Author: admin

SERANG – meski telah mempersiapkan diri menghadapi gelombang sebaran virus covid-9 varian omicron, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.   Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, Covid-19 varian omicron di dalam sisi penyebarannya begitu luar biasa cepat, meskipun varian ini belum terbukti keganasannya karena beberapa orang yang terkena varian ini hanya mengalami gejala ringan.   “Namun karena sebarannya sangat cepat dibandingkan varian lainnya, tentunya kita perlu waspada dan antisipasi lagi. Karena dikhawatirkan jika ini terjadi dan dibiarkan maka akan timbul lonjakan kasus gelombang ketiga yang tidak kita harapkan sejak adanya lonjakan kasus gelombang kedua kemarin,” katanya, Rabu (12/1/2022).   Ati melanjutkan, Pemprov Banten tidak ingin dampak dari varian ini melebar kemana-mana seperti pada peningkatan gelombang kedua kemarin yang sangat memukul pada sektor kesehatan, pendidikan dan utamanya sektor ekonomi.   “Makanya Pemprov mengajak masyarakat untuk memperketat Prokes yang ada melalui 5M, dimana pun, kapanpun dan kepada siapapun agar kita terus melakukan kewaspadaan terhadap virus varian baru  ini,” pesannya.   Dikatakan Ati, perkembangan Covid-19 di Provinsi Banten dalam beberapa bulan kemarin sudah sangat landai, namun pada awal bulan Januari ini terjadi peningkatan kasus, terutama di wilayah Tangerang Raya.   Selain itu juga sudah ditemukan empat kasus yang terkonfirmasi varian omicron, dua kasus di wilayah The Green, BSD dua orang lagi di Ciputat dan Pondok Cabe.   “Kami terus melakukan peningkatan terhadap kegiatan testing, tracking dan treatment, selain kami juga terus berupaya melakukan pencegahan dari sisi vaksinasi, karena dengan itu dapat memberikan sebuah kekebalan imunitas dalam tubuh secara buatan. Dan tentunya peningkatan antisipasi juga harus dilakukan melalui penerapan PPKM sampai level RT secara efektif,” jelasnya.   Ati menambahkan, dengan vaksinasi imunitas di dalam tubuh akan terbentuk dengan sendirinya. Ini akan meminimalisir tingkat kesakitan dan juga angka kematian ketika terpapar virus Covid-19.   Sampai saat ini, lanjut Ati, capaian vaksinasi di Provinsi Banten dari target 9.224.383 yang harus divaksin, sudah mencapai 81 persen atau sekitar 7.749.774 untuk dosis pertama. Untuk dosis kedua mencapai 55 persen atau 5.079.981.   “Sedangkan untuk dosis lansia 75,6 persen atau 486.667,” tambahnya.   Jumlah capaian itu, secara akomodatif sudah cukup bagus. Namun masih ada beberapa Kabupaten dan Kota yang capaian dosis pertamanya meskipun sudah di atas 60 persen, tapi untuk capaian lansianya masih di bawah 60 persen seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Cilegon.   “Selain empat daerah itu, mulai hari ini sudah bisa melakukan vaksinasi lanjutan atau booster, utamanya untuk usia di atas 18 tahun, usia rentan terpapar seperti lansia, di seluruh Puskesmas dan RSUD yang ada di daerah masing-masing,” tuturnya.   Untuk diketahui pada vaksinasi dosis pertama dan kedua disebut Vaksinasi primer, dan vaksinasi ketiga disebut booster atau lanjutan. Ada sebanyak 246 Puskesmas di Provinsi Banten yang sudah siap melayani vaksinasi booster mulai hari ini, Rabu (12/1/2022).   Sebelum melakukan vaksinasi booster, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, pertama masyarakat sudah melakukan vaksinasi primer secara lengkap, kedua sudah lebih dari enam bulan sejak terakhir disuntik vaksin dosis kedua, ketiga untuk masyarakat usia lansia, rentan dan juga masyarakat yang masuk kategori immuno kompromis.   “Masyarakat kategori itu sudah bisa mengakses layanan vaksinasi booster secara gratis di seluruh Puskesmas dan RSUD untuk masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang yang sudah memenuhi persyaratan capaian vaksinasi primer-nya,” tuturnya.   Ati menekankan kepada daerah yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan vaksinasi booster diharapkan dapat terus melakukan peningkatan vaksinasi primer khusunya lansia, sehingga capaiannya tentu bisa mencapai syarat yang diharapakan.   