan Lebak ini kan memang klaster pertanian dalam peta wilayah pembangunan dan ekonomi di Provinsi Banten. Jadi bantuan alat pertanian seperti ini sangat membantu,” kata Andika kepada pers usai menyaksikan Penyerahan Bantuan Alat Pertanian Kultivator kepada sejumlah Kelompok Tani di Pandeglang dan Lebak dari Kementerian Pertanian di Bumi Perkemahan Cikole Kabupaten Pandeglang, Rabu (5/1/2022).   Dikatakan, bantuan alat pertanian sangat dibutuhkan warga Pandeglang dan Lebak untuk meningkatkan produktivitasnya.   “Tentu saja dari Pemprov Banten sendiri, khususnya untuk pertanian, banyak juga bantuan yang diberikan setiap tahunnya,” ungkap Andika.   Dalam kesempatan itu, Andika juga mengapresiasi Adde Rosi yang sudah  memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya meski tidak duduk di alat kelengkapan DPR yang bermitra dengan kementerian terkait pemberi bantuan, yaitu Kementerian Pertanian. Diharapkan bantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat lainnya bisa lebih banyak yang dapat disalurkan ke wilayah Provinsi Banten, melalui keberadaan anggota-anggota DPR dari dapil Banten.   “Tentu harus kita apresiasi, berkat kegigihan dan perjuangannya melalui fraksinya di DPR, Ibu Adde Rosi bisa menjalin komunikasi dengan kementan meski bukan mitra langsungnya di Komisi III,” kata Andika.   Hal senada juga diungkap Adde Rosi, penyaluran bantuan alat pertanian kultivator yang dilakukannya merupakan perwujudan dari aspirasi yang diperoleh dirinya saat melakukan reses di dapil tersebut di tahun sebelumnya.   “Alhamdulillah saya dapat mewujudkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat di dapil saya pada reses tahun lalu, yaitu mereka menginginkan bisa memiliki alat pertanian kultivator ini,” ungkapnya.   Untuk di ketahui, selain menyalurkan kultivator, Adde Rosi juga pada hari yang sama menyalurkan bantuan bus sekolah kepada Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdhatil Ulama atau Malnu Pusat di Menes, Pandeglang, dari Kementerian Perhubungan.

TANGSEL – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meninjau pelaksanaan  Pembelajaran Tatap Muka (PTM) usai libur semester ganjil di sejumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan, Selasa (4/1). Selain memonitor penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 kaitannya kebijakan PTM 100% sebagaimana diamanatkan SKB 4 Menteri, Andika juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah siswa. “Di antaranya tadi aspirasi dari siswa, ternyata juga sama dengan aspirasi masyarakat para orang tua siswa pada umumnya, mereka menginginkan agar PTM kembali bisa berjalan normal,” kata Andika menjawab pers usai meninjau di SMAN 2 Kota Tangsel. Sebelumnya Andika juga meninjau hal serupa di SMPN 8 Kota Tangsel. Dalam kunjungannya tersebut, Andika didampingi Walikota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan. Disampaikan Andika, peninjauan dilakukan kaitannya dengan fungsi koordinasi Pemprov Banten dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelayanan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk melakukan PTM 100% dengan penerapan Prokes Covid-19 yang ketat pada masa pembelajaran semester genap tahun ajaran 2021/2022 kali ini. “Dinas Pendidikan sekarang secara bertahap sedang mensosialisasikan SKB (Surat Keputusan Bersama 4 Menteri) ke sekolah-sekolah,” kata Andika. Dikatakan Andika hasil pantauannya di Kota Tangsel menyebutkan saat ini PTM telah digelar 100 persen di sekolah-sekolah, namun dengan pembagian jam masuk sekolah ke dalam dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang. “Nanti kalau Covid-19 sudah melandai dan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, tentu saja keinginan kita agar PTM bisa normal kembali akan diberlakukan,” imbuhnya. Andika juga menyebut hasil monitoringnya di dua sekolah di Tangsel menunjukkan bahwa penerapan Prokes Covid-19 secara ketat telah diberlakukan. Untuk itu Andika mengapresiasi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terkait yang telah melakukan penerapan Prokes Covid-19 secara ketat tersebut. “Tadi saya lihat di SMPN 8 itu semua siswa yang akan masuk sekolah di cek suhu, mencuci tangan dan menggunakan masker. Di dalam ruang kelas, tempat duduk mereka juga berjarak,” ujarnya. Meski begitu, kata Andika, penerapan PTM kali ini memang berbeda-beda di setiap daerahnya, yaitu sesuai dengan kondisi penyebaran Covid-19 dan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 di masing-masing daerahnya. Andika mengaku hal tersebut akan terus dievaluasi secara berkala setiap pekannya, untuk dapat diambil penyesuaian-penyesuain kebijakan terkait PTM itu. Sementara itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan Pemkot Tangsel menaati SKB 4 Menteri, terkait pelaksanaan PTM 100 persen. Meski begitu, saat ini pelaksanaan PTM 100 persen diikuti siswa, dibagi dalam dua shift. “Intinya kita akan ikuti SKB Menterinya bahwa PTM dalam kondisi level 1 itu sudah bisa 100 persen, tapi ada contoh bagus disini 100 persennya dibagi dua shift,” ungkapnya. Untuk diketahui, kegiatan belajar mengajar PTM di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100% mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB 4 menteri ini mengatur tentang PTM. Dengan SKB 4 Menteri tersebut, sekolah bisa menyelenggarakan PTM kepada seluruh murid asal memenuhi aturan dan syarat tertentu. SKB 4 Menteri tentang PTM ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada 21 Desember 2021. SKB 4 menteri ini berisi penyesuaian aturan PTM Terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.