Karena untuk mendapatkan vaksin booster 18 tahun ke atas, ada syarat tambahan dimana Kabupaten dan Kota yang bisa melakukannya untuk 18 tahun sampai 59 tahun hanya mereka yang sudah mencapai vaksinasi untuk dosis pertama minimal 70 persen,dan lansi dosis pertama minimal 60 persen.   “Ini juga bukan hanya sekedar vaksinasi booster, tetapi juga merupakan syarat bagi Kabupaten dan Kota untuk bisa melakukan vaksinasi terhadap anak 6-11 tahun,” imbuhnya.   Pemprov Banten berharap dan menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut mencegah dan memutus rantai sebaran virus Covid-19 untuk dapat segera melakukan vaksinasi. Bagi yang belum melakukan vaksinasi primer, segera datang ke Puskesmas terdekat, untuk kemudian bisa melanjutkan ke booster. (red)

LEBAK – M Azzari Jayabaya atau yang lebih dikenal Amal Jayabaya secara resmi dilantik menjadi Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Banten 2021-2026 bersama jajaran pengurus lainnya oleh Ketua Umum Kadin Indonesia  M Arsjad Rasjid di Aula Hanggar Jayabaya, Lebak, Rabu (12/1). Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya mengajak Kadin Banten bersinergi dengan Pemprov Banten yang kini tengah fokus melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. “Pemprov Banten berharap Kadin Banten sebagai mitra strategis Pemda, membantu Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten terkait pemulihan ekonomi daerah,” kata Andika dalam acara yang juga dihadiri Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya tersebut. Menurut Andika, survei BPS menunjukkan bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu dari 4 Provinsi utama dimana para pelaku usahanya paling berdampak akibat penurunan permintaan selama masa pandemi Covid-19. Karena itu, diperlukan stimulus ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli, peningkatan permodalan, distribusi produk, penyediaan bahan baku maupun produktivitas usaha dan industri. Pemprov Banten, kata Andika, juga berharap Kadin Banten bersama-sama stakeholder pembangunan di Provinsi Banten dapat meningkatkan optimisme segenap pelaku industri. “Serta memberikan rekomendasi atau preskripsi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi Pemda baik Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten terkait dengan implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten,” paparnya. Di masa pandemi Covid-19, lanjut  Andika, Pemprov Banten fokus pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Di bidang perlindungan sosial, Pemprov Banten telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak Covid-19. Sehingga, menurutnya, program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat rentan terdampak Covid-19 dapat dikombinasikan dengan bantuan sosial yang diberikan Pemprov Banten kepada masyarakat rentan terdampak Covid-19. Kadin Banten, kata Andika, juga diharapkan turut mensosialisasikan penerapan Protokol Kesehatan. Karena dengan Protokol Kesehatan produktivitas pekerja dapat tercapai dan dampaknya produktivitas industri tercapai dimana ekses yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi daerah dapat tumbuh secara signifikan. Penerapan Protokol Kesehatan pada setiap ruang aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan juga dapat meningkatkan kembali geliat perekonomian daerah. Lebih jauh Andika mengatakan, Pemprov Banten berkomitmen untuk meningkatkan daya saing iklim investasi di Provinsi Banten. Untuk meningkatkan investasi, kata Andika, diperlukan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan aman. Selain itu, daya saing investasi daerah menjadi aspek penentu dalam peningkatan investasi. Fasilitas-fasilitas yang disediakan akan menentukan posisi daya saing investasi. Mulai dari potensi ekonominya sendiri hingga pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor yang sangat penting untuk menarik investasi. “Serta aspek perijinan mengenai prosedur dan biaya yang terkait dengan proses lisensi atau perijinan juga menjadi perhatian Provinsi Banten dalam meningkatkan daya saing iklim investasi di Provinsi Banten,” imbuhnya. Amal Jayabaya sendiri dalam sambutannya mengaku optimis bangkitnya pertumbuhan Banten di tahun 2021 karena adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Selaras dengan Kadin Indonesia, kata Amal, Kadin Banten akan mendukung penuh program Kadin Indonesia dengan melaksanakan program pemulihan ekonomi dan kesehatan, sesuai dengan empat pilar utama visi misi ketua umum Kadin Indonesia. “Salah satu fokus Kadin dalam upaya pemulihan kesehatan, adalah dengan berkontribusi membantu pemerintah merealisasikan program pemulihan ekonomi dan kesehatan,” ujarnya. Sementara itu Arsjad Rasjid mengatakan, percaya dengan kepengurusan Kadin Banten di bawah kepemimpinan Amal Jayabaya akan mampu bersinergi dengan pemerintah. “Ekonomi Indonesia bisa kuat bila UMKM nya kuat. Karenanya bagaimana kita terus melakukan penguatan dan pengembangan usaha UMKM,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang mengajukan anggaran hibah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sebesar Rp107 miliar. Anggaran tersebut untuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang yang akan digelar pada November 2024 mendatang. “Yang di usulkan KPU kurang lebih Rp107 miliar,”ujar Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna usai rapat koordinasi dengan KPU di Sekretariat KPU pada Selasa, 11 Januari 2022. Hadir juga Anggota Komisi I DPRD, Jaenal Abidin, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan para Komisioner KPU Kabupaten Serang. Atas usulan tersebut, lanjut Epi, akan ada mekanisme tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. “Kan Ini intinya pemilunya di Tahun 2024, jadi ada tahapan-tahapan mulai 2023 sampai 2024 itu apa, jadi bagaimana KPU merencanakannya,”katanya. Adapun tahapan mekanisme untuk merealisasikan usulan anggaran tersebut, sebut Epi, ada pada proses ke tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang akan membahasnya. “Ini untuk (tahapan dari) 2023 dan 2024 anggarannya, tapi intinya pelaksanaannya kan di Tahun 2024. Tapi yang jelas mekanismenya seperti itu, sesuai dengan aturan kaidah mekanisme penyusunan anggaran,”terang Epi. Kendati demikian, meski sudah masuk dalam tahapan tingkat TAPD dan Banggar DPRD pihaknya tidak bisa memastikan akan di realisasi sesuai yang di usulkan KPU kabupaten Serang. “Belum tentu di setujui, namanya pengajuan nanti dibahas oleh TAPD dan Banggar tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan (yang di realisasikannya),”jelas Epi. Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar mengatakan, rakoor persiapan anggaran untuk Pilkada Tahun 2024 sangat penting bersama pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, karena anggaran ini ada dua kontruksi yang disusun. Kesatu tanpa suport dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan ada kedua ada support dari Pemprov Banten. “Kita ada dua kontruksi anggaran sebesar Rp107 miliar dan Rp60 miliar. Kalau Rp107 miliar semua di tanggulangi oleh APBD (Kabupaten Serang) tanpa ada kosering APBD Provinsi Banten, tapi kalau ada kosering dari Pemprov Banten cuma Rp60 miliar yang kita butuhkan,”ujarnya. Anggaran tersebut, kata Abidin, di khususkan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang tidak termasuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Karenanya Pilkada merupakan Amanat UUD Nomor 10 Tahun 2016 yang di biayai dari APBD. “Kalau pileg, pilpres itu jelas dari APBN seluruhnya APBN, kalau pilkada itu fokus di pemilihan bupati,”terangnya. Dengan pengajuan Rp107 miliar Abidin menegaskan nilai tersebut rasional, karena ketika pemilihan harus menggunakan Rp75,6 miliar pada Pilkada Tahun 2020 lalu itu belum termasuk untuk anggaran penangan covid-19. Tapi untuk saat ini harus menggunakan protokol kesehatan bagi penyelenggara dan pemilih seperti masker, tempat mencuci tangan dan handsanitizer, alat pelindung diri (APD) serta harus steril di setiap tempat pemungutan (TPS). “Sebesar Rp107 miliar itu 61 persen itu untuk ad hoc baik honor maupun operasional, kebutuhan KPU cuma 49 persen itu untuk logistik, sosialisasi, alat peraga, kampanye dan lain sebagainya”papar Abidin. Seraya menambahkan, anggaran tersebut harus di realisasi pada Tahun 2023 mendatang karena pelaksanaan pilkada digelar pada November 2024 mendatang.

Serang – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk dapat menerangi jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas di darat. “Jadi PJU yang terpasang oleh Dishub Provinsi Banten, yang ada logo badaknya itu, sampai 2021 sudah kita pasang 1.986 unit yang tersebar di jalan provinsi,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo, Selasa (11/1/2022). Dijelaskan, idealnya jumlah PJU persatu kilometer minimal terdapat 20 unit PJU, namun karena terkendala oleh beberapa hal, pihaknya saat ini akan melakukan pemasangan PJU sesuai dengan daerah yang prioritas. Daerah-daerah prioritas tersebut, kata Tri, antara lain daerah rawan kecelakaan, daerah rawan kemacetan, daerah rawan kriminal, dan jalan persimpangan. “Jadi untuk ke depan kita akan memasang sesuai dengan prioritas dan kita juga sesuai dengan kemampuan anggaran. Untuk tahun 2022 ini direncanakan baru 200-300 unit, semoga nanti di perubahan bisa bertambah,” katanya. Selain melakukan pemasangan PJU, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemasangan PJU tersebut. “Tahun kemarin kami dapat bantuan 45 unit untuk di Sumur dari Pusat (Pemerintah Pusat, red) , itu juga sampai saat ini belum selesai penyerahan asetnya,” imbuhnya. Sedangkan, untuk pelayanan pengaduan masyarakat jika terdapat PJU yang mengalami kerusakan, masyarakat dapat langsung menghubungi Dishub Provinsi Banten. Dan pihaknya mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas umum tersebut. “Karena masyarakat ini kan kebutuhannya, jadi kita sama sama, tapi tidak memberatkan hanya menyampaikan informasi saja biar kami yang menyelesaikan,” pungkasnya.

Keberhasilan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) membangun organisasi, menjadi contoh bagi partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya membangun sayap partai. Hal tersebut terungkap saat silaturahmi kebangsaan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS ke Bidang Perempuan DPP Partai Golkar di Slipi, Selasa (11/01/2022).   Dalam pertemuan ini PKS berupaya membangun silaturahmi untuk melakukan benchmark kaderisasi perempuan, terutama di kalangan anak-anak muda. PKS menilai KPPG sebagai sayap partai perempuan partai Golkar mampu menjadi contoh yang baik.   “KPPG bisa kami contohkan organisasi sayap yang bisa dijadikan tempat belajar. Saya termasuk orang yang suka memegang filosofi silih asah, silih asih, silih asuh. Sebagai partai politik mungkin kadang kita membeli. Namun kompetisi itu melahirkan kasih sayang diantara kita. Filosofi ini juga dapat saling mendorong dan besarkan,” ujar Diah Novita Sari, Perwakilan BPKK PKS.”   Ditambahkan Diah, “Buat kami PKS ke Partai Golkar ini seperti kepada Kakak. Dan kami juga terus mendorong agenda silaturahmi ini menjadi salah satu program kami sejak kami dilantik pada tahun 2020. Karena sesungguhnya isu-isu perempuan dengan seluruh politik itu lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya.”   Airin Rachmi Diany, Ketua Umum PP KPPG, menjelaskan bahwa partai politik memiliki kesamaan yang banyak. Sangat penting untuk menjalin kerjasama karena tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat.   “Saya sangat senang dan senang menerima kehadiran Perempuan PKS di DPP Partai Golkar. Harapan hari ini masalah gender menjadi isu bersama untuk kita advokasi. Dan yang lebih penting, kita semua masuk dalam parpol karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk masyarakat,” ujar Airin   “Mudah-mudahan dari pengalaman ini, kita bisa mematangkan kaderisasi bersama. Bisa berkumpul dan berbagi pengalaman dalam rangka membangun kekuatan perempuan sebagai organisasi sayap tentu akan memberi dampak kebangsaannya kader-kader perempuan yang ikut dalam kontestasi politik dan jadi. Tentu semuanya dalam rangka mencari tujuan dan kesejahteraan perempuan,” pungkas Airin.

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ditetapkan menjadi tersangka kebencian terkait twit bernada SARA. Oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia ditetpkan sebagai tersangka pada Senin (10/1/2022) setelah melalui proses pemeriksaan selama 11 jam sejak pukul 10.30 WIB sampai 21.30 WIB. “Tim penyidik ​​​​ditsiber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP sehingga menaikan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10 /1/2022). Dikutip laman Kompas.com, sejak Ferdinand dilaporkan menjadi tersangka, polisi sudah memeriksa setidaknya 17 saksi dan 21 ahli. Ramadhan juga mengatakan, setelah ditetapkan tersangka, Ferdinand langsung ditahan. Ferdinand kini mendekam di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Menurut Ramadhan, pertimbangan tersingkirnya Ferdinand karena ancaman hukumannya. Sedangkan alasan subyektif agar Ferdinand tidak berulang kesalahannya, tidak menghilangan barang bukti, dan tidak dicari sendiri. Ramadhan mengatakan, Ferdinand menjadi tersangka terkait kicauan di Twitter yang membenci dan mungkin merupakan keonaran. Ramadhan menyebut, Ferdinand dijerat Pasal 45 (a) ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Subsider Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Atas perbuatannya Ferdinand terancam 10 tahun penjara. Ferdinand, lanjut Ramadhan, sempat menolak diperiksa sebagai tersangka karena alasan kesehatan. Namun, setelah surat ditolak, Ferdinand langsung surat itu. “Yang bersangkutan menolak saat melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan kesehatan. Itu saja, tapi ketika surat perintah penahanan, yang bersangkutan,” jelasnya. Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan, hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan Ferdinand dalam kondisi layak untuk ditahan. Ramadhan juga menyebut, riwayat kesehatan terhadap Ferdinand sudah dalam katagori baik. “Prinsipnya, ketika akan dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dilakukan pemeriksaa dulu, pemeriksaan oleh tim dokter, dan tim dokter menyatakan yang bersangkutan dapat dilakukan,” ujar dia. Awal kasus Laporan terhadap Ferdinand dibuat oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dan terdaftar dalam nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 5 Januari 2021. Dalam akun media sosialnya @FerdinandHaean3 mengunggah sebuah tulisan yang diduga menyinggung kelompok tertentu. Banyak pihak pun mengecam dan menilai Ferdinand Hutahaean sudah melukai pihak tertentu. Ferdinand juga sudah menghapus tulisannya dan mengunggah video klarifikasi. Di video itu, ia meminta maaf dan menyebut bahwa tulisan itu merupakan dialog antara pikiran dan hatinya. “Sekali lagi, saya tegaskan tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban,” ungkap dia dalam video klarifikasinya. Pelapor, yakni Haris Pertama, menilai kicauan Ferdinand sangat meresahkan, tidak pancasilais, dan membuat gaduh masyarakat. Haris juga menyebut postingan Ferdinand bisa membuat gejolak di masyarakat. Maka dari itu, ia berharap agar aparat kepolisian dapat menindaklajuti lasporanya. Menurut dia, meski Ferdinand sudah menyampaikan permintaan maaf, hukum harus tetap berjalan. “Hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan tidak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan,” kata Haris di Mabes Polri, Rabu (5/1/2022). Secara terpisah, Ferdinand mengatakan, dirinya bukan penyebab dari kegaduhan yang muncul terkait twit yang diunggahnya. Polisi Sebut Ferdinand Hutahaean Sempat Menolak Diperiksa Karena Alasan Kesehatan Namun, menurut dia, justru pelapor yang melaporkan dia yang menjadi penyebab kerihan dan kegaduhan saat ini. “Tapi pelapor lah yang mengakibatkan kegaduhan ini, bahwa dia membangun opini ini adalah Kristen dengan Islam,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Jumat (7/1/2022). Menurut Ferdinand, pelapor telah membuat opini yang cenderung salah dan mencemark nama baik. Ferdinand juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjadi mualaf sejak tahun 2017. “Dia tidak tahu bahwa saya adalah seorang muslim saya sudah mualaf sejak 2017 sehingga dia membangun opini yang salah,” tulisnya.

TANGERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta ibu-ibu kader PKK di Kabupaten Tangerang tidak lengah menyikapi melandainya penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Karena, kata Andika, pada saat yang sama varian baru Covid-19 yaitu Omicron dilaporkan meningkat kasus penyebarannya di tanah air. “Tapi tentu saja tidak usah panik berlebihan. Yang kita perlukan hanya tetap waspada,” kata Andika dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan mobil ambulance dari Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Banten 3 (Fraksi Partai Golkar) Andi Ahmad Dara bersama Bank Mandiri kepada Forum Kader Posyandu Kabupaten Tangerang, di kawasan Tigaraksa, Senin (10/1). Dikatakan Andika, ada kecenderungan mobilitas sebagian besar masyarakat saat ini mulai meningkat seiring melandainya pandemi Covid-19. Padahal sebaran pandemi virus itu masih ada dan setiap orang harus tetap disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan baik. Melihat kondisi ini, Andika menegaskan, agar masyarakat jangan lengah, terutama dalam menerapkan prokes Covid-19. “Maka dari itu, masyarakat harus tetap menerapkan prokes. Terutama dengan menerapkan 5M yaitu, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas,” paparnya. Menurut Andika, kondisi melandainya kasus Covid-19, hendaknya harus diimbangi dengan kewaspadaan agar tidak ada lagi tumbuh peningkatan atau klaster Covid-19. Semua masyarakat, terlebih ibu-ibu kader PKK, harus tetap menjalankan prokes terhadap semua anggota keluarganya. “Saat ini penanganan Covid-19 masih terus dimaksimalkan. Termasuk penegakan prokes di masyarakat serta percepatan vaksinasi. Terutama bagi anak di atas 6 tahun. Ini semua untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” ujarnya. Lebih jauh Andika juga mengapresiasi Andi Ahmad Dara dan pihak Bank Mandiri yang telah memberikan bantuan mobil ambulan kepada Forum Kader PKK Kabupaten Tangerang. “Kalau bisa tiap Kabupaten/Kota nanti bisa dikasih mininal 3 nih pak Andi,” seloroh Andika. Dikatakan Andika, Pemprov Banten saat ini masih terus fokus penanganan Covid 19 melalui mengejar target vaksinasi di antaranya. “Secara berangsur kami Pemprov Banten juga mulai fokus kembali menangani pembangunan di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sempat tertunda selama pandemi,” imbuhnya. Sementara itu, Andi Ahmad Dara mengaku bantuan yang diberikan pihaknya bersama Bank Mandiri merupakan perwujudan dari penyerapan aspirasi masyarakat di dapilnya pada saat reses sebelumnya. “Pembangunan kesehatan di mulai sejak dini dari masa kanak-kanak. Posyandu menjadi vital dalam perannya membantu kesehatan masyarakat sejak dini,” katanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan klaster pertanian dalam peta wilayah pembangunan dan ekonomi Provinsi Banten. Kedua wilayah ini dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Banten.   “Pandeglang dan Lebak ini kan memang klaster pertanian dalam peta wilayah pembangunan dan ekonomi di Provinsi Banten. Jadi bantuan alat pertanian seperti ini sangat membantu,” kata Andika kepada pers usai menyaksikan Penyerahan Bantuan Alat Pertanian Kultivator kepada sejumlah Kelompok Tani di Pandeglang dan Lebak dari Kementerian Pertanian di Bumi Perkemahan Cikole Kabupaten Pandeglang, Rabu (5/1/2022).   Dikatakan, bantuan alat pertanian sangat dibutuhkan warga Pandeglang dan Lebak untuk meningkatkan produktivitasnya.   “Tentu saja dari Pemprov Banten sendiri, khususnya untuk pertanian, banyak juga bantuan yang diberikan setiap tahunnya,” ungkap Andika.   Dalam kesempatan itu, Andika juga mengapresiasi Adde Rosi yang sudah  memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya meski tidak duduk di alat kelengkapan DPR yang bermitra dengan kementerian terkait pemberi bantuan, yaitu Kementerian Pertanian. Diharapkan bantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat lainnya bisa lebih banyak yang dapat disalurkan ke wilayah Provinsi Banten, melalui keberadaan anggota-anggota DPR dari dapil Banten.   “Tentu harus kita apresiasi, berkat kegigihan dan perjuangannya melalui fraksinya di DPR, Ibu Adde Rosi bisa menjalin komunikasi dengan kementan meski bukan mitra langsungnya di Komisi III,” kata Andika.   Hal senada juga diungkap Adde Rosi, penyaluran bantuan alat pertanian kultivator yang dilakukannya merupakan perwujudan dari aspirasi yang diperoleh dirinya saat melakukan reses di dapil tersebut di tahun sebelumnya.   “Alhamdulillah saya dapat mewujudkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat di dapil saya pada reses tahun lalu, yaitu mereka menginginkan bisa memiliki alat pertanian kultivator ini,” ungkapnya.   Untuk di ketahui, selain menyalurkan kultivator, Adde Rosi juga pada hari yang sama menyalurkan bantuan bus sekolah kepada Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdhatil Ulama atau Malnu Pusat di Menes, Pandeglang, dari Kementerian Perhubungan.

TANGSEL – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meninjau pelaksanaan  Pembelajaran Tatap Muka (PTM) usai libur semester ganjil di sejumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan, Selasa (4/1). Selain memonitor penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 kaitannya kebijakan PTM 100% sebagaimana diamanatkan SKB 4 Menteri, Andika juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah siswa. “Di antaranya tadi aspirasi dari siswa, ternyata juga sama dengan aspirasi masyarakat para orang tua siswa pada umumnya, mereka menginginkan agar PTM kembali bisa berjalan normal,” kata Andika menjawab pers usai meninjau di SMAN 2 Kota Tangsel. Sebelumnya Andika juga meninjau hal serupa di SMPN 8 Kota Tangsel. Dalam kunjungannya tersebut, Andika didampingi Walikota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan. Disampaikan Andika, peninjauan dilakukan kaitannya dengan fungsi koordinasi Pemprov Banten dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelayanan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk melakukan PTM 100% dengan penerapan Prokes Covid-19 yang ketat pada masa pembelajaran semester genap tahun ajaran 2021/2022 kali ini. “Dinas Pendidikan sekarang secara bertahap sedang mensosialisasikan SKB (Surat Keputusan Bersama 4 Menteri) ke sekolah-sekolah,” kata Andika. Dikatakan Andika hasil pantauannya di Kota Tangsel menyebutkan saat ini PTM telah digelar 100 persen di sekolah-sekolah, namun dengan pembagian jam masuk sekolah ke dalam dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang. “Nanti kalau Covid-19 sudah melandai dan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, tentu saja keinginan kita agar PTM bisa normal kembali akan diberlakukan,” imbuhnya. Andika juga menyebut hasil monitoringnya di dua sekolah di Tangsel menunjukkan bahwa penerapan Prokes Covid-19 secara ketat telah diberlakukan. Untuk itu Andika mengapresiasi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terkait yang telah melakukan penerapan Prokes Covid-19 secara ketat tersebut. “Tadi saya lihat di SMPN 8 itu semua siswa yang akan masuk sekolah di cek suhu, mencuci tangan dan menggunakan masker. Di dalam ruang kelas, tempat duduk mereka juga berjarak,” ujarnya. Meski begitu, kata Andika, penerapan PTM kali ini memang berbeda-beda di setiap daerahnya, yaitu sesuai dengan kondisi penyebaran Covid-19 dan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 di masing-masing daerahnya. Andika mengaku hal tersebut akan terus dievaluasi secara berkala setiap pekannya, untuk dapat diambil penyesuaian-penyesuain kebijakan terkait PTM itu. Sementara itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan Pemkot Tangsel menaati SKB 4 Menteri, terkait pelaksanaan PTM 100 persen. Meski begitu, saat ini pelaksanaan PTM 100 persen diikuti siswa, dibagi dalam dua shift. “Intinya kita akan ikuti SKB Menterinya bahwa PTM dalam kondisi level 1 itu sudah bisa 100 persen, tapi ada contoh bagus disini 100 persennya dibagi dua shift,” ungkapnya. Untuk diketahui, kegiatan belajar mengajar PTM di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100% mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB 4 menteri ini mengatur tentang PTM. Dengan SKB 4 Menteri tersebut, sekolah bisa menyelenggarakan PTM kepada seluruh murid asal memenuhi aturan dan syarat tertentu. SKB 4 Menteri tentang PTM ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada 21 Desember 2021. SKB 4 menteri ini berisi penyesuaian aturan PTM Terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.